Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6886 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Auwjong, Peng Koen
Jakarta: Saka Widya, 1962
364 AUW p I (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan, termasuk premanisme, adalah kebijakan kriminal atau politik kriminal. Politik kriminal ini lebih lanjut dijabarkan baik melalui sarana penal maupun non-penal. Sarana penal adalah penggunaan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidanan materil maupun formil. Sementara sarana non-penal meliputi usaha-usaha yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Dalam penanggulangan masalah preman, selama ini terkesan cendering lebih banyak digunakan sarana non-penal."
Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 6 Desember 1995 : 514-523, 1995
HUPE-25-6-Des1995-514
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Thousand Oaks: Sage Publications, 2002
R 346.03 ENC I
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Singapore : Aldershot Avebury , 1990
364 POL
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Adler, Freda
London : McGraw-Hill, 1998
364 ADI c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Azwar
"Menyadari tingginya tingkat kejahatan, secara langsung maupun tidak langsung mendorong pula perkembangan dan pemberian reaksi terhadap para tersangka pelaku kejahatan. Reaksi akan dapat melahirkan stigmatisasi yang menyebabkan seseorang yang secara yuridis formal belum dikatakan bersalah, telah dicap sebagai penjahat atau telah melakukan suatu perbuatan jahat. Teori labeling, dimana stigmatisasi menekankan pada suatu proses interaksi manusia yang mengasilkan adanya pemberian peranan, setelah peranan didefinisikan, maka disimpulkan adanya pemberian suatu cap terhadap seseorang yang melakukan kejahatan atau penyimpangan. Reaksi dalam penelitian ini, berujung pada pendapat James Garofalo dan analisa situasi William I Thomas serta diperkuat oleh penekanan teori labeling menurut Michalowsky dan outsider oleh Howard. S. Becker.
Metode penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatoris, melakukan wawancara mendalam (depth interview) dan observasi partisipasi.lnforman penelitian, informan utama para tersangka pelaku kejahatan kekerasan sebanyak 7 (tujuh) orang dan informan pendukung sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari keluarga, teman dekat dan tenaga kesehatan di rumah sakit X. Untuk melindungi nama baik informan dan rumah sakit, semuanya menggunakan nama samaran.
Hasil penelitian dan kesimpulan, adanya perlakuan yang berbeda dalam pelayanan kesehatan terhadap tersangka pelaku kejahatan kekerasan dengan tersangka pelaku kejahatan tindak pidana korupsi serta terhadap pasien biasa. Bentuk perlakuan yang lain adalah; Sering mendapatkan penolakan, dipermalukan, terpojokan, dicela, dihina dan mendapatkan perlakuan kasar. Pelayanan, fasilitas, tindakan medis dan obat-obatan yang diberikan ala kadarnya. Adapun pandangan tenaga kesehatan terhadap para tersangka pelaku kejahatan kekerasan, adalah; Mereka telah dicap (dilabel) sebagai penjahat, mereka bukanlah orang yang berkelakuan balk, Mereka sebagai tahanan dan bukan pasien. Sakit, luka tembak, penderitaan atau tekanan psikologis yang dialami oleh mereka akibat ulah perbuatannya sendiri dan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, perbuatannya keji dan menyengsarakan masyarakat. Adanya pembedaan perlakuan, pandangan dan pelayanan kesehatan, maupun dalam bentuk fasilitas dan pengobatan terhadap para tersangka pelaku kejahatan kekerasan, merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam kategori diskriminasi."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T472
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Teddy Maulana Budiman
"Kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru, saat ini telah mulai menemukan bentuk dan modus operandi yang semakin profesional, wilayah operasi yang tidak terbatas, jaringan kerja yang terorganisir serta para pelaku yang cenderung semakin membahayakan. Perkembangan jenis kejahatan ini dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain: bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, kurangnya lapangan kerja yang tersedia serta banyaknya kegagalan yang dialami warga dalam mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat sosial.
Untuk mendeskripsikan motif yang melatarbelakangi serta modus operandi pelakunya, digunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara tak berstruktur. Lima kategori kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari Charles McCaghy, digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru, terstruktur oleh pilihan-pilihan yang bersifat rasional. Para pelakunya ada yang beroperasi secara amatir tanpa perencanaan dan ada pula yang beroperasi secara profesional dengan kemampuan dan keahlian teknis. Kesulitan ekonomi merupakan motif yang mendominasi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru. Modus operandi paling konvensional yang dipergunakan oleh para pelaku adalah dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T, setelah dipereteli dan diganti plat no. polisinya, kendaraan hasil kejahatan mereka dijual kepada penadah di luar kota atau kepada oknum TNI."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T10652
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohamad Benny Irawan
"Dalam proses bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana, bergantung kepada hubungan interaktif antara pembina dengan yang dibina serta bagaimana pelaksanaan program kegiatan yang sesuai dengan bakat dan kebutuhan masing-masing terpidana sebagai bekal reintegrasi sosial.
Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerimaan hukuman dan pembinaan terpidana, dalam penelitian ini penulis menyampaikan suatu deskripsi bagaimana sikap para terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Serang dalam menerima hukuman dan pembinaan. Sikap mereka dapat ditunjukkan oteh sikap positif dan negatif terhadap hukuman dan pembinaan yang dijalani.
Untuk lebih menjelaskan terhadap permasalahan yang ada maka digunakan analogi dari teori Anomie dan Struktur Sosial dari Robert Merton. Merton berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat terdapat tujuan tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan. Namun dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana tersebut, akibatnya digunakan cara yang menyimpang dari norma yang berlaku. Keadaan anomie ini, memberikan pilihan untuk dapat menyesuaikan diri (adaptasi) untuk tunduk pada kenyataan atau menolak.
Thesis yang terdiri dari 5 (lima) Bab dan 141 halaman ini menganalogikan teori Anomie dan Struktur sosial dari Merton kepada 2 orang terpidana dan 2 orang bekas terpidana. Terpidana yang dijadikan kasus penelitian adalah terpidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Serang, dan bekas terpidana yang diteliti adalah bekas terpidana dari Lembaga Pemasyarakatan Serang Provinsi Banten."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T10699
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sihotang, Gabriel Widiasta Ro
"Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai rancangan peraturan khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual masih dalam tahap pembahasan. Terdapat dua reaksi utama terhadap pembahasannya, yaitu dukungan dan penolakan. Bentuk dukungan dan penolakan yang cukup menarik perhatian adalah aksi
damai dan aksi unjuk rasa. Fenomena ini kemudian diberitakan oleh media massa daring dengan dua cara, secara tekstual dan secara visual dalam bentuk foto. Tulisan ini berfokus pada konteks visual, mengulas bagaimana visualisasi aksi mendukung ataupun menolak RUU PKS melalui foto-foto yang dipublikasikan oleh media daring. Kerangka berpikir dan analisis tulisan ini dilandasi pemikiran Gusfiled terkait status politik dan pemikiran beberapa kriminolog di bidang kriminologi visual. Status politik berkaitan dengan aksi poltik, gerakan kolektif, persaingan, dan prestise. Sedangkan kriminologi visual berkaitan dengan media baru, visualitas, dan photovoice. Hasilnya, kedua landasan pemikiran pada tulisan ini tervisualisasikan pada foto-foto yang dipublikasikan media daring.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) as a draft of special regulation to deal with cases of sexual violence is still under discussion. There are two main reactions to the discussion, support and rejection. The forms of support and rejection that were quite interesting were the peaceful social movement and demonstrations. The phenomenons were reported by the online mass media in two ways, textually and visually in the form of photographs. This paper focuses on the visual context, reviewing how visualization of actions supports or rejects the RUU PKS through photographs published by online media. The thinking framework and analysis of this paper is based on Gusfiled`s status politics, i.e. political action, collective movement, competition and prestige. Also using visual criminology concepts, i.e. new media, visuality, and photovoice. As a result, the two bases for this paper were visualized in photographs which published by online media."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>