Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tema penulisan ini berusaha melihat kuatnya dukungan dan kepentingan Amerika Serikat atas Indonesia selama tahun 1975-an. Terutama dalam masa Presiden Jimmy Carter (1976 - 1980) dimana ia meneruskan kebijakan oleh pemerintahan sebelumnya, Gerald Ford (1974 -- 1976), yakni dukungan penuh atas integrasi Timtim ke dalam wilayah Indonesia. Walaupun integrasi Timtim di pertanyakan oleh banyak anggota Kongres Amerika Serikat, tapi pemerintahan Carter tetap terus melanjutkan hubungan baik( antara Amerika Serikat dengan Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Presiden Ford. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini menempuh metode umum dalam historiografi. Diantaranya, heuristik penyelusuran sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penulisan. Baik dalam segi sumber skunder maupun primer. Kedua, kritik sumber kemudian dilakukan guna memilah dan meneliti lebih jauh atas sumber-sumber yang digunakan, baik secara isi materi sumber maupun kondisi luar dari sumber tersebut. Ketiga, intrepretasi dilakukan agar dapat memberikan penganalisaan terhadap sumber dan pembahasan topik. Terakhir merupakan metode, historiography yakni deskritif - analisis history secara kronologis. Hal ini dilakukan agar dapat memudahkan penganalisaan atas masalah tersebut. Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia dalam kaitannya dengan Timtim, dalam memberikan bantuan kepada Indonesia, Presiden Carter juga meminta Indonesia untuk menegakkan HAM. Tetapi tidak terkait dengan masalah integrasi Timtim, melainkan mendesak Indonesia agar melepaskan semua tahanan para anggota eks. PKI golongan B yang berjumlah ribuan orang dari seluruh penjara di Indonesia jika ada. Permintaan Amerika Serikat ini tentu saja dipenuhi oleh Indonesia karena masalah Timtim lebih membutuhkan perhatian seriu.s daripada mengurusi tahanan eks PKI, pada masa itu. Selain itu, Indonesia juga memerlukan dukungan politik luar negeri dari Amerika Serikat demi memperlancar mengatasi konflik di Timtim. Walaupun Indonesia menanggung korban jiwa dan harta yang tidak sedikit."

"ABSTRAKPolitik Pembendungan terhadap komunisme adalah politik luar negeri yang diterapkan secara global di dunia oleh Amerika Serikat mulai pada tahun 1947, yaitu pada masa pasca Perang Dunia II. Pertama-tama untuk membendung ekspansi komunisme di Eropa yang dimotori oleh Uni Soviet, kemudian pada tahun 1950-an untuk membendung komunisme di Asia baik yang diprakarsai Uni Soviet maupun Republik Rakyat Cina (RRC). Dikaitkan dengan kawasan Asia Tenggara, nama politik pembendungan ini berbenturan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Memasuki tahun 1960-an, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia menjadi renggang setelah Indonesia pada masa itu berhubungan erat dengan Uni Soviet dan juga RRC. Kedua negara raksasa komunis ini, terutasna RRC, adalah pendukung Indonesia pada waktu terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung dari tahun 1963-1966. Dalam rangka membendung perluasan pengaruh komunisme di kawasan Asia Tenggara, Amerika Serikat mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu agar kawasan ini tidak jatuh ke tangan komunis. Berbagai macam kebijakan, tindakan maupun sikap yang ditempuh oleh Amerika Serikat di Asia Tenggara pada umumnya, dan di Indonesia khususnya pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, tetap dalam konteks pembendungan. Untuk meneliti langkah-langkah maupun sikap yang diambil Amerika terhapad Indonesia pada masa itu, dipakai sumber data dari berbagai buku, arsip, dokumen, artikel, masalah dan surat kabar, serta karya-karya leksikografis, yang sebagian besar bersudut-pandang Amerika dan masih ditambah dengan wawancara yang dilakukan terhadap seorang pelaku sejarah dari pihak Indonesia. Setelah mempelajari dan menganalisa data-data yang didapat dari sumber-somber tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Amerika semula berusaha untuk menjadi penengah dalam masalah konfrontasi itu tetapi merubah sikapnya menjadi mendukung Malaysia. Setelah dianalisa lebih lanjut serta dikaitkan dengan politik global Amerika untuk membendung komunis, dapat disimpulkan bahwa langkah yang ditempuh Amerika Serikat di Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia kurang berhasil.

---

"

"Amerika saat ini menghadapi berbagai tantangan dan ancaman sepanjang periode 2002-2010. Strategi keamanan Amerika Serikat pada periode ini menunjukan peningkatan intensitas defensif dan kooperatif, di tengah peningkatan kapabilitas militer China sepanjang periode 2002-2010, dimana China berpotensi melakukan aksi ofensif dan mengancam Amerika Serikat. Tesis ini akan fokus pada pertanyaan mengapa strategi Amerika Serikat mengalami peningkatan intensitas defensif terhadap terhadap China yang mengalami peningkatan kapabilitas militer di tahun 2002-2010. Tesis ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teori dilema keamanan, dalam rangkaian pengujian hipotesa. Hasil temuan dalam tesis ini mengungkapkan bahwa intensitas defensif dan kooperatif yang ditunjukan Amerika Serikat melalui strateginya disebabkan oleh peningkatan intensitas dilema keamanan. Argumen ini juga dipengaruhi perhitungan rasional terhadap keunggulan defensif yang dimiliki AS, serta intensitas ofensif-defensif China yang tidak dapat dibedakan. Sifat defensif dalam strategi keamanan Amerika Serikat memungkinkannya untuk memitigasi meningkatnya intensitas dilema keamanan, khususnya melalui peningkatan kekuatan defensif diantara tahun 2002-2010, serta melalui peningkatan kerjasama pada periode 2006-2010.

---

United States facing numerous challenges and threat during the period 2002-2010. United States security strategy in this period showed an increase in the intensity of defensive and uncooperative, in mid of the increasing of Chinese military capabilities over the period 2002-2010, which China could potentially take offensive action and threaten the United States. This thesis focused on the question of why the strategy of the United States experienced an increase in defensive intensity against China, which its military capabilities have increased in the years 2002-2010. This thesis uses quantitative methods and security dilemma theory, in a series of hypothesis testing.

The findings in this thesis reveal that the intensity of defensive and cooperative, caused by the increasing of the security dilemma intensity. This argument is also influenced by rational calculations of United States defensive advantage and China offensive-defensive that can not be distinguished. Defensive nature of the security strategy of the United States allowed it to mitigate the increasing intensity of security dilemmas, particularly through increasing the defensive strength between the years 2002-2010, as well as through increased cooperation in the period 2006-2010."

"Penulisan skripsi ini masuk dalam kategori Sejarah Imperialisme Amerika sesuai dengan pengutamaan Sejarah Amerika yang diambil oleh penulis. Kebijakan Amerika Serikat di Filipina, 1898-1935 menjadi judul yang dipilih untuk dapat mengerti tujuan skripsi ini dengan baik. Ada perbedaan mendasar dalam memahami kebcradaan Amerika Serikat di Filipina, pada awalnya saat perang Amerika Serikat dan Spanyol, kasus Filipina dilihat sebagai bagian dari kebijakan diplomasi. Keadaan berubah sejak Perjanjian Paris mengenai peralihan kekuasaaii Spanyol di Filipina kepada Amerika Serikat ditanda-tangani tahun 1898 dan selanjutnya diratifikasi oleh Kongres; Filipina dipandang sebagai wilayah dalam negeri Amerika Serikat."

"Timor-Leste, bekas "Provincia Ultramarina Portuguesa" (selama kurang-lebih 4 abad) dan kemudian berstatus sebagai Provinsi Indonesia termuda (selama 24 tahun), telah merdeka dan berdaulat sebagai negara millennium Republica Democratica de Timor-Leste tanggal 20 Mei 2002.UNTAET (1999 - 2002) dan "Governt Centrtal", alias "1o.Governo Constitucional" (2002-2006) memegang kendali pemerintahan di negara itu. Namun hingga tahun 2006 ini, alias tahun terakhir masa bhakti Kabinet Konstitusional I (Pertama), rencana penetapan Sistem Pemerintahan Daerah sebagai "the basic elements of a National Government System" yang diamanatkan dalam Constituirao, Plano Nacional de Desenvolvimento (Rencana Pembangunan Nasional) dan Program Krida Kabinet Konstitusional I, belum terlaksana, meskipun berkali-kali didesak Presiden Xanana Gusmao. Akibatnya, penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berjalan secara "over-centralized", dengan segala dampaknya, tanpa adanya pertimbangan "continuum" azas sentralisasi (centripetal) dan desentralisasi (centrifugal), sebagaimana Iazimnya dilaksanakan dalam praktek pemerintahan di setiap negara .Metode penelitian utama yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena berkaitan dengan "facts finding" pada fenomena sosial politik dan administratif. Variabel mandiri yang diteliti adalah Sistem Pemerintahan Daerah di Timor-Leste pasca Kemerdekaan, dengan indikator-indikatornya: komponen dan kegiatan model yang ada (the Existing Model) , dan model yang diharapkan (the Expected Model) . Sesuai landasan teori mengenai konsep model Sistem Pemerintahan Daerah ideal sebagai kerangka berpikir, menganalisis kesenjangan (gap) antara model yang ada dan yang diharapkan .Hasil temuan adalah bahwa Distrito (dulu : Concelho Municipal dan Kabupaten Daerah Tingkat 11) sebagai pusat ?Governo Local? (the Existing Model) tidak lebih dari sebuah "general governmental area" untuk mendukung pelaksanaan sentralisasi oleh Pemerintah Pusat, karena tidak memenuhi tools: urusan kewenangan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan,pengawasan ataupun pelayanan publik. Sedangkan "the expected model (Municipio) telah dikaji sejak tahun 2002 hingga saat ini oleh GTTIM untuk mencari bentuk model ideal sesuai situasi dan kondisi di Timor-Leste. Rancangan Kebijakan "Reforma e Restructurizagao do Governo Local" diajukan kepada Pemerintah untuk memulai proses legislarao tahun 2006 ini.Analisis terhadap "The Expected Model" adalah Pemerintahan Municipio ?a single tier, and fused hierarchy model", dengan dimensi areal mencakup fusi 2 atau lebih wilayah sub-distrito, dengan elemen Pemerintah Municipal : Assembleia Municipal (Representasi dan Legislatif ) dan Administrador Municipal (Eksekutif) .Instansi-lnstansi Vertikal berperan Banda sebagai dinas-dinas operasional municipal dalam pelayanan publik (dual supervision), dan penyerahan kewenagan sesuai doktrin "ultra vires" dan pembiayaan pelaksanaan otonomi lebih bersandar pada subsidi Pusat, dengan kemungkinan pengembangan kemampuan financial municipios.Dari hasil analisis, ditemukan hal-hal yang diajukan sebagai kesimpulan dan saran agar model ini dapat diterapkan nanti dengan baik, antara lain : dimensi areal sebaiknya wilayah distrito actual dipilih sebagai wilayah bakal municipio; jumlah municipios yang akan dibentuk sebaiknya 13 (GTTIM mengusulkan 30-31), dengan kemungkinan "proliferaraon bila memenuhi syarat; pemilihan dan bukan penunjukan Administrador Municipal yang tak lebih dari seorang pegawai negeri Assembleia semata; keanggotaan Assembleia yang hanya merupakan representasi dewan desa yang bekerja secara part-timer ; pemilihan Kepala Desa mengulangi kekeliruan di masa lampau; peran Administrador sebagai Wakil Pemerintah (Integrated Prefectoral System), jangka waktu pembentukan municipios bertahap hingga tahun 2015 dipandang terlalu lama; dan "capacity building" perlu dipacu untuk mendukung program Reformasi."

"East Timor's independence gave a direct impact on border management with Indonesia, which has significant political and legal political aspects, not only in term of securiy but also to interest to make the border as the front yard of the country...."