Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai judicial Review terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 yang diajukan oleh seorang notaris. Pengajuan hak uji materil ini dimohonkan atas dasar ketidakpastian hukum yang ditimbulkan di antara kedua peraturan pelaksana tersebut yang mana menjadi dilema bagi para notaris untuk mengikuti format mana yang akan diterapkan ketika membuat akta yang berkaitan dengan PPPSRS. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah implikasi hukum atas penerbitan kedua peraturan tersebut terhadap notaris, bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan MA Nomor 18/P/HUM/2019 dan terakhir adalah bagaimana kepastian hukum antara kedua peraturan tersebut untuk penerapannya kedalam akta Berita Acara RUA PPPSRS yang dibuat oleh notaris. Urgensi hukum dari penelitian ini adalah untuk meluruskan persepsi penegak hukum lain yang tidak memahami benar hakikat dan tugas notaris sesungguhnya, bahwa notaris bukan sekedar pekerja pencatat layaknya notulen, setiap akta yang dibuat oleh notaris memiliki tanggung jawab hukum yang mana dalam setiap pembuatannya diperlukan kepastian hukum dan harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian maka dari itu penting untuk melihat pertentangan dalam objek penelitian ini agar dapat diketahui terdapat dampak-dampak terhadap kinerja notaris untuk menghasilkan sebuah akta yang baik sebagai produk kepastian hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach). Dari rumusan tersebut didapatkan jawaban bahwa Notaris mendapatkan dampak atas ketidakpastian hukum yang diatur Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018, hal ini berkaitan dengan kewajibannya untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menuangkan sesuatu kedalam akta, memilih pilihan hukum mana yang akan digunakan. Pertimbangan hakim dalam putusan 18/PHUM/2019 tidak dapat disetujui dalam penelitian ini dikarenakan notaris tidak dapat diartikan hanya sebagai pencatat dan pembuat akta, tidak dapat diartikan semudah menuangkan tulisan kesepakatan ke dalam sebuah akta, karena setiap kata dan kalimat yang tertuang di dalamnya tidak dapat sembarang tulis atau hanya karena berdasarkan kesepakatan dapat langsung dituangkan. Perlu adanya sinkronisasi atas ketidakpastian hukum terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018.

---

This research discusses the judicial review on the regulation of the Minister of PUPR Number 23/PRT/M/2018 and Governor Regulation Number 132 of 2018 which was submitted by a notary public. This filing for a judicial review is requested on the basis of legal uncertainty that arises between the two implementing regulations which becomes a dilemma for notaries to follow which format will be applied when making a deed relating to PPPSRS. The problems raised in this research are the legal implications of the issuance of the two regulations to notaries, how the legal considerations by the judges in decision number 18 /P/HUM/2019 and how is the legal certainty between the two regulations for their application to the deed of RUA Minutes PPPSRS made by a notary. The legal urgency of this research is to straighten out the perception of other law enforcers who do not understand the true nature and duties of a notary, that a notary is not just a record keeping worker like a note taker, every deed made by a notary has a legal responsibility which requires legal certainty and must always apply the precautionary principle. Therefore it is important to look at the contradictions in the object of this research so that it can be seen that is there an impact on the performance of a notary to produce a good deed as a product of legal certainty. To answer this problem, a normative legal research method with an analytical approach is used. From this formulation, the answer is that the Notary has an impact on legal uncertainty regulated by Regulation of the Minister of PUPR Number 23/PRT/M/2018 and Governor Regulation Number 132 of 2018, this is related to his obligation to always apply the principle of prudence in pouring things into deeds, choose which legal option to use. The judge's consideration in the decision 18/PHUM/2019 cannot be approved in this study because a notary cannot be interpreted only as a registrar and deed maker, it cannot be interpreted as easily as writing an agreement into a deed, because every word and sentence contained in it cannot just written or just because based on the agreement can be directly poured out. There is a need for synchronization of legal uncertainty with the Minister of PUPR Regulation Number 23 / PRT / M / 2018 and Governor Regulation Number 132 of 2018."

"Keberadaan notaris yang fungsinya umtuk melayani masyarakat dalam menciptakan akta otentik yang diakui oleh undang-undang sebagai alat bukti yang kuat, sehingga menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya maka yang berwenang untuk membuatnya adalah notaris sebagai pejabat umum yang dimaksud dalam Undang- Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan penelitian secara eksplanatoris dan problem identification serta dianalisa secara kualitatif. Didalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris. Tiap jenjang Majelis Pengawas adalah: Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Sanksi yang dikenakan terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris dalam pasal 85 Undang Undang Jabatan Notaris adalah Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian dengan tidak Hormat.

---

The presence of the notary whose function is to serve the community in creating an authentic deed that is recognized by law as a means of evidence, thus mentioning that the notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, it means a certain extent the manufacture of authentic deed is not specialize for other public officials then authorized to make the notary as a public official referred to in Law Notary. This study uses juridical-normative approach to research is explanatory and problem identification and analyzed qualitatively.

In Article 67 paragraph (1) Notary Act, determines that the supervision of a notary by the minister. In performing this surveillance ministers form the Council of Trustees. Supervisory Council is a body that has the authority and obligation to implement the guidance and supervision of the Notary. Therefore, supervised the Notary it is also known as the Notary Public Oversight Board. Each level of the Supervisory Board are: m (MPD), Regional Supervisory Council (MPW), and the Central Supervisory Council (MPP).

Sanctions imposed against the violation of article 85 Notary Law Notary is Oral reprimand, written reprimand, suspension, termination Respectfully, Dismissal with no regards."

"Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3). Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugasnya Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam pembuatan suatu akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang disebut Majelis Pengawas. Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimana pengawas melakukan pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, dan apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut serta upaya mengatasinya.

---

Notary is known as one only public official which power by authority in producing a deed that is authentically constitute a trusted agent by public however unable releassed from its regulation rules, namely the Acts Number 30 of 2004 about Notary Official (formerly named official regulation contained within state gazette 1860 Number 3). As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply from him and also must be capable with responsibility in provide an authentically deed that applied to those community required it. The control that was effected to the Notary while adopting a regulation to the Notary official set upon a supervisor judge appointed by State Court perhaps in relating with controlling on all acts and behave of Notary. In order to improve quality and quantity on Notary as public official, it was issued a new regulation that effective for all Notaries, namely the Acts No. 30 of 2004. By effective that Acts so the authority of State Court as Notary Supervisor named as the Supervision Assembly. In referring with the above matter there emerged a certain problem how an supervisor hold its control to those Notaries in doing their duties before and after effective the Acts No. 30 of 2004, problems during the supervision function and solutions for those."

"Dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, namun dalam kenyataannya banyak notaris yang tidak melakukan kewenangan tersebut, sehingga banyak terjadi masalah dikemudian hari.Bagaimanakah peranan dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? dan Bagaimanakah batasan-batasan bagi seorang notaris dalam peranannya memberikan penyuluhan hukum kepada klien? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian memperlihatkan adanya kelalaian-kelalaian yang dilakukan beberapa notaris dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut.Kelalaian ini mengakibatkan sengketa dan kerugian baik bagi klien dan notaris yang bersangkutan.Sebaiknyasetiap notaris agar dapat memberikan penyuluhan hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In running his position, the notary has the authority to provide legal counseling, when producing a deed. But in reality, many notaries do not do such authority, so a lot of problems occur in the future. How does the role and authority of the notary in providing legal counseling to clients, seen from perspective of Law, No. 30 of 2004, About Occupation and Code of Ethics of Notary? And what are the limits of a Public Notary, in his role of providing legal counseling for clients?

The author examines these problems by using juridical normative research methods. The research data showed omissions of those roles, made by several notaries in providing legal counseling. This omission resulted in disputes and losses for both the client and the notary involved. Any notary should provide legal counseling rightly and well, in accordance with the needs of the parties, and in accordance with the recent laws."

"ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum merupakan suatu profesi yang kedudukannyasangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum salah satunya dibidang Perbankan yaitumembuat Akta Perjanjian Kredit yang melibatkan nasabah dan bank, sehinggaNotaris harus memiliki sikap yang profesional berdasarkan Pasal 16 ayat (1) hurufa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalammenjalankan Jabatannya Notaris berkewajiban: Bertindak Jujur, saksama,mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalamperbuatan hukum. Dalam kasus ini bentuk pelanggaran yang dilakukan olehNotaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-UndangJabatan Notaris, dimana Notaris menyerahkan agunan berupa Sertipikat hak Milikatas tanah kepada nasabah tanpa adanya konfirmasi dan persetujuan dari pihakbank terlebih dahulu. Sehingga pihak Bank merasa dirugikan sebagai pihak yangberitikad baik meminjamkan pinjaman, maka Bank melaporkan Notaris kepadaMajelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan memberikan sanksikepada Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridisnormative dengan tipologi yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisisdata yang bersifat kualitatif.

---

ABSTRACTAs a Notary Public Official whose position is a very important profession inhelping create legal certainty for the community. Notary service as general officerin banking is one of them made a deed of credit agreement involving the customerand the bank, so the notary must have a professional attitude under Article 16Paragrapah (1) letter a of Regulations number 30 year 2004 concerning the notary,in carrying out his post notary shall: Acting honestly, carefull, independent,impartial and safeguard the interest of parties involved in the legal action. In thiscase the violations is commited by the notary violations of Article 16 Paragraph(1) letter a notary law, notary where the right hand over collateral ceritificate tothe customer-owned land without the confirmation and approval of the bank inadvance. So the bank feels aggrieved party as the party acting in the good faithlend loans, the bank reports to the supervisory council of notary public who hasthe authority to give sanction to the notary. This study used a method with anormative juridical typology exploratory in nature and also method of qualitativedata analysis."

"Tesis ini membahas eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Majelis Kehormatan terdapat dalam Pasal 66 dan 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan ini sebelumnya dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun kewenangan tersebut dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan No. 49/PUU-X/2012. Dalam hal persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris diperlukan keobjektifitasan Majelis Kehormatan Notaris dan memberikan indikator yang jelas berkaitan dengan kewenangannya tersebut.

---

This thesis discusses the existence of Honorary Council of Notary in giving protection to Notary as public official. The Honorary Council is contained in Articles 66 and 66A of Law Number 2 Year 2014 Concerning Amendment to Law No. 30 Year 2004 Concerning Position of Notary. The Honorary Council of Notary has the authority to perform the notary's guidance and the obligation to grant approval or refusal for the interest of the investigation and judicial process, for taking photocopies of the deed ministry and the calling of a Notary to attend the examination relating to the Notary's deed or protocol. The authority to grant this approval or refusal was previously owned by the Notary Supervisory Board. However, the authority was abolished by the Constitutional Court based on the decision. 49 / PUU-X / 2012. In the case of approval or rejection at the request of the investigator, the public prosecutor and judge for taking photocopies of the Minutes of Notary and Notary's invocation are required to objectify the Notary Public Council and provide clear indicators in relation to such authority."

"Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3162 K/PDT/2021 mengenai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang batal demi hukum dalam proses penyelesaian utang dengan cara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Putusan ini hanya mempertimbangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penelitian ini akan memberikan pandangan dari Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) serta Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan) sebagai implementasi asas lex specialis derogate lex generalis. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak dalam PPJB yang batal demi hukum pada proses AYDA serta tanggung jawab oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Hasil penelitian dalam kasus Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diberikan terhadap para pihak sebagaimana Pasal 12 UUHT untuk mempertahankan prinsip bahwa Obyek Hak Tanggungan sejatinya ada sebagai media untuk menjamin pelunasan kredit, bukan untuk dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan. Dalam hal dilakukannya AYDA, Obyek Hak Tanggungan harus dialihkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana Pasal 12 UU Perbankan. Dalam kasus putusan ini, ditemukan bahwa PPJB tidak dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga PPJB tersebut batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka Para Pihak tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah diberikan UUHT maupun UU Perbankan. Berkaitan dengan PPJB yang batal demi hukum, putusan ini tidak memberikan sanksi apapun bagi Notaris, sedangkan Notaris seharusnya ikut bertanggungjawab atas perbuatan yang berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat suatu akta autentik. Notaris dapat diberikan sanksi baik secara perdata, pidana maupun administratif. Perbuatan Notaris sebagaimana kasus putusan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana norma yang diatur dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

This study discusses about the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 3162 K/PDT/2021 regarding the Deed of Binding Purchase Agreement (PPJB) which was null and void in the The Acquisition of Debtor's Asset Process (AYDA). This decision only considers the provisions in the Civil Code, so this research will provide a view of the Mortgage Law (UUHT) and the Banking Law (Banking Law) as the implementation of the lex specialis derogate lex generalis principle. The issue raised is how legal protection is provided for the parties in the PPJB which is null and void in the AYDA process and the responsibility of the Notary. The research method used is doctrinal. The results of the research in the case of this decision show that legal protection has been given to the parties in accordance with Article 12 UUHT to maintain the principle that the object of mortgage rights actually exists as a medium to guarantee repayment of credit, not to be owned by the holder of mortgage rights. In the case of The Acquisition of Debtor's Asset Process, the Mortgage Object must be transferred within a maximum period of 1 (one) year as stated in Article 12 of the Banking Law. In the case of this decision, it was found that the PPJB was not made in accordance with the applicable laws and regulations, so that the PPJB was null and void by law. Based on this, the Parties do not receive legal protection as granted by the UUHT and the Banking Law. Regarding to PPJB which is null and void by law, this decision does not provide any sanction for the Notary, while the Notary should also be responsible for actions related to his/her authority in making an authentic deed. Notaries can be given civil, criminal or administrative sanctions. The Notary's actions as in the case of this decision, can be subject to criminal sanctions according to the norms regulated in Article 264 of the Criminal Code."