Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti tentang keuntungan dari sekuritisasi Islam dibandingkan dengan sekuritisasi konvensional. Islamic-Real Estate Investment Trusts (I-REITs) adalah salah satu bentuk proses sekuritiasi yang sesuai dengan shariah compliance. Dengan menggunakan analisa treynor index dan jensen-alpha index, performa IREITs Malaysia lebih baik dibandingkan dengan benchmark. Sedangkan I-REITs jika dibandingkan dengan REITs konvensional memiliki volatilias yang lebih kecil. Equity I-REITs yang merupakan produk yang shariah compliance bisa menjadi salah satu inovasi produk di dalam pasar modal syariah Indonesia.

---

This thesis examines the advantages of Islamic securitization compared to conventional securitization. Islamic Real Estate Investment Trusts (I-REITs) are one form securitization in accordance with shariah compliance. By using analysis Treynor index and Jensen-alpha index, the performance of the I-REITs Malaysia better than the benchmark. While I-REITs when compared with conventional REITs have a smaller volatility. Equity I-REITs that are Shariah compliant products could be one product innovation in the Islamic capital market in Indonesia."

"Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) merupakan lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk menjadi lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal. Selama ini tidak ada kejelasan dalam penyelesaian sengketa perdata di bidang pasar modal. Oleh karena itu, BAPMI diharapkan dapat menjalankan peran yang vital sebagai jalan keluar atas masalah tersebut. Sampai saat ini, belum ada satu pun kasus yang diselesaikan melalui BAPMI, tetapi di sisi lain pasar modal Indonesia sedang mengalami perkembangan yang pesat. Untuk memahami masalah ini, perlu diketahui bagaimana sifat dan sengketa pasar modal itu sendiri. Selain itu, perlu diketahui pula bagaimana BAPMI menyelesaikan sengketa pasar modal tersebut dan hal-hal apa saja yang dapat diterapkan untuk penyempurnaan penyelesaian sengketa pasar modal melalui BAPMI dengan tujuan agar masyarakat pasar modal memilih BAPMI sebagai forum penyelesaian sengketa yang mereka miliki. Dalam menyelesaikan sengketa, BAPMI telah menetapkan persyaratan khusus dalam menyeleksi sengketa apa sajakah yang dapat diselesaikan olehnya sebagaimana yang termuat dalam Peraturan dan Acara BAPMI, yaitu sengketa perdata yang berkenaan dengan kegiatan di bidang pasar modal serta adanya perjanjian penyelesaian sengketa yang dibuat oleh para pihak, baik melalui forum arbitrase, mediasi, maupun pendapat mengikat. Di samping, itu, Peraturan dan Acara BAPMI juga mengatur secara rinci proses penyelesaian sengketa dalam ketiga forum tersebut serta upaya-upaya dalam menegakkannya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk membumikan BAPMI sebagai lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang membutuhkan kerjasama dari semua elemen pasar modal. Pada akhirnya, perlu dipertimbangkan penerapan hal-hal baru yang dapat menyempurnakan penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia."

"Pasar Modal mempunyai peran yang sangat vital dalampertumbuhan perekonomian suatu negara, kemudian dengansemakin terintegrasinya pasar modal di dunia yangmengakibatkan pasar modal Indonesia menuju globalisasi,yang memberikan tantangan dan sekaligus kesempatan bagipasar modal Indonesia agar menjadi pasar yang menarik bagiinvestor. Bentuk sikap dan tindak lanjut dari BAPEPAMadalah dengan mempersiapkan rencana pendirian pasar modalsyariah yang akan menjadi mediator instrumen berbasissyariah. Konsep pasar modal syariah yang direncanakanBAPEPAM mempunyai pola investasi dan penanaman modal yangmengikuti kaidah syariah Islam yaitu harus didasari padatiga hal penting : menghindari riba, resiko yang berlebihan(maysir) dan ketidaktransparanan (gharar). Sejauh iniinstrumen yang berkembang adalah reksadana syariah, indekssyariah dan obligasi syariah yang dikeluarkan melalui fatwadari DSN-MUI. Namun yang menjadi permasalahan adalah bahwafatwa dari DSN-MUI tidak mempunyai kekuatan yang mengikatbagi pengguna instrumen tersebut oleh karena itu seharusnyafatwa tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundanganoleh BAPEPAM baik dengan mengeluarkan peraturanyang menyatakan bahwa fatwa DSN-MUI berlaku mengikat bagipengguna instrumen syariah atau menuangkan fatwa tersebutdalam peraturan. Selain itu masih terdapat beberapapenyesuaian terhadap konsep pasar modal konvensional yangberjalan saat ini. Seperti option, warrant dalam prinsipsyariah tidak diperbolehkan diperdagangkan karena tidakterdapat underlying assetnya selain itu instrumen yangdikeluarkan harus berasal dari perusahaan yang mempunyaicore business yang halal. Dalam mekanisme perdagangan pasarmodal berprinsip syariah tidak diperbolehkan untukmelakukan spekulasi, dan melakukan margin trading karenadapat menimbulkan ketidakpastian (uncertaint"