Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Mega Syariah (BMS) sebagai lembaga keuangan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana masyarakat melalui produk-produk pembiayaannya. Salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh BMS adalah Gadai Emas iB yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah dan apakah pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Rahn dan Rahn Emas atau tidak. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan syariah karena telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif yang memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah. Dalam menyelenggarakan gadai emas, BMS harus selalu berpedoman kepada Fatwa DSN-MUI, dan Perundang-undangan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dengan selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

---

Bank Mega Syariah (BMS) as a financial institution carrying out its function as an institution for channeling public funds through its financing products. One of financing products held by BMS is Gold Pawning aiming to provide funds needed by society, for both productive activity or consumtive activity. Main issues in this undergraduate thesis namely, how the implementation of gold pawning in Bank Mega Syariah is, and whether its implementation is appropiate with Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama about Rahn and Gold Rahn or not. Based on this research can be conclude that implementation of gold pawning in Bank Mega Syariah has appropriate with Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama that based on Al Qur‟an and Hadits.The method used in this undergraduate thesis is a normative juridical method with evaluation research type that provide evaluations about the implementation of gold pawning in Bank Mega Syariah. In carrying out this program, BMS always must be guided by Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama, banking legislations especially sharia banking, and also carrying out prudent banking principle."

"ABSTRAKIstilah gadai dalam Islam disebut ar-rahn. Definisi ar-rahn yaitu menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dart (harta) benda itu bila utang tidak dibayar. Hukum gadai terdapat dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan 283, As-sunnah dan ijma' para ulama. Bank BNI Unit Usaha Syariah lahir dengan konsep Dual Banking System yaitu penyediaan dua layanan perbankan secara konvensional dan syaniah sekaligus, telah mengeluarkan salah satu produk jasa yaitu gadai emas Syariah (ar-rahn). Dengan konsep Dual Banking System serta produk jasa ar-rahn yang cenderung baru tersebut tentu akan timbul permasalahan. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai keberadaan bank BNI Unit Usaha Syariah yang harus sesuai dengan hukum Islam, proses pemberian ar-rahn serta upaya penyelesaian pihak bank BNI Unit Syariah Syariah terhadap nasabah yang tidak melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo (wanprestasi), faktor pendukung dan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ar-rahn pada BNI Unit Usaha Syariah. Untuk dapat menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan wawancara.Berdasarkan penelitian yang dilakukan di temukan bahwa modal awal yang berupa modal inti pada bank BNI Unit Usaha Syariah berasal dari bank BNI Konvensional. Pengaturan dan pengawasan terhadap bank BNI Unit Usaha Syariah tetap dilakukan oleh Bank Indonesia dan badan khusus yaitu Dewan Syariah Nasional dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah sedangkan terhadap pemberian ar-rahn berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Upaya penyelesaian apabila nasabah wanprestasi melalui penjualan secara lelang baik di hadapan umum maupun di bawah tangan, namun apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah, arbitrase atau pengadilan. Adapun yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan ar-rahn adalah jumlah penduduk yang beragama Islam cukup banyak di Indonesia, kurang lebih hampir 90% dari total penduduk Indonesia dan salah satu faktor yang menjadi kendala adalah sumber daya insani yang kurang ahli, terutama juru taksir yang harus memiliki keahlian khusus.

---

ABSTRACT

The mortgage term in Islam is mentioned as ar-rahn. The definition of ar-rahn is making the object that is considered like a wealth as the belief from a debt that could be paid from (the price) the object when the debt was not paid. The mortgage law was received in al-qur'an, al-Baqarah verses 282 and 283, As-sunnah and ijma' the Muslim scholars. BNI Sharia Business Unit was born with the Dual Banking System concept that is the provisions of two banking services conventionally and Islamic canon law (sharia) at the same time, issued one of the service products that is the mortgage of Islamic canon law (sharia) gold (ar-rahn). With the concept of Dual Banking System as well as the service product ar-rahn that is considered new will certainly caused some problem.

In this Thesis the writer promoted the problem about the condition of BNI Sharia Business Unit must to run appropriate with Islamic law, giving ar-rahn as well as efforts of the resolution of the BNI Sharia's Business Unit side against the customer who did not settle funding when it is due (wanprestasi), the supporting factor and the factor that became the hindrance in the implementation of ar-rahn to BNI Sharia Business Unit. To be able to answer this problem, the writer used the method of bibliography research and juridical normative, supported with the interview. According to the research that was carried out, it was found that the initial capital that took the form of core capital to the BNI Sharia Business Unit came from conventional BNI. The regulation and the supervision of BNI Sharia Business Unit continue to be carried out by the Bank of Indonesia and government organization such as the Sharia National Council by placing Sharia Supervisor Council whereas towards giving ar-rahn was based on the Article number 8 commandment number 10, 1998. Resolution efforts if the wanprestasi's customer through the selling in a manner of good auction in the public or under the hands, but if in the later days should there be any dispute then it will be completed in a manner of the conference, arbitration or the court. Another supporting factor is the Muslim population which consists of 90% of the national population. However, good appraiser is hardly found in Indonesia."

"Permasalahan penelitian tesis ini tentang: (1) Hubungan kondisi sosial ekonomi nasabah dengan pernah tidaknya nasabah menunggak; (2) Praktik gadai syariah; dan (3) Kontribusi jenis penerimaan gadai syariah terhadap pertumbuhan pendapatan di PULS Dewi Sartika Jakarta.Untuk melihat hubungan kondisi sosial ekonorni nasabah dengan pernah tidaknya nasabah yang menunggak, digunakan metode binomial logic-likelihood. Praktik gadai syariah digunakan analisis perbandingan-diskriptif--ex post facto. Sedangkan kontribusi jenis penerimaan gadai syariah terhadap pertumbuhan pendapatan di PULS Dewi Sartika digunakan analisis share atau kontribusi.Karakteristik nasabah berprofesi sebagai mahasiswa, berpendapatan rendah, berat barang jaminan emas antara 2-5 gr, dan pemanfaatan pinjaman untuk keperluan konsumtif mempunyai peluang lebih kecil pemah mertunggak di PULS Dewi Sartika.Praktik gadai syariah yang berhubungan dengan marhun terbatas pada marhun emas saja; Penggunaan marhun bih tidak terlalu diperhatikan karena yang penting, nasabah dapat mengembalikan pinjamannya; Akad yang digunakan adalah gardhul hasan (administratif) dan Sarah (simpanan); Batasan waktu pembayaran marhun bih dan tat-if simpanan ada kecenderungan belum sesuai syariah; proses pelelangan terbatas, dan DPS masih belum dimiliki di PULS Dewi Sartika.PULS Dewi Sartika selama setahun operasionalnya telah mendapatkan pemasukan Rp 282.540.700, di mana penerimaan dari jenis iiarah cukup dominan, Rp 250.146.600 (88,53 %), dengan rata-rata tingkat pertutubultan 240,03 %, lebih tinggi dari tingkat rata-rata pertumbuhan total pendapatan, yang hanya 44,11 %.

---

The research matters are regarding: (1) Correlation between customer's social economic condition with the occurrence of customer's arrears; (2) Islamic mortgage practice; and (3) Contribution from type of Islamic mortgage revenue into growth of earnings in Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

In order to analyze the con-elation between customer's social economic condition with the occurrence of customer's arrears, it is used binomial logic-likelihood method. On the other hand, analysis of ex post facto-descriptive-comparative is used to review Islamic mortgage practice. Meanwhile, analysis of share or contribution is used to probe the contribution from type of Islamic mortgage revenue into growth of earnings in Dewi Sarnia Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

Characteristics of customers are students, low income, weight of gold collateral is about 2 - 5 grams, and loan performance for consumptive purposes has smaller chances to be in an-ears in Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

Islamic mortgage practice which is related to marina: (collateral) is limited to only gold mat-hurt; marhun bih performance Is not to be the main connem since the important thing is the ability of customers to paid off their loan; it uses qardhul hasan (administrative) and ijarah (deposit) covenants; while for time limit for marhun bih and deposit rate payment there is a deviation tendency from its Islamic guidance; confined auction process, and there is no DPS in Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta has obtained its earnings of Rp 282,540,700 during its one operational year, in which revenue from Ijarah type is quite dominant of Rp 250,146,600 (88.53 %), on the growth rate average of 240.03 %, higher than its growth rate average of total income that is only 44.11 %."

"Ekonomi adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Perannya penting dalam aktivitas gadai. Adakalanya orang membutuhkan dana sesegera mungkin. Ia mengambil jalan pintas dengan menggadaikan barang berharga yang ia miliki. Pegadaian konvensional menerapkan sistem bunga dalam prakteknya. Itulah yang menimbulkan keberatan bagi debitur. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 menjadi permulaan penerapan ekonomi syariah Islam di Indonesia. Perum Pegadaian memanfaatkan momentum itu dengan mendirikan gadai syariah yang tidak berbasis pada sistem bunga. Resminya Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) berdiri tahun 2003 dengan misi untuk mencegah praktek riba. ULGS pertama yang berdiri di Jakarta berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Cawang Jakarta Timur. Skripsi ini berusaha menjelaskan penerapan gadai pada institusi tersebut, serta penyelesaian dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan gadai syariah dan apakah telah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. ULGS Dewi Sartika tidak menerapkan sistem bunga pada prakteknya dan hanya menerima perhiasaan saja sebagai marhunnya. Dana operasional berasal dari BMI dan dana intern Perum Pegadaian yang mendapat pengawasan DSN-MUI. Peluang Sarjana Hukum Islam dan Sarjana Ekonomi Syariah untuk bekerja pada institusi itu cukup terbuka. BASYARNAS hingga kini belum pernah memutus perkara antara Pegadaian Syariah dengan nasabahnya karena tidak ada perselisihan di kedua belah pihak. Pelaksanaan ar-rahn di sana telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. ULGS Dewi Sartika hendaknya tidak hanya menerima perhiasan sebagai marhun tetapi juga barang berharga lainnya. ULGS haruslah lebih proaktif dalam menjaring nasabah. Guna lebih mempertegas eksistensi institusi gadai syariah di Indonesia, pemerintah perlu membuat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Ar-Rahn."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS dan praktik gadai emas syariah serta implikasinya setelah diterbitkan peraturan tersebut di Bank UDA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terhadap regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia selaku bank sentral dengan pendekatan studi kasus pada salah satu bank syariah yang memiliki produk gadai emas syariah. Hasil dari penelitian adalah Bank Indonesia menemukan sejumlah fakta pelanggaran komitmen dan indikasi praktik investasi dalam gadai emas syariah. Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan prosedur gadai emas syariah setelah diterbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS di Bank UDA, hanya ada penambahan fungsi Admin Gadai untuk menerapkan dual control. Implikasi diterbitkannya peraturan tersebut terhadap praktik gadai emas syariah adalah pasar gadai emas syariah semakin kecil dan kompetitif, adanya persaingan yang tidak seimbang, dan pertumbuhan Perbankan Syariah menjadi terhambat.

---

This thesis discusses about the factors that led Bank of Indonesia issued regulation letter No.14/7/DPbS, sharia gold pawn practices and the implications of being published the regulation at UDA Bank. This study is a descriptive study of the regulation issued by Bank of Indonesia as the central bank with a case study approach to one of Islamic banks that have sharia gold pawn products.

The results of the study is Bank Indonesia found a number of facts the commitment offense and indications of investment practices in the sharia gold pawn. Overall there was no difference procedures of sharia gold pawn after regulation letter No.14/7/DPbS issued at UDA Bank, there only additional function, Pawn Admin, to implement dual control. Implications of the issuance of these regulations on the sharia gold pawn practices are market getting smaller and competitive, the competition is not balanced, and a stunted growth of Islamic Banking."

"Sejak tanggal 29 Februari 2012, Bank Indonesia memperketat aturan mengenai gadai emas syariah di Bank Syariah dan UUS dengan merilis Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS. BNI Syariah adalah salah satu Bank yang telah menyediakan produk gadai emas sebelum Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dikeluarkan. Akibatnya, BNI Syariah wajib menyesuaikan produk gadai emasnya dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dan apakah pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran dan penilaian atas pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, yaitu dalam hal penggolongan nasabah dan biaya tutup.

---

Since 29th February 2012, Bank Indonesia tightened the regulations of sharia gold pawning system in sharia banks and sharia based business units by issuing the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS in regard to Qardh Product with Gold Collateral for Sharia Banks and Sharia Based Business Units. BNI Syariah is one of the banks that had gold pawning product before the Circular Letter issued. As a result, BNI Syariah had compulsed to adjust its gold pawning product to the regulations. Main problems in this thesis are how the Circular Letter regulates gold pawning product and whether implementation of gold pawning product at BNI Syariah Branch Office Bogor has been in accordance with the Circular Letter or not. The research used empirical legal research method with evaluative descriptive research type that give a description and evaluation of gold pawning implementation at BNI Syariah Branch Office Bogor after the Circular Letter issued. Based on this research, it is concluded that the implementation of gold pawning at BNI Syariah Branch Office Bogor still has not approriate with the regulations concerning categoration of customers and closure fee."