Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah terjunnya tentara dalam bidang politik, khususnya di Indonesia, adalah suatu masalah yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Yang paling sering dibica_rakan adalah pertanyaan sejak kapan tentara di Indonesia terlibat atau terjun ke dalam bidang politik. Jawaban atas pertanyaan itu berbeda-beda. Tetapi yang jelas, terjunnya tentara ke dalam bidang politik dalam wujud suatu organisasi politik terjadi pada tahun 1950-an tepatnya dengan berdirinya IP-KI pada tanggal 20 Mei 1954 di Jakarta. Berdirinya IP-KI ini didorong oleh situasi politik pada awal 1950-an, dimana terjadi krisis kenegaraan dimana tidak pernah tercapainya kehidupan kenegaraan yang stabil. Seringnya terjadi pergantian kabinet adalah akibat persaingan antara partai-partai politik yang ada. Golongan tentara menilai segala krisis yang muncul pada saat itu adalah karena diterapkannya sistem demokrasi liberal, yang memungkinkan partai-partai politik mendominasi percaturan politik dalam negeri. Namun karena sistem tersebut, yang berdasarkan UUDS 1950, tidak sesuai dengan kondisi RI, maka ia menimbulkan ketidak_stabilan dalam negeri. Dengan berpendapat bahwa cara untuk menanggulangi ketidakstabilan itu adalah dengan mengganti sistemnya, maka tentara, melalui IP-KI menitikberatkan perjuangan_nya untuk mengembalikan kedudukan UUD 1945 sebagai landasan negara RI. Agar aspirasinya dapat diwujudkan maka IP-KI ikut serta dalam pemilu 1955, walaupun usia IP-Kl baru 1 tahun. Perjuangan IP-KI ini akhirnya membuahkan hasil dengan diumumkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang antara lain menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar negara Republik Indone_sia.Melalui IP-KI ini dapat dilihat sikap tentara dalam politik, dalam rangka memajukan negara. Dengan melihat peranan tentara melalui IP-KI, dapat diambil kesimpulan bahwa tentara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik, dimana hal ini terlihat dari keikutsertaan IP_KI dalam lembaga Parlemen dan Konstituante pada tahun I950-an."

"Kelahiran PPKI berhubung erat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa bulan sebelum Proklamasi diucapkan. Beberapa dari peristiwa itu adalah : terbentuknya Dokuritsu Jumbi Gosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia _BPUPKI) ; dan lahirnya keputusan Saiko Sonae Shido Kaigi (Mahkamah Perang Tertinggi). pada tanggal 17 Juli 1945. Dokuritsu Jumbi Gosakai (seterusnya disebut Badan Penyelidik) merupakan realisasi janji Perdana Menteri Koiso Koniski bahwa segenap bangsa Indonesia diperkenankan kemerdekaannya kelak kemudian hari. Badan Penyelidik dibentuk berdasarkan pengumuman Guaseikan No. 23 tanggal 29 April 1945. Dalam maklumat tersebut disebutkan bahwa Badan Penyelidik bertujuan menyelidiki hal-hal yang penting mengenai Kemerdekaan Indonesia serta menyusun berbagai usaha yang penting. Badan penyelidik mempersiapkan rancangan yang akan dibicarakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan _"

"Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, baru kemudian disusul oleh negara-negara lainnya. Hal ini tidaklah mengherankan karena Indonesia memiliki hubungan tradisional dengan Mesir dan Timur Tengah pada umumnya, yaitu hubungan keagamaan (Islam) dan pendidikan, sejak lama. Pengakuan tersebut tidak terlepas dari peranan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, yang melakukan aktifitas politik dalam rangka mencari dukungan bagi perjuangan rakyat Indonesia melawan kaum penjajah. Setelah Proklamasi 17 Agustus1945, aktifitas para pelajar dan mahasiswa tersebut ditujukan untuk mendapatkan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia. Berkat peranan pelajar dan mahasiswa tersebut, serta dengan adanya kebijaksanaan Solidaritas Islam yang dianut Pemerintah Mesir waktu itu, maka pada tahun 1947, secara resmi Mesir mengakui Indonesia. Dalam beberapa hal, terdapat persamaan antara Indonesia dan Mesir, seperti persamaan sebagai negara jajahan, mayoritas rakyatnya beragama Islamdan persamaan dalam prinsip kebijaksanaan Luar Negeri, yaitu membenci kolonialisme dan imperialisme. Liga Arab sebagai badan perwakilan dari negara-negara Arab, memiliki peranan yang sangat besar bagi terlaksananya pengakuan kedaulatan tersebut. Sekjen Liga Arab, Abdurrahman Azzam Pasha-lah yang memberikan usul pada Pemerintah Mesir untuk membantu dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang sedang menghadapi penjajah. Usul tersebut didambut dengan positif, maka dari sinilah langkah awal keterlibatan Pemerintah Mesir dalam perjuangan bangsa Indonesia."

"Sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, sudah jelas bahwa keinginan bangsa Indonesia pada waktu itu terutama adalah mempertahankan dan memperjuangkan pengakuan kemerdekaannya yang baru diproklamirkannya itu. Dalam pidato Bung Karno sesaat sebelum mengumumkan proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau antara lain berkata: _Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan Tanah Air didalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya_. Jelas bahwa pada waktu itu bangsa Indonesia benar-benar telah ingin dan bertekad untuk menentukan nasibnya sendiri, hidup sesuai dengan cita-cita dan kemauannya sendiri, bebas dari penindasan ataupun ikatan secara paksaan dari bangsa lain dan hanya ingin hidup setaraf, sederajat, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini sesuai pula dengan apa yang tercantum didalam Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945sebagai konstitusi pertama yang menjadi dasar daripada seluruh pandangan-pandangan dalam Negara Republik Indonesia, dimana antara lain dikatakan : _bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan."

"Sejak awal pembentukannya Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organisasi pemerintah menggunakan konsep veiligheid, rust en orde (keamanan, ketenangan dan ketertiban) dari Kepolisian Pemerintah Hindia Belanda. HIR (Herziene Inlichtingen Dienst) merupakan pedoman dalam melaksanakan fungsi kepolisian, yaitu mengamankan pemerintah dan lembaga-Iembaganya dari ancaman yang membahayakan. Sebagai organ pemerintah yang memiliki kontinuitas dengan pemerin_tah kolonial, pada permulaan republik Kepolisian Negara RI mengalami penolakan dari rakyat di tengah situasi yang menuntut perubahan nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan ideologi revolusioner. Dalam situasi yang diwarnai oleh pergolakan politik menyebabkan kepolisian negara melakukan konsolidasi organisasi sebagai kepolisian nasional. Hal ini terwujud dengan keluarnya Penetapan Pemerintah (PP) No. 11/SD Tahun 1946 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1946 yang berisi perubahan kedudukan kepolisian dari Departemen Dalam Negeri kemudian berada di bawah Perdana Menteri. PP tersebut merupakan pangkal dari munculnya tindakan-tindakan kepolisian masuk ke dalam ranah politik. Perubahan ini terepresentasikan dari pember_dayaan Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) yang bertugas sebagai polisi preventif dan represif. Dalam situasi revolusi kekuatan kepolisian bergantung pada bagian penyelidikan di bidang ekonomi, sosial dan politik, di samping Mobrig (Mobile Brigade) yang berperan di garis depan pertempuran. Kapasitas PAM tersebut membawa pada munculnya pertanyaan terhadap penelitian, yaitu mengapa PAM berperan menonjol dalam pelaksanaan fungsi kepolisian di tengah intensitas perpolitikan pada masa revolusi. Dalam fungsinya sebagai badan penyelidik dengan tugas utama sebagai penyelidik dan pengawas pelbagai aliran-aliran politik yang tumbuh secara pesat di tengah masyarakat menyebabkan kepolisian melakukan tindakan-tindakan politik terhadap pengamanan kebijakan politik pemerintah. Meskipun demikian tindakan-tindakan PAM digunakan pula bagi institusinya sendiri guna memperkuat Kepolisian Negara RI yang pada awal pembentukannya mengalami krisis kepercayaan dari rakyat. Pada masa revolusi organ PAM secara struktur adalah PID (Politieke Inlichtingen Dienst = Dinas Intelijen Politik), dalam kerangka RI PAM mengalami perubahan fungsi guna menyesuaikan situasi revolusi saat itu. Keberadaan PAM dan fungsinya hanya berlangsung pada masa revolusi, karena pasca 1950 polisi preventif dan represif berganti nama menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN) yang mengalami perluasan tugas guna menyesuaikan situasi demokrasi yang berlangsung saat itu."

"Skripsi ini menguraikan tentang pengertian Ideologi militer secara umum untuk memahami ideologi militer Indonesia secara khusus. Dan untuk memahami pergumulan ideologis yang terjadi di tahun 1945 pada awal terbentuknya institusi militer Indonesia, hingga diakuinya peran politik militer Indonesia dalam parlemen dan pemerintahan dengan diberlakukannya Dekrit Presiden 1959. Didalamnya juga diuraikan factor-faktor kemunculan ideologi militer Indonesia dan pemikiran-pemikiran yang mempengaruhinya. Sehingga secara ringkas dapat dipahami apa yang menjadi ideologi militer Indonesia pada waktu itu dan masa sesudahnya."

"Sepanjang pengetahuan penulis bahwa sampai saat ini masalah kelaskaran wanita belum pernah ditulis secara khusus dan terperinci. Beberapa tulisan yang berhubungan dengan masalah tersebut masih berkisar dalam bentuk ki_sah perjuangan pelaku-pelaku sejarah laskar wanita itu. Tulisan-tulisan yang menyinggung peranan .laskar ,wanita Pada masa perang kemerdekaan tahun 1945-1949, masih dalam bentuk artikel-artikel yang dimuat dalam surat kabar dan majalah. Adapun yang menjadi pusat perhatian para penulis artikel-artikel itu adalah pelaku-pelaku sejarahnya sedangkan masalah organisasi kelaskaran wanita tidak dijelaskan secara lenglap. Kelaskaran wanita merupakan organisasi rakyat yang bersifat militer yang turut berperan pada waktu bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan, organi sa_si kelaskaran wanita ini berjuang bersama-sama pejuang pejuang; pria di garis depan dan garis belakang nenurut pembagian tugas yang ditentukan oleh masing-masing organisasi kelaskarannya. Dengan demikian organisasi-organi_sasi kelaskaran wanita ini dapat dikatakan sebagai bagi-an yang tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pengungkapan peranan kelaskaran wanita merupakan salah satu usaha untuk melengkapi sejarab Indonesia."

"Toney Tontowi Jauhari, 0786040246 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI): Potret Pasang Surut Organisasi Kemahasiswaan Di Indonesia (1947-1959) (di bawah bimbingan: Sutopo Sutanto SS,). Diuji pada tanggal 28 Agustus 1992. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kehidupan kemahasiswaan mulai berkembang sejalan dengan berdirinya perguruan tinggi-perguruan tinggi di seluruh nusantara. Peran mahasiswa pada masa itu sangat penting, karena sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia sangat memerlukan tenaga untuk berbagai bidang, misalnya kebutuhan tenaga pengajar pada sekolah-sekolah di berbagai pelosok negeri. Peran mahasiswa di lapangan politik juga menonjol. PPMI sebagai perserikatan perhimpunan mahasiswa yang terbesar di Indonesia, saat itu, memiliki andil yang besar antara lain pada lapangan atau bidang yang telah dikemukakan di atas. Misalnya dengan mengajukan ide penyelenggaraan Konperensi Mahasiswa Asia Afrika. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa Indonesia mampu untuk menjalin kehidupan kemahasiswaan dalam lingkup internasional. Pada masa tersebut organisasi kemahasiswaan yang ada demikian banyak dan mencerminkan pula keanekaragaman aliran yang berkembang pada saat itu, misalnya terdapat yang beraliran nasionalis dan ada pula yang beraliran sosialis."

"Zainurlis, NPM: 0787040339. Nilai-nilai Buruh Australia Dalam Aksi Boikot Buruh Pelabuhan Untuk Mendukung Revolusi Indonesia 1945-1949. (ix + 126 halaman; bibl. 131; 34 lampiran + peta.) Dalam masyarakat kulit putih Australia, khususnya buruh berkembang nilai-nilai, terutama mateship dan rasisme. Kedua nilai ini telah muncul dan berkembang sejak awal abad ke-19, khususnya dalam industri pastoral di pedalaman Australia. Dalam gerakan-gerakan buruh baik pada awalnya di ladang-ladang emas tahun 1850-1860-an maupun gerakan-gerakan buruh yang cukup besar pada awal 1890-an nilai-nilai mateship dan rasisme juga dapat dilihat muncul ke permukaan. Kedua nilai-nilai ini dapat dikatakan telah berakar, khususnya dalam masyarakat buruh kulit putih Australia sejak awal abad ke-19. Kedua nilai-nilai ini mateship dan rasisme diperdebatkan oleh Russel Ward dan Humphrey McQueen yang berargumentasi bahwa mateship-lah yang merupakan identitas (ciri) masyarakat kulit putih Australia khususnya masyarakat buruh. Di pihak lain Humphrey McQueen berargumentasi bahwa rasisme juga faktor yang penting dalam identitas masyarakat kulit putih Australia, khususnya masyarakat buruh. Dari kedua argumentasi tersebut, khususnya dalam aksi boikot buruh pelabuhan Australia 1945-1949 nilai mateship-lah yang muncul ke permukaan dalam usaha buruh pelabuhan mendukung revolusi kemerdekaan Indonesia. Hal ini terujud bahwa kemerdekaan Indonesia sesuai dengan makna Piagam Atlantik, bahkan kemerdekaan Indonesia dapat memberi peluang pasar bagi barang-barang produksi Australia dalam berhubungan dagang dengan Indonesia. Selain munculnya nilai mateship dan adanya peluang ekonomi di Indonesia, juga munculnya sikap antimiliterisme buruh-buruh pelabuhan, di mana mencegah Belanda mendirikan kembali Hindia Belanda di Indonesia dengan kekuatan senjata (militer). Di samping itu aksi aksi militer Belanda di Indonesia pun juga dapat mengganggu keamanan Australia. Akhirnya nilai mateship, peluang ekonomi, sikap antimiliterisme dan sikap antikolonialisme terujud dalam kokohnya aksi boikot buruh pelabuhan Australia mendukung revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Dukungan buruh pelabuhan Australia periode revolusi kemerdekaan Indonesia dapat dikatakan merupakan dasar hubungan Australia-Indonesia dan merupa-kan hubungan bulan madu Australia-Indonesia."