Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aksi-aksi gerilya dan anti-gerilya dari dua kekuatan yang bertarung merebut dominasi tidak bisa dilepaskan dari sebuah perang revolusioner. Fenomena demikian turut mewar_nai perjalanan sejarah Perang Kemerdekaan RI (1945-1949). Aksi-aksi gerilya RI, bagaimanapun, menampilkan suatu kecenderungan unik, yakni aspek pertempuran yang merupakan sisi yang tidak terlalu menonjol ketimbang aspek psikologis yang diwujudkan sebagai sebuah senjata nasional. Perbenturan senjata-senjata psikologis antara RI dan Belanda tampaknya menjadi dampak sampingan dari kegagalan--kegagalan di bidang strategi militer dan diplomasi. Perang urat-syaraf lantas menggeser dan menempatkan dirinya sebagai medium alternatif yang membelah perbedaan-perbedaan kepentingan antara penomorsatuan diplomasi atau, sebalik_nya, mengutamakan konflik bersenjata."

"ABSTRAKPerbedaan pendapat dan prinsip dalam masalah politik dan strategi perjuangan menghadapi Belanda, telah menimbulkan krisis hubungan dikalangan pimpinan puncak RI pada masa revolusi kemerdekaan. Bahkan persoalan intern para pimpinan itu hamper menggoyahkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Data penulisannya di ambil melalui penelitian perpustakaan, dengan sumber yang berasal dari Arsip Nasional, buku-buku, surat kabar dan majalah. Hasilnya memperlihatkan bahwa pihak politisi sipil yang dipimpin sukarno-Hatta berpendapat bahwa untuk mendapatkan untuk mendapatkan dukungan internasional, maka diplomasi merupakan cara yang tepat dalam menghadapi Belanda. Sedangkan pihak militer (TNI) yang dipimpin Soedirman memilih perlawanan senjata. Perbedaan pendapat dan prinsip ini mencapai puncaknya pada saat disetujuinya persetujuan Roem-Roijen oleh Soekarno-Hatta yang statusnya pada waktu itu adalah tawanan Belanda. Akibatnya pihak militer atau TNI harus menghentikan peperangan atau melaksanakan genjatan senjata, sebagaimana yang telah disepakati dalam persetujuan Roem-Roijen. Sehingga akhirnya karena kecewa atas segala keputusan yang ditempuh, panglima besar Soedirman memilih mengundurkan diri dari ketentaraan. Namun karena keputusan sikap itu justru akan mnimbulkan perpecahan dikalangan pemimpin nasional, yang berarti akan mengancam persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia, maka Jendral Soedirman menarik kembali keputusannya.

---

"

"ABSTRAKSalah satu pasal dari Persetujuan Renville berisi bahwa akan diadakannya plebisit di daerah-daerah pendudukan guna memungkinkan rakyat setempat memilih antara bergabung dengan Republik atau bergabung dengan sebuah negara lain di dalam NIS. Atas dasar itulah di Jakarta didirikan Gerakan Plebisit Republik Indonesia (GPRI) yang bertujuan untuk menginsafkan rakyat akan arti pentingnya plebisit dan berkampanye untuk RI.Walaupun pada akhimya plebisit itu gagal dilaksanakan karena Belanda lebih dahulu melakukan agresi militernya yang kedua pada tanggal l9 Desember 1948, tetapi GPRI telah membuktikan besarnya dukungan dari rakyat. Perjuangan rakyat di daerah-daerah pendudukan, melalui GPRI, tidak pernah berhenti tetapi berganti corak dari peluru ke kotak suara.Satu hal yang menarik dari pembentukan GPRI adalah bahwa gerakan ini berbeda dibandingkan dengan gerakan-gerakan rakyat lain yang ada pada masa perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia, yaitu tidak mengandalkan kekuatan senjata. Gerakan ini satu-satunya gerakan yang mempergunakan pemungutan suara atau plebisit untuk merebut kembali wilayah RI yang jatuh ke tangan Belanda akibat ditandatanganinya Persetujuan Renville.Sumber-sumber yang digunakan penulis berasal dari arsip-arsip Kementerian Penerangan RI tahun 1945-1949, arsip Algemene Secretarie, surat-surat kabar tahun 1948, sumber lisan, dan sumber-sumber sekunder."

"Pertempuran di jalur jalan raya Cigombong- Sukabumi sampai dengan Ciranjang ( Cianjur) sepanjang 81 KM teljadi dua kali, yaitu pada tanggal 9 s/d 12 Desember |945 dan tanggal 10 s/d 14 Maret 1946. Dalam peristiwa tersebut, para pejuang Sukabumi yang terdiri dari itentara(TKR/ TRI ), badan-badan perjuangan rakyat, kelasykaran rakyat, pemerintah sipil ( Kotamadya dan Kabupaten Sukabumi ), instansi-instansi lain seperti PLN, Telepon, Rumah Sakit, Rakyat, Pondok Pesantren ( Kyai dan Santri ) bahu-mambahu untuk melakukan penyerangan dan penghadangan terhadap Konvoy Pasukan Sekutu yang akan kembali ke Bandung atau dan Bandung.Peristiwa pertempuran itu disebabkan pertama pelanggaran pihak Sekutu terhadap perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pengurusan dan permulangan APWI yang akan melibatkan pihak Indonesia yaitu tentara ( TKR / TRI ) tidak ditepati. Pada saat dilakukan pengiriman bahan perbekalan untuk APWI di Bandung, pihak Sekutu tidak melibatkan tentara, malah mereka membonceng Belanda yaitu NICA yang berupaya untuk memulihkan kembali pemerintahan Kolonialnya di Indonesia. Kedua, untuk mempertahankan daerah Sukabumi, karena daerah tersebut merupakan daerah palang pintu ( Slang Boom ) dan daerah perekonomian potensial yang secara dasar finansial sangat menguntungkan bagi pihak Belanda.Untuk menghadapi pasukan Sekutu, dilakukan mobilisasi dengan menghimpun kekuatan perjuangan yang ada di Sukabumi. Koordinasi dilakukan oleh Komandan Resimen TKR / TRI Sukabumi sebagai komandan lapangan yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan penghadangan dan penyerangan terhadap Konvoy Pasukan Sekum Komandan Resimen melakuakan koordinasi dengan pemerintah sipil ( Kabupaten dan Kotamadya Sukabumi ), tokoh masyarakat, tokoh politik, badan-badan perjuangan rakyat dan instansi-instansi lainnya agar semua kekuatan perjuangan di Sukabumi terhimpun menjadi Satu kekuatan besar.Selain itu dilakukan pembagian tugas sesuai dengantugas, dan fungsinya masing-masing Selain melakuakan koordinasi dengan seluruh kekuatan perjuangan dirumuskan Sandi Perjuangan, Strategi dan Taktik Serta Herdislokasi Pasukan. Sandi yang digunakan dalam pertempuran ilu adalah menaldukcm ular berbisa. Untuk menghindari dari pertempuran terbuka dan frontal, maka strategi dan taktik yang digunakan adalah Hit and Run dengan Kiri/mmf. Sedangkan agar kekuatan pasukan merata dan dapat menghadapi Konvoy Pasukan Sekutu sepanjang 81 KM, maka dilakukan herdislokasi pasukan. Resimen TKR I TRI Sukabumi dibagi menjadi empat Batalyon dan setiap Batalyon dibagi menjadi empat Kompi. Masing-masing Batalyon menempatkan pasukannya di tempat-tempat yang menjadi daerah penyerangan. Setiap daerah penyerangan ditempatkan para penembak jitu Sniper ) sehingga jalur Sepanjanga 81 KM dari Cigombong sampai Ciranjang merupakan garis penembak jitu ( Sniper Line ).Pertempuran yang terjadi di Sukabumi, telah memberikan dampak secara politis bagi diplomatis pemerintahan Indonesia. Karena dengan pertempuran tersebut, maka pihak Sekutu mengajak berunding kembali untuk pengurusan masalah Tawanan Perang dan lntermiran. Tindakan Sekutu itu, scara tidak langsung merupakan pengakuan defacto terhadap keberadaan pemerintah Indonesia.Penelitian ini dilakulcan dengan menggunakan teori Collecrive Action yaitu Collective Reaction. Metode penulisan digunakan Metode Penelitian Sejarah yang meliputi Heurisik, Kritik, Interpretasi dan Histiografi untuk sumber penelitian mengunakan arsip, wawancara dan buku."

"ABSTRAKPada saat terjadinya Aksi Militer Belanda II, TNI melaksanakan perang gerilya atau perang rakyat semesta. Perang gerilya tersebut merupakan perang yang mengandalkan rakyat sebagai basis kekuatannya, terutama basis kekuatan sosial dan ekonominya. Rakyat yang pada umumnya berada di daerah pedesaan menjadi tumpuan bagi terlaksananya perang tersebut, sehingga desa menjadi suatu unsur terpenting bagi terlaksananya perang gerilya. Salah satu desa yang menjadi basis kekuatan sosial dan perekonomian pada masa perang gerilya tersebut adalah Desa Brunosari, Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Desa tersebut memiliki potensi yang sangat .baik untuk menunjang perang gerilya, yaitu kekuatan sosialnya (rakyatnya) dan juga potensi ekonominya (kekayaan alamnya). Dengan kekuatan sosial dan ekonominya tersebut, maka Desa Brunosari menjadi suatu basis yang dapat diandalkan bagi perjuangan gerilya yang dilakukan oleh pasukan TNI (Pasukan Sub Werkhreise/SWK Purworejo). Sebagai suatu basis kekuatan sosial, desa ini mempunyai partisipasi yang sangat kompleks, diantaranya adalah sebagai penjaga keamanan desa, sebagai pasukan gerilya desa (pager desa), sebagai kurir, sebagai mata-mata dan sebagainya, yang kesemuanya dilakukan oleh rakyat desa tersebut. Sedangkan sebagai basis kekuatan ekonomi, partisipasi yang dilakukan cukup kompleks pula, yaitu sebagai dapur umum, penyetor bahan makanan ke kecamatan, sebagai lumbung persediaan beras dan sebagainya, Dengan partisipasi yang dilakukan oleh Desa Brunosari sebagai salah satu basis kekuatan sosial dan ekonomi itulah, maka sedikit banyak telah mampu mendukung dan menunjang perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh TNI. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode oral history (sejarah lisan), yaitu dengan menggunakan sumber wawancara sebagai sumber utama, sebab sumber-sumber tertulis mengenai daerah pedesaan di Kabupaten Purworejo tidak ada, sehingga dengan metode wawancara inilah penulis dapat melakukan penulisan skripsi ini.

---

"

"Salah satu ketentuan yang berlaku pada Fakultas Sas_tra Universitas Indonesia menyatakan, bahwa dalam rangka penyelesaian program pendidikan yang terakhir ialah penu_lisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai ge_lar Sarjana Sastra. Berdasarkan atas ketentuan itulah skripsi ini ditulis. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan un_tuk turut mengembangkan studi sejarah pada umumnya dan se_jarah perang kemerdekaan khususnya di Yogyakarta, yang di_rasakan bahwa penulisan mengenai hal itu masih langka. Yang mendorong penulis merniiih judul Kota Yogyakarta Pada Masa Pendudukan Belanda ( 19 Desernber 1948 - 30 Juni 1949 ) , antara lain pertimbangannya adalah seba_gai berikut: Pertama, penulis beranggapan bahwa masih sedikit adanya buku-buku yang mengungkapkan sejarah kota Yogyakarta dalam masa pendudukan tentara Belanda. Kedua dimaksudkan untuk menggali nilai-nilai sejarah yang ada kaitannya dengan judul tersebut di atas. Ketiga dimaksudkan untuk menambah bahan kepustakaan."

"Untuk melengkapi ujian Sarjana pada jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, saya mendapat tugas untuk nembuat sebuah skripsi. Persoalan yang saga ambil untuk skripsi ini adalah tentang peranan yang dijalankan pemuda-pemuda di Jakarta di da_lam terlaksananya rapat raksasa di- lapangan Ikada pada tang-gal 19 September 1945, dan masalah-masalah yang dihadapinya. Sedangkan yang dirmaksud pemuda di sini, pada umumnya golongan muda yaitu mereka yang berumur di bawah 30 tahun memegang peranan penting hanya pada saat-saat tertentu. sa_at-saat tersebut adalah perang dan revolusi di mana. semangat pemuda dan tenaga fisiknya diperlukan. Salah satu peristi_wa yang pernah terjadi di Jakarta pada tanggal 19 September 1945 di lapangan Ikada, para pemuda untuk pertama kalinya sejak proklamasi kemerdekaan berhasil mempertemukan pemimpin-pemimpinnya dengan rakyat. Pertemuan ini mempunyai arti _"

"ABSTRAKDalam skripsi ini dihahas mengenai sejarah lahirnya TNI. Sejak 1945 di mana TNI lahir dari dan di dalam revolusi, tumbuh langsung di atas kaki sendiri, tanpa dibentuk oleh pemerintah atau partai politik yang kuat. Heterogenitas keanggotaan TNI mengakibatkan profesionalisme sangat tipis dalam TNI, namun karena Power TNI yang luar biasa, militer dapat menyaingi partai-partai politik. Pola hubungan sipil militer di Indonesia pada periode perang kemerdekaan adalah unik, karena di satu pihak militer mengakui pemerintahan sipil, tapi di pihak lain tradisi supremasi sipil atas tentara tidak dapat ditegakan di Indonesia. Hubungan militer dengan partai politik pada 1945 sampai 1949 kurang serasi, dan merupakan awal dari krisis nasional. Pada masa demokrasi liberal kestabilan politik tidak tercapai. karena negara dikuasai dan diperintah oleh partai politik melalui perimbangan kekuatan dalam parlemen, dan posisi militer hanya sebagai alat sipil. Karena militer tidak diberi kedudukan dalam pemerintahan. Ketegangan sipil militer pada 1950-1958 dipengaruhi oleh intervensi sipil dalam militer, seperti dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Konsepsi Presiden adalah merupakan konsepsi Soekarno yang bertujuan untuk mencari jalan keluar dari krisis-krisis politik. Pemilu 1955 tidak mampu memberikan dasar bagi stabilisasi dalam negeri. Dewan Nasional merupakan sebuah lembaga di mana militer untuk pertama kalinya mempunyai wakil_-wakilnya dalam lembaga pemerintahan. Konsepsi jalan tengah Nasution merupakan penegasan hubungan antara militer dengan sipil yaitu mengenai posisi dan peranan TNI di luar bidang militer. Jalan tengah membagi bersama-sama antara militer dengan sipil mengenai posisi dan peran dalam pemerintahan. tidak mendukung tradisi supremasi sipil atas tentara. tetapi juga tidak menerapkan suatu kekuasaan militer secara total (Rezim Militer) melainkan merupakan jalan tengah di antara keduanya.

---

"