Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Promosi merupakan hal yang harus dilakukan di perpustakaan untuk memperkenalkan jasa yang ditawarkannya. Salah satu metode promosi yang dilakukan Perpustakaan Diknas adalah dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan komunitas literasi yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan Perpustakaan Diknas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi komunitas dalam kegiatan promosi yang dilakukan Perpustakaan Diknas. Partisipasi tersebut dihubungkan dengan bauran promosi yang terdiri dari publisitas, penjualan perorangan (personal selling), promosi penjualan (sales promotion), direct marketing, dan periklanan (advertising). Penelitian ini juga mengidentifikasi apakah partisipasi yang dilakukan dapat berperan dalam mempromosikan perpustakaan ke kalangan masyarakat yang lebih luas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan metode sample yang digunakan adalah accidental sampling. Kuesioner disebarkan kepada anggota dari tiga komunitas, yaitu Britzone Library@Senayan Speaking Club, Komunitas Athenaeum Light Indonesia, dan Eorlingas The Tolkien Indonesian Society. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi yang paling banyak dilakukan adalah promosi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang"

"Penelitian ini mengenai penerapan manajemen promosi perpustakaan di Perpustakaan Pendidikan Nasonal. Fokus penelitian ini terbatas pada peninjauan terhadap prosedur manajemen promosi PPN melalui pemberitaan di media massa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan manajemen promosi perpustakaan di Perpustakaan Pendidikan Nasional melalui pemberitaan di media massa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu kajian pustaka, wawancara dan dilengkapi observasi. Informan yang diwawancara adalah Koordinator Perpustakaan Pendidikan Nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen promosi PPN melalui publisitas di media massa dilakukan dengan menerapkan tujuh pokok manajemen promosi yang diadaptasi dari teori yang dikemukakan Lovelock dan de Saez. Persamaan tersebut terdapat pada adanya langkah-langkah berikut ini. Dari 1000 bobot yang diberikan oleh peneliti nilai yang diperoleh PPN adalah: 1)160 untuk perencanaan promosi; 2) 80 untuk pembatasan promosi; 3) 100 untuk penentuan masa pelaksanaan strategi promosi; 4) 100 untuk kerjasama dengan media; 5) 0 untuk kombinasi strategi promosi; 6) 50 untuk motivasi staf; 7) 160 untuk realisasi ide kreatif, dan; 8) 100 untuk evaluasi. Keseluruhan nilai PPN adalah 700. Penelitian ini juga memberikan saran kepada PPN untuk mengembangkan kebijakan tertulis untuk promosi perpustakaan dan melakukan pelatihan sehingga staf lain dapat memahami cara bekerjasama dengan media serta tidak memiliki ketergantungan terhadap Koordinator Perpustakaan Pendidikan Nasional."

"Penelitian mengenai kegiatan Humas di Perpustakaan Nasional telah dilakukan di Perpustakaan Nasional, jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta, pada bulan Juni-Juli 1989. Tujuannnya ialah untuk mengetahui sampai sejauh mana Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan terbesar dan terpenting di Indonesia telah mengadakan kegiatan Humas sebagai upaya menjembatani dirinya dengan masyarakat dan mendayagunakan seluruh koleksinya.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan orang-orang yang berwenang dan para pelaksana di Perpustakaan Nasional, dan melalui observasi langsung di perpustakaan tersebut. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan memperbandingkannya dengan berbagai teori Humas perpustakaan rincian The Library Association dan American Library Associaton.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Humas yang dilaksanakan di Perpustakaan Nasional masih sangat minim dan jauh dari memadai. Banyak tugas kehumasan yang belum dilaksanakan dan luput dari perhatian. Tidak adanya bagian Humas atau tim khusus Humas di Perpustakaan Nasional merupakan kendala utama dari masalah ini. Keadaan ini akan dapat diperbaiki apabila Perpustakaan Nasional mulai mengadakan bagian Humas atau tim khusus Humas yang kiranya dapat mengelola seluruh kegiatan Humas di perpustakaan tersebut."

"Undang-undang pada dasarnya adalah aktualisasi dari kebijakan publik keputusannya akan mengikat dan berpengaruh terhadap masyarakat. Tesis ini membahas Partisipasi Publik Dalam Pengesahan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan Usul Inisiatif DPR RI. Penelitian ini membahas tentang Konteks Politiks sebagai faktor eksternal dan Kinerja Panitia Kerja (PANDA) DPR RI yang mempengaruhi Partisipasi Publik Dalam Pengesahan UU Sisdiknas.Teori yang digunakan adalah teori Transisi Politik (Guillermo O'Donnell), Teori Sistem (David Easton), Teori Kebijakan Publik (Charles Lindblom), Civil Society (Adam Ferguson), Teori Partisipasi (Gabriel Almond) dan Teori Konflik (Paul Conn). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Di dalam menganalisa menggunakan analisis data secara induktif agar dapat menemukan pengaruh hubungan nilai-nilai eksplisit sebagai struktur analistik.Hasli penelitian memperlihatkan bahwa dalam pembahasan RUU Sisdiknas terjadi suatu polarisasi antara Fraksi-fraksi di DPR RI yaitu 7 Fraksi mendukung disahkannya RUU menjadi UU Sisdiknas (F.PG, F.PPP, F.KB, F. Reformasi, F.TNI/POLRI, F. PBB, F.PDU) ditambah 1 orang Non Fraksi, sedangkan 2 Fraksi yang menolak dan menunda pengesahan RUU Sisdiknas (F.PDIP dan F.KKI). Fraksi PDIP tidak hadir dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Sisdiknas 2003 menjadi UU. Keanggotaan Panja RUU Sisdiknas didasarkan pada perimbangan fraksi-fraksi dan wakil dari Pemerintah.Dalam mekanisme proses pembahasan dilakukan secara terbuka dengan mengakomodir masukan-masukan dari stakeholders dan masyarakat , sementara pengambilan keputusan menggunakan musyawarah dengan suara terbanyak berdasarkan Tatib DPR, lobi antar Pimpinan Fraksi apabila tidak ada titik temu.Ada dua kelompok kepentingan dalam pengesahan RUU Sisdiknas antara lain kelompok yang mendukung RUU Sisdiknas menjadi UU adalah masyarakat dan Fraksi-fraksi di DPR yang berbasis Islam dan nasionalis, sementara kelompok yang menolak berbasis agama Kristen/Katolik dan nasionalis.Berdasarkan kepentingan usulan perubahan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas sudah tidak relevan lagi, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi yang semakin pesat. Oleh sebab itu DPR RI mengajukan Hak Usul Inisiatif tentang Perubahan UU No. 2 tahun 1989, yang sudah disahkan melalui forum tertinggi DPR yaitu Rapat Paripurna pada tanggal 11 Juni 2003 menjadi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

---

Law basically is an articulation of public policy. Its decision will be binding and has Influences to society. This thesis discusses public participation in legalization of the Law No. 20 year 2003 on The National Education System which is the Indonesian Parliament's initiative proposal. This research discusses about political context as external factors and achievement of the Working Committee (PANJA) of the Indonesian Parliament (DPR RI) as an internal factor that influences public participation in legalization of laws on The National Education System.

This research uses political transition theory (Guillermo O'Donnell), theory of system (David Easton), public policy theory (Charles Lindblom), civil society theory (Adam Ferguson), participation and interest group theory (Gabriel Almond) and conflict theory (Paul Conn). This research uses a qualitative research theory with technique of data collecting that's interview and documentation. In analyzing, it's used inductive data in order to be able to find out the influence of the relation of explicit values as an analytic structure.

The result of the research shows that the discussion of the bill on the National Education System has happened a polarization between factions in the DPR RI that's 7 factions supported the legalization of the Bill on The National Education System (FPG, FPPP, F Reformasi, F TNI/POLRI, F PBB, FPDU) plus one non-faction. Meanwhile 2 factions refused and adjourned the legalization the Bill on The National Education System that's FPDIP and FKKI. FPDIP did not attend in the Plenary Session in making the decision of the bill on The National Education System year 2003 became a law. The membership of the Working Committee of the Bill on The National Education System is based on the balancing of factions that became the members of the Commission IV and the representatives of the government.

The mechanism of discussion process was done openly by accommodating the inputs from the stakeholders and society. While the decision making uses deliberation/discussion with a majority vote based on the Rules of Conduct of The DPR RI and lobbies between the leaders of faction whenever there is no agreement.

There were two interest groups in legalization of the Bill on The National Education System among others the group that supported the bill to be legalized to be a law that's the society and factions in the DPR RI that has an Islamic Base and national. Whereas the groups that refused the bill are the group of society and factions that are based on Christian/Catholic and national.

Based on interest of the proposal of amendment of the Bill No. 2 Year 1989 on The National Education System has been not relevant anymore in improving the quality of human resources of the nation of Indonesia in facing the globalization era that is getting fast. Therefore the DPR RI proposes the Initiative Proposal Right on the amendment of the Law No. 2 Year 1989 which has been legalized by the highest forum of the DPR RI that's Plenary Session on June 11th, 2003 became Law No. 20 year 2003 on the National Education System."

"Proses pembuatan dan pcmbahasan RUU Sisdiknas telah menimbulkan perdebatan publik yang diliputi ketegangan politik. Masyarakat terpecah ke dalam kelompok yang mendukung dan menolak RUU ini Pembahasan perundangan yang berkaitan dengan isu penting seperti pendidikan. yang menyangkut kepentingan publik secara luas, menarik untuk dicermati Terlebih ketika muatan-muatan RUU yang diperdebatkan seperti pasal 13 yang mengatur tentang pengajaran agama menjadi fokus perdebatan yang nyaris menenggelamkan esensi utama persoalan sistem pendidikan nasional, Pro-kontra terhadap substansi RUU Sisdiknas. yang menyentuh wilayah agama dan kepentingan mayoritas-minorilas masyarakat plural Indonesia, telah menampilkan tanggapan yang keras dari masing-masing pihak demi mempertahankan sikapnya. Menarik untuk meneliti bagaimana kepentingan masyarakat majemuk diolah kedalam kebijakan publik dalam bentuk perundangan, dengan memberi ruang dan pengakuan alas multikulturalisme, dimana kepentingan kelompok minoritas tcrcakup didalamnya. Dalam konteks demokrasi masa kini, pertimbangan terhadap multikulturalisme nampaknya semakin menemukan landasan, ketika struktur kemasyarakatan semakin kompleks, dan tuntutan bagi persamaan diantara warga negara semakin mengemuka.Penulisan ini menggunakan teori tentang demokrasi yang menekankan persamaan hak, dan partisipasi yang setara bagi semua dalam pengambilan keputusan. Tinjauan terhadap masyarakat multikultural Indonesia dalam penelitian ini-berkaitan dengan proses legislasi yang dilalukan oleh DPR-dimaksudkan untuk menemukan apakah aspek kemajemukan (pluralisme) bangsa Indonesia, dapat diterjemahkan ke dalam perundangan yang mewakili semua kelompok di dalam masyarakat_ Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dilahirkan melalui Usulan Inisiatif DPR telah menimbulkan perpecahan sikap di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, karena proses pembahasannya mengabaikan partisipasi publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data maupun informasi melalui wawancara, observasi serta penggunaan data primer dari dokumen dan catatan DPR. Proses politik yang berlangsung dalam pembuatan dan pengesahan UU Sisdiknas, seperti yang ditunjukkan melalui penelitian ini lebih dipengaruhi oleh agenda jangka pendek partai-partai politik, daripada kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia dalam upaya penguatan demokrasi, melalui pembuatan kebijakan publik yang mendukung upaya tersebut.

---

Upon the making and deliberation of the Education Bill of 2003, some contents regarding religion as compulsory in the proposed Bill has aroused public debate and political tension, especially among members in the societies whose interests are intended represented in the Bill. Education Bill as significant to every member in the pluralistic Indonesian society has stirred up the unending debate on religious teaching as part of national curriculum, and the role of state to supervise the implementation of the subject. The intention as stated in the Bill, to make every school including private schools (which in the case of Indonesia where Moslems are majority, Christian base schools are nonetheless still favored observe the provision of religious teachers for students of the same religion. During the long years of practice, private religious-base schools are not conditioned by any state regulation to do so. Much to the fact that the Indonesian societies are pluralistic, then the contents carried by article 13 in the proposed Bill, perceived by non-Moslems as a way to impose restriction on them. The reason to study legislation and its process, amidst the efforts to enhance democracy in Indonesia is deemed important. Question over political participation throughout law making process in the parliament is raised, when minority rights as recognized by democracy is felt neglected by some. However, it is far from easy just to accommodate and to try to please every single citizen in the realm of multiple challenges encountered by pluralistic Indonesia. Multiculturalism as politics of recognition is as new, contrary to the fact that for many years, the nature of pluralism is seen more as recognition for being different, rather than a pre condition to develop genuine and common ground for national goals and integration.

Theories on key elements in democracy such as: equal participation and equal rights in the making of public policy are used in this writing, to check if law making process are in line with people's demands to have their ideas and interests taken into account. This writing is based on qualitative method of research. While results of primary research found in previous findings, writings and parliamentary documents are used to approach the issues. Legislation, in conjunction with multiculturalism and larger room for `political participation is one critical factor in democracy building. The outcome shows, that law making process in the case of Education Bill, is not delivered in a better facilitated environment, where political acknowledgment upon the nature of multicultural Indonesia is too important to be overlooked."

"Perpustakaan Sekolah merupakan unit kerja sebagai perangkat mutlak yang seharusnya terdapat di sekolah. Dalam kurikulum modern perpustakaan sekolah merupakan jembatan pengetahuan dalam belajar selain di kelas. Keberadaan perpustakaan sekolah di tengah sekolah luar biasa merupakan saran pendukung yang dapat mendorong siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang sama, untuk mengenal lebih luas dunia nyata. Perkembangan peranan perpustakaan sekolah terkait dengan kebijakan dan perhatian semua pihak dari mulai kepala sekolah, guru, murid, serta hubungan kerjasama dengan institusi luar. Selanjutnya perpustakaan sekolah sendiri ditunjang dengan komponen-komponen di dalamnya seperti layanan dan kegiatan, koleksi, fasilitas, serta tenaga pengelola. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif berbentuk studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan catatan lapangan sederhana. Sekolah Luar Biasa Tunanetra Pembina Tingkat Nasional di Jakarta tepatnya di daerah Lebak Bulus Jalan Pertanian Raya merupakan sekolah yang ditunjuk pemerintah sebagai percontohan Sekolah Luar Biasa, berdasarkan hasil penelitian tahun 1984 Perpustakaan SLB A PTN memiliki kondisi perpustakaan yang baik, dari segi koleksi, layanan, fasilitas serta tenaga pengelolanya yang dapat mengelola perpustakaan dengan pengolahan koleksi yang baik. Namun ternyata hal tersebut hanya berjalan sekitar 6 tahun dari tahun 1983, selebihnya kondisi perpustakaan SLB A PTN mengalami naik dan turun, bisa dikatakan mengalami kemunduran selama kurun waktu 18 tahun. Naik turunnya kondisi tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan perpustakaan terkait dengan fungsional semestinya. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, kondisi perpustakaan yang sekarang belum bersesuaian dengan teori tentang penyelenggaraan perpustakaan sekolah semestinya. Oleh sebab itu, peranan perpustakaan SLB sekarang masih jalan ditempat hanya sebatas membantu kelancaran belajar mengajar dengan kegiatan peminjaman koleksi brailenya, berkaitan dengan hal tersebut perpustakaan selalu mengadakan kebutuhan materi belajar yang akan digunakan tiap ajaran baru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kegiatan yang cukup aktif dilakukan adalah sebatas layanan peminjaman buku pelajaran dan fiksi."

"Penelitian mengenai peranan media audio visual dalam membantu bidang pendidikan yang telah dilakukan pada bulan November 1940 di perpustakaan IPPM, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan media audio visual dalam membantu siswa meningkatkan kemampuan belajarnya, dan sejauh mana peranan pustakawan dalam proses pengadaan (proses seleksi) media tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dengan pustakawan IPPM, riset perpustakaan dan menyebarkan kuesioner kepada responden yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa media audio visual terbukti dapat membantu mahasiswa IPPM dalam meningkatkan kemampuan belajarnya, sedangkan media audio tidak. Peranan pustakawan IPPM dalam membantu menyediakan media tersebut cukup besar dan masih dapat ditingkatkan lagi. Agar media audio visual dapat berperan efektif dalam membantu mahasiswa IPPM meningkatkan kemampuan belajarnya, usaha-usaha yang perlu dipertimbangkan adalah proses seleksi media audio visual lebih ditingkatkan dengan memperhatikan isi media dan kesesuaian dengan mata kuliah yang diajarkan. Pengadaan ruangan khusus untuk koleksi audio visual. Penyediaan sarana temu kembali yang memadai untuk koleksi audio visual, misalnya katalog atau index. Pemberitahuan kepada pemakai bahwa perpustakaan IPPM memiliki koleksi audio visual. Pelayanan yang lebih ramah dari pustakawan yang bertugas."

"Skripsi ini membahas program pemberdayaan masyarakat di Rumah Pintar Bhara Cendekia 1 melalui fasilitas dan layanan yang disediakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha meningkatkan potensi dan kemampuan diri masyarakat. Rumah pintar Bhara Cendekia 1 merupakan salah satu bentuk perpustakaan komunitas yang menghadirkan program pemberdayaan masyarakat di setiap kegiatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Rumah Pintar Bhara Cendekia 1 mengacu pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan pemberdayaan di rumah pintar ini berbasiskan pada metode pembelajaran, terlihat dari fasilitas dan layanan yang ada pada setiap sentra, yaitu: sentra baca, sentra kriya, sentra komputer, sentra bermain, sentra audio visual, sentra psikologi dan konsultasi kesehatan, dan sentra outbond.

---

This thesis discusses the community empowerment program in the Rumah Pintar Bhara Cendekia 1 through facilities and services provided. Community empowerment is an effort to increase community self-potential and capabilities. Rumah Pintar Bhara Cendekia 1 is one of the community library that present the community empowerment program in each their activity. This is a qualitative research that using case study method. Results showed that community empowerment in Rumah pintar Bhara Cendekia 1 based on the national education goals. improving intellectuality of the nation. Empowerment activities in this rumah pintar based on the method of learning, visible from the existing facilities and services at each center, ie: reading center, craft center, computer center, play center, audio-visual center, health and consulting psychology center, and outbound center."