Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai strategi efisiensi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Lokal Kabupaten Jembrana yang mencakup detail proses efisiensi yang dijalankan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan langkah efisiensi, baik pendorong maupun penghambat serta peran kebijakan efisiensi terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Topik efisiensi birokrasi ini penting mengingat probIem klasik yang dihadapi oleh kebanyakan organisasi birokrasi justru adalah Inefisiensi. lnefisiensi birokrasi inilah yang menurut Lusk daiam Midgley sebagai salah satu sebab penting yang menghambat proses pembangunan sosial. Pada saat yang sama Pemerintah Kabupaten Jembrana berhasil menampilkan jati diri sebagai organisasi birokrasi yang efisien. Pada kenyataannya juga, nama baik Kabupaten Jembrana dalam hal keberhasilan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat diawali dengan keberhasilan kebijakan efisiensi di segala sektor.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi Iapangan, wawancara dengan para informan dan studi kepustakaan. Sementara itu terhadap pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling dengan informan mencakup : Bupati Kabupaten Jembrana, Asisten I, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, para kepala bagian, kepala subbagian. Hasil penelitian ini dianalisis dengan mengaitkan dengan kerangka pemikiran Strategi Efisiensi Birokrasi Pemerintah Daerah.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah strategi efisiensi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah Strategi DOA (Dana, Orang dan Aset / Alat), yaitu pendayagunaan anggaran keuangan, personil temasuk struktur organisasi dan seluruh aset / fasilitas / sarana secara seefisien mungkin dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, manfaat dan kesinambungan yang mengacu pada tujuan organisasi pemerintah daerah dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Masing-masing strategi efisiensi tersebut dapat uraikan sebagai berikut:Pertama, efisiensi dana. Efisiensi dana ini dimulai sejak perencanaan anggaran, pelaksanaan / penggunaan anggaran sampai pertanggungjawaban / pengawasan. Efisiensi pada perencanaan dilakukan dengan:1).Anggaran berbasis kinerja, sehingga memudahkan penetapan program yang betul betul bermanfaat 2).Skala prioritas, yaitu dengan mengutamakan peningkatan dibidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli, sesuai dengan indikator HDI ( Human Deveiopment Index ). 3).Pemaparan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada saat pengajuan anggaran unit kerja. Efisiensi pelaksanaan anggaran diiakukan dengan cara :1). Pelaksanaan pola rutin bukan proyek 2).Standarisasi harga barang dan nilai pekerjaan melalui Standar harga Dinamis dan Tim Owner Estimate. 3). Paradigma anggaran bersisa. 4).Sistem Kas Induk 5).Investasi / pendayagunaan dana. Efisiensi dalam pengawasan, yaitu pemeriksaan SPJ (pertanggungjawaban) sesuai dengan standarisasi harga, sehingga pengendalian pencegahan penggelembungan harga bisa efektif. Kedua, efisiensi orang atau personil. Dilakukan dengan restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah daerah. Ketiga, efisiensi aset/alat. Antara Iain dengan pemanfaatan aset bempa gedung, tanah dan Iain-Iain secara maksimal. Langkah efisiensi yang paling berpengaruh adalah poia Owner Estimate (OE) yang menghasilkan penghematan dana yang sangat besar dan relatif mudah dalam pelaksanaannya.Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan efisiensi yang diiakukan adalah faktor eksternal seperti reformasi dan arus otonomi daerah ( yang mempengaruhi sisi wewenang yang Iuas, keuangan daerah dan dukungan perangkat peraturan pemerintah yang reformatif ), kesatuan Iokasi kantor / dinas yang memudahkan koordinasi serta kepemimpinan bupati yang kuat. Faktor-faklor penghambat yang dihadapi adalah aspek perilaku aparatur pelaksana yang sebagian masih terbiasa dengan ?gaya orde baru?. Hambatan iainnya yang ditemui dalam pelaksanaan tugas aparatur adalah terlalu beratnya beban kerja pada unit kerja tertentu sebagai konsekwensi efisiensi struktur organisasi birokrasi dan kurangnya fasilitas seperti ruangan bagi unit kerja tertentu yang intensitas pekerjaannya tinggi dan jumlah personilnya banyak.Peran kebijakan efisiensi di segala bidang adalah tersedia dana dan sumber daya Iainnya secara relatif besar untuk alokasi pembiayaan program yang berhubungan Iangsung dengan kesejahteraan masyarakat seperti program peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, peningkatan kesehatan dan daya beli masyarakat.Rekomendasi bagi Kabupaten Jembrana adalah perlu peninjauan aspek keseimbangan beban kerja baik lingkup organisasi unit kerja maupun secara personal dan ketersediaan fasilitas terutama ruangan yang memadai. Bila perlu sebagian unit kerja dimekarkan kembali (seperti Bagian Umum / Perlengkapan dan Bidang-bidang pada Dinas Kerkesos). Mengenai ruangan, juga perlu ada penambahan terutama untuk Bagian Umum.Bagi daerah Iain di seluruh Indonesia perlu mempelajari pola efisiensi yang dilaksanakan Pemerintahan Kabupaten Jembrana dan melakukan replikasi sesuai kondisi masing-masing, terutama pola efisiensi OE (Owner Estimate) Saran untuk Pemerintah Pusat, Depdagri perlu meningkatkan sosialisasi terhadap berbagai inovasi dan efisiensi yang dilakukan oleh Kabupaten Jembrana dan juga kabupaten Iainnya yang memiliki keunggulan tersendiri berupa pendokumentasian program efisiensi/inovasi secara rinci (bisa berupa kerjasama dengan pihak-pihak yang telah melakukan penelitian tentang Jembrana), memperbanyak kemudian didistribusikan ke seluruh kabupaten serta meningkatkan penghargaan (reward) bagi daerah-daerah berprestasi."

"This study discussed government's policy on small and middle scale businesses in Bali and North Sulawesi provinces. The writer attempted also to see the role of local governments by conducting field research in certain places of both provinces...."

"ABSTRAKDoktrin State responsibility merupakan salah satu doktrin penting dalam hukum internasional yang terus berkembang hingga saat ini. Inti dari pengertian doktrin State responsibility adalah bahwa setiap aksi yang dilakukan oleh negara ataupun organ-organ resmi negara harus dipertanggung jawabkan dan memiliki konsekuensi hukum dalam hubungan antar negara di kancah internasional. Lahirnya konsekuensi atas setiap aksi daripada negara bertujuan untuk memastikan bahwa negara mentaati ketentuan hukum internasional serta memberi keadilan bagi subjek hukum internasional yang mengalami kerugian atas tindakan suatu negara. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk meneliti apakah dalam kasus kejahatan perang war crimes tentara Belanda di Indonesia pada periode 1945-1949 khususnya di daerah Rawagede dan Sulawesi Selatan , doktrin State responsibility dapat digunakan untuk menganalilis pertanggung jawaban Pemerintah Belanda kepada korban maupun keluarga korban. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah parameter pelanggaran hukum internasional yang dilakukan dalam tindakan kejahatan perang tentara Belanda dan atribusi kejahatan perang tersebut kepada Pemerintah Belanda sehingga Pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab yang diatur dalam hukum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dilihat dari kedua analisis tersebut, tindakan tentara Belanda merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan dapat diatribusikan kepada Pemerintah Belanda, sehingga Pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab hukum kepada korban atau keluarga korban untuk memberikan reparasi reparation atas tindakan tentaranya.

---

ABSTRACTState responsibility is an important doctrine that keeps on developing in international law. The definition of state responsibility is that every action conducted by nations or its legitimate organs entails international responsibility and has legal consequences in the eyes of international law. The purpose of this doctrine is to ensure that nations will abide by international law and also give access to justice for victims that got harmed through certain nations rsquo action. This research then focused on analyzing whether State responsibility doctrine can be applicable in the case of war crimes conducted by Dutch soldiers in Indonesia spesifically in Rawagede and South Sulawesi during 1945 1949 period Indonesia rsquo s revolution war . The writer uses two main points of analysis in analyzing whether state responsibility can be applicable in that case. The first one is whether the actions conducted by Dutch military troops were in violation of international law, the second one is whether the action can be attributed to Dutch Government so that the Dutch Government bears responsibility towards the victims and family of victims. The conclusion of this research is that according to State responsibility doctrine, the Dutch Government is responsible towards the war crimes conducted by Dutch military troops in Indonesia during 1945 1949 in Rawagede and South Sulawesi and entitled to give reparation for victims or family of victims. "

"Skripsi ini memfokuskan menjawab permasalahan dari mana bangsa Indonesia mendapat dana untuk membiayai perang kemerdekaan dan jalannya pemerintahan dengan kenyataan bahwa ketika merdeka Indonesia tidak dalam keadaan normal--proklamasi kemerdekaan dilakukan secara spontan tanpa menghiraukan lagi PPKI, sebuah lembaga yang khusus dibuat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, kehancuran bidang ekonomi akibat pendudukan Jepang yang menguras tidak hanya sumber daya alam Indonesia, tetapi juga sumber daya manusianya ditambah kenyataan bahwa uang yang beredar sangat banyak sehingga menimbulkan inflasi--dalam keadaan seperti iniiah Indonesia merdeka. Secara politik sejak pertama Indonesia merdeka para pemuda menginginkan ketiadaan unsur Jepang yang fasis dan mendapat pengakuan internasional. Oleh sebab itulah kemudian Soekamo membolehkan berdirinya partai-partai, mengangkat Sjahrir sebagai perdana mentri untuk membatasi kekuasaan presiden dan menjadi juru runding dengan Belanda, seita menyambut kedatangan Inggris dengan harapan bahwa Inggris akan mempertimbangkan untuk menyerahkan Indonesia kepada pemerintahan sipil yang telah dibentuk oleh bangsa Indonesia sendiri. Selain itu dalam setiap perundingan Syahrir selalu mengajukan pasal arbitrase agar jika terjadi perselisihan antara Republik Indonesia dan Belanda akan dibawa ke dunia internasional dan bukan masalah negara penjajah dan yang dijajah yang dianggap sebagai urusan dalam negeri Belanda. Secara ekonomi sumber-sumber pembiayaan negara Indonesia dibagi menjadi dua; yang bersandar kepada kekayaan alam seperti, karet, gula, teh, candu, emas, batubara dan minyak, serta yang berasal dari bantuan berupa sumbangan dari rakyat dan juga bantuan dunia internasional, antara lain berupa sumbangan pada Fonds Kemerdekaan, Pinjaman Nasional, pembayaran pajak dan bantuan dari Palang Merah Internasional, India dengan diplomasi beras, serta Birma yang memberikan ijin mengadakan penerbangan komersial. Selain itu pembukaan-pembukaan Kantor berita Indonesia yang berpusat pads empat negara Singapura, Brisbane (Australia), Kairo (Mesir) dan New Delhi (India). Untuk menjadikan kekayaan alam Indonesia sebagai sumber pendapatan dengan mengadakan perdagangan ekspor terutama dengan Singapura, akan tetapi karena blokade yang dilakukan Belanda, perdagangan yang terjadi adalah dengan menerobos blokade tersebut, yang oleh pihak Belanda disebut sebagai perdagangan gelap. Aktivitas perdagangan gelap ini terutama dilakukan oleh militer, akan tetapi kemudian pemerintah Indonesia membuka secara resmi hubungan perdagangan ini dengan mendirikan Indoff (Indonesia Office) di bawah Kementrian Kemakmuran, dan KPULN (Kantor Pertahanan Urusan Luar negeri) di bawah Kementrian Pertahanan. Selain pemerintah Indonesia membuka hubungan secara resmi, perdagangan ini sebelumnya dijalankan oleh kongsi dagang swasta yang kebanyakan kerjasama antara pengusaha pribumi dan Cina."

"ABSTRAKPada tahun 1988-1989 berlangsung penelitian mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan. Tujuannya untuk mengetahui peranan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap sumber-sumber tertulis dan wawancara, serta peninjauan ke lokasi, tempat di mana peristiwa berlangsung. Melalui penelitian, tergambar dukungan seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta terhadap tegaknya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pimpinan daerah dan rakyat bekerja sama melawan Belanda, yang bermaksud mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Meskipun Belanda berhasil menawan para pemimpin Republik dan menduduki Ibukota Yog_yakarta, tetapi rakyat tidak mengakui kekuasaannya. Rakyat memilih berjuang dengan cara gerilya daripada beker_ja sama dengan Belanda. Dengan dukungan Sri Sultan dan tokoh-tokoh Republik yang berhasil meloloskan diri, perjuangan gerilya rakyat Yogyakarta yang mencapai puncaknya pada serangan umum Maret 1949 berhasil menarik simpati rakyat negara-nega_ra bagian (Pasundan dan Negara Indonesia Timur), dan du_nia internasional (AS, Australia, India, negara - negara Arab), yang kemudian melalui PBB, memaksa Belanda untuk mengembalikan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta.

---

"