Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bandara sebagai pusat pelayanan transportasi udara pada dasarnya merupakan lingkungan yang selalu berkembang seiring dengan kesibukan yang ada didalamnya. Operasi pesawat udara mengemisikan tingkat bising yang tinggi sehingga menurunkan kualitas lingkungan di sekitar bandar udara. Penurunan kualitas lingkungan ini diduga mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, sehingga menimbulkan biaya kesehatan dan biaya fisik yang harus ditanggung oleh masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Mengetahui besarnya tingkat kebisingan di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan yang telah melampaui baku mutu yang ditetapkan, (2). Mengetahui pengaruh tingkat kebisingan yang telah melampaui baku mutu yang ditetapkan terhadap gangguan kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan fisik di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan, (3). Mengetahui pengaruh kebisingan terhadap gangguan kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan fisik dengan tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar (Willingness to pay = WTP) jika tingkat bising di sekitar bandar udara dapat diturunkan sesuai baku mutu.Hipotesis dalam penelitian ini adalah : (1). Tingkat bising di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan telah melewati baku mutu yang telah ditetapkan, (2). Terdapat pengaruh tingkat bising terhadap gangguan kesehatan masyarkat dan kerusakan lingkungan fisik di sekitar bandar udara Sepinggang Balikpapan, (3). Terdapat pengaruh gangguan kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan fisik dengan tingkat kesediaan membayar oleh masyarakat (WTP).Penelitian dilakukan di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan pada bulan Agustus 2001 sampai dengan Juni 2002. Dilaksanakan dalam dua tahap kegiatan. Tahap pertama berupa pengumpulan data primer yang meliputi pengukuran tingkat bising. Tahap kedua, berupa survai sosial melalui wawancara dan pengumpulan data melalui kuesioner yang ditunjang dengan pengumpulan data sekunder di lokasi I, II yang terletak di RT. 14 dan RT. 15 Kelurahan Sepinggan dan lokasi III yang terletak di RT.52 Kelurahan Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dengan jumlah responden sebanyak 50 responden untuk tiap-tiap lokasi sehingga total responden sebanyak 150 responden. Di dalam tahap ini juga diukur kondisi sosial ekonomi serta kesanggupan membayar (WTP) masyarakat untuk mengurangi tingkat bising. Data hasil pengukuran dianalisis dengan menggunakan metode statistik dan metode valuasi kontingensi (Contingent Valuation Method).Berdasarkan hasil pengukuran tingkat bising di lokasi I didapatkan nilai siang (Ls) sebesar 78,5 dB (A), malam (Lm) 45,3 dB (A) dan siang-malam (Lsm) 76,70 dB(A). Pengukuran di lokasi II pada siang (Ls) 66,70 dB(A), malam (Lm) 66,80 dB(A) dan siang-malam (Lsm) 69,10 dB(A). Pengukuran di lokasi III, pada siang (Ls) 69,40 dB(A), malam (Lm) 57,10 dB(A) dan siang-malam (Lsm) 68,00 dB(A). Berdasarkan hasil perhitungan WECPNL pada lokasi I, rekomendasi ICAO untuk lokasi I sangat berbahaya untuk mendirikan bangunan, kecuali permukiman kedap suara. Ketiga lokasi yang telah diukur telah melampaui baku tingkat kebisingan yang ditetapkan.Dampak bising terhadap gangguan kesehatan dan kenyamanan masyarakat di daerah penelitian dengan tingkat kedatangan pesawat yang tinggi adalah sulit tidur dan berkomunikasi (9,3%), sulit tidur, berkomunikasi dan pendengaran (32,7%), sulit berkomunikasi dan ketulian (8,7%), dan sulit berkomunikasi (16%), dan sulit berkomunikasi dan gangguan pendengaran (24,7%). Ketidaknyamanan responden terhadap tingkat kebisingan adalah sangat terganggu 30,66%, terganggu 62,66% dan cukup terganggu 6,66%.Kesimpulan bahwa 1) tingkat pengukuran tingkat bising di sekitar lokasi bandar udara Sepinggan Balikpapan telah melampaui baku mutu tingkat kebisingan yang ditetapkan, 2) Tingkat bising berpengaruh terhadap gangguan kesehatan dan lingkungan fisik di sekitar bandara udara Sepinggan Balikpapan dan 3) Dampak tingkat bising berpengaruh terhadap tingkat kesediaan membayar masyarakat di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan.Dengan menggunakan metode langsung, rata-rata tingkat kesediaan membayar masyarakat yang bermukim di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan dalam daerah paparan bising adalah Rp. 357.800,00 per tahun. Dengan menggunakan metode tidak langsung, rata-rata pengeluaran biaya pengganti kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan fisik adalah Rp. 461.000,00 per tahun. Berdasarkan hasil survei bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat cenderung akan meningkat pada waktu-waktu yang akan datang khususnya pada saat pelaksanaan kegiatan embarkasi jamaah haji di bandar udara Sepinggan Balikpapan.Penulis menyarankan beberapa penyelesaian alternatif terhadap pengelolaan bising di bandar udara Sepinggan Balikpapan antara lain: 1) Penetapan jadwal penerbangan dengan jumlah frekuensi penerbangan pada siang hari lebih besar dari pada malam dan dengan tingkat bising di bawah baku mutu lingkungan, 2) Pihak pengelola bandar udara Sepinggan Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, perguruan tinggi dan pemerhati lingkungan secara bersama-sama membahas masalah bising dan getar dengan memperhatikan tingkat kesediaan membayar (WTP) guna mengurangi dampak bising dan getar, 3) Penggunaan jalur hijau dan pertamanan untuk dapat mereduksi tingkat bising yang tinggi terhadap masyarakat sekitar bandara, 4) Memperhatikan jarak ideal antara sumber bising dengan permukiman penduduk di sekitar bandara, 5) Menerbitkan dan meimplementasikan peraturan penetapan wilayah paparan bising lewat hukum serta membatasi tingkat bising maksimum yang diperbolehkan di daerah permukiman, 6) Hasil penelitian ini dapat dianggap sebagai tanggapan dari masyarakat yang ingin mendapatkan lingkungan yang sehat (bebas dari tingkat kebisingan di atas baku mutu lingkungan).

---

Economic Valuation of Noise Impact on Disturbances of Society Health and Physical Environment (A case: study of Noises Impact of Aircraft Operation on Disturbance of Society Health and Physical Environment around the Sepinggan Airport Balikpapan)Airport as a center of air-borne basically is an environment which grows along with their activities. The aircraft operation emits high noises decreasing the quality of environment around the airport. This decreasing environmental quality has negative impact on the disturbances of society's health and physical environment so that results cost of health and physical of which society have to carry on.The objectives of this research are : (1) to know the noise level which is over-limit of determination around the airport of Sepinggan Balikpapan, (2) to find out the influences of over-limit noise level on disturbances of society health and physical environment around the airport, (3) to know the willingness to pay of society for taking less of the noise.The hypotheses of this research are: (1) the over-limit noise level in Sepinggan airport Balikpapan, (2) influences of noise level on disturbances of society health and physical environment, (3) influences of the disturbances of society health and physical environment on their willingness to pay for the noise they carry on.This research had occurred around the airport of Sepinggan Balikpapan in August 2001 until June 2002. It was performed in two steps of activities. First, it was collecting primary data including measuring the noise level. The second one is a social survey including interview and collecting data through in questioners supported by collecting secondary data. In this step it was not only measured economic society but also their willingness to pay for taking less noise they carry on. The result data were analyzed by using statistical and contingent valuation methods.Based on the measurements of noise level was gained at midday (Ls) 78.5 dB (A) and night (Lm) 45.3 dB (A). On site I was resulted at midday (Ls) 78.5 dB (A), night (Lm) 45.3 and day-night (Lsm) 76.70 dB (A). On site II it is gained at midday (Ls) 66.70 dB (A), night (Lm) 66.80 and day-night (Lsm) 69.10 dB (A). On site III it is gained at midday 69.40 dB (A), night (Lm) 57.10 dB (A) and day-night (Lsm) 68.00 dB (A). Based on the WECPNL calculation followed by recommending ICAO that on site I was very dangerous for building structure without any support by noise reduction structure.The influences of noise level upon disturbances of society health living in the research area of which has highly aircraft arrivals include communication and sleeping-problem (9.3%), sleep disturbances, communication and hearing diseases (32.7%), difficult to communicate and deaf (8.7%), difficulty communication (16%), and difficulty communication and hearing disturbances (24.7%). The respondent's uncomfortable on this noise level is highly annoying (30.66%), annoying (62.66%), and annoying enough (6.66%).This research concludes that: 1). based on measurement results shows the noise level is over-limit of determination around the airport of Sepinggan Balikpapan, 2). noise level around the airport has influences on the disturbances of society health and physical environment, 3). all around the airport of Sepinggan Balikpapan noise level has close relations with the society's willingness to pay who live in around the airport.The average of society's willingness to pay for taking less the noise on site I is Rp. 455,000.00, site II is Rp. 325,000.00, and site III is 251, 000.00. It takes overall average of Rp. 347, 000.00. Meanwhile, in using indirect method (replacement cost) on site I is Rp. 548,000.00, site II is Rp. 434,050.00 and site III is Rp. 372,000.00 The overall average is Rp. 451,350.00.Based on this research , writer suggests : 1). high decrease of noise on aircraft must be taken by choosing aircraft's machines and equipment which produce low noise providing a comfortable life for society live in around the airport of Sepinggan Balikpapan, 2). Exploring green-line and gardening to be able to reduce the high noise around the airport, 3). Considering an ideal distance between the noise sources and people's residence around the airport, 4). Establishing a regulation of area determination and an safety area of noise through in law followed by making a noise maximum standard which is permitted in residence area, 5). it's time to consider this research as a response of society who want get healthy environment (free of high noise which disturbs the environmental quality)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam melakukan pengawasan atas penggunaan narkotika pada awak pesawat dengan fokus studi di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Skripsi ini juga membahas tentang bagaimana implementasi pengaturan pelayanan kesehatan yang berjalan di Indonesia. Berdasarkan analisa penulis tentang pengawasan penggunaan narkotika pada awak pesawat dalam pelaksanaannya masih menemui kendala-kendala yang masih harus dibenahi oleh Pemerintah Indonesia. Kendala-kendala tersebut menurut penulis dapat diatasi apabila adanya peraturan tegas dari Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima bagi ruang lingkup Bandar Udara serta Keamanan Penerbangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibilities of the Airport Health Office in conducting the supervision on the use of narcotics on flight crews with the focus of study at Halim Perdana Kusuma Airport. This thesis also discusses how the implementation of health services arrangement that runs in Indonesia. Based on the author 39 s analysis on the supervision on the use on the use of narcotics flight crew, in its implementation, still encountered obstacles that still need to be fixed by the Government of Indonesia. These constraints, according to the author, can be overcome if there is a strict regulation from the Government of Indonesia, especially the Ministry of Health and the Ministry of Transportation in order to provide excellent health services for the scope of Airports and Aviation Security in Indonesia."

"ABSTRAKDalam hukum perdata Indonesia belum diatur secara pasti lembaga jaminan, untuk pesawat udara dan status hukumnya. Padahal berdasarkan keriyataan dan perhitungan diatas kertas usaha penerbangan komersiil di Indonesia akan semakin maju dan memang dituntut untuk maju guna mewujudkan wawasan nu-. antara balk dalam bidang sosial budaya, ekonorni dan pertahanan keamanan. Dalam bidang pertahanan keainanan armada penerbangan sipil - merupakan cadangan yang sangat potensial. Untuk mewujudkan usaha penerbangan komersiil yang baik, dengan berpegang pada dalil yang sudah umum dikenal dalam dunia usaha penerbangan komersiil "The aircraft pay themseif", maka harus didukung oleh pengaturan lembaga jaminan yang memadai Methode Penelitian Penulisan skripsi ini lebih banyak mempergunalcan methode Library Research sehingga data yang diperoleh adalah. data secondair. Namun demikian agar obyektivitas riya tetap terpenuhi; dalam mencari data scondair tersebut kami usahakan dan. hasil Laporan penelitian, pertemuan, ilmiah dan dari berbagai nara sumber dalam bentuk karya ilmiah. Hal-hal yang ditemui arena belum ada pengaturan yang pti; maim selama lembaga jaminan pesawat ud.ara yang ditrapkan dalam mnasyarakat bermacam-macam ada yang gadai, fiducia, hipotik dan mortgage Dari berbagai lembaga jaminan tersebut status hukum pesawat udara menjadi juga tidak pati. usaha pengaturan :melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No SK 13/5/1971 yang dan pasa1 11 menyinggung mengenai pendaftaran pesawat udara yang di masukan ke Indonesia secara. sewa beli, disyaratkan antara lain jual beli tersebut harus secara mutlak dan harus dijaminkan secara knortgage Namun usaha pengaturazi ini banyak menimbulkan masalah yuridle megenai kewenangan mengatur - materi hukumnya - verifikasi oleh notaris:Indonesia. Kesimpulan pesawat udara merupakan sarana transportasi yang sangat panting untuk mewujudkan Wawasan nusantara. karena itu penting untuk mengatur lembaga jaminan pesawat udara. Dengan memperhatika.n posisi masing-masing pihak dan jaminan undang-undang, maka usaha pengaturan melalui SK Menteri Perbubungan No.SK 13/8/1971 tidaklah teat, Lebih tepat bila lembaga jaminan untuk pesawat udara adalah Hipotik, sebagaimana yang sudah diatur di Negeri Belanda dan Perancis Pengaturan bipotik pesawat udara tersebut bisa dilaksanakan dengan Pengaturan secara tersendiri hipotik pesawat Udara Memperluas berlakunya peraturan hipotik dan bipotik kapar seperti yang sekarang sudah ada dengan penyesuaian dengan siat-.sifat khusus pesawat udara, .sehingga hanya diper1ukan sedikit pengaturan."

"Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan bandara tersibuk di Indonesia. Dengan reputasi tersebut, maka mengetahui dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pesawat di bandara tersebut adalah hal yang penting untuk dilakukan, termasuk dalam hal ini dampak kebisingan pesawat. Pemetaan kebisingan pesawat dengan software INM merupakan salah satu cara untuk mengetahui dampak kebisingan pesawat terhadap pemukiman di sekitar bandara. Hasil pemetaan kebisingan dengan INM menunjukkan bahwa terdapat sejumlah luasan pemukiman yang terkena dampak kebisingan pesawat dengan nilai luasan rata-rata sebesar 45019,2376 m2, luasan maksimum sebesar 49684,5863 m2, dan luasan minimum sebesar 42514,2861 m2. Untuk mengurangi dampak kebisingan pesawat bisa melakukan mitigasi kebisingan pesawat.

---

Soekarno-Hatta International Airport is the busiest airport in Indonesia. With that reputation, it is important to know the environmental impact as an effect of aircraft activity in the airport, including aircraft noise. Noise mapping with INM software is the one way to idenficate the impact of aircraft noise to the residence area in the vicinity of the airport. The INM results show the area of residence that affected by aircraft noise. The mean value of the residences are affected by aircraft noise is 45019,2376 m2, the maximum value is 49684,5863 m2, and the minimum value is 42514,2861 m2. Reducing the impact of aircraft noise can be achieved with aircraft noise mitigation."

"Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan dikatakan bahwa pesawat terbang dan helikopter yang mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotek sedangkan ketentuan pembebanan hipotek diatur Iebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan amanah itulah Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara telah melakukan menyusun konsep dan naskah akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Hipotek Pesawat Udara yang oleh penulis coba melakukan analisis apakah rancangan undang-undang tersebut sudah memenuhi kebutuhan masyarakat industri penerbangan. Penulis selain membahas hipotek yang merupakan pokok kajian dalam tesis ini juga membahas penggolongan pesawat udara terutama terkait dengan belum jelasnya penggolongan benda sesuai KUHPerdata dari perspektif pesawat udara itu sendiri, belum tersedianya lembaga jaminan dan belum Iengkapnya peraturan-peraturan pelaksana. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara. Dewasa ini praktek pembebanan pesawat udara oleh pihak-pihak terkait ada yang melakukan dengan jaminan fidusia dan hipotek. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tabun 1992 tidak tegas tetapi mengambangkan dengan cara mempergunakan perkataan "dapat dibebani hipotek" sebagaimana yang ditemukan pada Pasal 12 ayat (1) dan penjelasan yang memungkinkan pembebanan pesawat udara dengan hak jaminan Iainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku. Dari analisis yang dilakukan terhadap substansi Rancangan Undang-Undang tentang Hipotek Pesawat Udara yang terdiri dari 8 BAB dan 29 Pasal, menurut hemat penulis sudah memenuhi kebutuhan masyarakat industri penerbangan. Namun demikian terhadap lembaga yang berwenang menetapkan pendaftaran hipotek yang diatur pada Pasal 10 Rancangan Undang-Undang menetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, menurut hemat penulis perlu dibentuk suatu badan atau lembaga yang bersifat independen seperti hainya Badan Pertanahan Nasional pada lembaga jaminan hak tanggungan. Demikian juga perlunya ditetapkan penggolongan hak kebendaan terhadap pesawat udara dalam Rancangan Undang-undang agar lembaga jaminan hipotek sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan memiliki dasar hukum perundangundangan seperti halnya kapal laut yang mempunyai bobot mati 20 M3 digolongkan sebagai benda tidak bergerak dalam Kitab Undang-Undang Dagang. Akhirnya, sebagai konsep awai Rancangan Undang-Undang ini sudah balk secara keseluruhan namun masih memeriukan penjelasan yang Iebih konkrit, pembahasan yang Iebih mendalam sehingga nantinya memberikan suatu kepastian hukum sebagaimana yang ditunggu tunggu masyarakat industri penerbangan."

"Penciptaan pesawat udara sebagai salah satu moda transportasi turut menciptakan dunia yang baru. Pasca keberadaan pesawat udara, daerah-daerah tertentu yang belum pernah terjangkau oleh manusia sebelumnya menjadi terjangkau. Pesawat udara turut membantu mempererat hubungan manusia melintasi batas negara sehingga berkontribusi dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Terlepas dari hal-hal tersebut, terdapat faktor keselamatan yang harus dijunjung secara konsisten dan berkesinambungan oleh para pihak terkait dengan penerbangan. Keselamatan merupakan esensi utama dari dunia penerbangan. Tanpanya, dunia penerbangan menjadi suram dan akan menghambat perkembangan ekonomi, sosial, maupun budaya melintasi batas negara. Berkenaan dengan hal ini, dunia internasional mengakui keberadaan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) yang memiliki peranan aktif dalam menunjang faktor keselamatan penerbangan melalui segenap peraturan yang dihasilkannya maupun pengawasan terhadap negara-negara pesertanya. Salah satu peraturan yang dihasilkan oleh ICAO adalah Annex 13. Annex 13 bertujuan untuk menseragamkan prosedur investigasi kecelakaan pesawat udara di dunia sehingga mempermudah keseluruhan investigasi kecelakaan pesawat. Selain itu, Annex 13 juga dipergunakan untuk meneliti faktor-faktor penyebab kecelakaan pesawat udara sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat diambil tindakan pencegahan agar kecelakaan pesawat yang sama tidak terulang di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan esensi utama dalam dunia penerbangan yang adalah keselamatan. Dalam hal ini, peranan negara untuk melaksanakan segenap peraturan ICAO menjadi penting. Penaatan terhadap segenap peraturan ICAO oleh negara-negara pesertanya merupakan suatu tindakan positif yang menunjang keselamatan penerbangan."