Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Partai Komunis Filipina pada masa Pemerintahan Marcos periode 1968-1986 yaitu Communist Party of the Philippine (CPP). CPP didirikan pada 26 Desember 1968 dibawah pimpinan Jose Maria Sison. CPP terbagi atas dua jalur perjuangan yaitu jalur perjuangan bersenjata lewat New People_s Army (NPA) dan jalur politik yaitu National Democratic Front (NDF). Melalui kedua jalur perjuangan tersebut CPP berhasil memperoleh dukungan rakyat Filipina dalam menentang pemerintahan Marcos. Korupsi, feodalisme oleh kelompok oligarki, dan administrasi yang tidak tertata dalam pemerintahan menyebabkan anggota CPP meningkat pesat pada masa tersebut. Dalam perkembangannya CPP menjadi salah satu gerakan separatis yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Marcos. Diberlakukannya Hukum Darurat Perang (Martial Law) menjadi bentuk perlawanan Marcos terhadap perkembangan CPP. Martial Law merupakan sebuah upaya untuk mengamankan kondisi politik, sosial, ekonomi dan hukum di Filipina dari upaya-upaya pemberontakan kelompok-kelompok dengan ideologi Marxist- Leninis-Maois. Akan tetapi diberlakukannya Martial Law mendorong timbulnya pertentangan dari rakyat Filipina yang menyebabkan degradasi legitimasi terhadap pemerintahan Marcos, yang menyebabkan rakyat Filipina yakin bahwa satu-satunya jalan keluar dari kemelut ini adalah kekerasan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa kelompok komunis meningkat dratis selama Marcos berkuasa.

---

This thesis examines the Communist Party of the Philippines during the reign of Marcos period 1968-1986 of the Communist Party of the Philippines (CPP). CPP was founded under the leadership of Jose Maria Sison of December 26, 1968. CPP divided in two lines of struggle that is the way of armed struggle by the New People's Army (NPA) and the political path that is the National Democratic Front (NDF). Through the struggle of the CCP both channels managed to garner support for the Philippines people against the Marcos government. Corruption, feudalism oligarchy and the administration has not been acquired in the government led to the members of the CCP increased rapidly during this period. In its development, the CCP became one of the movement separatist is receiving more attention from the Marcos government. The application of the Emergency Act of War (Martial Law) in a form of resistance against the development of the Marcos to CPP. Martial Law is an effort to ensure the political, social, economic and legal life in the Philippines with the ideology of the Marxist-Leninist-Maoist insurgency groups efforts. However, the enactment of Martial Law to promote the emergence of the opposition of the Philippines people, causing the degradation of the legitimacy of Marcos governmen, which led to the Philippines people believed that the violence is the only form of this mess. This may explain why the communist group dramatically increased during the Marcos government"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peristiwa konflik sipil 1975-1990 yang terjadi pada masyarakat Kristen dan Muslim di Lebanon. Konflik tersebut membawa dampak pada sistim politik Konfesionalisme yang menjadi dasar pemerintahan Lebanon. Maka yang menjadi pertanyaan penulis adalah kenapa terjadi konflik internal Lebanon 1975-1990, lalu bagaimana konflik tersebut terjadi dari tahun 1975-1990, kemudian yang terakhir adalah dampak dari konflik. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kulitatif deskriptif, yang berusaha untuk memaparkan, menjelaskan serta menganalisa data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan (Library Research). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kronologis dari peristiwa konflik internal Lebanon pada tahun 1975 sampai 1990, serta bagaimana konflik tersebut dapat merubah sistim Konfesionalisme yang ada di Lebanon pasca diberlakukannya gencatan senjata melalui Taif Agreement. Temuan dari penelitian ini adalah pertama, konflik terjadi akibat masalah pembagian kekuasaan, kesenjangan sosial-ekonomi antar kaum Kristen dengan Muslim yang dimulai sejak era kekhalifahan Ottoman, kedatangan para pengungsi Palestina yang menambah struktur demografis, dan terakhir keterlibatan pihak-pihak asing dalam perang terbuka maupun pemerintahan. Kedua, konflik yang terjadi selama 15 tahun terjadi karena bentrokan kaum Muslim dengan Kristen melalui organisasi militernya yang memiliki perbedaan kepentingan. Ketiga, Taif Agreement terbukti berhasil mengakhiri konflik sipil dengan mengubah dan mengesahkan konstitusi sebelumnya melalui Pakta Nasional, serta memulihkan keadaan sosial ekonomi Lebanon.

---

AbstractThe research discussed about the Civil Conflict 1975-1990 incidents that occurred by Christian and Moslem society in Lebanon. This conflict brings impact to the Confessionalism political system which is the base of Lebanon_s Government. So what becomes the author question is why the internal conflict happened in Lebanon by 1975-1990, then how this conflict occurred on 1975-1990, last but not least the impact of this conflict. Research method used by the author is qualitative descriptive method, which explains, clarifies and analyses the data that author gathered through the Library Research technique. The objective of this study is to understand the chronologies from the Lebanon internal conflicts occurred from 1975 to 1990, and how was the conflict changed the Confessionalism system that existed in Lebanon after the reconcilement through Taif Agreement. The conclusions from this research are first, conflicts happened because power sharing problem, social-economy discrepancy between Christian and Muslim since Ottoman era, arrivals of Palestinian refugees that increase the demographic structure in Lebanon, and last was outsider country involvement not only in open war but also inside government. Second, the 15 years conflicts was happened because importance disparity from Christian and Muslim military organizations. Third, Taif Agreement successfully proven to ended the civil conflict by altering and legitimizes previous Lebanon constitution from National Pact, and recovering Lebanon_s social economy condition"

"Fokus penelitian ini terletak pada perkembangan Konstitusi Prancis pada masa Republik Kelima. Tujuannya untuk menggambarkan perubahan yang terjadi pada Konstitusi Prancis selama Republik Kelima yang tercermin dalam pengubahan beberapa pasal konstitusi. Penelitian ini menggunakan data yang dianalisis berdasarkan konsep konstitusi dan amendemen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa amendemen yang terjadi berimplikasi memperkuat karakter negara Prancis, dan menyempurnakan peran presiden, parlemen, dan dewan konstitusi sebagai lembaga tinggi negara Prancis.

---

This thesis discusses The focus of this research lies on the raising of French Constitution During 5th Republic. This research were analyzed based on the concept of constitution and amendment. The thesis concluded that the amendement has goals to describe the character of France, and to make perfect the role of president, parliament, and Conseil Constitutionnel as the highest state body of France."

"Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya terhenti pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika diproklamirkannya Negara Republik Indonesia. Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan terus berlangsung, terutama ketika Belanda ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Untuk itu banyak berdiri laskar-laskar rakyat yang banyak melakukan aksi menentang kembalinya Belanda. Strategi pemerintah RI dalam menghadapi Belanda lebih mengutamakan perundingan-perundingan diplomatik. Banyak kaum republik di Jawa Barat tidak menyetujui strategi tersebut, karena dianggap sangat merugikan pihak RI, terlebih ketika disetujuinya perjanjian Renville yang menyebabkan daerah Jawa Barat kecuali Banten menjadi daerah pendudukan Belanda, dan TNI serta seluruh aparat pemerintah RI di Jawa Barat diharuskan hijrah ke Jawa Tengah. Kekosongan pemerintahan RI di Jawa Barat dan usaha Belanda untuk mempertahankan kedudukan di daerah pendudukannya, terutama dengan mendirikan Negara Pasundan, menyebabkan bergabungnya kaum republik dan laskar Divisi Bambu Runcing yang berada di Gunung Sanggabuana untuk membentuk sebuah pemerintahan, bernama Pemerintahan Republik Djawa Barat. Sebuah pemerintahan bayangan RI yang walaupun berlangsung dalam kurun waktu singkat, Oktober 1948 November 1949, dapat membantu rakyat di daerah Iawa Barat dalam menangani seluruh urusan sipil atau administrasi melalui jawatan-jawatan yang dibentuknya, terutama dalam mempertahankan semangat dan dukungan rakyat Jawa Barat terhadap RI. Pemerintahan Republik Djawa Barat, sebagai salah satu bentuk perjuangan rakyat dalam mempertahankan wilayah dan pemerintahan RI di Iawa Barat selama ini belum dibahas secara khusus. Untuk itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengungkapkan sejarah dan peran PRDB secara lengkap. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi penelitian maupun pengetahuan wawasan untuk siapapun yang tertarik mengetahui maupun mempelajari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pemberontakan Eureka yang terjadi di Ballarat, Australia pada tahun 1854. Pemberontakan Eureka terjadi di Ballarat akibat serangkaian konflik-konflik yang muncul akibat tiga kekecewaan utama yang dialami oleh para penambang, yakni permasalahan gold license, kurangnya lahan, dan tidak adanya hak politik bagi para penambang. Konflik-konflik tersebut muncul karena keengganan pemerintah koloni Victoria untuk mendengarkan aspirasi para penambang, sehingga para penambang memutuskan untuk mengangkat senjata dan memberontak kepada pemerintah kolonial yang mereka anggap tiran. Sebuah benteng yang dikenal sebagai _Eureka Stockade_ pun dibangun oleh para penambang dan kemudian meletuslah peristiwa pemberontakan yang berlangsung pada tanggal 3 Desember 1854.

---

AbstractThis Thesis discusses about the factors that cause the occurrence of the Eureka rebellion that occurred in Ballarat, Australia in 1854. Eureka rebellion in Ballarat occurred due to a series of conflicts that arise due to three major disappointment experienced by the miners, the gold license problems, lack of land, and the absence of political rights for the miners. Such conflict arises because the Victorian government_s reluctance to listen to the aspirations the miners, so that the miners decided to take a stand and revolt against the colonial government that they considered as a tyrant. A fort known as the 'Eureka Stockade' was built by the miners and then the Eureka Stockade uprising event occured on December 3, 1854."

"Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan peran Prancis pada masa pemerintahan Mitterand sebagai anggota tetap DK PBB dalam menghapus apartheid. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitiaan kualitatif, data sekunder dianalisis berdasarkan teori polemologi temuan Gaston Bouthol. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Prancis masa Mitterand turut andil dalam agenda PBB yang menghapus apartheid tanpa mengorbankan kepentingan nasionalnya di Afrika Selatan.

---

This thesis has a purpose to show which roles that France in the year of Mitterand, as a permanent member of Security Council of United Nations, did to nullify apartheid. This thesis uses the qualitative method; secondary data were analyzed based on Gaston Bouthol's theory of polemology. The thesis summarizes that France in the year of Mitterand did involve in UN agenda eliminating apartheid without sacrificing its national interest in South Africa."

"Serikat selalu mencampuri urusan dalam negeri Kuba. Para presiden Kuba adalah orang-orang yang dekat dengan Amerika Serikat. Mereka selain menjalankan pemerintahan juga melindungi aset-aset rnilik Amerika Serikat di Kuba. Selain itu para presiden Kuba sangat senang melakukan korupsi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Tetapi biasanya mereka tidak bertahan lama karena rakyat sangat tidak suka dengan mereka dan kemudian melakukan pemberontakan. Masalah ini terus terjadi hingga Fidel Castro mengambil alih kepemimpinan. Fidel Castro yang menjadi presiden Kuba pada tahun 1960 adalah orang yang sangat tidak suka dengan Arnerika Serikat, Untuk menghindari Amerika Serikat kembali berkuasa di Kuba ia menolak menerima bantuan dari Arnerika Serikat. Sebaliknya ia rnenerima bantuan dari Uni Soviet. Selain itu ia menyita aset-aset milik Amerika Serikat di Kuba yang membuat pemerintah Amerika Serikat marah dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba. Kedekatan pemerintah Kuba dengan Uni Soviet membuat pemerintah Amerika Serikat menjadi panik dan kemudian menyusun rencana untuk menjatuhkan Fidel Castro. Pemerintah Amerika Serikat kemudian mengumpulkan para pengungsi Kuba di daerah Florida untuk dilatih menjadi tentara pemberontak dan akan menyerang Kuba. Rcncana ini dijalankan pada tahun 1961 pada masa pemerintahan Presiden John F. Kennedy. Tetap serangan ini berhasil digagalkan oleh pasukan Fidel Castro."

"ABSTRAKSkripsi mengenai Bangka Pada Masa Revolusi, mengkaji reaksi masyarakat Bangka terhadap pola-pola pemerintahan yang dijalankan pada masa revolusi. Untuk mengkaji masalah tersebut digunakan Metode Sejarah yang proses penelitiannya dilakukan dalam beberapa tahap. Mulai dari pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian melakukan kritik intern dan penafsiran terhadap data. Setelah itu kemudian melakukan penulisan dengan menggunakan metode deskriptif Analisis. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peminat studi sejarah Indonesia, khususnya pada masa revolusi. Hasil yang diperoieh dapat dipahami mengapa masyarakat Bangka sangat mendukung pemerin_tahan RI yang diproklamasikan Soekarno - Hatta. Sehingga setelah penyerahan Kedaulatan pada 27 Desember 1949, rakyat Bangka menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

---

"