Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tentang militer dan pergolakan daerah sebagai suatu kasus dari kerangka kebijakan merupakan tema sentral penulisan skripsi ini, dimana penulis, ingin meng_gambarkan secara detail periode-periode apa yang penting yang mewarnai kurun waktu pergolakan ancara 1955-1958. Kurun waktu ke belakang sebagai setting penulisan berhasil mengungkapkan bahwa kuatnya pengaruh pada periode revolusi yang tertanam dari masing-masing individu dan kelompok di suatu daerah merupakan cikal Bakal. dimana mereka bisa mengartikan mengisi pembangunan pasca kedaulatan tidak dengan pertentangan terus menerus dipusat saja, hal ini pada akhirnya digugat lewat apa yang di sebut dengan PRRI. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini berSifat deskriptif-analitik, dimana penulis berusaha menyajikan dalam bentuk penggambaran seCara kronologis peristiwa-_peristiwa yang terjadi. Hal ini memberikan suatu benang merah yang jelas kenapa pergolakan itu bisa terjadi, apa yang menjadi latar belakangnya, secara singkat bisa disim_pulkan lewat kerangka kebijakan yang masih mencari format pemerintahan yang sesuai bagi negara pada kurun waktunya."

"ABSTRAKSkripsi ini adalah kajian sejarah politik dengan mengambil judul Peranan Pemuda Kereta Api dalam Pengambilalihan Kekuasaan Kereta Api dan Pengawalan Perjalanan Presiden RI ke Yogyakarta. Dalam sejarah revolusi Indonesia keberadaan kereta api selalu menjadi catatan menarik para peneliti sejarah. Dalam suatu krisis atau kondisi tidak aman itu, sarana transportasi kereta api selalu menjadi rebutan kepentingan penjajah. Sejak akhir Hindia Belanda sampai dengan masa pendudukan Jepang kereta api menjadi sarana transportasi untuk kepentingan politik dan ekonomi penjajah. Memasuki masa revolusi atau perang kemerdekaan kekuasaan Jepang di bidang kereta api diambil alih menjadi milik RI oleh Pemuda Kereta Api.Pemuda Kereta Api atau barisan pegawai dan pekerja jawatan kereta api yang terbentuk pada masa itu secara spontan telah berhasil secara nyata mengambil alih kekuasaan Jepang di bidang kereta api, selain itu mereka juga berperan penting dalam tugas pemulangan orang Jepang dan APWI dengan menggunakan kereta api, selanjutnya dalam kondisi yang tidak aman, mereka juga memegang andil besar dalam mengawal perjalanan Presiden dan Wakil Presiden ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Skripsi ini membahas peristiwa pengambilalihan kekuasaan Jepang di bidang kereta api pada masa awal revolusi di Jakarta dan juga peranan Pemuda Kereta Api selanjutnya. Meskipun fokus kajian terletak di Jakarta, tetapi tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan di pulau Jawa pada umumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah kritis, suatu proses rekonstruksi sejarah masa kini sebagaimana dikatakan 'Bapak Sejarah Kritis,' Leovold von Ranke, yaitu sejarah baru mulai apabila dokumen dapat dipahami, lagi pula cukup banyak dokumen yang dapat dipercaya. Penulis juga melakukan wawancara dengan sejumlah takoh Pemuda Kereta Api yang menjadi nara sumbernya.

---

"

"Skripsi ini menguraikan tentang pengertian Ideologi militer secara umum untuk memahami ideologi militer Indonesia secara khusus. Dan untuk memahami pergumulan ideologis yang terjadi di tahun 1945 pada awal terbentuknya institusi militer Indonesia, hingga diakuinya peran politik militer Indonesia dalam parlemen dan pemerintahan dengan diberlakukannya Dekrit Presiden 1959. Didalamnya juga diuraikan factor-faktor kemunculan ideologi militer Indonesia dan pemikiran-pemikiran yang mempengaruhinya. Sehingga secara ringkas dapat dipahami apa yang menjadi ideologi militer Indonesia pada waktu itu dan masa sesudahnya."

"ABSTRAKPada jaman Kamakura (1185 - 1333) lahir suatu kelas baru dalam masyarakat Jepang yaitu kelas militer (biushl). Kelahiran kelas militer ini adalah akibat timbulnya penjalinan kekuasaan antara militer daerah dan kaum bangsawan pedesaan yang memanfaatkan kemunduran pemerintah pusat dan kekacauan di dalam negeri untuk memperbesar kekuasaan mereka. Lahirnya kelas militer ini kemudian diikuti oleh pembentukan pemerintahan militer atau yang dikenal dengan Bakufu. Pembentukan bakufu ini sekaligus menan_dai berakhirnya awal jaman pertengahan dan dimulainya jaman feodalisme di Jepang. Pemerintahan oleh kelas militer ini berlangsung kurang lebih 700 tahun dan secara garis besar terbagi atas 2 jaman yaitu feodal awal dan feodal akhir. Jaman feodal awal meliputi jaman Kamakura (1185 - 1333), Muromachi (1333 - 1573), Berta Azuchi Mornoyama (1573 - 1603). Semen_tara jaman feodal akhir hanya meliputi satu jaman yaitu jaman Edo (1603 - 1867). Sejak dimulainya pemerintahan oleh kelas militer ini, pusat kekuasaan politik berpindah dari istana ke markas militer. Kaisar beserta keturunannya diisolasi dari dunia politik dan kekuasaan politik dikendalikan oleh Seii Tai Shogun (Jenderal berkuasa penuh).Pada jaman Edo dikeluarkan suatu peraturan tentang mekanisme pemerintahan dimana Shogun sebagai kepala pemerintahan pusat dan pemimpin militer pada masa itu melimpahkan tugas dan wewenangnya di daerah kepada DaimyO (kepala pemerintahan daerah). Mekanisme pemerin_tahan sepaerti ini dikenal dengan Sistern Bakuhan atau Bakuhan Taisei. Dalam pelaksanaannya shogun mengontrol dengan ketat para daimyo beserta anak buahnya. Kekuasaan mereka dibatasi dengan dikeluarkannya berbagai perat_uran yang mengatur kegiatan para daimyd dan pembantu-pembantunya tersebut. Peraturan serupa juga ditujukan bagi kaisar dan keturunannya. Jabatan shogun ini dipegang secara turun temurun oleh keluarga Tokugawa. Secara garis besar sistem pemerintahan pada jaman Edo dapat dibagi menjadi tiga yaitu sistem pemerintahan keshogunan, sistem pemerintahan oleh Sobayonin, serta sistem pemerintahan oleh Rhju-shuseki. Pada 1862, pemerintah Toku-gawa mengalami berbagai macam permasalahan. Diawali dengan timbulnya reformasi bunkyu, gerakan pemulihan konservatif, perang musim panas dan reformasi Keio. Krisis-krisis ini turut mempengaruhi faktor-faktor penyebab keruntuhan sistem bakuhan tersebut. Faktor-faktor tersebut terdiri dan faktor eksternal yang meliputi timbulnya pemikiran anti-bakufu, campur tangan pihak asing, timbulnya 2 golongan politik yang bertentangan, terbentuknya koalisi Satsuma-ChOsu, peranan rakyat kecil serta faktor internal yang terdiri dari dualisme karakter bakufu, masalah fiskal, merosotnya feodalisme han_desa, kondisi perekonomian han serta ketidakcakapan para pemimpin bakufu dalam menjalankan pemerintahan."

"Untuk membangun sebuah ekonomi, permasalahan politik cenderung dilihat sebagai Suatu kendala. Integrasi dan stabilitas situasi politik menjadi syarat agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Tahun 1955-1959 adalah tahun-tahun di mana kondisi politik dan ekonomi negara Republik Indone_sia tengah berada dalam kegamangan. Kondisi itu antara lain diwarnai oleh pemberontakan Darul Islam, PERMESTA, serta penentangan-penentangan yang datang dari Dewan-dewan Daerah. Untuk mengantisipasi kegamangan kondisi politik dan ekonomi tersebut. Presiden Soekarno lantas memberlakukan Manifesto Politik dan Ekonomi Terpimpinnya, serta mencetuskan ide untuk mengeluarkan kebijaksanaan penurunan ni1ai mata uang (saneering). Beberapa langkah lainnya dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah-masalah yang muncul. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitik, pengu_raian fakta untuk dianalisis, skripsi ini mencoba mengungkap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik yang berkesinam_bungan pada tahun 1955-1959."

"Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno tampak berupaya keras untuk mengatasi masalah-masalah politik pada masa itu untuk mewujudkan integrasi bangsa ke dalam satu lan_dasan ideologi Manipol-USDEK dan menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemimpin dan mercu suar dari negara_negara Nefo. Kenyataannya, pada perkembangan selanjutnya masalah politik yang dihadapi oleh pemerintahan Soekar_no, yaitu upaya penumpasan pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta, perjuangan pembebasan Irian Barat, kon_frontasi terhadap Malaysia dan pembangunan proyek-proyek mercu suar seperti Asian Games, Ganefo, Monumen Na-sional, Conefo dan lain-lain menyebabkan terserapnya sebagian besar dana belanja negara (46%) untuk bidang tersebut. Sedangan di sisi lain, pembiayaan untuk pelak_sanaan pembangunan ekonomi hanya mencapai rata-rata 19,9% dari seluruh realisasi (penggunaan dana) belanja negara. jadi pada periode Demokrasi Terpimpin, 1960-1965, alokasi.belanja negara untuk masalah politik dan proyek-proyek politik kurang lebih dua setengah kali lipat daripada alokasi belanja negara untuk pembangunan ekonomi. Jadi jelas bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijaksanaan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno lebih memprioritaskan pada pem_bangunan politik daripada pembangunan ekonomi. Sebagai akibat begitu besarnya realisasi belanja negara untuk pembiayaan politik tanpa memperhatikan asas keseimbangan antara pendapatan negara dan belanja negara, maka pembangunan ekonomi menjadi terbengkalai seiring dengan semakin besarnya defisit keuangan negara dari tahun ke tahun. Hal itu berarti sebagian besar keuangan negara (60%) dibiayai dengan oara inflatoir yaitu dengan Cara meminjam uang dari bank Indonesia dan untuk memenuhi pinjaman pemerintah tersebut, Bank Indonesia mencetak uang baru. Akibatnya inflasi terus meningkat seiring dengan semakin besarnya defisit belanja negara menjadi suatu keadaan yang tak dapat dielakkan lagi hingga tingkat inflasi di tahun 1565 berada di atas 650%. Tingginya tingkat inflasi tercermin dari indeks harga barang-barang kebutuhan pokok yang terus meningkat dengan tajam sehingga pendapatan rakyat tidak mampu mengikuti perkembangan harga tersebut. Akibatnya masyarakat (rakyat umum) mengalami kesulitan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok."

"Perjuangan kemerdekaan Indonesia, selain dilakukan secara fisik (militer) juga dilakukan lewat jalur diplomasi. Salah satu di antara diplomasi tersebut yaitu Persetujuan Konperensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Namun akibat persetujuan ini, timbal interpretasi dari kalangan pesantren Somalangu di Daerah Kebumen. Mereka menganggap bahwa dengan disetujuinya persetujuan KMB oleh RI berarti masih terdapat campurtangan asing sehingga kemerdekaan RI belum penuh seratus persen. Bahkan AUI mencap RI sebagai kafir. Hal di atas menyebabkan timbulnya perselisihan paham antara pesantren Somalangu (dipimpin oleh Kyai Machfudz) dengan pemerintah RI. Kalangan pesantren membentuk laskar dengan nama Angkatan Umat Islam (AUI). Lebih jauh dari itu, sebenarnya AUI sudah lahir pada akhir tahun 1945-an yang mana pada saat itu mereka masih berusaha bahu-membahu dengan pemerintah RI berjuang melawan penjajah. Sejak KM., hubungan yang harmonic antara AUI dengan pemerintah RI menjadi perselisihan yang berkepanjangan sebab AUI sedikit demi sedikit tumbuh sebagai gerakan pemberontak. Untuk menarik minat masyarakat Kebumen dan luar Kebumen untuk masuk AUI, Kyai Machfudz memberikan ilmu-ilmu kekebalan tubuh berupa doa dan rajah sebagai bekal di medan perang. Selain itu, pengikut AUI juga diberikan pembinaan mental spiritual dan siraman rohani. Reran ini diberikan kelompok rohani. Adanya kelompok kerohanian inilah yang membedakan AUI dengan badan perjuangan lain. Usaha diplomasi pemerintah untuk memperbaiki hubungan dengan AUI mulai dijalin kembali, akan tetapi selalu menemui kegagalan. Akhirnya pemerintah mengambil sikap dengan menempuh jalan militer untuk menumpas kekuatan AUI yang memberontak tahun 1950. Pada saat itu Kyai Machfudz berhasil ditangkap. Semenjak itu pulalah AUI berakhir."