Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis sengaja memilih topik "Pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara" (KBSN-AT) sebagai suatu upaya melindungi lingkungan hidup mengingat selama ini belum ada satu penelitian hukum yang secara khusus membahas masalah ini. Tujuan penulisan adalah menjelaskan seluruh permasalahan yang timbul melalui sebuah, penelitian hukum guna menemukan prinsip-prinsip hukum yang ada dan berlaku dalam KBSN-AT. Selain itu, Penulisan ini dimaksudkan guna menganalisa seluruh ketentuanketentuan yang terdapat dalam Traktat KBSN-AT serta kompleksitas hukum yang mungkin timbul dan penerapan ketentuan-ketentuan dimaksud. Penulisan ini didasarkan pada sebuah penelitian yang menggunakan perencanaan experimental design. Disini Penulis menganalisa serta memberikan penjelasan lebih jauh mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam Traktat KBSN-AT dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul serta antisipasi penyelesaiannya. Selain itu, Penulisan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih jauh tentang pembentukan KBSN-AT sebagai suatu fenomena politik internasional. Selain tujuan secara umum yaitu mendorong penghapusan senjata nuklir secara menyeluruh dalam kerangka global, secara khusus pembentukan KBSN-AT dimaksudkan untuk:1. Melarang negara-negara Asia Tenggara untuk memiliki, mengembangkan, melakukan uji coba, menempatkan, atau menggunakan senjata nuklir;2. Menegaskan kembali hak-hak negara Asia Tenggara untuk memanfaatkan energi nuklir guna maksud-maksud damai;3. Mengupayakan jaminan dari Negara Bersenjata Nuklir bahwa mereka tidak akan menyerang atau mengancam menyerang negara-negara Asia Tenggara dengan senjata nuklir. Guna memastikan efektifitasnya, KBSN-AT disertai pula sebuah Protokol yang isinya merupakan jaminan dari semua Negara Bersenjata Nuklir untuk menghormati ketentuanketentuan yang ada dalam Traktat serta memberikan "jaminan keamanan negate (negative security assurance). Namun sejauh ini belum ada satupun Negara Bersenjata Nuklir yang menandatangani Protokol Traktat KBSN-AT."

"Penelitian ini berfokus untuk mencari penjelasan atas pemicu peningkatan akuisisi senjata ofensif di kawasan Asia Tenggara, paska perang dingin. Penelitian Kuantitaif dengan pendekatan deskriptif analitis ini, berusaha untuk menjelaskan: 1) keberadaan akuisisi senjata ofensif, dengan menggunakan parameter dari Offense Defense Theory, dan lebih jauh 2) mencari penjelasan dari fenomena ini. Dengan menggunakan model aksi-reaksi dari teori Dinamika Persenjataan, penulis berusaha untuk untuk menganalisis pola penggelaran militer statis (military deployment) per Negara per periode dan menghubungkan hal ini pada konflik spesifik dan flash point di kawasan ini, untuk mencari intensi dari akuisisi senjata. Penulis juga menganalisis pola dari military deployment per Negara per peiode dalam konteks hedging strategies antara Negara ASEAN dengan China, terutama dalam konflik Laut China Selatan. Dengan menggunakan analisis combat radius, military deployment, dan analisis military employment, hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa akuisisi senjata ofensif yang dilakukan oleh negara di kawasan dipicu oleh pola aksi reaksi.

---

This research focused on tracing triggering factor of the increase of procurement of offensive weapon in Southeast Asia, in post Cold War period. This is a quantitative research with descriptive and explanative analysis approach try to describe: 1) the existence of increasing of offensive weapon acquisition using parameter from Offense Defense Theory, and further 2) seeking for explanation of this phenomenon. Using action reaction model from Arms Dynamic, writer analyzed the pattern of military deployment per countries per period and linked it to specific conflict and flash point in region, to traced intention of weapon acquisition.

Writer also analyze pattern of military deployment per countries per period in context of hedging strategies of ASEAN countries with China, specifically in South China Sea. Using combat radius analysis and military deployment and employment analysis, the result indicates the procurement of offensive weapon is triggered by pattern of action reaction, which."

"DKI Jakarta merupakan wilayah fungsional yang mempengaruhi daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau yang biasa dikenal sebagai kawasan Jabodetabekjur. Pengelolaan kawasan ini sudah dimulai sejak tahun 1965 hingga saat ini melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Nasional. PP No. 26/2008 menetapkan kawasan Jabodetabekjur sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan Jabodetabekjur juga merupakan wilayah ekoregion yang dilewati oleh 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) dan saling mempengaruhi dari hulu hingga ke hilir. Untuk mengelola kawasan ini dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) yang bertugas untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi masalah seluruh aspek pembangunan wilayah Jabotabekjur. Skripsi ini akan menganalisis implikasi terdapatnya beberapa daerah otonom dalam satu ekoregion pada kawasan Jabodetabekjur dan analisis konsep ekoregion dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan permasalahan perbedaan wilayah administratif pada kawasan Jabodetabekjur.

---

DKI Jakarta is a functional area that affect the surrounding areas such as Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, and Cianjur or commonly known as Jabodetabekjur region. Management of this area has been started since 1965 to the present through Government Regulation (PP) No. 26 Year 2008 on National Spatial Planning and Region which establish Jabodetabekjur region as National Strategic Region (KSN). PP No. 26/2008 set Jabodetabekjur region as national strategic importance (KSN) which is a spatial arrangement priority area because it has a very important influence on the national state sovereignty, national defense and security, economic, social, cultural and/or the environment, including areas designated as world heritage.. Jabodetabekjur si also known as ecoregion that passed by Two watersheds and interplay krom upstream to downstream. To manage this area formed Development Cooperation Agency (BKSP) in charge for coordination, integration and synchronization and simplification of all aspects of regional development issues Jabotabekjur. This thesis will analyze the implications of the presence of several autonomous region in Jabodetabekjur ecoregion and analysis on the concept of ecoregion in Law No. 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management in solving differences in the administrative region Jabodetabekjur"

"Pada saat penyelenggaraan World Food Summit: five years later (KTT Pangan 5) tahun 2002, dunia dihadapkan pada permasalahan lebih dari 800 juta penduduk mengalami kerawanan pangan. Untuk mengatasinya, FAO memandang bahwa suatu upaya bersama seluruh pihak khususnya negara dalam meningkatkan kerjasama di tingkat global (multilateral) untuk menciptakan ketahanan pangan harus dilakukan. Untuk itu, FAO menetapkan target bahwa pada tahun 2015 jumlah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan malnutrisi dapat berkurang setengahnya atau sebanyak 400 juta orang.FAO memperkirakan bahwa jumlah terbesar masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan malnutrisi berada di negara berkembang sebanyak 799 juta orang dan mayoritas sebanyak 500 juta berada di kawasan Asia Pasifik. Dari jumlah tersebut 31 persennya di antaranya berada di kawasan Asia Tenggara (data FAO periode tahun 1995-1997).Dengan latar belakang itu, tesis ini disusun untuk mengkaji langkah-langkah penanganan isu ketahanan pangan pada tingkat global dengan mengkaji peran yang telah dimainkan o]eh FAO sejak penyelenggaraan KTT Pangan tahun 1996 hingga KTT Pangan 5 tahun 2002 dengan memotret kemajuan implementasinya di kawasan Asia Tenggara.Untuk itu, penelitian akan menggunakan interstate level of analysis (Goldstein: 1996) karena fokus kajian adalah kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Penelitian tidak dimaksudkan untuk mengkaji peran aktor non-negara, walaupun memiliki peran yang menentukan dalam penciptaan ketahanan pangan di tingkat nasional dan global. Penelitian juga tidak ditujukan untuk mengkaji isu pangan dalam konteks perdagangan bebas. Dalam mengkaji isu ketahanan pangan, tesis ini menggunakan perspektif Green Thought (Swans dan Petti ford: 2001) yang menegaskan bahwa isu lingkungan hidup dapat dijclaskan scbagai isu scdcrhana yang saat ini diarahkan pada pemecahan masalah yang dapat dicapai melaiui kerjasama internasional. Untuk menjelaskan kerjasama internasional yang dilakukan maka akan digunakan konsep multilateralisme (Ruggie: 1993).FAO telah memainkan peran yang signifikan dalam mendorong perhatian seluruh pihak khususnya negara dalam mengimplementasikan komitmen-komitmen global untuk menciptakan ketahanan pangan terutama terhadap komitmen yang dihasilkan pada KTT Pangan 1996 dan KTT Pangan 5 tahun 2002. Terdapat tiga faktor penyebab isu ketahanan pangan masih sulit diwujudkan yaitu: minimnya akses pangan masyarakat pada pangan, minimnya komitmen politik negara dan mobilisasi dana yang belum memadai di tingkat global.Untuk kawasan Asia Tenggara, penanganan isu ketahanan pangan telah menjadi kepedulian bersama khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagian bestir masyarakat yaitu heras. Namun dernikian, sebagaimana permasalahan klasik integrasi kawasan di Asia Tenggara, implementasi kesepakatan ASEAN di bidang ketahanan pangan oleh negara anggotanya belum menunjukkan hasil dan kerjasama yang optimal."

"ABSTRAKTesis ini merupakan sebuah langkah analisa yang ditempuh untukmenganalisa mengapa postur pertahanan Indonesia mengalami stagnasi atau tidak merespon perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara periode 2001-2004. Analisa penelitian ini menggunakan konsep lingkungan strategis untuk menjelaskan perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara dan teori postur pertahanan ofensif-defensif untuk menjelaskan pengaruh doktrin pertahanan Indonesia yang inward-looking terhadap pengembangan posturpertahanan Indonesia periode 2001-2004. Analisa tesis ini akan menjadi sebuah bentuk penelitian eksplanatif yang dilakukan untuk melihat pola hubungan antarvariabel: dependen dan independen atau interaksi sebab-akibat antarvariabel: dependen dan independen, yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian analisa yang bersifat eksplanatif sebagai bentuk refleksi terhadap kenyataanrealitas sosial. Tesis ini bertujuan untuk menganalisa dan menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan hipotesa bahwa stagnasi postur pertahanan disebabkan cara pandang doktrin pertahanan Indonesia yang masih inward-looking. Uji hipotesa diperkuat dengan berbagai temuan data, seperti kebijakan global Amerika Serikatpasca pemboman gedung WTC dan ancaman terorisme global dan regional, konflik klaim teritorial dan kepentingan politik yang mengarah pada terjadinya potensi perselisihan kepentingan atas wilayah laut. Potensi konflik tersebut memicu sikap negara-negara di kawasan, mengembangkan kemampuan militer. Di sisi lain, cara pandang doktrin pertahanan Indonesia yang inward-lookingberimplikasi terhadap stagnasi pengembangan postur pertahanan. Stagnasi terlihat pada pengembangan kekuatan alutsista Indonesia yang tidak didukung oleh besaran alokasi anggaran pertahanan, orientasi pengembangan kekuatan militer sama sekali tidak menyentuh pada akuisisi alutsista yang mendukung dalam melakukan operasi militer keluar batas nasional, implementasi gelar pasukan yangtidak ditempatkan pada wilayah-wilayah penting dan tidak didukung kualitas dan kuantitas divisi, dan kemampuan diplomasi Indonesia yang sama sekali tidak beranjak pada fungsi diplomasi pertahanan untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara yang diarahkan untuk melindungi kedaulatan wilayah dan usaha balancing untuk mencapai tujuan-tujuan politik di kawasan.

---

ABSTRACTThis thesis is a kind of research to analyze and to answer the research question of why did Indonesia?s defense postur modernization run into stagnation or not respon the dynamic and alternation of strategic environment in 2001-2004?. Analysis of this thesis deploys strategic environment concept to analyze thedynamic and the alternation of strategic environment in Southeast Asia and defense postur of defensif-ofensif theory to analyze and to explain the inwardlooking point of view of military doctrine influencing stagnation of Indonesia?s defence postur modernization in 2001-2004. Analysis of this thesis is a kind of eksplanatif research. This research is a picture of Indonesia?s inward-looking military doctrine influencing stagnation of its defence posture and empirical condition of strategic environmentas, done to analyze, identify, and explain factorand indicator, which are directed to explain empirical condition and theoretical understanding.Analysis of strategic environment and point of view of military doctrineinfluencing defence postur modernization will be done to explain interaction patterns between independent and dependent variables, which are used to answer research question and to prove hypothesis of this analysis. Hypothesis of thisanalysis is supported by data which explain the global policy done by United States of America and the existence of global dan regional terrorism. In regional, there are conflict of territorial and clash of interest about sea territorial valueamong states. These conflict and clash trigger most of states in region to develop their military capability to respon situation. On the other side, there is inwardlooking point of view of Indonesia?s military doctrine influencing stagnation of its defense postur. The stagnation is pictured by very low defence budget and orientation of military equipment procurement which are not directed to support military operations outside of national territorial, including capability and quantity of manpower and divisions which are not supported by quantity and quality of military equipment, also the strategic deployment of manpower and divisions which not reflects the hotspot area, and the last, the capability of defense diplomacy which is not intended to create balancing strategy to increase Indonesia?s defense and security system."