Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam Deklarasi Kemerdekaan ( Declaration of Independence ) Amerika Serikat yang diproklamasikan pada 4 Mei 1776 terdapat kalimat dimana kata men menjadi perdebatan karena mempunyai arti dan That All Men are Created Equal pcnafsiran yang berbeda. Tuntutan para pemuka gerakan perempuan dalam Konvensi Seneca Falls, di New York tahun 1848 yang mempunyai persepsi bahwa kata men dengan arti sebagai kaum pria menginginkan agar kata women pun ditambahkan dalam Deklarasi kemerdekaan tersebut.' Tambahan kata women pasti tidak mungkin dipenuhi sehingga tuntutan itu akhirnya menjadi lenyap. Sementara kata men diartikan secara luas sebagai orang/manusia dan arti ini rupanya dapat diterima oleh masyarakat Amerika Serikat. Munculnya amandemen ketika konvensi konstitusi tahun 1787 yang berusaha untuk membentuk pemerintahan federal yang kuat disitulah Amandemen dibicarakan. Pcmbicaraan menyangkut agar pemerintah federal yang kuat tersebut tidak semena-rnena menekan rakyat maka muncul amandemen ke 1-10 yang biasa disebut Bill of Right tahun 1791 yang berguna melindungi masyarakat Amerika Serikat."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sejarah perjuangan kaum wanita Amerika untuk mendapatkan hak pilih dengan fokus pembahasan pada peran National Woman rsquo;s Party dan strategi yang diterapkan untuk memperjuangkan hak pilih wanita Amerika. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 nyatanya tidak mengubah keadaan wanita Amerika yang belum mendapatkan kesetaraan hak. Salah satu hak yang menjadi fokus utama perjuangan kaum wanita adalah hak pilih. Hak pilih menjadi sesuatu yang penting karena dianggap sebagai interpretasi dari kesetaraan hak sebagai warga negara. Dalam prakteknya National Woman rsquo;s Party menggunakan strategi yang berfokus pada pergerakan tingkat federal. Berbeda dengan organisasi lain yang hanya menggunakan petisi dan kampanye negara bagian, NWP mengadopsi pergerakan yang terinspirasi dari perjuangan hak pilih wanita di Inggris. Setelah melakukan perjuangan sejak tahun 1916, Amandemen ke-19 resmi di keluarkan oleh kongres pada Agustus 1920. Dengan dikeluarkannya amandemen 19, kaum wanita Amerika secara resmi memiliki hak pilih baik di tingkat federal maupun negara bagian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah.

---

ABSTRACTThis thesis discusess on the history of American women rsquo s struggle to gain voting rights, focusing the discussion on the role of the National woman 39 s Party and the strategies applied to fight for the American women 39 s suffrage. The Declaration of Independence 1776 in fact does not change the situation of American women who have not gained equal rights. One of the rights that are the main focus of women 39 s struggle is the right to vote. Voting rights is considered important because its interpret equality rights as citizens. In practice, the National Woman 39 s Party is using a strategy that focuses on the movement of the federal level. In contrast to other organizations that use only State campaign and petition, NWP do the movement inspired by the struggles of women 39 s suffrage in the United Kingdom. After doing a struggle since 1916, the 19th Amendment officially issued by Congress in August 1920. With the establishment of the 19th amendment, the American women officially have voting rights both at the federal level as well as the State. The research method used in this thesis is historical method."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai sejarah perjuangan kaum wanita Amerika untuk mendapatkan hak pilih dengan fokus pembahasan pada peran National Woman rsquo;s Party dan strategi yang diterapkan untuk memperjuangkan hak pilih wanita Amerika. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 nyatanya tidak mengubah keadaan wanita Amerika yang belum mendapatkan kesetaraan hak. Salah satu hak yang menjadi fokus utama perjuangan kaum wanita adalah hak pilih. Hak pilih menjadi sesuatu yang penting karena dianggap sebagai interpretasi dari kesetaraan hak sebagai warga negara. Dalam prakteknya National Woman rsquo;s Party menggunakan strategi yang berfokus pada pergerakan tingkat federal. Berbeda dengan organisasi lain yang hanya menggunakan petisi dan kampanye negara bagian, NWP mengadopsi pergerakan yang terinspirasi dari perjuangan hak pilih wanita di Inggris. Setelah melakukan perjuangan sejak tahun 1916, Amandemen ke-19 resmi di keluarkan oleh kongres pada Agustus 1920. Dengan dikeluarkannya amandemen 19, kaum wanita Amerika secara resmi memiliki hak pilih baik di tingkat federal maupun negara bagian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah.

---

ABSTRACTThis thesis discusess on the history of American women rsquo s struggle to gain voting rights, focusing the discussion on the role of the National woman 39 s Party and the strategies applied to fight for the American women 39 s suffrage. The Declaration of Independence 1776 in fact does not change the situation of American women who have not gained equal rights. One of the rights that are the main focus of women 39 s struggle is the right to vote. Voting rights is considered important because its interpret equality rights as citizens. In practice, the National Woman 39 s Party is using a strategy that focuses on the movement of the federal level. In contrast to other organizations that use only State campaign and petition, NWP do the movement inspired by the struggles of women 39 s suffrage in the United Kingdom. After doing a struggle since 1916, the 19th Amendment officially issued by Congress in August 1920. With the establishment of the 19th amendment, the American women officially have voting rights both at the federal level as well as the State. The research method used in this thesis is historical method."

"Keberadaan Knights of Labor sebagai salah satu organisasi buruh yang besar pada abad 19 di AS, memiliki banyak pengaruh dalam perkembangan buruh. Organisasi ini adalah organisasi buruh pertama yang keanggotaannya mencakup hamper seluruh macam buruh, baik buruh yang terlatihdasn tidak terlatih, kulit hitam maupun kulit putih, dan buruh perempuan maupun buruh laki-laki. Organisasi ini juga mengembangkan program-program yang berjutuan meningkatkan standard kehidupan buruh, antara lain menghilangkan penggunaan buruh anak-anak, membatasi jam kerja tambahan termasuk jam kerja malam bagi buruh perempuan, serta mengupayakan berlakunya peraturan bagi pihak majikan agar bertanggung jawab terhadap kecelakaan di tempat kerja."

"Setiap pemasukan amandemen dapat dianggap sebagai penemuan titikequilibrium atau titik konsensus baru bagi bangsa Amerika, maka selamalebih dari 2 abad sejarah perkembangannya sudah terjadi 27 kali perubahantitik equilibrium atau titik konsensus (menurut Michael Kammen "conflict within xoncensus"). Hal ini menunjukkan bab prinsip dan nilai-nilai dasarbangsa Amerika yang diyakini sebagai ideologi tidak hanya menunjukkanadanya fleksibilitas secara formal dan teoritis, tetapi juga dalam wujud realitanya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mendalami teori-teoriinterpretasi konstitusi dengan kasus-kasus Amandemen Pertama yang ber-kaitan dengan ruang lingkup kekuasaan legislatif dan eksekutif."

"ABSTRAKPolitik Pembendungan terhadap komunisme adalah politik luar negeri yang diterapkan secara global di dunia oleh Amerika Serikat mulai pada tahun 1947, yaitu pada masa pasca Perang Dunia II. Pertama-tama untuk membendung ekspansi komunisme di Eropa yang dimotori oleh Uni Soviet, kemudian pada tahun 1950-an untuk membendung komunisme di Asia baik yang diprakarsai Uni Soviet maupun Republik Rakyat Cina (RRC). Dikaitkan dengan kawasan Asia Tenggara, nama politik pembendungan ini berbenturan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Memasuki tahun 1960-an, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia menjadi renggang setelah Indonesia pada masa itu berhubungan erat dengan Uni Soviet dan juga RRC. Kedua negara raksasa komunis ini, terutasna RRC, adalah pendukung Indonesia pada waktu terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung dari tahun 1963-1966. Dalam rangka membendung perluasan pengaruh komunisme di kawasan Asia Tenggara, Amerika Serikat mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu agar kawasan ini tidak jatuh ke tangan komunis. Berbagai macam kebijakan, tindakan maupun sikap yang ditempuh oleh Amerika Serikat di Asia Tenggara pada umumnya, dan di Indonesia khususnya pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, tetap dalam konteks pembendungan. Untuk meneliti langkah-langkah maupun sikap yang diambil Amerika terhapad Indonesia pada masa itu, dipakai sumber data dari berbagai buku, arsip, dokumen, artikel, masalah dan surat kabar, serta karya-karya leksikografis, yang sebagian besar bersudut-pandang Amerika dan masih ditambah dengan wawancara yang dilakukan terhadap seorang pelaku sejarah dari pihak Indonesia. Setelah mempelajari dan menganalisa data-data yang didapat dari sumber-somber tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Amerika semula berusaha untuk menjadi penengah dalam masalah konfrontasi itu tetapi merubah sikapnya menjadi mendukung Malaysia. Setelah dianalisa lebih lanjut serta dikaitkan dengan politik global Amerika untuk membendung komunis, dapat disimpulkan bahwa langkah yang ditempuh Amerika Serikat di Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia kurang berhasil.

---

"

"Hubungan Amerika Serikat dan Indonesia yang akan ditelaah di dalam skripsi ini mengambil sebagai titik awal ketika tampilnya Amerika Serikat di da1am penyelessaian masa1 h Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Dimulai sejak Indonesia tidak akan membawa masalah Irian Barat keIndonesia tahun 1963. Dengan alasan-alasan yang berbeda, baik Belanda maupun Indonesia telah meminta dukungara serta mengundang campur tangan Amerika Serikat. Pihak Belanda menginginkara dukungan untuk dapat menguasai kembali (bekas ) wilayah jajahannya, sedangkan pihak Indonesia menginginkan dukungan Amerika Serikat untuk mempertahankan hak-hak Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Pendirian dan tindakan yang dilakukan Amerika Serikat di dalam penyelesaian masalah Irian Barat berkaitan erat dengan kedudukannya sebagai negara adidaya dan memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika politik internasional. Studi ini memiliki beberapa masalah yang menarik untuk dibahas, diantaranya yaitu selain masalah ini menjadi masalah internasional yang melibatkan beberapa negara dan mememrlukan penanganan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga masalah ini menimbulkan pandangan dan sikap yang berbeda-beda, baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia dan Belanda, maupun di kalangan pejabat-pejabat Pemerintah Amerika Serikat sendiri. Selian itu, di dalam studi ini juga dibahas mengenai berbagai peranan yang telah diberikan oleh Amerika Serikat sampai terselesainya masalah ini. Mengapa sikap Amerika berubah-ubah (namun tetap menjalankan politik globalnya) dan peranan apa saja yang telah diperikan Amerika Serikat serta bagaimana langkah-langkah diplomasi Amerika Serikat di dalam penyelsaian masalah Irian Barat sampai diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemudian diserahkan kembali kepada Indonesia dapat terlihat di dalam skripsi ini. Untuk meneliti sikap dan peranan Amerika Seriakt terhadap Indonesia di dalam penyelesaian masalah Irian Barat tahun 1958-1963, dipakai sumber data dari arsip, dokumen, artikel majalah dan surat kabar, tesis, skripsi, paper, buku dan karya leksikografis yang sebagainan besar bersudut pandang dan menitikberatkan pada sikap dan peranan Amerika Seriakt, serta masih ditambah dengan sumber lisan, baik wawancara langsung, maupun dokumentasi wawancara dengan tokoh-tokoh sipil dan militer yang sekiranya terlihat di dalam penyelesaian masalah Irian Barat ini. Setelah mempelajari dan menganalisa data-data yang didapat dari sumber-sumber tersebut di atas, dapat dilihat pertimbangan-pertimbangan yang mendasari kebijaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia sehingga mempengaruhi sikapnya di dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Amerika Serikat yang pada awalnya bersikap netral atau dengan kata lain berpihak kepada Belanda dan kemudian berubah menjadi berpihak kepada Indonesia. Maka 'hal ini didasarkan atas pertimbangan diantaranya selain mencegah Indonesia jatuh ke dalam pengaruh komunis dan Indonesia dapat dijadikan kawan di dalam mengembangkan strategi pembendungannya di dalam politik globalnya untuk menangkal parkembangan komunis di dunia pada umumnya dan di kawasan Asia tenggara khususnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepentingan global Amerika Sarikatlah yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam mewujudkan kebijaksanaan politik luar negerinya terhadap Indonesia."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh kontroversi kasus Irak yang bersumber dari sikap Amerika Serikat yang berambisi menjatuhkan pemerintahan Irak di bawah Presiden Sadam Hussein. Berbagai argumentasi dan bukti tentang keterlibatan Irak dalam terorisme dan senjata pemusnah masal terus disampaikan oleh Amerika Serikat guna mendapatkan dukungan masyarakat internasional. Perdebatan tentang perlu tidaknya tindakan militer atas negara Irak terus berlanjut baik di media massa maupun di forum-forum resmi di Perserikatan Bangsa Bangsa. Perdebatan tentang perlu tidaknya invasi tersebut juga berkembang di negara-negara Uni Eropa yang selama ini dikenal sebagai anggota NATO di bawah Amerika Serikat. Negara senior yang sangat berpengaruh seperti Jerman dan Prancis dengan tegas menolak rencana invasi militer atas Irak. Permasalahan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah 1) apa kepentingan Amerika Serikat menggulingkan Presiden Sadam Husein? dan 2) mengapa Uni Eropa menentang invasi militer terhadap Irak? Serangan terhadap Irak adalah bagian dari kepentingan Amerika Serikat untuk menjamin keamanan sumberdaya minyak bumi dan dominasinya terhadap kawasan Timur Tengah dengan cara mengganti pemerintahan yang dianggap tidak mendukung Amerika Serikat. Timur Tengah yang selama ini menjadi daerah instabilitas harus berada di bawah kontrol Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Jerman dan Francis atas nama Uni Eropa juga mempunyai kepentingan untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah melalui kerjasama-kerjasama ekonomi dan peran diplomatiknya dalam menyelesaikan damai terhadap masalah konflik antara Israel dan negara-negara di Timur Tengah. Konsisten dengan langkah damai melalui perlucutan senjata Irak melalui Resolusi PBS 1441, Jerman dan Prancis menentang Amerika Serikat yang mengesampingkan resolusi tersebut dengan menginvasi Irak secara sepihak. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Jerman dan Prancis dengan Amerika Serikat mempunyai kepentingan yang sama yaitu peningkatan pengaruh terhadap kawasan Timur Tengah. Penolakan Jerman dan Prancis terhadap invasi militer atas Irak berangkat dari keinginan Jerman dan Prancis meningkatkan peran-peran diplomatiknya di Timur Tengah.

---

This research attempts to explain the different policy of European Union and US on Iraqi war H. Since 11 September attack, US government believed that radical Moslem terrorist was behind on WTC case. For US, North Korea, Iran and Iraq are devil axis where terrorists are free to live and grow. Those countries must be under control the UN extremely for international stability reason. For Iraq, in particular, US government proposes to change Iraqi administration for world peace and democratization of Iraqi people. Under Saddam Husein, the peace process of Middle East has not been achieved. US have pushed the UN to take military action deal with Iraq. US said that Saddam Husein developed the weapon mass of destruction to fight Israel and occupy other Arabic land. Although the UN team did not find the weapon mass of destruction like US opinion, the Bush administration would like to change Saddam government. Meanwhile, European Union disagreed to US policy. For European Union both Germany and France as leading countries of Europe, diplomacy is much better way than a war. It is necessary to take some questions dealing with the European Union (Germany and France) and US policy on Iraq problem. First, Why US really wanted to change Saddam Husein government? Second, Why European Union (Germany and France) rejected US proposal for Iraq? There were opinions on European forum itself whether fighting Iraq military was need. Some of them did so, and the rest did not so. Germany and France as senior countries of Europe preferred to take diplomacy. European Union asked the UN to take pays more attention for Iraq problem. The point is that European Union has not wanted to US as sole power for Iraqi future. It is fact that some European Union countries are member of NATO, but it does not mean that all US policy will be supported. They have worried what US did would cause race and religious sentiment. The most important thing of combating Iraq is national interest of US. A natural resource of Iraqis the answer. Oil is a main of Iraq resource that is hunted. US have recognized that potential oil of Iraq is bigger than Sandia. If US could change Iraq government, most oil resource of Iraq would support US industry. US efforts have disturbed the bilateral economical relationship between Iraq and European Union. Politically, European Union wants to give more contribution for peace process in Middle East region. Without any political tension on that region, European Union will get many advantages. The Middle East countries those are disappointed to the US domination will tend to Europe. European Union for future time will have power and influence like US."

"Hubungan yang strategis antara Turki dan Amerika Serikat telah terjalin sejak Perang Dunia II. Akan tetapi pada waktu tertentu, kebijakan Turki mengalami perubahan atau pasang surut di dalam merespons kebijakan Amerika Serikat. Seperti misalnya dalam Perang Teluk I tahun 1991, Turki sangat mendukung kebijakan Amerika Serikat dalam serangan ke Irak, akan tetapi pada Perang Teluk tahun 2003, Turki tidak mendukung bahkan menentang kebijakan Amerika Serikat untuk menyerang Irak. Meskipun dijanjikan hal yang sama seperti dalam Perang Teluk 1 yaitu paket bantuan ekonomi yang besar dari Amerika Serikat ke Turki, sikap Turki pada Perang Teluk tahun 2003 sangat berbeda dengan sikap Turki pada tahun 1991. Tesis ini disusun untuk meneliti permasalahan bagaimana kebijakan Turki merespons Perang Teluk yang terjadi baik pada tahun 1991 maupun 2003 dimana terdapat perbedaan yang besar di antara kedua peristiwa tersebut baik dilihat dan segi penyebab maupun cara serangan yang dilakukan terhadap Irak.Metode yang digunakan dalam penulisan ini disusun dari segi pengumpulan data dan analisanya. Dari segi pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan dari segi analisa data, metode yang digunakan adalah analisa eksplanatif. Sedangkan konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri yang menggunakan teori K.J. Holsti sebagai rujukan ulama seperti yang ditulis dalam bukunya Inlernalional Polities : A Framework for Analysis. Lebih lanjut menurut K.J. Holsti, dari sebuah kebijakan luar negeri, terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal/sistemik dan faktor internal/domestik. Selain teori Holsti, penulis juga memaparkan teori-teori lain mengenai kebijakan luar negeri sebagai pendukung.Penulis menemukan banyak hal penting dalam melakukan studi ini dimana kebijakan Turki terhadap serangan Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 adalah sebuah dilema. Hal ini disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Turki berubah. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Irak antara tanggal 20 Maret sampai dengan 1 Mei 2003 itu dinilai seharusnya mendapat dukungan Turki sebagai salah satu sekutu dekatnya di kawasan tersebut namun di lain pihak, karena adanya penolakan dari negara-negara Uni Eropa seperti Jarman dan Perancis terhadap rencana serangan tersebut, menjadi mempengaruhi pemikiran elite Turki terutama jika dikaitkan dengan pengalaman buruk Turki dengan Amerika Serikat pasca Perang Teluk tahun 1991. Selain itu, keinginan kuat Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa menambah kebingungan Turki dalam mengambil sikap ke arah mana kebijakan luar negeri Turki : pro Amerika Serikat atau pro Eropa ? Berdasarkan hasil analisa penulis, sikap ketidakikutsertaan Turki dengan menolak wilayahnya dijadikan basis pangkalan militer Amerika Serikat untuk menyerang Irak pada tahun 2003 merupakan sebuah pengecualian dari hubungan persekutuan yang strategis antara Amerika Serikat dan Turki selama ini. Dan beberapa faktor yang ada, faktor internal/domestiklah yang merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kebijakan Turki terhadap serangan Amerika Serikat ke Irak khususnya karena kondisi perekonomian Turki yang dilanda krisis parah sejak tahun 2001.Sebagai penutup, setelah serangan ke Irak terjadi dan rezim Saddam Hussein jatuh pada bulan Mei 2003, sikap Turki menjadi inkonsisten karena kemudian Turki membantu Amerika Serikat mengerahkan pasukannya ke Irak pada bulan Oktober 2003 dengan tujuan untuk stabilisasi di Irak. Kenyataan bahwa meskipun Amerika Serikat banyak dikecam oleh rakyat Turki atas langkah-langkah yang dilakukannya terhadap Irak, Turki tetap masih bergantung kepada Amerika Serikat dengan alasan Amerika Serikat adalah sekutu dekatnya dan sebagai negara super power di dunia baik di bidang ekonomi maupun di bidang militer. Kembalinya dilihan Turki kepada Arnerika Serikat -setelah penolakan Parlemen Turki kepada rencana serangan Amerika Serikat tidak lain adalah karena ketergantungan Turki yang besar secara ekonomi dan keamanan kepada Amerika Serikat. Pengiriman pasukan Turki ke Irak tersebut kembali dilakukan setelah adanya Perjanjian Keuangan antara Turki dan Amerika Serikat tanggal 22 September 2003 dimana Amerika Serikat menyediakan pinjaman uang kepada Turki sebesar 8,5 milyar dollar AS untuk membantu reformasi ekonomi di Turki. Di lain pihak, terdapat keinginan Turki yang kuat untuk menjadi anggota Uni Eropa seperti yang ditegaskan dalam tujuan utama kebijakan Turki. Hal ini juga dimaksudkan Turki untuk segera menuntaskan krisis ekonominya sehingga timbul kesan Turki ingin meraih kedua tujuan tersebut padahal sikap Eropa dan Amerika Serikat pada saat serangan Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 sangat bertolak belakang dimana Eropa menentang penanganan masalah Irak secara sepihak oleh Amerika Serikat."