Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKredit Inuestasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) adalah merupakan salah satu kebijaksanaan Pemerintah yang dimaksudkan untuk raencapai tujuan jalur keempat dan kelima dari delapan jalur pemerataan yang tercakup didalam Pelita Ketiga, yaitu pemerataan kesempatan kerja dan keserapatan berusaha. Bank Bumi Daya merupakan salah satu bank pelaksana dari KIK dan KMKP.Telaah hukum terutaraa dari Hukum Perjanjian terhadap hal ini, dapat raengungkapkan beberapa masalah yang msnyangkut perjanjian kre-dit itu sendiri. Untuk mendapatkan data sehubungan dengan masalah tersebut, dipergunakan metoda pehelitiah kepustakaan maupun lapangan yang terbatas pada wawancara."

"Masalah lingkungan hidup senantiasa menjadi fokus pembicaraan hangat di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Lebih-lebih dalam dasawarsa terakhir ini, di mana lingkungan hidup telah menghadapi permasalahan besar akibat ulah manusia dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia sendiri.Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius menyadari sepenuhnya bahwa lingkungan hidup sebagai ruang tempat hidup bangsa dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam bagian menimbang butir a Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat UULH.Menurut UULH, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahkluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya (Pasal 1 butir 1 UULH). Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula. Pertama, ialah pengelolaan lingkungan secara rutin."

"Dalam kerangka pasar bebas atau World Trading Organisation (WTO) menurut scedule of commitment untuk liberalisasi perdagangan jasa-jasa (termasuk sektor keuangan) yang tertuang dalam General Agreement on Trade and Services (CATS), khusus negara-negara berkembang pemberlakuannya baru dilakukan pada tahun 2020. ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta ASEAN Framework Agreement on Services (ALAS) ini, akan lebih mempercepat liberalisasi perdagangan jasa dalam lima tahun mendatang (tahun 2003). Kesepakatan kerjasama ekonomi regional pada dasarnya mengacu pada GATS dengan empat modality yang harus diperhatikan sebagai berikut:1. Cross border supply. Adanya kebebasan untuk memasok/menawarkan jasa dari suatu negara anggota lain. 2. Consumption Abroad. Dalam hal ini disepakati adanya kebebasan orang di suatu negara untuk mengkonsumsi atau menggunakan jasa dari sesama egara anggota. 3. Commercial presence. Adanya kebebasan bagi perusahaan asing untuk membuat, mendirikan ataupun mengembangkan usahanya/kantornya. 4. Presence of natural persons. Kesepakatan ini penting untuk dicermati karena berarti ada kebebasan lalu lintas manusia antar negara dalam hubungannya dengan bisnis menjual jasa pada suatu negara. Kesepakatan tersebut mencerminkan dalam waktu yang tidak terlalu lama bank-bank di Indonesia akan bersaing secara bebas dengan bank-bank asing. Keadaan akan semakin sulit, manakala bank-bank pemerintah harus bersaing dengan bank-bank asing, khususnya karena adanya AFTA tahun 2003, padahal dalam skala regional sebelumnya sejumlah bank di kawasan ASEAN sudah lebih dulu besar dan kuat. Untuk menghadapi situasi persaingan bebas, tidak ada pilihan lain bagi bank-bank pemerintah kecuali melakukan restrukturisasi, karena dengan langkah ini akan memberikan peluang terciptanya peningkatan efisiensi dan daya saing bagi bank hasil merger atau konsolidasi."