Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTanah merupakan tempat manusia untuk melangsungkan kehidupan, baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai tempat untuk berteduh, yaitu tempat tinggal. Tanah merupakan kebutuhan sentral bagi manusia dan mahluk lainnya di dunia. Bahkan kadang menimbulkan sengketa yang berkepanjangan bila tanah itu sampai menjadi perebutan antar manusia. Masalah penataan tanah di Gianyar oleh pemerintah Belanda pada tahun 1922 menyangkut masalah pajak tanah, pengukuran tanah serta hal-hal lain yang berhubungan dengan tanah. Dari hal tersebut di atas terjadi pergeseran fungsi tanah-tanah adat yang ada di Gianyar. Tanah-tanah yang semula berfungsi religius harus berubah menjadi fungsi ekonomi. Tanah-tanah yang semula dimiliki secara bersama (komunal) bisa dimiliki secara individu. Juga terjadi semakin berkurangnya jumlah luas tanah penduduk. Karena makin berkurangnya luas tanah pada masing-masing penduduk jelas akan mengubah pola bentuk rumah di Bali, terutama yang semula ada bentuk bangunan yang bersama bale meters, bale dangin, bale daub dan lain-lain.Juga muncul masalah lapisan masyarakat di Gianyar. dari lapisan yang lebih rendah ke lapisan masyarakat yang lebih tinggi, yaitu Rasta Sudra (Kasta Antara) yang ingin menyamakan kedudukan dengan Kasta Wesya. Akan tetapi masalah ini tetap tidak ada penyelesaian yang berarti. Hingga kini pembagian strata masyarakat di Bali masih tetap ada. Inilah yang membedakan dengan daerah lainnya di Indonesia. Walau terjadi usaha untuk menduduki tingkatan yang lebih tinggi hal ini tidak pernah terealisasi. Ini disebabkan oleh kuatnya aturan yanng mengikat masyarakat Bali, terutama aturan-aturan adat yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

---

"

"Penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan undang-undang deposit telah dilakukan di Perpustakaan Nasional, pada bulan November 1993 dan Juni 1994. Tujuannya ialah untuk meneliti sejauh mana Perpustakaan Nasional RI telah dapat melaksanakan Undang-Undang Deposit yang telah dikeluarkan sejak tahun 1990 sampai dengan pertengahan tahun 1994, juga untuk mengetahui beberapa permasalahan yang ada sejak undang-undang tersebut dikeluarkan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung terhadap Pustakawan dan juga beberapa Penerbit dan Pengusaha Rekaman. Cara penyusunan pertanyaan dan juga pemilihan beberapa sampel Penerbit dan Pengusaha Rekaman dijelaskan. Hasilnya menunjukkan bahwa telah tercatat 487 Penerbit Swasta, 109 Penerbit Pemerintah dan 60 Pengusaha Rekaman yang sudah aktif untuk menyerahkan hasil karya mereka kepad Perpustakaan Nasional untuk didepositkan. Meskipun jumlah penerbit dan pengusaha rekaman yang sudah aktif ini relatif kecil bila dilihat dari banyaknya penerbit yang ada di Indonesia. Penyebabnya karena banyak penerbit dan pengusaha rekaman tidak tergabung dalam Lembaga induk atau organisasi yang ada seperti IKAPI, ASIRI dan sebagainya. Pelaksanaan serah simpan karya cetak dan rekam ini di Perpustakaan Nasional dianggap sangat bermanfaat untuk tujuan pelestarian hasil karya budaya bangsa, untuk itu perlu ditingkatkan pelaksanaanya dengan usaha-usaha sebagai berikut : (1). Mewajibkan para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam untuk mendepositkan karya mereka. (2) Memasyarakatkan undang-undang deposit kepada masyarakat secara umum melalui media elektronik dan media cetak. (3) Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait macam IKAPI, ASIRI, SPS untuk tujuan pemantauan. (4) Membentuk Tim Pemantau yang bertugas untuk mengawasi serah simpan karya cetak dan karya rekam agar para wajib tersebut taat dengan peraturan yang ditetapkan."

"Doddy juwandy nomor pokok mahasiswa 0798447019, dengan judul skripsi adalah Kebijaksanaan Pemerintah Tentang HaK Pengusahaan Hutan di Indonesia tahun 1967-1974. Skripsi ini terdiri- dari empat bab, 83 halaman disertai dengan lampiran-lampiran. Skripsi ini mencoba menggambarkan sejarah kehutanan di Indonesia terutama menjelaskan kebijaksanaan pemerintah pada awal Orde Baru sampai berakhirnya Pelita I. Kebijaksanaan pemerintah tersebut terutama yang berkaitan dengan pelakasanaan pengusahaan hutan yang dilakukan oleh para pengusaha swasta atau non pemerintah. Penulisan skripsi ini diawali dengan perkembangan kehutanan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Masa tersebut terfokus pada upaya memperetahankan kemerdekaan. Para pegawai atau pekerja di bidang kehutanan atau yang biasa disebut dengan para rimbawan turut pula berjuang, di samping harus melaksanakan tugasnya yakni menjaga keutuhan hutan di Indonesia. Masa awal kemerdekaan ini kehutanan merupakan salah satu bidang yang dapat menyediakan bahan-bahan bagi kebutuhan penunjang perang kemerdekaan. Sedangkan hutan-hutan merupakan tempat yang baik bagi tentara dalam menjalankan taktik gerilya. Atas dasar ini para rimbawan menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memungkinkan bagi keberhasilan usaha mempertahankan kemerdekaan. Walaupun tertuju pada masalah utama tersebut, para rimbawan yang tergabung dalam Jawatan Kehutanan tetap memperhatikan kebutuhan rakyat sejauh yang dapat dipenuhi oleh Jawatan dari hasil hutan. Sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa, kebutuhan akan berbagai jenis hasil hutan guna memenuhi kebutuhan atau untuk memperoleh dana dari ekspor hasil hutan. Pada masa selanjutnya hasil-hasil kehutanan dibutuhkan lebih banyak lagi. Jawatan kehutanan menyusun suatu kebijaksanaan yang baru yang lebih baik guna menyempurnakan kebijaksanaan sebelumnya agar dapat memenuhi target yang di bebankan dari pemerintah pusat. Program pembangunan nasionalyang merupakan kebijaksanaan pemerintah pusat dengan menggolongkan bidang kehutanan sebagai salah satu sektor yang membiayai pembangunan. Dalam menjalankan kebijaksanaan tersebut pihak kehutanan mengeluarkan kebijaksanaan pelaksana dengan menambahkan atau melengkapi peraturan-peraturan pelaksana sebelunya sebagai landasan usaha untuk mensukseskan proram pembangunan tersebut. Dalam usaha mengoptimalkan potensi hutan Indonesia Pihak kehutanan menyusun suatu rancangan Undang-Undang di bidang kehutanan yang akan diusulkan kepada pemerintah. Atas usul tersebut pemerintah mengeluarkan UU Pokok Kehutanan pada tahun 1967. UU tersebut di satu sisi mengatur atau mengelola hutan dan pengusahaannya oleh pemerintah. Di sisi lain juga mengijinkan pihak non pemerintah atau pihak swasta untuk terjun dalam pengusahaan hutan dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (NPR). Pemberian HPH ini diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jendaral Kehutanan yang bernaung di bawah Departemen Pertanian. Dalam pelaksanaannnya ini .Dirjen kehutanan ini bekerja sama denganpemerintah daerah dalam pengaturan dan pengawasan hutan. Pelaksanaan kebijaksanaan HPH ini mempunyai tujuan utama untuk menambah devisa negara dengan memaksimalkan pengusahaan hutan sehungga dapat mengutungkan bagi pemerintah dan swasta. Tetapi kenyataan pelaksanaan kebijaksanaan banyak kendala-kendala bagi semua pihak, juga terutama masalah kurangnya tegasnya peraturan pelaksana guna mengantisipasi parkembangan pengusahaan hutan yang berlangsung sangat cepat sehingga menyulitkan dalam pengawasan dalam usaha-usaha menjaga kelestarian hutan bagi masa mendatang yang berbeda dengan apa yang diharapkan dan menjadi tujuan para rimbawan dalam menjaga kelestarian hutan. "

"Skripsi ini mengangkat masalah proses pengumpulan angka kredit oleh pustakawan fungsional dengan meninjau iklim kerja, kendala-kendala yang mungkin muncul dalam pengumpu1an angka kredit dan rincian kegiatan kerja pustakawan sesuai dengan isi SK dan SEBnya. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dalam 5 tahun berjalan , pelaksanaan SK ini menemukan baberapa masalah dalam proses pengumpulan angka kredit yang diperngaruhi oleh faktor dan ptistahawari yang berssangkutan, faktor Tim Penilai, faktur- lingkungan kerja, dan faktor isi atur-an dalam SK dan SEB tersebut.SK MENPAN ini pada dasarnya merupakan peluang bagi pustakawan dalam melaksanakan fungsi kerjanya secara profesi_onal dan merupakan kesempatan memperbaiki mutu kerja, kesejah-teraan sosial dan ekanomi pustakawan. Namun demikian, masih perlu adanya perjuangan yang terus menerus memperbaiki isi SKdan Petunjuk Pelaksanaan SK ini agar tercapai kondisi yang stabil dan mapan untuk diterapkan secara tepat. Kemungkinan disiplin ilmu lain untuk masuk ke bidang kerja perpustakaan dan informasi akan sangat membantu Pengembangan kualitas koleksi dan infomasi yang dikelola oleh pustakawan sesuai subjek perpustakaan tersebut. Kondisi bahwa masih banyaknya pustakawan fungsional yang belum naik pangkat menjadi masalah yang cukup serius untuk diperhatikan, mengingat batas waktu 'dead line' pengumpulan jumlah minimal angka kredit yang harus diselesaikan sudah dekat (max 6 tahun ). Salah satu cara untuk melaksanakan kabijaksanaan SK ini agar efektif dan efisien adalah dengan memfungsikan kembali Kelompok Pustakawan yang sudah terbentuk di kedua lukasi penelitian. Agar SK ini dapat dilaksanakan sebagaimana ide dasar awal pembuatannya."

"ABSTRAKSetiap negara dewasa ini pasti merpunyai konstitusi yang menjadi syarat agar kehidupan negara bisa diatur, se_bagaimana diutarakan oleh Wheare (1978:1} bahwa konstitusi itu merupakan seperangkat peraturan yang mengatur De:nerin_tahan suatu negara. Sepanjang sejarahnya, Jepang mempunyai dua-buah kons_titusi. Kedua konstitusi ini jika dilihat dari kurun waktu berlakunya dapat dibagi atas dua kurun waktu, masa sebelum Perang Dunia II dan sesudahnya. Konstitusi yang berlaku sebelum Perang Dunia II adalah Konstitusi Kekaisaran Je_pang Raya (Dai Nippon Teikoku Kenpo), yang lebih dikenal dengan nama Konstitusi Meiji. Sedangkan sebutan bagi kons_titusi yang berlaku setelah Perang Dunia II adalah Konsti_tusi Baru Jepang 1946, sering juga dinamakan Konstitusi Negara Jepang (Nippon Koku Kenpo). Konstitusi Baru Jepang 1946 yang menantikan keduduk_an Konstitusi Meiji sebagai pedoman yang melandasi proses pemerintahan negara Jepang, lahir sebagai akibat Perang Dunia II...

---

"