Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia adalah negara maritim sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia.Dengan predikat tersebut, Indonesia memiliki kekayaan hayati dan non hayati lautyang sangat berlimpah dan memiliki nilai yang tidak terhingga sehingga dapatdipertimbangkan sebagai salah satu kekayaan laut terbesar di Asia. Indonesiasebagai negara modern juga memiliki industri perkapalan dan pelayaran yangcukup maju, hal ini ditandai dengan banyaknya armada kapal yang dimiliki olehperusahaan kapal nasional baik di sektor swasta maupun pemerintah sertabanyaknya pelabuhan modern yang strategis yang menjadi pusat perlabuhan bagikapal laut asing maupun domestik. Kemajuan tersebut tentu membawa dampakyang positif bagi semua pihak serta sebagai suatu indikator kemajuanperekonomian nasional, namun di sisi lain, lintas kapal yang melalui wilayahperairan Indonesia juga memiliki resiko yang dapat mengancam kepentingannasional. Penelitian ini mencoba mengkaji salah satu resiko tersebut, yaitu resikoterhadap pencemaran lingkungan hidup di laut yang mungkin timbul akibattumpahan minyak di laut yang bersumber dari kapal tanker sebagai pembawamuatan minyak. Mengambil contoh kapal pada umumnya, dan kapal tanker padakhususnya (kapal tanker membawa muatan minyak curah yang memiliki kadarkonsentrasi yang cukup tinggi yang apabila tumpah dapat menyebabkanpencemaran lingkungan hidup di laut serta membahayakan biota di laut),penelitian ini mencoba untuk melakukan analisa terhadap bentuk pertanggungjawaban pemilik kapal tanker terhadap kerusakan lingkungan hidup di laut akibatkecelakaan kapal. Asuransi di satu sisi merupakan skema perlindungan terhadapresiko yang dapat merugikan kegiatan usaha & perekonomian nasional, sehinggaasuransi adalah konsep yang sangat komprehensif, lengkap, dan menguntungkanbagi semua pihak. Penelitian ini mencoba menerapkan konsep asuransi sebagaimekanisme perlindungan yang wajib pada dunia industri pelayaran danperkapalan di Indonesia agar dapat memberikan solusi perlindungan danpertanggung jawaban yang lebih baik serta lebih efektif lagi sebagai bentuk solusidari pertanggung jawaban pemilik kapal tanker terhadap kemungkinan timbulnyapencemaran lingkungan hidup di laut yang bersumber dari kapal tanker sebagaiakibat tumpahan minyak.

---

ABSTRACTIndonesia is a maritime nation-state as well as one of the largest archipelago

countries in the world. With that status, Indonesia has abundant biological and

non-biological assets within its seas and thus possess unlimited values and

considered to be one of the wealthiest nation-states in Asia in terms of its

maritime's and richness. Indonesia as a modern state also possess a shipping and

maritime industry that can be considered to be quite advanced, such matter is

indicated through the modernisation and the large number of fleet owned by

Indonesian national or private companies. Not only that, the high number of

strategic ports built by the Indonesian government for the interest of both

domestic and international ships are also the indication of how our maritime and

shipping industry to be quite advanced. Such progress surely brings positive

impact towards all stakeholders as well as being an indicator for the progress of

national economy, yet on the other side, the shipping lines and traffic through

Indonesian seas also possesses a risk that can threat national interest. This

research attempts to analyze one of those aforementioned risks, which is the risk

towards maritime environment pollution that might be occurred as an effect from

oil spill within the seas that sourced from tankers as the carrier of the oils (oil as

the main cargo). Using the examples of ships in general terms and tanker to be

specific (tankers bring oils as cargo that has high concentration of damages if

spilled to the seas and likely to create pollution within the environment that can

threat the marine biota), this research attempts to undertake a comprehensive

study regarding the liabilities of the tankers owners towards the damages of the

sea environment that caused by accidents. Insurance on the other side is known to

be a strategic scheme that can provide protection towards the risks which can

cover both the business owners and the interest of the national economy, thus

insurance can be considered to be a very comprehensive and complete concept

that can benefits all stakeholders. This research also try to apply the insurance

concept as a mandatory (obligatory) protection mechanism towards the shipping

and maritime lines industry in Indonesia so it can provide better, improved and

effective solution in terms of ship owners protection and liabilities in terms of

engaging the possibilities of sea pollution environment that sourced from tankers'

accidents causing oil spill. "

"Artricle 24 and 29 of Air Operalor Ordonance 1939 and article 17 and 18 of Warsawa Convention 1929 follow air operator principle of presumption of liability. The provision mentioned above give more attention to protection of air operator rather than passenger and does not regulate air opera for liabilty against third party injury. In recent development, the Act No. I5 of 1992 on Flight has adopted absolute liability principle and presumption of liability principle is no Ionger can he maintained as well as the principle of air operator liabiliy on injury that is faced by third party is no relevant anywhere. The Wama Convention of 1929 has been amanded and it adopts absolute liability principle as effort to provide more protection to passenger and third party."

"This research aimed at understanding legal aspect of environment polution resulted in oil spilled by Pertamina Unit PengolahaN III Plaju at Musi River. The result of research proved that large and small oil spilled often happened at Musi and Komering river. The main sources of oil spilled were oil catcher or separator and others. Legal aspect of oil spilled preventation done by Pertamina was to use nonpenal system. stressing at pre-emptive, preventif, represive, and rehabilitative, or formula NP=P2R2"

"ABSTRAKKegiatan manusia dan pembangunan yang selalu didambakan, sering mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan sehingga lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, yang disebut telah terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran sebagai hasil suatu perbuatan yang merugikan orang/pihak lain, secara hukum (perdata) harus dipertanggung jawabkan dengan sejumlah ganti kerugian (pasal 1365 KUH Perdata). Pembahasan mengenai masalah tanggung jawab ganti kerugian pencemaran lingkungan hidup ini meliputi baik segi sistemnya, segi pembuktiannya, segi tujuan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan, segi proses penentuan besarnya ganti kerugian dan besarnya yang mungkin diberikan kepada penderita pada masing-masing system tanggung jawab ganti kerugian tersebut.

---

"

" Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dan daratan Bumi yang sedang terjadi pada saat ini dan akan terjadi di masa-masa mendatang. Pemanasan global ini disebabkan terutama oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca (GRK) melalui efek rumah kaca. Dari sekian banyak gas yang dapat memberikan efek rumah kaca, maka dipercaya gas karbon dioksida (CO) merupakan GRK yang memberikan andil paling besar di dalam pemanasan global. Emisi gas CO2 ini berasal dari berbagai sumber, namun sumber terbesar adalah akibat kegiatan manusia dari hasil pembakaran bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batubara untuk keperluan pada sektor energi, yaitu pembangkit listrik dan transportasi. Berbagai dampak lingkungan akibat pemanasan global ini telah dirasakan. Pada kurun waktu belakangan ini para ilmuwan telah mengamati terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm selama abad ke-20. Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi gas CO2 sebanyak 26 persen pada tahun 2020. Oi dalam tulisan ini dicoba diuraikan sejauh mana sektor minyak dan gas bumi (migas) dalam kontribusinya pada pemanasan global dengan emisi gas CO2-nya dan berbagai opsi cara-cara memperkecil kontribusi tersebut."

"ABSTRAKDalam proses modernisasi dan pembangunan ekonomi selama ini menunjukkan korporasi sebagai pelaku pembangunan semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun seiring dengan semakin besarnya peranan korporasi dalam pembangunan ekonomi, realitas menunjukkan bahwa banyak terjadi dampak yang merugikan masyarakat akibat aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh korporasi, khususnya terhadap pencemaran lingkungan hidup. Semenjak adanya kasus pencemaran lingkungan, permasalahan, apakah sebuah korporasi dapat dibebani suatu pertanggungjawaban menjadi suatu hal yang menarik untuk diperdebatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), telah diatur tentang tuntutan pertanggungjawaban perdata yang dapat diajukan oleh masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan maupun tuntutan pertanggungjawaban pidana dan sanksinya terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut. Selama ini dalam kejadian kasus pencemaran/perusakan lingkungan yang diajukan ke Pengadilan, yang menjadi tersangka adalah persoon, sementara korporasi dan Direksi tidak tersentuh oleh penegak hukum. Dalam konteks tersebut, Penulis melakukan penelitian dan berusaha menganalisis tanggungjawab pengurus perusahaan/direksi dan pemegang saham Lapindo Brantas Inc., balk pertanggungjawaban perdata maupun pertanggungjawaban pidana. Di akhir penelitian tesis, penulis menarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban perdata maupun pidana dalam peristiwa semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo tidak sebatas pada persoon teknisi lapangan tetapi juga menjangkau perusahaan, para direksilpengurus perusahaan dan para pemegang saham. Dalam penelitian ini juga, penulis mencoba mengkaji penerapan strict liability pada peristiwa semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo tersebut."

"Skripsi ini membahas mengenai konsep tanggung jawab dalam rezim hukum angkasa. Secara spesifik membahas konsep fault liability yang diatur dalam Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972, dan penunjukan tanggung jawab negara dalam hal sebuah benda angkasa diluncurkan oleh badan hukum privatnya sesuai dengan Outer Space Treaty 1967. Analisis dilakukan dengan menggunakan studi kasus tabrakan antara Cosmos 2251 dengan Iridium 33, sebagai kasus tabrakan besar pertama yang terjadi di ruang angkasa. Meskipun klaim atas kasus ini tidak pernah diajukan, namun para ahli hukum ruang angkasa banyak yang mengemukakan pendapat dan berdiskusi mengenai penerapan Liability Convention 1972 dan Outer Space Treaty 1967 terhadap kasus ini. Karenanya, analisis akan didasarkan pada konvensi dan pendapat para ahli atas kasus ini. Metode pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini. Pada akhirnya, skripsi ini berusaha menjabarkan unsur kesalahan dari kedua belah pihak dan kontribusinya terhadap terjadinya tabrakan, seolah-olah setiap pihak merupakan negara penggugat dalam kasus ini.

---

This thesis studies the concept of liability under the regime of space law, specifically the concept of fault liability under Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972, and the attribulity of a State in the event where a space object is launched by its private entity under Outer Space Treaty 1967. The analysis will be conducted with regard to the case of Cosmos 2251 - Iridium 33, as it was the first major collision occurred in the outer space. Despite the fact that there is no claim arises in this case, many scholars have discussed about the applicability of Liability Convention 1972 and Outer Space Treaty 1967 in this case. Hence, the analysis is based on the Conventions and scholars? opinion regarding the mentioned case. Qualitative approach is used to gather recourses in writing this thesis. In conclusion, this thesis attempts to elaborate the faults of both States and their contribution to the collision, as if each State would be the Claimant State in this case."