Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengindeksan subyek merupakan salah satu proses yang dilalui untuk menghasilkan wakil dokumen. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tajuk subyek dan nomor klasifikasi dokumen. Pada prosesnya, kegiatan ini melibatkan dua tahapan intelektual yaitu analisis konseptual dan penerjemahan hasil analisis konseptual dengan menggunakan bahasa indeks. Salah satu bahasa indeks yang digunakan adalah tesaurus. Berbeda dengan bahasa indeks lainnya, tesaurus menyediakan peta semantik dengan menujukkan hubungan antar konsep dan memberikan defmisi dari suatu istilah. Dengan kata lain tesaurus merupakan kosa kata terkendali dan dinamis yang terdiri atas istilah-_istilah yang memiliki hubungan semantik dan generik yang mencakup suatu bidang subyek spesifik. Tesaurus berfungsi sebagai sarana pengawasan istilah yang dipergunakan untuk penerjemahan dari bahasa alamiah dokumen ke bahasa yang lebih terkendali. Tesaurus juga berperan menjaga konsistensi dalam penentuan kosa kata indeks dan merupakan alat bantu dalam melakukan temu kembali dokumen. Skripsi ini berupaya mengetengahkan proses-proses yang dilalui dalam melakukan konstruksi tesaurus. Dengan berpedoman pada ANSI/NISO Z39.19-2003 yang merupakan standar dalam membangun serta mengelola sebuah tesaurus monolingualistik, skripsi ini berupaya untuk membuat model tesaurus (pilot thesaurus) untuk bidang subyek pemilihan umum. Model inilah yang kemudian diharapkan dapat dikembangkan menjadi Tesaurus Pemilihan Umum yang lebih lengkap lagi. Pengumpulan istilah dilakukan dengan menggunakan pendekatan literary warrant. Pendekatan ini mewajibkan agar istilah-istilah yang akan dimasukkan ke dalam tesaurus diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bidang subyek tesaurus yang dicakup."

"Tesaurus merupakan bahasa indeks yang dapat digunakan perpustakaan dalam melakukan pengindeksan dan pemakai dalam melakukan penelusuran. Tesaurus umumnya spesifik dalam suatu bidang. Perkembangan suatu tesaurus tergantung dari perkembangan dari bidang yang dicakup dalam tesaurus tersebut. Untuk bidang Islam, terdapat dua tesaurus Islam yang dapat digunakan oleh perpustakaan. Namun dua tesaurus Islam ini tidak banyak diketahui oleh perpustakaan yang ada sehingga tidak dipergunakan. Terlepas dari itu, tesaurus Islam yang ada terlihat belum dikembangkan sesuai dengan perkembangan bidang Islam. Dengan adanya skripsi ini, yang hasil akhirnya berupa Tesaurus Quran dan Hadis, penulis berharap adanya semangat dan usaha untuk mengembangkan tesaurus Islam."

"Organisasi informasi sebagai inti dari Ilmu Perpustakaan dimaksudkan untuk memudahkan proses temu kembali informasi. Dalam melakukan organisasi informasi diperlukan bahasa indeks yang taat asas untuk mengatasi segala permasalahan yang ditimbulkan bahasa alami (sinonim dan homograf). Tesaurus merupakan salah satu bentuk sarana pengawasan istilah terkendali pasca laras dimana seluruh istilah didalamnya dibentuk sedemikian rupa sehingga susunan entrinya mampu memperlihatkan hubungan kesetaraan, hirarkis dan asosiatif, tesaurus juga membatasi cakupannya pada suatu subjek spesifik. Penelitian ini menjabarkan langkah_langkah dalam melakukan konstruksi tesaurus subjek korupsi dengan menggunakan standar konstruksi tesaurus yang dikeluarkan National Information Standards Organization (NISO) yaitu Guidelines for the construction, format, and management of monolingual thesauri tahun 2003 yang mencakup langkah_langkah konstruksi tesaurus meliputi: menghindari duplikasi, menentukan struktur dan format peragaan, metode, bantuan mesin, rekaman istilah, verifikasi istilah, tingkat kekhususan; publikasi dan perawatan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan literary warrant yang berarti istilah_istilah yang digunakan berasal dari istilah yang hidup dalam literatur. Hasil akhir dari penelitian ini adalah suatu model/prototipe Tesaurus Korupsi yang nantinya dapat dikembangkan menjadi tesaurus korupsi yang konprehensif sehingga dapat dipergunakan dalam proses pengindeksan"

"Skripsi ini membahas tentang kurang terakomodasikannya konsep-konsep dan subjek-subjek bidang ekonomi Islam dalam sarana pengawasan istilah konvensional sehingga menyulitkan pengguna dalam mencari literatur yang diperlukannya. Tesaurus Ekonomi Islam sebagai sarana pengawasan istilah terkendali pascakoordinasi diharapkan mampu memudahkan pengguna dalam mencari literatur bidang subjek Ekonomi Islam, mengingat istilah dalam tesaurus dibentuk sedemikian rupa sehingga susunan entrinya mampu memperlihatkan hubungan kesetaraan, hirarkis dan asosiatif. Tesaurus juga membatasi cakupannya pada suatu subjek spesifik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini berupa model/ prototipe thesaurus Ekonomi Islam dengan menggunakam pendekatan literary warrant yang berarti istilah-istilah yang digunakan berasal dari istilah yang hidup dalam literatur.

---

This thesis discusses the lack accomodation for concepts and subjects of Islamic economics in terms of conventional means of oversight made it difficult for the user in finding the ecessary literature. Thesaurus of Islamic economics as a mean of post-coordinated control term monitoring is expected to facilitate users in searching the literature of Islamic conomics subject areas, considering the term in the thesaurus is formed in such a way that the composition of entry could show the equivalence relationship, hierarchical and associative. Thesaurus also limits its scope to a specific subject. This study is a descriptive qualitative research design. The result is a model/ prototype of thesaurus of Islamic economics using the approach of literary warrant which means the terms used come from a life term in the literature."

"Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap tata-tertib untuk mengatur roda pemerintahan dan masyarakat harus bersum_ber kepada peraturan yang tertulis. Peraturan itu dinamakan peraturan perundang-undangan, dan bentuk serta jenisnyapun baraneka macam. Yang berhak mengeluarkan peraturan adalah Permerintah, dan setiap waktu peraturan itu akan bertambah banyak jumlah dan macamnya, serta cakupan masalah yang diaturnya. Hal ini adalah wajar, karena dengan kemajuan jaman maka kebutuhan masyarakat bertambah kompleks, sehingga perlu diatur agar ketertiban terjamin. Dalam pada itu juga, perubahan politik yang terjadi dalam pemerintahan telah menimbulkan beberapa perubahan dari lembaga pembuat peraturan,, yang mengakibatkan bertambah banyak macam peraturan perundang-undangan. Keadaan ini ditambah pula dengan adanya beberapa peraturan yang masih bersumber kepada peraturan jaman Pemerintahan Hindia Belanda. Karena banyaknya jumlah dan jenis peraturan itu, maka mencari kembali peraturan perundang-undangan Indonesia pada dasarnya tidaklah mudah. Sampai kini di Indonesia tetap berlaku adagium yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum (cq. peraturan perundang-undangan) yang berlaku sejak diumumkannya, yang berarti peraturan itu mengikat dengan segala konsekwensinya. Karena itu seharusnya ada alat untuk mencari atau memu_dahkan mencari kembali peraturan perundang-undangan yang _"

"Indonesia baru saja menyelesaikan Pemilu 2004, sebagai Pemilu ke sembilan terhitung sejak Indonesia merdeka. Hal menarik dari Pemilu 2004 adalah karena selain sistem Pemilu baru dan kompleks, pemilih juga tidak hanya memilih partai tetapi juga memilih langsung calon anggota legislatif dan DPD untuk mewakilinya di badan legislatif. Selain itu melalui Pemilu 2004 masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memperkenalkan sistem dan metode pemilihan yang baru di dalam Pemilu 2004. Mengingat pentingnya menyebarkan informasi yang komprehensif tentang seluk beluk Pemilu 2004, Komisi PemiIihan Umum (KPU) sebagai badan penyelenggara Pemilu menyusun kebijakan sosialisasi melalui Keputusan KPU Nomor 623 Tentang Informasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih. Tujuan kebijakan KPU adalah untuk menyebarkan informasi mengenai tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu dan menyebarluaskan informasi mengenai alasan, tujuan dan cara penyelenggaraan Pemilu. Sasaran kebijakan KPU tersebut adalah; (1) untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, babas, rahasia, jujur, adil dan beradab; (2) menumbuhkan kesadaran pemilih akan hak dan kewajiban sebagai warga negara; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu; (4) meningkatkan kemampuan pemilih dalam menggunakan hak suaranya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan strategi yang telah dilakukan KPU dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu 2004. Sasaran sosialisasi Pemilu 2004 adalah masyarakat, khususnya pemilih. Berkaitan dengan itu, agen-agen sosialisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat memegang peranan yang cukup signifikan dalam menyalurkan pesan-pesan politik yang ingin disampaikan oleh KPU. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan KPU dan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, di dalam studi ini digunakan teori sosialisasi politik dan kampanye sosial. Kerangka social campaign menjelaskan bahwa KPU melakukan dua strategi utama dalam menyebarkan informasi Pemilu, yaitu; strategi above the line dan below the line, selain itu KPU bekerja sama dengan OMS dan LSM untuk melakukan sosialisasi tatap muka dengan semua kelompok sasaran. KPU juga menggunakan fasilitas website www.kpu.go.id, untuk menginformasikan semua kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan KPU untuk melaksanakan Pemilu 2004.Sosialisasi Pemilu 2004 dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap I adalah sosialisasi tentang sistem barn di dalam Pemilu 2004, pentingnya P4B, serta pencitraan terhadap KPU. Tahap II merupakan tahap menyebarkan informasi tentang agenda Pemilu yaitu penyelenggaraan Pemilu Legislatif pada tanggal 5 April, dan pengenalan profil para peserta Pemilu 2004. Pada tahap ini KPU mencetak ribuan poster, leaflet dan brosur tentang tata cara memilih. Tahap III adalah sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I dan II. Di dalam tahap ini, KPU kembali mengajak pemilih untuk mendaftarkan diri di dalam P4B yang diperpanjang waktunya. Sosialisasi para calon Pilpres juga dilakukan melalui poster, leaflet dan stiker. Selain itu, dalam Pilpres putaran I dan II, KPU dibantu oleh IFES menyelenggarakan debat terbuka antar calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melakukan ketiga tahap sosialisasi tersebut KPU melakukan sinergi dengan berbagai organisasi masyarakat, lembaga internasional LSM, serta media massa. Kelompok-kelompok tersebut membantu proses pendidikan pemilih, baik melalui cara pelatihan-pelatihan maupun simulasi tata cara teknis pemilihan.Pencapaian KPU adalah tingkat awareness masyarakat sebagai akibat dari sosialisasi Pemilu 2004 melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Survey yang dilakukan IFES membuktikan bahwa 96,9% responden mengetahui informasi Pemilu dari televisi dan 42,4% dari radio. 68,0% mengetahui dari poster dan 51% dari spanduk, sisanya sebesar 46,6% dari surat kabar. Selain itu, persepsi masyarakat tentang KPU juga cukup baik, 90% cukup puas dengan kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2004 dan 74% percaya bahwa tidak ada korupsi di tubuh KPU, sementara 19% percaya ada korupsi. 82 % percaya bahwa KPU bersifat transparan, jujur dan independen dan 12% tidak percaya."

"General election as a democratic instution should be processed honestly and fairly.It's a pity that with its age more than a half of century,Indonesia only carried out nine general elections with the quality of process,impact and far from fulfiled the political necessity...."

"It is a must that the process of general election needs law enforcement in every step of electoral process and all the process of election should be done in democratic principles such as direct,free and fair,accountable and accesseble...."

"Tesis ini membahas mengenai Pemilihan Umum Setelah Perubahan UUD NRI 1945 khususnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang dikaji berdasarkan studi risalah rapat selama Perubahan UUD NRI 1945 di MPR. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam rangka menyusun suatu pemilihan umum demokratis dan tetap berpijak kepada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat agar tetap mengacu kepada ide dan nilainilai yang berkembang selama proses perubahan UUD NRI 1945.

---

The focus of this study is general election in Indonesia, particularly election for the President and Vice President, Election for member of House of Representatives and Senate, and local election, of which are discussed in the study of minutes of meetings during Constitution Amendment in the Assembly. The results suggest that in order to construct a democratic election and remain grounded on the principles of popular sovereignty in order to keep referring to the ideas and values that developed during the process of changing the Constitution NRI 1945."