Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The presence of Indonesia Migrant Workers (Tenaga Kerja Indonesia, TKI) in Malaysia has proven to provide economic as well as social contribution beneficial for both countries. However, apart from this positive implication. It still process crucial problem of the unoptimized protection of TKI. It is not a respective domestic problem of the two countries. It is rather a bilateral problem that must be settled through sinergized policy of both countries. The system of institutional structure of the state policy and the role of business people involved in manpower in both countries need to be reorganized for the purpose of policy revitalization to ensure the good sending, replacement and protection of TKI in Malaysia. In the future, elements of policy of both countries must be guaranteed to be functional effectively. It is crucial due to the fact that TKI occupies strategic position for the acceleration of development in Malaysia and as valuable source of foreign exchange for Indonesia. TKI is potential to boost the enhanced quality of bilateral relation in economic, political, social as well as cultural spheres."

"Premis utama dalam penulisan ini adalah untuk meneliti isu.isu bersabit masuk buruh, khususnya dari sudut polisi eselamatan sosial buruh asing yang dengan bekerja secara sah di Malaysia dan sejauhmana ia berupaya melindungi kebajikan buruh asing. Selain itu polisi keselamatan sosial arena perhatian khusus kepada Konvensyen dan Saranan yang diwartakan oleh Pertubuhan Buruh Antara-bangsa(ILO) juga dianalisis. Metod data adalah melalui pembacaan sumber sekunder. Secara umumnya, meskipun terdapat polisi keselamatan sosial untuk buruh asing, ia masih tidak bersifat menyeluruh. Ini kerana terdapat dua polisi berkaitan buruh yang berbeza di antara buruh tempatan dan buruh asing. Di samping itu, hampir semua negara ASEAN tidak meratifikasi konvensyen dan saranan berkaitan keselamatan sosial yang menyebabkan kesukaran untuk mewujudkan polisi keselamatan sosial yang boleh dikuatkuasakan secara bersama merentas sempadan politik negara. "

"Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sudah menjadi kewajiban negara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan yang bebas dari perbudakan, kerja paksa, dan diskriminatif. Sebagai Badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melaksanakan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia membentuk layanan yang bernama Crisis Center. Pembentukan layanan Crisis Center diharapkan mampu memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia bermasalah untuk menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk bantuan hukum layanan Crisis Center serta perannya dalam penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Dalam menjawab persoalan yang ada, penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan tipe deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan Crisis Center belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang bermasalah. Layanan Crisis Center juga masih menggunakan pedoman pelaksanaan yang sama sejak tahun 2015 yang mana sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Pemberlakuan pedoman yang tidak relevan tentu tidak dapat mengakomodir kebutuhan Pekerja Migran Indonesia saat ini.

---

Protection of Indonesian Migrant Workers is a state’s reponsibility. This is a mandate as stated in Undang-Undang Dasar 1945 that everyone has the right to choose occupation that is free from slavery, forced labour, and discrimination. As an institution mentioned in enacted Law of the Republic Indonesia Number 18 of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia formed a service named Crisis Center. Crisis Center Service aims to facilitate Indonesian Migrant Workers to resolve their problems. Based on this, this research analyzes how the legal assistance of Crisis Center works and their role in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. This is a doctrinal law method and a descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is that Crisis Center services are not optimal yet in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. Crisis Center services are also still using an old regulation since 2015 which is not relevant with the current situation."

"The research examines the factors which influence the decisions of migrant workers to seek employment aboard. Three hundred households were chosen as samples for the study in Cirebon District, West Java. This research uses an econometric analysis with a multinomial logit model. The research concluded that: first, economic reasons, namely higher wage expectations, remain the primary reason for migration. Second, endowment, as income and family wealth, acts as an economic safety net which is a supporting factor of migration. Third, well-educated women under the age of 25 have a high probability of seeking employment aboard."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh rezim buruh migran di Taiwan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong kenaikan upah pekerja migran Indonesia (PMI) domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam untuk memperoleh data empiris dari studi kasus yang diangkat. Berdasarkan Chia-Wen Lu (2011), konsep rezim buruh migran mengacu pada kontrol terhadap populasi pekerja migran yang memiliki karakteristik tidak sama di berbagai negara tujuan pekerja migran. Rezim buruh migran di Taiwan menurut Lu memiliki karakteristik tidak transparan dan mengisolasi pekerja migran domestik dari hak-hak politik mereka dalam memengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, peranan pemerintah Indonesia menjadi penting dalam mengadvokasikan kepentingan PMI domestik di Taiwan. Mengingat kondisi PMI domestik di Taiwan bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, ketika upah yang mereka terima relatif tidak setimpal dengan panjang dan intensitas jam kerja yang dijalani. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa karakteristik rezim buruh migran di Taiwan telah memengaruhi upaya pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi kenaikan upah minimum bagi PMI domestik. Selain itu, penelitian ini menemukan faktor lain di luar kerangka analisis Lu (2011) yaitu bahwa meskipun pemerintah Indonesia memiliki bargaining power untuk mengusulkan kenaikan upah minimum PMI domestik kepada otoritas Taiwan, dalam prosesnya terdapat hambatan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Hal ini terkait dengan karakteristik rezim buruh migran di Taiwan yang lebih mengutamakan kepentingan atau kondisi pemberi kerja atau majikan ketimbang pada pekerja migran. Hal ini yang menyebabkan proses negosiasi kenaikan upah minimum antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan, memakan waktu cukup lama hingga mencapai kesepakatan resmi. Hasil proses resmi tersebut pun masih tergantung pada itikad baik pemberi kerja di Tawan untuk mematuhinya.

---

This research analyzes the influence of the labour migrant regime in Taiwan on the Indonesian government’s efforts to enforce a wage increase for Indonesian domestic migrant workers. This research uses a qualitative method by conducting literature studies and in-depth interviews to obtain empirical data. According to Chia-Wen Lu (2011), the labour migrant regime is the state’s control over the migrant worker population. Hence, each country has its own characteristic of control. For instance, the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan are non-transparency and isolates domestic migrant workers from their political rights to influence a policy-making process. Due to the exploitative conditions, when the wage received is not worth the working hours they took. Therefore, the role of the Indonesian government is essential to advocate the needs of Indonesian domestic migrant workers in Taiwan. The findings in this study confirm the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan affect the Indonesian government’s effort to increase the minimum wage of Indonesian migrant domestic workers. In addition, this study found other factors aside from Lu’s analytical framework. It discovered the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan prioritize the interests of employers. Therefore, although the Indonesian government has the bargaining power to propose an increase in the minimum wage, there are obstacles to reaching an agreement immediately. This is related to the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan, which prioritizes the interests or conditions of employers or employers instead of migrant workers. This characteristic caused the negotiation process for the minimum wage increase between the Indonesian government and the Taiwanese authorities to take a long time to reach an official agreement. The results of the official process also depend on the goodwill of employers in Taiwan to comply."

"Indonesia is one of the countries of origin for migrant workers in the world. In the context of migration, the discourse on natural resources,sustainable economy, and women’s empowerment are not the mainstream discussion. The resilience or economic sustainability of returnee women migrant workers (RWMWs) is also a major problem in migration policy schemes and practices in Indonesia. This paper explores how the model of economic empowerment in Kenanga Village, Indramayu District, as a local initiative can bring welfaretoward RWMWs and goes beyond the discourse of safe migration. The data in this research analyzed using Harvard and Longwee’ gender analysis tools as well as indicator of gender mainstreaming, and Naila Kabeer’s theory of empowerment. This paper finds that local initiatives of productive economy have a positive impact on the economic sustainability of RWMWs in Kenanga Village. It is important to develop economic resilience as an alternative to alleviate poverty. However, inthe empowerment program, it is important to consider various aspects of gender justice."

"Mobilitas tenaga kerja internasional merupakan respon individu dan negara terhadap kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di negara tertentu, karena adanya ketimpangan dalam pembangunan ekonomi dan perubahan demografi. Proses globalisasi dan perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia memungkinkan terjadinya mobilitas penduduk antarnegara dalam kapasitas dan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Sejarah mobilitas pekerja migran Indonesia (PMI) menunjukkan bahwa Indonesia dikenal sebagai pengirim tenaga kerja setengah terampil dan tidak terampil untuk bekerja di sektor pertanian (perkebunan), industri manufaktur, konstruksi/bangunan serta sektor jasa sebagai pembantu rumah tangga, pengasuh anak dan perawat orang tua (care givers). Agar PMI dapat memanfaatkan kesempatan kerja yang terbuka di pasar kerja global, diperlukan berbagai upaya baik dari calon PMI maupun pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing antara lain melalui peningkatan keahlian dan keterampilan PMI tersebut. Hasil kajian menunjukkan persaingan yang semakin terbuka untuk memperebutkan pasar kerja internasional yang menyebabkan peningkatan daya saing tenaga kerja mutlak harus dilakukan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2017. Cilacap dikenal sebagai salah satu kabupaten pengirim atau daerah asal utama pekerja migran Indonesia. Buku ini membahas tentang upaya peningkatan daya saing PMI di pasar kerja global dengan tiga variabel yaitu investasi sumber daya manusia, perluasan informasi pasar kerja, serta upaya dan penyiapan instrumen perlindungan, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2017."

"Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk pekerja migran di Kabupaten Cirebon menjadi LTSA di Indonesia yang dalam mengelola layanannya menggunakan tata kelola kolaboratif. Tata kelola kolaboratif dilakukan dengan aktor non pemerintah yaitu International Labour Organization (ILO) dan juga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Cirebon serta Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis. Meskipun secara kesepakatan formal tata kelola kolaboratif ini telah berakhir di November tahun 2022, nyatanya tata kelola ini masih tetap berlanjut sampai pada saat ini dengan berbagai dinamika yang terjadi didalamnya. Selain itu, masih ada kekosongan aturan terkait pelaksanaan tata kelola kolaboratif ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses tata kelola kolaboratif pada LTSA untuk Pekerja Migran di Kabupaten Cirebon untuk mengetahui konteks sistem, pendorong dan dinamika tata kelola kolaboratif sesuai dengan teori Collaborative Governance Regimes (CGR) (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil penelitian menunjukkan dari indikator yang diturunkan dari teori CGR, hampir seluruhnya terpenuhi namun 2 (dua) indikator di antaranya masih terdapat catatan yang penting. Indikator tersebut terkait dengan kerangka regulasi atau aturan juga masih terdapat kekosongan yang perlu segera ditindaklanjuti untuk keberlanjutan tata kelola ini. Selain itu, sumber daya bersama khususnya anggaran masih belum memadai. Untuk itu, diharapkan pemerintah pusat dapat segera menciptakan aturan ditingkat Menteri atau badan terkait dengan tata kelola kolaboratif dalam LTSA. Selain itu, penyediaan anggaran juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Cirebon untuk keberlanjutan tata kelola kolaboratif.

---

The One-Stop Integrated Service (LTSA) for migrant workers in Cirebon Regency has become LTSA in Indonesia which uses collaborative governance to manage its services. Collaborative governance is carried out with non-government actors, namely the International Labor Organization (ILO) and the Cirebon Regency Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) and the Mawar Balqis Women Crisis Center (WCC). Even though the formal agreement on this collaborative governance has ended in November 2022, in fact this governance is continuing today with various dynamics that occur in it. In addition, there is still a regulatory vacuum regarding the implementation of this collaborative governance. This study aims to analyze the process of collaborative governance at LTSA for Migrant Workers in Cirebon Regency to determine the system context, drivers, and dynamics of collaborative governance according to the theory of Collaborative Governance Regimes (CGR) (Emerson & Nabatchi, 2015). The results of the study show that from the indicators derived from the CGR theory, almost all of them are fulfilled, but 2 (two) indicators of which there are still important notes. These indicators are related to the regulatory or regulatory framework and there are still gaps that need to be followed up immediately for the sustainability of this governance. In addition, shared resources, especially the budget, are still inadequate. For this reason, it is hoped that the central government can immediately create regulations at the ministerial or agency level related to collaborative governance in LTSA. In addition, the regional government of Cirebon district also needs to provide a budget for the continuation of collaborative governance."

"Warga negara Indonesia yang bermigrasi untuk bekerja telah lama dinamai dengan penamaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun, karena banyak stigma negative terkait dengan istilah TKI, pada tahun 2017 Pemerintah telah mengubah istilah penamaan tersebut menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Studi ini meneliti dimensi daya Tarik dari penamaan pekerjaan dan bagaimana mereka mempengaruhi niat untuk melamar pekerjaan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga membandingkan persepsi calon pekerja pada penamaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kami menggunakan penelitian kuantitatif dengan mendistribusikan survei kuesioner untuk menyelidiki persepsi calon pekerja, dan data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling. Hasil dari semua 221 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini mendukung bahwa semua dimensi Daya Tarik Penamaan Pekerjaan (WTA), memiliki dampak signifikan pada Niat untuk Memasukkan Aplikasi Pekerjaan (IS), dengan Nilai Ekonomi (EV) memberikan hubungan negative. Lebih khusus pada PMI, Nilai Pengembangan (DV), Nilai Ketertarikan (VI) dan Nilai Kerjasama (VC) memberikan dampak positif dalam urutan tersebut. Penelitian ini berkontribusi untuk mengevaluasi efektivitas penggantian nama Pekerja Migran Indonesia (daya tarik penamaan) dan memberikan saran kepada pemerintah Indonesia tentang pesan yang perlu disampaikan untuk menarik lebih banyak pelamar (membangun pencitraan dari penamaan).

---

Indonesia migrant workers has long been named with the work title of Tenaga Kerja Indonesia (TKI). However, due to many negative stigmas related to the term TKI, in 2017 the Government has changed the term into Pekerja Migran Indonesia (PMI). This study examines the dimensions of work title attractiveness and how they influence the intention to apply. Furthermore, this study also comparing the perception of potential workers on the work title Tenaga Kerja Indonesia (TKI) with Pekerja Migran Indonesia (PMI). We used a quantitative study by distributing a questionnaire survey to investigate the perceptions of future workers, and the data is analyzed using Structural Equation Modelling. The results from all 221 respondents who participated in the study support all dimensions of Work Title Attractiveness (WTA) has a significant impact on Intention to Submit Job Application (IS), with Economic Value (EV) deliver negative relation. More specifically on PMI, the Development Value (DV), Value of Interest (VI), and Value of Cooperation (VC) give a positive impact in that particular order. This study contributes to evaluate the effectiveness on renaming Pekerja Migran Indonesia (brand attractiveness) and give suggestion to Indonesia's government on messages need to be conveyed to attract more applicants (employer brand building)."