Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembiayaan Pengeluaran Penerintah tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBH) yang disusun oleh Penerintah dan disetujui oleh DPR, yang merupakan salah satu instrunen perencanaan tahunan yang dijabarkan dalan REPELITA, mulai 1 April hingga 31 Maret tahun berikutnya.Selisih pembiayaan pengeluaran penerintah diluar pinjanan dengan total pengeluaran di Indonesia adalah negatif. Berarti terjadi defisit anggaran, defisit ini akan dibiayai dengan hutang baik dari dalam maupun luar negeri. Dampak dari hutang akan menanbah junlah uang beredar dan akan menimbulkan inflasi.Inflasi adalah pencerminan tingkat harga, yang nerupakan opportunity cost bagi masyarakat dalan memegang asset finansial. Artinya semakin tinggi perubahan tingkat harga, akan semakin tinggi pula opportunity cost untuk pemegang asset finansial. Jadi untuk mempertahankan nilai riil dari uang tunai tersebut dikali dengan laju inflasi (Inflation tax). Inflation tax adalah jumlah uang nominal yang dibutuhkan masyarakat untuk membentuk dan menjaga nilai riil stock uang. Seignorage adalah penghasilan pemerintah dalam penciptaan uang akibat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.Berdasarkan hasil studi Ritu Anand dan Sweder Van Nijnbergen tentang: "Inflation and The Financing of Government Expenditure: an Introductory Analysis with an Application to Turkey" dimana pembiayaan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari inflation tax, perubahan liabilities domestic (perubahan permintaan riil money dan perubahan domestic debt) dan total pembiayaan luar negeri (perubahan hutang luar negeri). Apakah kebijaksanaan fiskal yang dilakukan pemerintah konsisten terhadap target makroekononi: inflasi di Indonesia. Berapa besar pengaruh tingkat bunga hutang dalan dan luar negeri serta tingkat pendapatan terhadap inflation tax dan seignorage. Selanjutnya berapa besar pengaruh inflasi dan tingkat bungs deposito terhadap permintaan uang.Bertolak dari pernasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah melakukan estimasi terhadap inflation tax, seignorage dan permintaan uang melalui pendekatan Kointegrasi. Dan melakukan sinulasi terhadap konsistensi kebijaksanaan fiskal dengan target makroekonom: inflasi.Untuk nelakukan estimasi, digunakan Error Correction Model (ECM) melalui pendekatan Kointegrasi dilakukan pendapatan terhadap variabel-variabel inflation tax, seignorage, permintaan uang, tingkat bunga hutang dalan negeri, tingkat bunga hutang luar negeri, tingkat pendapatan, inflasi dan tingkat bunga deposito. Sedangkan melakukan simulasi digunakan persamaanY = -0,0506 - 0,0174 X1 + 0,1062 X2 dan (b*-nfa*)`e = (n-e")(b*-nfa*)e melalui Program Lotus, diperoleh target makroekonomi: inflasi, pertumbuhan ekonomi dan riil exchange rate.Sesuai dengan tujuan yang digunakan pada Bab 1 dan 2, dari hasil uji regresi Kointegrasi menunjukkan variabel yang stabil atau stationer pada derajat 2 (dua). Dengan kata lain, bahwa dengan menggunakan ECK, dalam jangka panjang setiap terjadi peningkatan terhadap tingkat bunga hutang dalam negeri sebesar satu persen akan meningkatkan inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan sebesar 1,3983 persen dan 36,0721 persen, sedangkan setiap peningkatan tingkat bunga hutang luar negeri satu persen akan menurunkan inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan sebesar 92,9506 persen dan 35,9279 persen. Dan setiap terjadi peningkatan terhadap tingkat pendapatan sebesar satu persen akan neningkatkan inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan sebesar 1,4807 persen dan 8,4453 persen. Demikian juga setiap terjadi peningkatan satu persen tingkat inflasi dan tingkat bunga deposito akan menurunkan ratio permintaan uang terhadap pendapatan sebesar 374,33 persen dan 19,8 persen.Namun sejak tahun 1969-94 perekonomian Indonesia terdapat perubahan struktural, dimana selana tahun 1969-82 tingkat bungs hutang dalam negeri nempunyai pengaruh negatif terhadap inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan, tingkat bunga hutang luar negeri berpengaruh negatif terhadap inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan dan tingkat pendapatan nempunyai pengaruh positif terhadap inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan. Sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap ratio permintaan terhadap pendapatan dan tingkat bunga deposito nempunyai pengaruh negatif terhadap ratio permintaan uang terhadap pendapatan.Sedangkan selana tahun 1983-94 tingkat bunga hutang dalan negeri berpengaruh positif terhadap inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan, tingkat bunga hutang luar negeri berpengaruh negatif terhadap inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan. Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap ratio permintaan uang terhadap pendapatan dan tingkat bunga deposito berpengaruh positif terhadap ratio permintaan uang terhadap pendapatan.Sebelun simulasi dilakukan, data yang digunakan dinasukkan ke dalam pendekatan Hointegrasi, kemudian pendekatan tersebut dipecahkan dengan nenggunakan program lotus. Selanjutnya dilakukan simulasi terhadap parameter tingkat inflasi, pertumbuhan ekononi dan rill exchange rate.Digunakan 3 (tiga) skenario tahun 1969 - 1994, ternyata terdapat perubahan struktural dalan perekonooian Indonesia akibat deregulasi Juni 1983. Pads tahun 1974, dimana terdapat pelonjakan harga minyak sanpai 213,67 persen (terdapat konsistensi kebijaksanaan fiskal dan target nakroekononi: inflasi), tahun 1986 terjadi penurunan harga ainyak sampan 52,2 persen (tidak terdapat konsistensi antara kebijaksanaan fiskal dan target makroekononi: inflasi) dan tahun 1994 terjadi penurunan harga ainyak sebesar 8,05 persen (terdapat konsistensi kebijaksanaan fiskal dan target nakroekononi: inflasi).Jadi berdasarkan pengalaman, dimana selama ini anggaran pemerintah sering mengalani pasang-surut dalan pembiayaan. Dengan demikian berdasarkan skenario yang dipakai, ternyata mulai tahun 1994 kebijaksanaan pemerintah dibidang fiskal konsisten dengan target makro ekononi. Berarti sasaran pembangunan ekonomi tercapai."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besar pengaruh jumlah uang beredar, pengelauran pemerintah dan nilai tukar rupiah terhadap tingka inflasi di Indonesia pada periode tahun 1990-2005. Penelitian ini menggunakan model koreksi kesalahan atau error correction model (ECM). Sejumlah pengujian dilakukan terhadap data empat variabel tersebut menggunakan uji akar unit, uji derajat integrasi uji kointegrasi dan uji model koreksi kesalahan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan nilai tukar rupiah terhadap dollar tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi dalam jangka pendek, tetapi berpengaruh signifikan dalam jangka panjang."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari desentralisasifiskal dan pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)terhadap inflasi regional di Indonesia selama kurun waktu 2008-2013. Variabelvariabelyang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi, rasiopengeluaran dan rasio otonomi pendapatan sebagai proxy desentralisasi fiskal,keberadaan TPID, produk domestik regional bruto (PDRB), kondisi infrastruktur,populasi, dan inflasi bahan makanan regional. Data yang digunakan dihimpun dari65 kota yang dianggap sebagai kontributor inflasi nasional. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa rasio pengeluaran sebagai salah satu indikator desentralisasifiskal memiliki hubungan negatif dengan tingkat inflasi daerah, sedangkan rasiootonomi pendapatan daerah dan keberadaan TPID pada tingkat kabupaten/kotatidak memberikan dampak signifikan terhadap volatilitas inflasi regional di daerah.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the impact of the fiscal decentralization and RegionalInflation Task Force (RITF) on regional inflation rate in 65 cities in Indonesia for2008-2013 period. The results of the paper shows that expenditure ratio as anindicator of fiscal decentralization has a negative relationship with regionalinflation rate, while regional revenue autonomy ratio and the existence of RITF inregions do not bring any significant impact to the volatility of inflation rate inregions.;This study aims to examine the impact of the fiscal decentralization and RegionalInflation Task Force (RITF) on regional inflation rate in 65 cities in Indonesia for2008-2013 period. The results of the paper shows that expenditure ratio as anindicator of fiscal decentralization has a negative relationship with regionalinflation rate, while regional revenue autonomy ratio and the existence of RITF inregions do not bring any significant impact to the volatility of inflation rate inregions., This study aims to examine the impact of the fiscal decentralization and RegionalInflation Task Force (RITF) on regional inflation rate in 65 cities in Indonesia for2008-2013 period. The results of the paper shows that expenditure ratio as anindicator of fiscal decentralization has a negative relationship with regionalinflation rate, while regional revenue autonomy ratio and the existence of RITF inregions do not bring any significant impact to the volatility of inflation rate inregions.]"

"Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama dalam perekonomian negara-negara di dunia terrnasuk Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya pendapat adanya pengaruh variabel makro terhadap kemiskinan, penelitian yang dilakukan melihat bagaimana sifat dan signifikansi dari inflasi dan pengangguran terhaddap tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu juga akan dilihat adanya pengaruh variabel ekonomi lainnya yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel demografis yaitu pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.Sejumlah penelitian terkait di berbagai negara seperti Cutler&Katz (1991), Powers (1995a), dan Powers (1995b) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Index yang terdiri dari Head Count Index, Poverty Gap Index, dan Distributionally Sensitive Index. Ini merupakan pengukuran kemiskinan yang digunakan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian dengan model ekonometri dilakukan dengan menggunakan data 23 provinsi pada tahun 2001-2003.Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh searah dan signifikan terhadap Head Count Index, Poverty Gap Index, dan Distributionally Sensitive Index. Pengangguran berpengaruh searah terhadap Head Count Index dan Poverty Gap Index, tetapi berpengaruh tidak searah terhadap Distributionally Sensitive Index. Variabel lainnya yaitu pertumbuhan PDRB berpengaruh searah terhadap Head Count Index, tetapi berpengaruh tidak searah terhadap Poverty Gap Index dan Distributionally Sensitive Index. Sementara pendidikan menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dapat mengurangi Head Count Index dan Poverty Gap Index, tetapi tidak cukup berpengaruh terhadap Distributionally Sensitive Index."

"Masalah kemiskinan adaiah salah satu masalah utama untuk sebagian besar negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai studi yang membahas tentang hal tersebut telah dilakukan oleh sejumlah ahli ekonomi. Salah satunya adalah Cutler dan Katz yang menganalisis tentang pengaruh dari variable-variabel ekonomi makro seperti inflasi, pengangguran dan variable-variabel demografis terhadap kemiskinan. Dalam penelitiannya Cutler dan Katz menemukan bahwa pengangguran memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan, sementara inflasi memberikan pengaruh yang relatif kurang signifikan. Tetapi Powers menemukan bahwa inflasi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap consumption poverty rate.Dalam penelitian ini penulis menganalisis pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di perkotaan Indonesia, dengan menggunakan dua jenis data yaitu data yang dipublikasikan oleh BPS dan data yang diolah oleh LPEM UI dengan menggunakan metoda Bidani-Ravallion (World-bank 11 method). Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa inflasi dan pengangguran bersama-sama dengan variabel lain yaitu rasio antara garis kemiskinan dengan pendapatan rata-rata, tingkat kemiskinan periode sebelumnya, variable-variabel demografis serta rasio gini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, baik terhadap head-count poverty, poverty gap maupun squared poverty gap. Secara lebih spesifik, pengangguran memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan sedangkan variabel inflasi memperlihatkan pengaruh yang cenderung tidak konsisten dengan tingkat signifikansi yang iebih rendah. Jika menggunakan data BPS terlihat bahwa inflasi memberikan pengaruh yang cukup signifikan, tetapi bila menggunakan data alternatif terdapat kecenderungan inflasi memberikan pengaruh yang tidak signifikan.Lebih lanjut, penelitian ini secara implisit juga memperlihatkan kompleksnya masalah kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan satu jenis program tertentu saja, tetapi harus merupakan sejumlah program yang bersifat saling melengkapi dengan penekanan utama pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat termiskin, yaitu kelompok masyarakatdengan tingkat pendapatan jauh di bawah garis kemiskinan. Penelitan ini tidak membahas secara rinci pengaruh dari masing-masing variabel dan program-program pengentasan kemiskinan untuk setiap kelompok masyarakat miskin. Diharapkan hal tersebut dapat dilakukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya"