Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah yang diteliti adalah hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan berdasarkan hukum kesehatan (studi Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta) serta aspek hukum panti sosial di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menjelaskan hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan (studi: Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta) dan menjelaskan aspek hukum panti sosial di Indonesia (studi: Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, observasi di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 dan 3, wawancara terhadap dokter, akademisi, petugas Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 dan 3 serta analisis aturan perundang-undangan. Hasil penelitian diketahui bahwa tidak adannya tenaga kesehatan dalam struktur organisasi Panti Sosial Tresna Werdha sehingga lulusan pendidikan keperawatan berstatus sebagai pramu sosial bukan tenaga kesehatan. Panti Sosial Tresna Werdha terdiri warga binaan sosial lanjut usia yang mandiri, menderita penyakit jiwa, dan sakit yang membutuhkan bantuan khusus akibat penurunan fisik. Kesimpulannya adalah hak dan kewajiban tenaga kesehatan diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Panti Sosial Tresna Werdha merupakan lembaga untuk memenuhi kesejahteraan sosial, bukan lembaga yang berwenang terhadap pelayanan kesehatan, sehingga dalam struktur organisasi Panti Sosial Tresna Werdha tidak mempunyai tenaga kesehatan.

---

ABSTRACTThe problem studied are about the rights and obligations of medical personnels in the health services under the laws of health (Case Study: Tresna Elderly Social Institution in Jakarta) and also the legal aspects of social homes in Indonesia. The purpose of research is to explain the rights and obligations of medical personnel in the health services and explain the legal aspects of social homes in Indonesia (Case Study: Social Institutions Tresna Werdha in Jakarta). This study used qualitative methods, observation in Social Institutions Tresna Werdha Budi Mulia 1 and 3, interviews with doctors, academics, officers Social Institutions Tresna Werdha Budi Mulia 1 and 3 as well as the analysis of the rules of law. Results of the research found that there are not health worker in the organizational structure of Social Institutions Tresna Werdha. With the result of that, Nursery fresh graduated status are Pramu Sosial and not medical personnel. Social Institution Tresna Werdha composed of inmates socially independent, suffering mental illness, and pain that required special assistance due to physical decline. The conclusion is that the rights and obligations regulated health professionals in Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers. Social Institution Tresna Werdha is an institution to meet social welfare, not the competent institutions to health care, so that the organizational structure of Social Institutions Tresna Werdha have no medical personnel. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana penyampaian informed consent dan tanggung jawab hukum rumah sakit jiwa terhadap pasiennya dengan studi di Rumah Sakit Jiwa Sanatorium Dharmawangsa. Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif dan preskriptif serta metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah setiap pasien dengan gangguan jiwa haruslah didampingi oleh orang yang bertanggung jawab atas dirinya untuk penyampaian informed consent dan ikatan hukum antara pasien dengan rumah sakit jiwa timbul setelah adanya persetujuan untuk melakukan pengobatan yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab terhadap pasien.

---

ABSTRACTThe focus of this paper is, how to give an informed consent and legal responsibility of asylum to their patient (study of Sanatorium Dharmawangsa Asylum). The purpose of this paper is to understand how to give an informed consent to mental disorder patient and the legal responsibility of asylum. This research is normative qualitative with descriptive prescriptive typologi. The data were collected by literature and interview. The writer conclude mental disorder patient must be accompanied by the responsibility person such as parents, husband or wife, and the legal responsibility of asylum start when the responsibility person give a consent to medical treatment."

"There is an increasing need for legal knowledge in the relationship between dentist and patient, as more and more often the dentist and the patient are meeting again in court. It is therefore advisable for the dentist to be familiar with the basics of law as it relates to dentistry, and especially the law of tort (including negligence and breach of duty of care). In addition, of course, dentists may be called upon to give evidence as impartial experts in legal cases. This book both explains in detail diverse aspects of the law relating to dentistry and examines key issues in forensic odontostomatology. A central aim is to enable the dentist to achieve a realistic assessment of the legal situation and to reduce uncertainties and liability risk. To this end, experts from across the world discuss the dental law in their own countries, covering both civil and criminal law and highlighting key aspects such as patient rights, insurance, and compensation. In the section on forensic odontostomatology, extensive guidance is provided on development of the dentition, clinical findings and documentation, personal identification, age estimation, and the nature and significance of bite, tooth, and lip marks. This book will be an interesting and helpful source of information for all who practice in the field of dentistry as well as forensic scientists, lawyers, investigative a330nd identification authorities, criminologists, prosecutors, insurance agents, and students."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab rumah sakit dalam menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi tenaga medis. Fokus dari penelitian ini membahas mengenai jaminan kesehatan BPJS bagi pekerja, regulasi terkait dengan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan kewajiban rumah sakit dalam memenuhi hal tersebut khususnya bagi tenaga medis. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di RSUP Persahabatan, pelayanan kesehatan terhadap tenaga medis pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penyakit atau kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan dan penyakit atau kecelakaan yang bukan akibat pekerjaan. Apabila tidak disebabkan oleh pekerjaan, maka mereka menggunakan BPJS Kesehatan dan mengikuti sistem rujukan berjenjang vertikal, alhasil menciptakan kondisi yang kurang optimal. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan pelaksana yang dapat mengatur rumah sakit tipe A agar dapat membuat FKTP bagi pekerjanya. 

---

This thesis discusses about the responsibility of the hospital in providing health services facilities for its medical personnel. The focus of this study discusses BPJS health insurance for workers, then the regulations related to the implementation of health service facilities in hospitals, and the hospital's obligations to fulfill that responsibility, especially for its medical personnel. The discussion was carried out through a literature study and a study at the RSUP Persahabatan in East Jakarta. This research is a normative juridical research with qualitative method. The results of the study concluded that at RSUP Persahabatan, the right to health services can be broadly divided into 2, i.e., illness and accident caused by work or illness and accident that is not the result of work. If it is not caused by work, then they can use BPJS Kesehatan and adhere to a vertical tiered referral system which was adopted by BPJS Kesehatan. As a result, it creates a condition that are not optimal for its’ medical personnel. The results of this study suggest that the government should make an implementing regulations that could regulate type A hospitals, such as RSUP Persahabatan, so that they can make first tier health services for their workers.

"

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Pasien dan Dokter terkait suatu tindakan medis yang berpotensi menyebabkan Stevens-Johnson Syndrome. Hasil penelitian menemukan bahwa Stevens-Johnson Syndrome adalah sebuah resiko medis, dimana Dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila segala tindakan yang dilakukan Dokter terhadap Pasien telah sesuau dengan hukum yang berlaku. Namun demikian, pasal tertentu pada hukum yang berlaku terkait Stevens-Johnson Syndrome masih perlu diperbaiki karena dapat menimbulkan multitafsir.

---

This undergraduate thesis discusses the legal protection for patients and doctors regarding a medical action that has the potential to cause Stevens-Johnson Syndrome. The results of the study found that Stevens-Johnson Syndrome is a medical risk, whereby doctor cannot be held accountable for law if all actions taken by the doctor to the patient are in accordance with the applicable law. However, certain articles on the applicable law regarding Stevens-Johnson Syndrome still need to be improved because they can lead to multiple interpretations."