Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengenai edjaan untuk transkripsi tulisan Tionghoa, masih berpegang kepada sistem Wade-Gilas seperti yang terdapat dalam kamus kerja Gilas. Pengethuan kita mengenai tokoh Cheng Ch'engkung (Goxinga) selama ini amat terbatas. Baik di sekolah landjutan maupun diperguruan tinggi, kita harus memperoleh dari sumbar-sumber sepihak yaity pihak bart."

"Penelitian ini membahas mengenai produksi narasi Tan Malaka sebagai Datuk dan Raja Adat ketika pemindahan makam Tan Malaka dari Selopanggung (Jawa Timur) ke Pandan Gadang (Sumatra Barat) tahun 2017. Narasi tersebut diproduksi keluarga Tan Malaka untuk menandingi narasi Tan Malaka sebagai pengkhianat. Penelitian ini menjabarkan bagaimana narasi itu berasal dari praktik penulisan sejarah resmi di era Orde Baru. Rezim anti-komunis Orde Baru menghapus peran penting Tan Malaka di dalam sejarah resmi Indonesia dan menempatkan nama Tan Malaka dalam asosiasi sebagai pengkhianat negara. Dengan demikian, produksi narasi yang dilakukan keluarga Tan Malaka merupakan kontestasi terhadap narasi resmi negara. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode riset pustaka dan etnografis. Studi pustaka berfokus pada mengumpulkan data tentang sejarah resmi terkait Tan Malaka yang dipublikasikan oleh pemerintah Orde Baru. Hasilnya, penelitian ini menggunakan empat referensi utama untuk melihat narasi Orde baru terhadap Tan Malaka, yaitu Sejarah Nasional (1975),30 Tahun Indonesia Merdeka (1975), Lima Tahun Perang Kemerdekaan(1975), dan 50 Tahun Indonesia Merdeka (1995), dan Album Pahlawan Bangsa (1984). Sedangkan dengan menggunakan etnografis, penulis melakukan wawancara mendalam dengan juru bicara keluarga Tan Malaka terkait pemindahan makam tersebut. Selain itu, penulis melakukan pengamatan dan pendokumentasian selama pemindahan makam Tan Malaka dilakukan dan selama peringatan satu tahun pemindahan makam itu. Berdasarkan data etnografis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa produksi narasi Tan Malaka sebagai Datuk dan Raja Adat dilakukan dengan penekanan status Datuk melalui tulisan di makam Tan Malaka, Ritual Basalin Baju yang dilakukan ketika pemindahan makam, peringatan satu tahun pemindahan makam tersebut, serta berbagai ritual adat Minangkabau lainnya. Menggunakan konsep Memori Nasional dan Memori Kultural yang dikembangkan oleh Aleida Asmann, penelitian ini mengonseptualisasi bahwa produksi berbagai narasi identitas Minangkabau dalam pemindahan makam Tan Malaka tersebut sebagai kontestasi antara memori kultural dan memori nasional. Memori nasional diproduksi dari atas oleh negara sedangkan memori kultural diproduksi dari bawah oleh masyarakat. Negara melanggengkan memori nasional lewat berbagai instrumen negara sedangkan keluarga Tan Malaka membangun memori kultural lewat berbagai objek material dan praktik kultural. Penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga Tan Malaka dalam menggunakan makna yang ambigu dalam melakukan ritual dan menggunakan objek material tersebut, yang kemudian berdampak pada ambiguitas posisi Tan Malaka antara pahlawan nasional dan pahlawan lokal. Namun, pemaknaan yang ambigu tersebut merupakan strategi yang digunakan oleh pihak keluarga untuk tetap bisa merehabilitasi nama Tan Malaka sekaligus mengontestasi memori nasional Orde Baru.

---

This study discusses the production of Tan Malaka's narrative as Datuk and Raja Adat when the relocation of Tan Malaka's tomb from Selopanggung (East Java) to Pandan Gadang (West Sumatra) in 2017. The narrative was produced by Tan Malaka's family to match the narrative of Tan Malaka as a traitor. This study describes how the narrative originated from the practice of writing official history in the New Order era. The anti-communist New Order regime erased Tan Malaka's important role in Indonesia's official history and placed Tan Malaka's name in the association as a traitor to the state. Thus, the narrative production by Tan Malaka's family is a contestation against the official state narrative.

The data collection of this research was carried out using library research and ethnographic methods. The literature study focused on collecting data on the official history of Tan Malaka published by the New Order government. As a result, this study uses four main references to see the narrative of the New Order against Tan Malaka, namely the National History (1975), 30 Years of Independent Indonesia (1975), Five Years of the Independence War (1975), and 50 Years of Independent Indonesia (1995), and Hero of the Nation Album (1984). Meanwhile, using ethnography, the author conducted in-depth interviews with the spokesman for the Tan Malaka family regarding the relocation of the tomb. In addition, the authors conducted observations and documentation during the transfer of Tan Malaka's tomb and during the one-year anniversary of the transfer of the tomb. Based on the ethnographic data, this study found that the production of Tan Malaka's narrative as Datuk and Raja Adat was carried out by emphasizing the status of Datuk through writings on Tan Malaka's tomb, the Basalin Baju Ritual which was carried out when moving the tomb, the one-year anniversary of the transfer of the tomb, and various traditional rituals other Minangkabau.

Using the concepts of National Memory and Cultural Memory developed by Aleida Asmann, this study conceptualizes that the production of various Minangkabau identity narratives in the transfer of the Tan Malaka tomb is a contestation between cultural memory and national memory. National memory is produced from above by the state while cultural memory is produced from below by society. The state perpetuates national memory through various state instruments, while the Tan Malaka family builds cultural memory through various material objects and cultural practices.

This study shows that Tan Malaka's family uses ambiguous meanings in performing rituals and using these material objects, which then has an impact on the ambiguity of Tan Malaka's position between national heroes and local heroes. However, this ambiguous meaning is a strategy used by the family to continue to rehabilitate Tan Malaka's name as well as to contest the New Order's national memory"

"Fenomena pemanfaatan sejarah secara terstuktur menjadi pemicu topik pidato yang akan menelusuri dan menginvestigasi sejauh mana Xi Jinping dan RRT memanfaatkan sejarah sebagai instrumen dalam mengembalikan kejayaan dan kekuatan Tiongkok secara domestik maupun intemasional melalui BRI. Hasil penelusuran ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman kita terhadap BRI dalam berbagai dinamikanya, sehingga dapat bersikap tepat dalam menjalankan kerja sama dengan Tiongkok berlandaskan prinsip saling menguntumgkan dan saling menghormati."

"ABSTRAKKeadaan politik di Cina menjelang kematian Mao Zedong diwarnai adanya krisis kepemimpinan dimana dua kubu kekuatan yang dominan saat itu bersaing untuk berebut pengaruh dan kekuasaan di Cina. Pada saat itu orang tak menduga bahwa yang akhirnya memenangkan pertarungan kekuatan politik tersebut adalah Hua Guofeng karena pada saat itu yang meniadi tokoh dominan adalah Deng Xiaoping yang memang dipersiapkan oleh Zhou Enlai untuk menggantikannya dan salah satu dari Kelompok Empat yang disponsori oleh Mao Zedong. Hua Guofeng terpilih sebagai tokoh tak terduga pengganti Mao Zedong agaknya karena peranannya dalam menjembatani dua kubu kekuatan yang saling bersaing itu sehingga tertipta kesatuan dalam negeri pada saat itu.

---

"

"Studi ini merupakan kajian sejarah pergerakan nasional dengan mengambil kasus H. Agus Salim dan sikapnya terhadap Pemerintah Kolonial Belanda dalam kaitan perkembangan Sarekat Islam antara 1915 - 1940. Jadi dalam pembahasan ini akan lebih difokuskan kepada tokoh H. Agus Salim. Pengumpulan data atau sumber primer dilakukan melalui penelitian surat kabar semasa, terutama surat kabar yang diterbitkan oleh Sarekat Islam, mengumpulkan kembali tulisan-tulisan H. Agus Salim yang tersebar dalam pelbagai penerbitan seperti surat kabar, majalah dan buku-buku. Penelitian sekunder penulis lakukan pula atas sebagian besar buku-buku yang membahas periode pergerakan nasional, yang termasuk di dalamnya pergerakan Islam (1908-1942). Untuk melengkapi data-data ini dilakukan pula wawancara kepada dua orang murid H. Agus Salim, bekas pengurus Pergerakan Penyadar. Persoalan Kooperasi dan Non-Kooperasi muncul dalam masa pergerakan, karena dibentuknya Dewan Rakyat atau Volksraad pada tahun 1918. Pada mulanya Sarekat Islam menganut politik Kooperasi dengan mendukung dan ikut berpartisipasi dalam Volksraad (1918 - 1923). Dukungan dan kemungkinan-kemungkinan manfaat dari Volksraad dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin SI, terutama H. Agus Salim dan Abdoel Moeis. Sejak tahun 1924 mengubah politik Kooperasinya dengan Non-Kooperasi (Hijrah). Alasan utamanya bukan pada masalah prinsipiel, tetapi karena SI kecewa atas sikap Pemerintah yang tidak dengan segera mengembalikan nama baik Tjokroaminoto dan tidak pula mengangkatnya kembali sebagai anggota Volksraad untuk periode 1923 -1926. Seandainya Pemerintah mengangkat Tjokroaminoto sebagi anggota Volksraad tahun 1923, mungkin sejarah Sarekat Islam akan berjalan lain. Ketika SI mulai menganut politik Non-Kooperasi, H. Agus Salim pula yang sangat vokal menyuarakan gagasan dan prinsip-prinsip Non-Kooperasi. Namun setelah Pemerintah menentukan garis keras terhadap partai-partai Non-Kooperasi, Salim kembali yang tampil ke muka menyarankan agar Sarekat Islam segera meninggalkan politik Non-Kooperasi, karena tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. Saran ini ditolak, dan Salim kemudian membentuk Penyadar."

"Fokus penelitian ini adalah pemikiran Partai Kristen Indonesia dalam Dewan Konstituante khususnya tentang Dasar Negara dan Hak Asasi Manusia. Dimulai dari kelahirannya serta keikutsertaannya dalam Pemilu 1955, menjadi fraksi dalam Dewan Konstituante serta sikapnya dalam menanggapi anjuran pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah. Periode penelitian dimulai dari tahun 1955 hingga 1959.

---

The focus of this study is to know how Partai Kristen Indonesia think about ideology and human right in constituante council of Indonesia. The purpose of this study is to understand about which ideology and human right that the party wanted. But it will begin with dynamic process of the party and ended by the stand of the party to face “kembali kepada UUD 1945”. This research is based on history metod. The periode of this research will begin from year 955 to 1959."

"Artikel ini membahas dinamika pandangan masyarakat Prancis terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi yang kemudian memengaruhi kebijakan pemerintah Prancis terhadap pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber energi. Pemerintah Prancis mulai memanfaatkan tenaga nuklir sebagai sumber energi semenjak mengalami embargo minyak dari negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEP pada 1974, sebagai akibat dari perang Arab-Israel. Prancis yang saat itu dipimpin oleh Presiden Georges Pompidou, memutuskan untuk memanfaatkan energi nuklir guna mengatasi krisis energi tersebut, sehingga pada 1977 Prancis sudah berhasil mengganti energi minyak bumi dengan energi nuklir untuk menopang sebagian besar industrinya. Namun, terjadi beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penggunaan tenaga nuklir. Kecelakaan reaktor tenaga nuklir di Ukraina dan Jepang menyadarkan rakyat Prancis akan bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi ledakan reaktor nuklir. Desakan untuk mengganti energi nuklir dengan energi yang lebih aman mulai muncul, yang mengakibatkan pemerintah menyusun program untuk mulai mengurangi ketergantungannya pada energi nuklir ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan teori Dekonstruksi Jacques Derrida yang digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan pemanfaatan nuklir di Prancis. Perubahan kebijakan ini, terjadi karena terutama karena kekhawatiran masyarakat Prancis akan bahaya penggunaan nuklir sehingga mendorong pemerintah Prancis untuk menyelenggarakan debat nasional mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Setelah penyelenggaraan Le Débat National sur la Transition Énergetique pada 2014-2015, pemerintah Prancis di bawah Presiden François Hollande yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Emmanuel Macron, sepakat untuk mengurangi penggunaan energi nuklir sebagai penopang energi industrinya dari 75% menjadi 50% pada 2023. Upaya untuk menggantikannya dengan energi yang terbarukan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala negara Prancis guna merealisasikan tuntutan warganya agar dapat hidup tanpa adanya ketakutan terhadap kemungkinan meledaknya reaktor nuklir di negaranya.

---

This article discusses the dynamics of the French public's view of the use of nuclear as an energy source which influences the French government's policy towards the use of nuclear as an energy source. The French government began to use nuclear as an energy source since oil embargo by the Arab countries that joined OPEP in 1974, as a result of the Arab-Israeli war. France, which was led by President Georges Pompidou, decided to use nuclear energy to overcome the energy crisis, so that in 1977 France had succeeded replacing petroleum energy with nuclear energy to sustain most of its industries. However, there were several major events that affected the public's view about the use of nuclear power. Nuclear power reactor accidents in Ukraine and Japan made the French people aware of the dangers posed by a nuclear reactor explosion. The urge to replace nuclear energy with safer energy began to emerge, which resulted in the government setting up a program to start reducing its dependence on nuclear energy. This study uses historical research methods and Jacques Derrida's deconstruction theory which is used to explain changes in nuclear utilization policies in France. This policy change occurred mainly because of the French public's concern about the dangers of nuclear use, which prompted the French government to hold a national debate on the use of nuclear. After Le Débat National sur la Transition Energetique in 2014-2015, the French government with President François Hollande, which was then followed by President Emmanuel Macron, agreed to reduce the use of nuclear energy as a support for industrial energy from 75% to 50% in 2023. replacing it with renewable energy is a challenge for the head of state of France to realize the demands of its citizens to live without fear of the possibility of a nuclear reactor exploding in his country."

"Sediaan cair atau liquid menjadi salah satu jenis produk yang banyak di pasarkan oleh PT SOHO Industri Pharmasi. Dalam proses produksinya, sediaan cair melalui 4 proses produksi utama yaitu penimbangan, pencampuran, pengisian, dan pengemasan. Proses pengemasan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk melindungi obat dari lingkungan sekitarnya. Proses pengemasan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk melindungi obat dari lingkungan sekitarnya sehingga kualitas obat dapat tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Proses pengemasan sekunder sediaan cair dilakukan dengan mesin kemas (cartoning) Jih Cheng dan IMA yang dioperasikan oleh operator. Produksi sediaan cair di PT Soho Industri Pharmasi sepanjang tahun 2022 belum memberikan hasil yang memuaskan.Salah satu faktor yang berperan besar terhadap nilai OEE yang rendah di departemen Liquid Production PT Soho Industri Pharmasi adalah frekuensi kejadian lost time saat proses cartoning pada mesin kemas Jih Cheng dan IMA yang tinggi. Laporan ini akan berfokus dalam melakukan verifikasi settingan parameter untuk mesin kemas Jih Cheng dan IMA yang digunakan untuk untuk melakukan settingan mesin sehingga proses pengemasan di black area Liquid Production dapat berjalan secara optimal.

---

Liquid preparations are one of the many types of products marketed by PT SOHO Industri Pharmasi. In the production process, liquid preparations go through 4 main production processes, namely weighing, mixing, filling and packaging. The packaging process is one of the steps taken to protect the drug from the surrounding environment. The packaging process is one of the steps taken to protect the drug from the surrounding environment so that the quality of the drug can be maintained until it reaches the consumer. The secondary packaging process for liquid preparations is carried out using Jih Cheng and IMA cartoning machines operated by operators. Production of liquid preparations at PT Soho Industri Pharmasi throughout 2022 has not produced satisfactory results. One of the factors that plays a major role in the low OEE value in the Liquid Production department of PT Soho Industri Pharmasi is the frequency of lost time events during the cartoning process on Jih Cheng packaging machines and high IMAs. This report will focus on verifying the parameter settings for the Jih Cheng and IMA packaging machines which are used to make machine settings so that the packaging process in the Liquid Production black area can run optimally."

"Diplomasi berkaitan dengan penyelenggaraan hubungan resmi antarnegara yang mana tujuannya adalah menyelesaikan perbedaan dan menjamin kepentingan negara. Pada era pemerintahan Xi Jinping, Tiongkok mengubah “gaya” diplomasi menjadi lebih asertif dan agresif yang kemudian dijuluki sebagai diplomasi wolf warrior. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan alasan gaya diplomasi era Xi Jinping disebut diplomasi wolf warrior dan perkembangan gaya diplomasi tersebut, serta sejauh mana efektivitas gaya baru diplomasi ini dalam mencapai tujuan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah. Tahapan penelitian mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gaya diplomasi wolf warrior yang banyak memanfaatkan aplikasi media sosial bertujuan untuk membentuk citra RRT sebagai negara yang kuat dalam upaya memiliki nilai tawar yang tinggi dalam lingkup internasional. Dinamika gaya diplomasi ini menuai berbagai respon dan dampak bagi RRT.

---

Diplomacy is related to the implementation of official relations between countries where the aim is to resolve differences and secure states interest. During the reign of Xi Jinping, China changed its diplomatic “style” to be more assertive and aggressive, which was later dubbed as wolf warrior diplomacy. This study aims to explain why the Xi Jinping era diplomacy style is called wolf warrior diplomacy and the development of this diplomacy style, as well as the effectiveness of this new style of diplomacy in achieving goals. The method used in this article is a qualitative method with a historical science approach. The research stages include heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results show that the application of the wolf warrior diplomacy style, which utilizes social media applications, aims to shape the PRC's image as a strong country to have a high bargaining value in the international sphere. The dynamics of this style of diplomacy reap various responses and impacts for the PRC."