Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai pengolahan Dokumen Publik telah dilakukan di Pusat Referensi Pasar Modal, Jakarta, pada bulan April 2002 dan Agustus 2003, tujuannya ialah untuk memperoleh gambaran tentang pengolahan Dokumen Publik khususnya Dokumen Emiten di Pusat Referensi Pasar Modal, dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem yang mereka terapkan selama ini. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur, observasi, dan wawancara langsung kepada manager PRPM selaku pembuat kebijaksanaan dan Para staff PRPM yang berhubungan langsung dengan pengolahan Dokumen Publik. Sedangkan dalam analisisnya penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menilai sejauh mana pengolahan dokumen publik di PRPM yang diteliti telah sesuai dengan tolok ukur yang ditentukan, untuk itu penulis menetapkan tolok ukurnya adalah pengolahan arsip dinamis. Hasilnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan proses pengolahan Dokumen Emiten yang dilakukan oleh Pusat Referensi Pasar Modal sudah cukup berjalan pada alur yang tepat walaupun ada beberapa kekurangan di beberapa tempat. Kekurangan-kekurangan tersebut terjadi dikarenakan PRPM kurang memaksimalkan fasilitas dan sarana yang dimilikinya."

"[Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh emiten merupakan pendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setiap emiten memiliki kewajiban kepada pemegang saham publik untuk melakukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik kepada para pemegang sahamnya. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu laporan dokumen yang diumumkan kepada publik, akan tetapi, masih banyak emiten yang lalai atau sengaja memberikan laporan yang terlambat dan atau tidak sesuainya isi laporan dengan kondisi emiten tersebut. Tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan pelanggaran di dunia pasar modal bahkan bila suatu emiten terus-menerus melakukan pelanggaran dapat dikategorikan suatu kejahatan di bidang pasar modal. Hal tersebut sering terjadi disebabkan oleh karena rendahnya sanksi yang dapat dikenakan kepada emiten yang lalai melakukannya, rendahnya kuantitas penyidik di bidang pasar modal, dan rendahnya pengetahuan pemegang saham publik atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

---

The application of the principles of good corporate governance by listed companies are supporting a country's economic growth. Each issuer has an obligation to shareholders to do the principles of good governance to its shareholders. The principles of good governance can be done in various ways, one of which is a report that documents be made public, however, still a lot of issuers who are negligent or deliberately delayed reporting and content of the report or incompatibility with the condition of the issuer. Not to apply the principles of good corporate governance is an infringement on the world capital markets even if an issuer's continuous violations can be categorized a crime in the capital market. It is often caused by the lack of sanctions that can be imposed on issuers who fails to do so, the low quantity of investigators in the field of capital markets, and lack of knowledge of public shareholders on the principles of good corporate governance., The application of the principles of good corporate governance by listed

companies are supporting a country's economic growth. Each issuer has an

obligation to shareholders to do the principles of good governance to its

shareholders. The principles of good governance can be done in various ways, one

of which is a report that documents be made public, however, still a lot of issuers

who are negligent or deliberately delayed reporting and content of the report or

incompatibility with the condition of the issuer. Not to apply the principles of

good corporate governance is an infringement on the world capital markets even if

an issuer's continuous violations can be categorized a crime in the capital market.

It is often caused by the lack of sanctions that can be imposed on issuers who fails

to do so, the low quantity of investigators in the field of capital markets, and lack

of knowledge of public shareholders on the principles of good corporate

governance.]"

"Dewasa ini pasar modal telah melaksanakan transaksi efek melalui media elektronik tanpa diikuti penyerahan fisik efek (paperless transaction). Efek dikonversi menjadi catatan elektronik yaitu diubah ke dalam bentuk kode-kode tertentu yang disebut Isin Codification System. Akibatnya transaksi efek hanya dapat dilakukan melalui komputer, sehingga tidak ada bentuk formal pengalihan efek. Pengalihan kepemilikan efek dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan efek diantara satu rekening efek dengan rekening efek lainnya melalui suatu jaringan komputer (elektronic book entry settlement). Hal ini dikenal sebagai perdagangan efek tanpa warkat (scripless trading). Transaksi akan terjadi pada saat match order yang kemudian dilanjutkan dengan proses settlement. Match order dapat dianalogikan sebagai kesepakatan mengenai jumlah dan jenis saham, harga serta tanggal penyelesaian transaksi bursa. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1458 juncto Pasal 613 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana hak kepemilikan atas saham baru akan beralih setelah ada penyerahan secara nyata yaitu dengan membuat akta penyerahan balk berupa akta otentik atau akta bawah tangan. Efek tanpa warkat tersebut pada prinsipnya dapat diagunkan seperti melalui lembaga gadai. Pelaksanaan agunan saham diatur dalam Surat Edaran KSEI Nomor KSEI-0101/DIR/0101 tertanggal 15 Januari 2001. Apabila saham dalam status digadaikan maka saham tersebut harus dikuasai oleh Kreditur dan/atau kuasanya. Dalam mekanisme scripless trading, KSEI merupakan kuasa dari Kreditur untuk menjalankan haknya sebagai penerima gadai yang harus menguasai obyek gadai dalam rangka memenuhi asas inbezitstelling. KSEI selanjutnya akan memblokir saham yang berada dalam status gadai agar saham tersebut tidak dapat ditransaksikan. Gadai hanya dapat dicabut apabila terdapat permohonan pencabutan status gadai dari Kreditur sebagai penerima gadai dan/atau Debitur sebagai kuasa dari penerima gadai."

"Siklus perubahan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya, merupakan hal yang biasa terjadi di pasar modal dunia termasuk di Indonesia. Go private adalah perubahan status perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Beralihnya status ini ditandai dengan disetujuinya akta persetujuan pemegang saham tentang perubahan anggaran dasar tersebut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.Bagi Bapepam, hal utama yang diperhatikan dalam go private adalah perlindungan terhadap pemegang saham publik, dimana pemegang saham publik dianggap sebagai pemegang saham independen kecuali yang bersangkutan menyatakan lain. Sehingga diwajibkan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen terlebih dahulu dan melakukan pembelian saham melalui penawaran tender. perlindungan yang didapat melalui ketentuan penawaran tender tersebut adalah dalam hal harga saham, dan adanya kesempatan yang sacra bagi semua pemegang saham publik untuk menjual saham yang dimilikinya.Ketentuan go private di pasar modal belum diatur secara jelas, akan tetapi Bapepam telah menetapkan rambu-rambu ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan go private, beberapa diambil dari ketentuan-ketentuan yang memang sudah ada sebelumnya ditambah dengan perubahan-perubahan untuk menampung aspek perlindungan hukum bagi investor publik.Go private merupakan salah satu bagian dari industri pasar modal secara keseluruhan, maka apapun bentuk jaminan kepastian hukum tersebut, sudah sewajarnya apabila tetap memberikan perlindungan bagi pemegang saham publik baik sebelum maupun setelah perusahaan melakukan go private."

"Salah satu teori mengenai dividen menyatakan bahwa perubahan dividen dapat merupakan suatu sinyal yang diberikan perusahaan kepada pasar mengenai laba perusahaan, perubahan dividen positif akan diikuti oleh perubahan laba yang positif. Penelitian ini tidak dapat mendukung teori tersebut. Berdasarkan sampel 30 perusahaan yang diambil, perusahaan yang meningkatkan dividen di tahun ke-0 mengalami kenaikan laba yang signifikan di tahun ke-0 tetapi di tahun ke-1 justru mengalami penurunan laba. Begitu juga sebaliknya untuk penurunan dividen, akan tetapi penurunan dividen memiliki dampak yang berbeda dibandingkan perusahaan yang meningkatkan dividen ataupun perusahaan yang menjaga dividennya tetap. Tidak mendukung teori dividend signaling, hasil penelitian ini lebih sesuai dengan model dividen yang dikembangkan Lintner, perubahan dividen lebih menunjukkan pada apa yang telah terjadi. Jika memang dividen memberikan informasi mengenai prospek perusahaan, informasi mengenai perubahan laba lebih bersifat permanen.

---

One of the dividend theory said that dividend changes can be a signal from company to the market about firm?s earning, positive changes in dividend will be followed with positively changes in earning. This study has low evidence to support that theory. Based on 30 selected sample, dividend increase in year 0 have significant earning increase in year 0 but in year 1 it will be decrease in firm?s earning. It will be the same result for dividend decrease, but dividend decrease have different impact than increasing firm or nonchanging dividend firm. Not supporting the dividend signaling theory, the result of this research support the Lintner model of dividend, dividend changes tells something about what has happened. If changes in dividend provide information about firm?s propect, earning changes information is more permanently."

"Pasar Modal merupakan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di sektor ekonomi yang mengoptimalkan peran serta masyarakat. Pihak yang merupakan penggerak utama, adalah pihak yang membutuhkan dana (Emiten) dan pihak yang memiliki kelebihan dana (Investor). Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus dijaga untuk dapat mempertahankan kepercayaan investor, salah satu upayanya adalah dengan adanya perlindungan hukum terhadap investor. Peran regulator saja tidak cukup, oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang dapat melindungi kepentingan investor, terutama investor publik, lembaga itu adalah class action. Melalui metode penelitian normatif, yaitu suatu cara mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan (library research) dan kualitatif, yaitu suatu metode yang menghasilkan penelitian yang bersifat analitis deskriptif, tulisan ini akan mencoba menjawab beberapa permasalahan, antara lain apakah gugatan class action dimungkinkan dalam sengketa perdata di bidang Pasar Modal menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana dampak penerapan pengajuan gugatan class action terhadap kepentingan investor publik di Indonesia. Pada dasarnya gugatan class action di Pasar Modal dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 111 UUPM, meskipun tidak diatur secara eksplisit seperti dalam UUPLH, UUPK, UU Kehutanan dan PERMA Nomor 2 Tahun 1999. Permasalahan teknis dalam pengajuan gugatan class action terletak pada hukum acara, serta sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, optimalisasi UUPK yang dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan class action di Pasar Modal, memiliki kelemahan dalam menentukan apakah investor bisa disebut konsumen atau tidak. Penerapan gugatan class action itu sendiri membawa dampak positif terhadap perlindungan kepentingan investor publik, antara lain proses berperkara yang bersifat ekonomis, suatu upaya menghindari adanya pengajuan gugatan yang serupa, dan merupakan suatu Informasi atau Fakta Material yang mempengaruhi performa Emiten, sehingga dapat meningkatkan kesadaran Emiten terhadap penerapan asas-asas good corporate governance dan lebih memperhatikan kepentingan investor publik."