Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penulisan skripsi ini, yang dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sastra pada tahun 1996, ialah memaparkan serta mengkaji pemikiran dari seorang politikus pada zaman Meiji, yaitu Mori Arinori dalam memodernisasikan Jepang. Kesimpulan yang diperoleh dari pengkajian seorang tokoh Mori Arinori adalah bagaimana dia dapat mencetuskan pemikirannya untuk memodernisasikan Jepang, dengan gaya dan pikirannya yang berani dan gigih. la memiliki tekad yang tinggi untuk memajukan Jepang dengan hasil pemikirannya yang modern. Latar belakang keluarga dan pendidikan yang dipelajarinya menjadikan Mori Arinori memiliki pemikiran bergaya Eropa. Negara Jepang yang pada saat itu menurut Mori sangat ketinggalan zaman, sehingga tidak akan mengalami kemajuan jika tidak melakukan tindakan modernisasi seperti penghapusan kebiasaan menyandang pedang pada kaum samurai, pemakaian bahasa Inggris, dan mengajarkan pendidikan bergaya militer. Karena dinilai pemikirannya terlalu berani dan...

---

"

"Zaman Edo atau yang disebut juga zaman Tokugawa (1600-1868) adalah salah satu zaman di mana Jepang menerapkan sistem pemerintahan feodal. Akan tetapi, karakteristik feodalisme yang terjadi di zaman Edo apabila dibandingkan dengan feodalisme zaman yang lain terlihat dengan jelas memiliki 2 buah ciri yang tidak dimiliki oleh zaman lainnya. Kedua karakteristik tersebut adalah Pemusatan Kekuasaan pada bakufu (sentralisasi kekuasaan), dan Penyusunan Masyarakat dan sistem Stratifikasi yang ketat.Tokugawa Ieyasu (1542-1616) sebagai seorang konseptor keshogunan Edo menggunakan ajaran-ajaran moral yang dikembangkan oleh Neo Konfusianisme aliran Shushigaku untuk mencetak masyarakat menjadi suatu kelompok terstratifikasi, dan dalam bidang politik ia menggunakannya sebagai doktrin bagi para penguasa daerah agar meyakini bahwa konsep politik terpusat (sentralisasi) adalah 'jalan langit' yang harus mereka tempuh. Ini semua termaktub dalam babad resmi zaman Edo, Tokugawa Jikki.Dalam masalah yang berbau ideologis ini, Tokugawa Ieyasu mengangkat seorang murid dari ahli Konfusianisme di Kyoto, Fujiwara Seika (1561-1619) yang bernama Hayashi Razan (1583-1657) untuk memberi nasehat dan masukkan dalam bidang politik. Pengangkatan Hayashi Razan ini membuahkan hasil diundangkannya 3 peraturan utama Edo yakni; Bukeshohatto, Jiin Hato, Kinchu Narabini Kugeshohatto, yang mana ketiga undang-undang ini menjadi undang-undang yang membentuk dan memberikan ciri pada sistem feodal zaman Edo sebagai mana disebutkan di atas.Melalui penelusuran teks-teks kuno dan doktrin-doktrin yang diajarkan oleh Hayashi Razan, dengan kata lain dengan merekonstruksi pemikiran Hayashi Razan tentang dua konsep yang menjadi karakteristik sistem feodal zaman Edo; yakni pemusatan kekuasaan dan stratifikasi masyarakat; maka dapat dikatakan bahwa terbukti ada pengaruh pemikiran-pemikiran Shushigaku yang dibawa oleh Hayashi Razan dalam sistem politik dan struktur masyarakat Jepang zaman Edo."

"Penulisan mengenai pemikiran Kita Ikki dalam mereorganisasi negara Jepang dilakukan melalui pendekatan historis dan deskriptif analisis berdasarkan studi kepustakaan. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami pemikiran Kita Ikki dalam pereorganisasian negara Jepang dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan menelaah dan mendeskripsikan buku Radical Nationalist in Japan: Kita Ikki 1883-1937 karya George M. Wilson, dan buku "Kita Ikki Chosakushuu" karya Kita Ikki, yang mengemukakan argumentasi mengenai pereorganisasian negara Jepang, serta buku-buku penunjang lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama dari program pembaharuan Kita Ikki dalam mereorganisasi Jepang adalah untuk menghilangkan klik-klik istimewa yang telah mencampuri hubungan kaisar dengan rakyat Jepang, serta menjamin keadaan ekonomi pribadi semua orang dan untuk merasionalisasikan ekonomi nasional sehingga negara dapat mengatasi perang atau konflik di dalam negeri. Kita Ikki adalah seorang sosialisme karena program-program pembaharuannya ditujukan pada kelompok buruh, dengan menyajikan kesejahteraan kaum buruh."

"Restorasi Meiji bukan hanya menyebabkan perubahan bentuk pemerintahan yang semula dipegang oleh militer kemudian dise_rahkan kepada Tenno, tapi juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa Jepang. Sejak dibukanya negara Jepang bagi bangsa Barat, pengaruh Barat merasuk ke berbagai kehidupan bangsa Jepang. Bangsa ini semakin berminat terhadap ilmu-ilmu Barat dan kemudian mempela_jarinya. Sebagai dampak dalam gejala tersebut, muncul suatu ke_lompok intelektual baru. Kelompok itulah yang mempunyai peranan besar dalam perubahan yang terjadi di dalam negeri Jepang. Ke-lompok tersebut menyadari akan pentingnya penyeleaggaraan negara yang berdasarkan Undang-undang Dasar. Untuk kepentingan tersebut, kemudian muncul berbagai partai politik, baik yang pro maupun yang anti terhadap pemerintahan Meiji saat itu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis bemaksud untuk men_coba menjabarkan sejauh mana peranan partai-partai politik ter_hadap persiapan pembentukan Undang-undang Dasar Meiji. Metode penulisan yang dipakai dalam skripsi ini adalah dengan melakukan pendekatan historis dan deskriptif analisis yang berdasarkan studi kepustakaan. Adapun pembahasan masalah dalam skripsi ini disajikan de_ngan pembagian bab-bab yang terdiri dari 5 bab, yaitu: Bab Pendahuluan ditempatkan sebagai bab I, sedangkan pada bab II dibahas tentang timbulnya ide-ide partai politik yang besar peranannya dalam pembentukan partai-partai politik berpengaruh pada masa pemerintahan Meiji; Bab III membahas proses terbentuknya partai partai politik yang berpengaruh terhadap pemerintahan Meiji; Bab IV menyoroti kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah dalam menekan semakin meluasnya pengaruh partai-partai politik oposisi dan kedudukan partai politik dalam Undang-undang Dasar Meiji. Bab V yaitu bab Kesimpulan merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini. Demikian ikhtisar yang penulis susun dengan sesingkat mungkin, tapi cukup memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai isi skripsi ini."

"Skripsi ini mengkaji bagaimana manga Sanctuary yang terbit pada tahun 1990 sampai tahun 1995 merepresentasikan politik Jepang. Teori sosiologi sastra yang dirangkum oleh Swingewood digunakan untuk menganalisa bagaimana manga Sanctuary merepresentasikan politik, sedangkan teori sosiologi politik digunakan untuk membatasi bahasan politik yang muncul dalam manga. Hasil analisis menunjukkan bahwa manga Sanctuary menggambarkan antagonisme tokoh utama serta bagaimana antagonisme tersebut berkonflik dalam pemilu yang dapat diidentifikasi sebagai representasi pemilu Majelis Rendah tahun 1993. Hal tersebut sesuai dengan teori Swingewood yang menyatakan bahwa sastra adalah cerminan sebuah zaman, dan manga Sanctuary merupakan cerminan politik Jepang kontemporer.

---

This research analyzes how the Sanctuary manga published between 1990 and 1995 represents the politics of Japan. The sociology of literature theory summarized by Swingewood is used to analyze how the manga represents politics, while the sociology of politics theory is used to limit the study of politics consisted in the manga. Analytical results show that Sanctuary manga illustrates antagonism of the main characters and how such antagonism displays a conflict with an election that could be identified as a representation of Japan Lower House general election in 1993. This is fitting with Swingewood's theory that claims literature is a reflection of its era, and Sanctuary manga reflects the contemporary politics of Japan."

"ABSTRAKSetelah masa isolasi di Jepang berakhir lahirlah pemerintah baru yang melakukan pembaharuan-pembaharuan berdasarkan sumpah jabatan Kaisar. Sebagian besar kebijakan yang diambil menguntungkan negara tetapi menyengsarakan rakyat walaupun demikian lahir kelompok intelektual yang bertujuan menyebarkan pencerahan, memajukan bangsa, dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara Barat. Terjadi pertentangan antara kelompok intelektual yakni kelompok yang ingin segera melaksanakan modemisasi dan melakukan pengembangan dalam negeri dengan kelompok yang berencana mengirim ekspedisi ke Korea. Kelompok yang terakhir ini kemudian kalah dalam perdebatan dan keluar dari pemerintahan menyusul kemudian membentuk Aikokukoto. Aikokukoto yang merupakan organisasi pertama yang mempunyai sasaran pembentukan lembaga perwakilan rakyat temyata tidak berumur panjang namun demikian sempat melahirkan sebuah petisi yang kemudian menjadi pemikiran dan pembahasan dalam masyarakat Jepang.

---

"

"This paper explains Japan's position and role in the dynamic aim of the integration of East Asia(North East and South East Asia) and aims to discover Japan's position and role as far as giving shape to regionalism in this the regions,especially after the Asia crisis. It also discusses several background factors in Japan taking on the role establishing an "East Asian Community".This paper then is devide into five parts first , background issues which rise Japan's role in the regional crisis.Second,several of Japan's efforts in bringing the Asia crisis to an end through the establishment of AMF, new Miyazawa intiative and Chiang Mai initiative. Third, Japan's position in the region of east Asia countries through the establishment of the FTA. Fourth the interests of the Japanese nation in establishing East Asian economic community.The final part, conclusion by covering contributions which can be given by Japan and the importance which can be reached for in the process of establishing an "East Asian Community"