Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMpu Sindok memerintah Kerajaan Mataramm Kuna selama 20 tahun dan telah mengeluarkan 27 buah prasasti yang 26 di antaranya berisi penetapan sina. Kekuasaannya di dukung oleh para pembantunya baik dari galangan sipil maupun keagamaan yang mengatur jalannya pemerin tahan mulai dari tingkat pusat hingga wanua. Di tingkat pusat diisi oleh para rakai tertinggi yang biasa_nya putra-putri raja atau kerabat dekat kerajaan lainnya. Misalnya Pu Sahasra yang merupakan ipar Sindok. Juga para sangat yang ber_peran dalam upacara keagamaan, peradilan dan menjadi penasihat raja. Di tingkat watak adalah para pejabat yang memperoleh kedudu_kannya secara turun-temurun seperti Rakryan Bawang, atau mereka yang ditunjuk oleh raja. Untuk kategori kedua ini tidak ditemukan dalam prasasti-prasasti Sindok. Mereka mempunyai bawahan seperti parujar, citralekha, pangurang, patih, wahuta, juru dan tuhan yang menjalankan upacara penetapan sima. Tugas mereka adalah mengel0la daerah watak dengan Cara mengelola uang hasil pajak yang diambil dari wanua-wanua dalam wilayah kekuasaannya dan mengkoordinir pejabat-pejabat desa sesuai dengan jabatannya. Di tingkat wanua pejabat pengurus desa disesuaikan dengan keadasn desa tersebut. Hasilnya adanya hutan, sawah, dan sungai maka diperlukan tuhalas, hulu air dan hulu wwatan. Sedagkan pejabat keagamaan tidak terlihat jelas sebagaimana di tingkat pusat dan watak. Mungkin wariga (pencari hari dan bulan baik) dapat dimasuk_kan ke dalam kelompok ini.Adanya hirarki demikian menyebabkan timbulnya golongan_golongan dalam masyarakat yang dibagi dalam beberapa kategori yaitu: (1) penggunaan nama, contohnya bahasa Sanskerta dipakai oleh golongan barngsawan; (2) kata. sandang, kata S'ri, Dyah dan Pu dipakai oleh golongan bangsawan, Dang atau Dapunta untuk golongan agama, Sang dapat dipakai oleh golongan agama atau rakyat biasa, sedangkan Si digunakan oleh rakyat kebanyakan; (3) pasak-pasak, makin tinggi kedudukan seseorang makin baik hadiah yang ia terima.Sistem kasta pun telah dikenal namun tidak diterapkan secara ketat karena masya_rakat lebih mementingkan kedudukan seseorang berdasarkan usia. Birokrasi berjalan dari atas ke bawah misalnya turunnya perintah raja atau dari bawah ke atas seperti adanya rakai yang memohan langsung kepada raja untuk menetapkan sima. Sebagai pendiri dinasti dan kerajaan baru Sindok memerlukan dukungan dari orang-orang yang telah dikenalnya dan diketahui loyalitasnya. Oleh sebab itu ada banyak pejabat yang berasal dari pemerintahan raja sebelumnya. Tentu saja ada beberapa perubahan misalnya tidak dijumpainya lagi jabatan rakai ragarwsi dan kedudu_kan rakai wka yang sama dengan rakai halu.

---

"

"Penelitian mengenai pasak-pasak (persembahan yang biasanya diberikan pada waktu upacara penetapan sima) telah dilakukan terutama berdasarkan data prasasti dari masa pemerintahan raja Balitung dan Sindok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur pasak-pasak apa raja yang terdapat pada prasasti dari masa Balitung dan Sindok, untuk kemudian melihat hubungan antara pasak-pasak tersebut dengan si penerima maupun dengan tanah sima yang bersangkutan. Hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Balitung dan Sindok dikeluarkan pasak-pasak yang berbeda-beda baik dalam jenis maupun jumlahnya hampir dalam setiap prasasti. Faktor-faktor yang Menyebabkan terjadinya perubahan itu kemudian dapat diketahui berdasarkan: 1. jumlah orang yang menerima 2. jenis jabatan yang menerima. tetapi kemudian ternyata suatu jenis jabatan yang sama dapat menerima pasak-pasak. dengan jenis atau jumlah yang berbeda pula, oleh karena itu masih diperlukan faktor-faktor penyebah lainnya, yang kemungkinan antara lain adalah luas dari suatu sima atau tingkat dari kemakmuran suatu desa. Terlepas dari masalah perbedaan dari Pasak-pasak itu sendiri, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pemberian pasak-pasak merupakan suatu ketentuan dalam kehidupan masyarakat Jawa Kuno."

"Alasan pemilihan masalah ini karena belum banyak tulisan yang membahas tentang penanggalan pada masa Jawa kuna, khususnya penanggalan pada prasasti Jawa kuna. Melalui 37 prasasti dari masa Sindok sampai dengan Airlangga, berusaha mengetahui unsur-unsur penanggalan yang pernah ada pada masa Jawa kura, serta penggunaannya pada masa itu. Prasasti sebagai data arkeologi memiliki. tiga dimensi arkeologi, yaitu dimensi formal, temporal, dan spatial. Penulisan ini bertumpu sepenuhnya aspek temporal, karena Penelitian ini mengkhususkan pada masalah mengenai penang_galan yang terdapat pada prasasti, Dalam penelitian ini di_gunakan metode pengumpulan data melalui data-data kepusta_kaan, setelah data itu terkumpul kemudian dilakukan pengo_lahan data untuk memperoleh penjelasan data. unsur penanggalan yang dikeral pada masa Jawa kuna terdiri dari 15 unsur, yaitu tahun, bulan, paksa, tithi, wara..."

"Masa Pemerintahan Sindok-Airlangga meninggalkan banyak prasasti sima. Pembahasan mengenai isi prasasti-prasasti tersebut belum pernah difokuskan pada data ukuran tanah. Penelitian terhadap data ukuran tanah sima akan memperjelas status sima, sebagai sarana biaya suatu usaha dharmma, guna menambah data studi tentang tata hidup masyarakat Jawa kuna abad 10-11 Mesehi. Dari 40 prasasti Sindok - Airlangga. yang sudah diklasifiikasikan, tercatat 17 buah yang mengandung data ukuran tanah. Dengan tambahan data sumber lain, di bentuk pengelompokan dan perbandingan ukuran setiap satuan. Sebagai sarana biaya, pengukuran tanah dititik beratkan pada kapasitas hasilnya, yang satuannya disebut lamwit, tampah, blah, suku dan tapak. Beberapa prasasti tinu1ad memakai satuan junq. Tanah yang bukan atau belum menjadi sawah diukur dengan satuan dpa, atau dengan menyebutkan nama-nama daerah batas, keliling menurut arah mata angin. Satuan lirih dan ma hanya disebut dalam sebuah prasasti tinulad; sedangkan elu dan ca, diduga kesalahan transkripsi.Analisis data ukuran tanah menghasilkan pengelompokan sima sesuai dengan kepentingannya sebagai sarana biaya..."

"Berbicara tentang masalah sistim pemerintahan dalam sejarah kuno Indonesia adalah sesuatu yang menarik. Apalagi kalau kita bertitik tolak pada konsep terjadinya suatu negara yang kita temui di dalam kitab-kitab kuno agama Hindu. Menurut kitab-kitab itu syarat bagi suatu negara ialah adanya 7 unsur negara, yaitu kepala negara, pejabat-pejabat dengan kata lain pemerintahan, wilayah, rakyat, kota_benteng, angkatan perang dan negara-negara sahabat. Satu ha1 dari unsur pemerintahan yang masih langka dibicarakan atau ditulis secara sistimatis adalah masalah birokrasi, khususnya dalam lingkup sejarah kuno Indonesia. Di dalam masyarakat yang besar, yang menempati wilayah kerajaan yang luas seperti kerajaan Mataram kuno, maka penggunaan kekuasaan akan sulit dilakukan tanpa adanya suatu alat penghubung yang teratur yaitu birokrasi. Dengan birokrasi maka penggunaan kekuasaan dari pemerintah pusat dapat dilakukan lebih cepat lebih luas dan merata sampai ke daerah-daerah (Soerjono Soekanto 1977,184 ). Birokrasi sebenarnya merupakan organisasi yang bersifat hirairkis yang di tetapkan secara rasionil untuk mengkordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif_"

"Meskipun penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi terus digencarkan, bahkan melalui upaya luar biasa sekalipun—pembentukan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun sepertinya kerja pemberantasan korupsi masih harus melalui jalan panjang, mengingat begitu sistemik dan meluasnya praktik korupsi di negeri ini. Satu hal yang ditengarai menjadi sumber betapa sistemik dan berjejaringnya praktik korupsi di Indonesia, ialah warisan birokrasi masa lalu, yang lebih mengedepankan pada pendekatan relasi patrimonialistik. Melalui relasi ini, para birokrat—pejabat negara, pegawai pemerintah, kaum pengusaha, dan aparat penegak hukum, bertemu membentuk jejaring korupsI, yang memberi untung bagi mereka, dalam sebuah hubungan patron dan klien. Untuk itu, selain pembentukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi hukum bagi gerak pemberantasan korupsi, dan tentunya disertai dengan langkah nyata penegakan hukum, juga harus dibarengi dengan perubahan paradigma para penyelenggara dan aparat negara. Selain di level teknis reformasi birokrasi, model sistem birokrasi patrimonialistik yang selama ini mengakar, mesti diubah menjadi suatu konsep birokrasi rasional, yang memberikan dukungan sepenuhnya bagi penyelenggaraan sebuah pemerintahan modern. Harus diciptakan demarkasi, yang memberikan batasan tegas antara birokrasi patrimonialistik masa lalu yang korup, dengan birokrasi rasional yang bebas korupsi."