Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada Hakikatnya setiap orang berkewajiban memelihata lingkugan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan serta pencemaran (UU No. 4/ 1982). Dalam Hal kebersihan lingkungan. Pemerintah DKI Jakarta berkewajiban membina kebersihan dan setiap penduduk wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai setiap penduduk wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitas pekarangan masing-masing (Perda No. 5/1988). Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan limbah padat perkotaan sebagai bagian dari pelayanan kebersihan lingkungan kota menghendaki adanya peranserta masyarakat bersama dengan pemerintah. Dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan terhadap seluruh warga kota, Pemerintah DKI Jakarta menghadapi kendala yang serius, pertama tidak ada keseimbangan antar alokasi anggaran dengan luas lingkup pelayanan kebersihan; kedua rendahnya penerimaan retribusi kebersihan termasuk ketidakmampuan Pemerintah Dearah untuk membiayai pelayanan kebersihan yang demikian luas, yang kemudian menyebabkan pelayanan yang tidak memadai sehingga tidak setiap warga kota memperoleh palayanan pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan pelayanan kebersihan kota perlu dicari pemecahan yang tepat sesuai dengan ciri-ciri khas dari sistem pengelolaan limbah padat perkotaan yang bersifat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.Permasalahan pokok yang diobservasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja menghambat pengelolaan limbah padat?
2. Pada tahao dan sejauh mana dperlukan peranserta masyarakat?
3. Bagaimana sebaiknya pembinaan peranserta masyarakat dilaksanakan?
4. Model bagaimana yang harus dikembangkan dan diterapkan agar dapat mewujudkan pelayanan pengelolaan limbah padat secara berlanjut?

Jenis Penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan panduan grounded research yang bertujuan mengembangkan model institusi dan tatalaksana yang mampu meningkatkan peranserta masyarakat.Berdasarkan pengematan pertama kali terhadap permasalahan penelitian, dirumus hipotesis kerja: bentuk institusi dan tatalaksana pembinaan peranserta masyakarta mempusnya pengaruh terhadap kesadaran, rasa memiliki lingkungan dan masyarakat dalam berperanserta dan bekerja bersama dengan pemerintah dalam pengelolaan limbah padat perkotaan secara berlanjut. Dari Hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa pada umumnya kepatuhan responden untuk membayar retribusi relatif tinggi, tetapi kurang banyak mengerti dari memahami kebijaksanaan pemerintah tentang retribusi kebersihan dan hubungan antara kesehatan lingkungan dengan penanggulangan limbah padat. Responden juga mempunyai tingkat pengatahuan yang rendah mengenai cara yang tepat dalam menanggulangi limbah mereka.Perilaku kebersihan (membuang limbah padat disembarang tempat) responden yang tidak mendukung penanggulangan limbah padat disebabkan oleh kurangnya informasi dan penyuluhan yang diberikan pada mereka. Oleh sebab itu dirasakan bahwa institusi yanga da perlu dikembangkan dan diarahkan untuk menumbuhkembangkan kesadaran, rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam pengelolaan kebersihan lingkungan kota. Selanjutnya dapat diidentifikasi adanya tingkat peranserta masyarakat yang berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh:

1. Status Ekonomi, dilihat dari tingkat penghasilan kebanyakan penduduk kota, para responden dikategorikan ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kemampuannya membayar retribusi juga rendah. Meskipun demikian kelompok ini merupakan produsen limbah yang tidak sedikit dan menuntut lebih banyak pelayanan. Sebaliknya kelompok orang-orang yang berpenghasilan tinggi pada dasarnya mampu membayar retribusi tinggi. Namun demikian keterlibatan fisikya dalam penanggulangan limbah padat relatif rendah, dan mereka senang mendapat pelayanan pemerintah kota.
2. Perbedaan tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan diantara kelompok masyarakat.
3. Tidak tegasnya pengenaan sanksi, kurang tepatnya ketentuan pemberian insentif dan mutu sistem pemantauan.

Data Hasil penelitian menunjuk adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Institusi dan tatalaksana pengelolaan limbah padat terpisah dengan pengelolaan retribusi kebersihan, padahal dalam kenyataan merupakan kegiatan yang saling terkait dan harus terintegrasi agar tidak menghambat kelancaran pengelolaan.
2. Tidak ada koordinasi perencanaan terpadu dalam penanggulangan limbah padat antar institusi terkait. Penanggulangan limbah padat tidak hanya merupakan tugas dan fungsi dinas kebersihan melainkan juga menjadi tugas dan fungsi dinas-dinas otonom lainnya sepertinya dians pertamanan, dinas pekerjaan umu, PD Pasar Jaya dan institusi pemerintah pusat seperti badan pelaksana proyek induk sungai cisadane-ciliwung.
3. Penyuluhan untuk menumbuhkan dan mengembangkan peranserta masyarakat belum intensif, meluas dan merata karena dinas kebersihan masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
4. Prosedur dan proses pembayaran retribusi belum diselenggarakan secara tepat dan efektif sehingga penerimaan retribusi rendah.

Dari analisis data dapat diketahui adanya beberapa model institusi dan tatalaksana yang dapat dikembangkan dalam peningkatan peranserta masyarakat sebagai berikut:

1. Model institusi pembina peranserta masyarakat yang mempunyai unsur-unsur staf, unsur pelaksana (Jabatan Fungsional PEnyuluh sebagai ujung tombak pembinaan peranserta masyarakat), dan unit penyuluhan keliling.
2. Model koordinasi perencanaan terpadu untuk meningkatkan peranserta ditingkat institusi terkait dan untuk keterpaduan program pembinaan peranserta masyarkat.
3. Model penyuluhan yang terintegrasi antara keberishan lingkungan retribusi dilengkapi dengan paket-paket terprogram sesuai kelompok masyarakat sasaran penyuluhan.
4. Model pembayaran retribusi dan model penanggulangan limbah padat oleh swadaya masyarakat.

---

In priciple every person is reponsible to santain the living enviroment, to prevent and overcome damage and its pollution (Law. no 4 1982). With regard to enciromental cleanliness in the jakarta region, every citizen is obligatory to maintain the cleanliness for the living enronment up to tha sidewalks to houseyard (local law no. 5 1988). Based on the above mentioned provisions, the overcoming of urban solid waste as a part of city environmental cleansing management needs the involment of both the whole comunity and the goverment as well.

In the framework of cleaning services to provided to the whole citizen, the gonverment of dk jakarta is being faced serious constraints, i.e. First, There is an inbalanced ratio between budget allocation and the coverage of cleaning services: second, low charges of cleaning retribution imply inability on the part of the goverment to cover the total cowst of cleaning services which subsequently cause poor services so that not every citizen is equally provided with the government's services. thus, the implementation of city cleaning services should find suitable solutions that suit the specifio characteristics of urban solid waste management systems in the frame of comunity and the goverment partnership.

The salient problems to be observed are as follows:

1. what factors hinder the existing solid waste management?
2. At what level and to what extent is comunity participation needee?
3. How should the development of comunity participation be implemented?
4. What model should be developed and implemented in order to render the solid waste management services sustainable?

The type of approach used in the research is a combination of qualitative and grounded research. It is aimed to find and develop instituional model and procedure for more effective solid waste management which will be capable of enhacing comunity participation.

Based on the first observation on the research problens a working hypothesis was formulated it is neede a kind of institution and procedural developmnet for people s participation that cloud gave impact on their environmental consciousness and sense of belonging; under which the people and the goverment could work together in the continous management of urban splid waste.

From the results of the research it was found put that in general the obedience of the respondents to pay the retribution was relatively high but ther have low understanding on the goverment policy regarding cleansing retribution and the relationship beetween healthy enrionment and solid waste management due the respondenet have low level od knowledge on the right way to handle their waste.

The cleanliness behavior(improrer storing and disposal og the solid waste) which does not support good solid waste management is due to the lack informations and extension services provide to them. For the reason, it felt that an instituion in needed to develop and direct community participant the could grow and develop their awareness. sense of belonging and reponsibility to actively participate in the management of the cleanliness of the city environment.

Futher, it was indentified that there are spme different levels of community participation. Such condition is influenced by:

1. Economic Status, viewed from the level of income of the low income group, so that their abilities to pay retribution are also low, eventhough this group is postively ht emajor producer of urban solid waste and hence demand more services, on the country, the group of the people with high income are basically capable to pay high retribution. Eventhough their rat of physical involvements in the handling of the solid waste are low, they enjor good services provided by the city government in returen of their high restribution.
2. The different levels on knowledge and awareness toward cleanliness and healthy environment among groups of people.
3. Improper sanction enforcement, inappropriate provision of incentives, and the existing week quality of monitoring system.

Data of research indicate the following problems:

1. Institution and procedure of solid waste management are evidently seperated from the cleaning retribution management. in fact, it is actually interconnected activities that should be integrated in order to avoid in appropriate management.
2. There is no integrated planning coordination in the handling of solid waste among the interconnected institutions. Solid waste handling is not only the tast and function od the dki cleaning departmenet dinas kebersihan but it is also the task and function of the other dki autonomous department susch as those concerned with park, public works, cisadane-ciliwung river project implementation agency and local government owned company pasar jaya.
3. Extention services to promoteand develop the community participation was not being carried out intensively and equally due the pact that reponsible cleansng department are still being wiht limites budget and human resources.
4. The procedures and process of charging the retribution have not been effectively and properly managed, resulting to low retribution revenue.

Data Analysis shows that some models of instituion and procedures to enhance community participantion could be developed in the following ways:

1. Developing the isntitution models for community participation by rearrangement of the exiting componentrs, including staff and, line components and mobile unit of extension services. In the instituion, the functional position of extension service agents as the community participations can be developed;
2. Integrated planning coordination models to enchance the community participation on the level of government isntituions and integreted programme in developing comunity participation.
3. Integrated extention service models related with environmenta cleenliness and retribution payment, supported by programmed packages are highly relevant to the community extension's targer groups.
4. Retribution payment model and community solid waste management models.

"

"ABSTRAKKelurahan sebagai struktur pemerintah terbawah {localgoverment) dan ^^terdepan", tidak memiliki kemampuan untukitiengambil keputusan dalam penanganan masalah perkotaan, semuatergantung pada kantor dinas yang bekerja di tingkat provinsi.Sedangkan Lurah sebagai ujung towhak/front liner, benar-benarhams itiemahami kondisi wilayah dan aspirasi itiasyarakat diwilayahnya. Kondisi kelurahan di DKI Jakarta yang be-Jumlahkeseluruhan 267 kelurahan. Kelurahan-kelurahan dengantupoksinya harus melayani 8,5 juta penduduk Jakarta. Iniberarti, pejabat lurah beserta aparatnya yang hanya berjumlahsekitar 10 sampai 15 orang, harus melayani rata-rata 10-1orang, harus melayani rata-rata 20-30 ribu penduduk Jakarta(ratio+1:2000) . Ini merupakan hal yang mustahil, apabila kitamenginginkan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Untukitu langkah-langkah terobosan perlu ditempuh untuk memperkuatlembaga kelurahan.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakartamenyadari bahwa selama ini berbagai kegiatan yang dibiayailewat APBD DKI Jakarta dirasakan kurang memberi peran danruang yang memadai kepada masyarakat secara riil dalam upayamengatasi berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakatluas. Hal tersebut dapat terjadi karena aspek kelembagaandalam kegiatan yang pernah dilakukan kurang memperolehperhatian yang memadai selain memang belum berkembangnyaparadigma pemberdayaan rakyat atau masyarakat di kalanganpengambil kebijakan, khususnya birokrat Pemda DKIJakarta.Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta denganlangkah maju dan bijak berusaha menyikapi masalah yang terjadidengan membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan DewanKelurahan (Dekel) sebagai satu bentuk pemenuhan kewajiban yangtercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentangPemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Dewan Kelurahan ini berfungsi mewakili masyarakat ditingkat RW untuk menyampaikan aspirasi warga dan mengawasikinerja birokrasi kelurahan.Dalam konteks itu, komunikasi antara masyarakat denganpemerintah harus makin efektif, sehingga kesenjangankomunikasi dapat ditekan dan bahkan dihilangkan. Dengankomunikasi yang semakin kohesif akan terhindar kesan seolaholahmasyarakat merasa ditinggalkan, sehingga tidak ada lagipandangan skeptis. Dengan kondisi seperti ini, diharapkankebijakan pembangunan mendatang dapat lebih mampumengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dinamis dan terus berkembang."

"Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi telah menyebabkan volume timbulan sampah rumah tangga di DKI Jakarta meningkat. Permasalahan persampahan kemudian semakin serius ketika peningkatan tersebut tidak disertai dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan sarana pengelolaan sampah yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menciptakan suatu sistem pengelolaan sampah yang lebih komprehensif, dilandaskan pada prinsip ? reduce, reuse, recycle?. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keberlanjutan suatu kegiatan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, dengan mengambil tempat di wilayah RW 13 Cipinang Melayu Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendorong perubahan perilaku warga dan pengorganisasian masyarakat menuju pengelolaan sampah mandiri, salah satunya dapat dicapai melalui penyelenggaraan program Jakarta Green and Clean, yang diselenggarakan oleh swasta, bekerja sama dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Pengorganisasian masyarakat dapat berjalan secara efektif apabila dilakukan dalam wilayah sosial yang kecil, yaitu di tingkat komunitas, untuk kemudian dikembangkan dan diperluas ke wilayah lain. Peran aktif perempuan sangat penting untuk keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat karena peran sosial perempuan telah membuat dirinya lebih dekat dengan lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya sehingga mereka berusaha mempertahankan kelestariannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola sampahnya secara mandiri dengan disertai pengorganisasian masyarakat yang berpusat pada perempuan di tingkat komunitas, yang salah satu unitnya adalah Rukun Warga.

---

Population growth and changes in consumption pattern have increased the municipal waste volume in DKI Jakarta. Waste management issue has been more formidable after the government has failed to overcome the situation with sufficient waste management facilities. Hence, society's active participation is needed to create a more comprehensive system of municipal waste management, based on "reduce, reuse, recycle" principle. This research is purposed to comprehend about the sustainability of a community-based municipal waste management practice, placed in RW 13 Cipinang Melayu. Results indicated that one means to stimulate behavioural change and community organizing in practicing a self-supporting municipal waste management is through engaging a program called Jakarta Green and Clean, held by a privatecompany, in association with DKI Jakarta Environmental Board, andenvironmental organization. Community organizing will be working effectively when it takes place in a small community unit, then to be expanded to another area. Women?s active role is very important to the sustainability of community-based municipal waste program since their social roles have made themselves feel attached to their living environment so they make an attempt to preserve it. Based on these findings, it can be concluded that community-based municipal waste management will be sustaining when there is a behavioural change of its people in practicing a self-supporting municipal waste management along with women-centred community organizing in community level, which one of the unit is Rukun Warga."

"Secara teoritik, tidak ada sistem yang sama sekali mandiri. Satu sistem di satu pihak dapat dilihat sebagai bagian integral dari satu kesatuan sistem yang lebih besar, di pihak lain sistem tersebut eksis karena berfungsinya berbagai komponen/subsistem yang secara kolektif menjadikan sistem tersebut berfungsi dan operasional. Administrasi sebagai satu unit/kesatuan sistem merupakan bagian (subsistem) integral dari sistem sosial-kenegaraan yang utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, secara spesifik tata lingkungan nasional (national environmental setting) secara signifikan berperan sebagai kolektivitas dari berbagai faktor yang secara timbal balik memberikan pengaruh kepada sistem dan struktur administrasi, baik dari segi materi, substansi, budaya, maupun perilakunya.Ekologi Administrasi yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah sebagai Body of Knowledge yaitu ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya dan juga sebagai Method of Approach yaitu bagaimana cara untuk melihat ke dalam suatu permasalahan yang hakekatnya sangat kompleks.Tujuan Penelitian ini adalah :Umum : Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan sosial perkotaan di DKI JakartaTujuan khusus :1. Mengetahui hubungan antara pengetahuan pegawai Dinas Kebersihan dengan tindakannya terhadap pengelolaan sampah.2. Mengetahui hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan tindakannya terhadap pengelolaan sampah.3. Mengetahui hubungan antara kinerja Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat.4. Mengetahui hubungan antara kesadaran dan peran serta masyarakat dengan kinerja Dinas Kebersihan.5. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Kebersihan.6. Mengetahui pengaruh timbal balik antara pegawai Dinas Kebersihan, masyarakat dan lingkungan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan deskriptif dengan jenis studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, sedangkan data. primer dikumpulkan melalui pengamatan lapangan (observasi), wawancara dengan instrumen pendukung kuesioner . Sedangkan teknik pengamatan dan analisis data menggunakan program SPSS.Hasil penilitan ini adalah:Berdasarkan hasil survei dan kajian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:1. Terdapat hubungan nyata antara pengetahuan karyawan Dinas Kebersihan dengan tindakan terhadap pengelolaan sampah pada semua unit yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dari 75% responden, masing-masing unit bertindak baik yang mencerminkan adanya kinerja yang baik.2. Terdapat hubungan nyata antara pengetahuan masyarakat kelurahan Johar Baru dengan tindakan terhadap pengelolaan sampah pada semua kelompok masyarakat yang menjadi responden. Hal ini terlihat bahwa sekitar 72% ibu-ibu PKK memiliki tindakan yang baik. Disini terlihat bahwa pengetahuan seseorang erat kaitannya dengan tindakan yang dilakukannya.3. Terdapat hubungan antar kinerja Dinas kebersihan dengan peran serta masyarakat. Dalam hal ini Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat bersama-sama memelihara dan mengelola kebersihan telah terbukti (R2 = 0,92).4. Ternyata ada faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebersihan DKI Jakarta, yaitu:a. Faktor internal:- Anggaran/dana yang disediakan setiap tahun belum memadai- Petugas lapangan (golongan 1) belum mencukupi Sarana yang dimiliki umumnya sudah tua dan tidak layak jalan sedangkan Prasarana yang ada tidak efektif dan efisien karena lokasi yang jauh dan kini bermasalah. b. Faktor eksternal:- Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah cukup baik- Penegakan hukum masih lemah, dimana pelanggaran sering terjadi- Kebijakan Pemda/DPRD sering rancu dan tidak konsisten.5. Dengan adanya hubungan timbal balik antara kinerja pegawai dinas kebersihan dengan peran serta masyarakat menunjukan bahwa prisip-prinsip pokok ekologi berlaku di dalam kehidupan yaitu:- Adanya hubungan timbal balik antara dinas kebersihan sebagi pengelola dengan masyarakat sebagai produsen sampah.- Adanya saling ketergantungan antara kinerja pegawai Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah.- Adanya keselarasan dan keseimbangan didalam pengelolaan sampah baik dilihat dari segi kinerja pegawai dengan peran serta masyarakat.- Adanya keanekaragaman di dalam pengelolaan sampah, dimana faktor eksternal dan internal mempengaruhinya.- Adanya kesinambungan antara kinerja pegawai Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan sampah sehingga mencapai hasil yang optimal.Saran Yang Diajukan:1. Pemda DKI Jakarta khususnya Dinas Kebersihan agar selalu melakukan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah (mulai dari pemilahan, pewadahan, pengumpulan, sampai dengan pengangkutan)2. Pemda DKI Jakarta agar mengupayakan penyediaan. LPS di setiap Kecamatan dan menumbuhkembangkan kegiatan pengomposan di setiap kecamatan.3. Pemda DKI Jakarta agar mengupayakan koordinasi dalam pengelolaan sampah (Dinas Kebersihan, dinas PU, dinas Pertamanan, PD Pasar Jaya dan Dispenda).4. Pemda DKI Jakarta agar mulai memikirkan cara-cara efisien dan efektif dalam pengelolaan sampah. Untuk Stu disarankan agar di setiap wilayah kota di bangun LPA. Hal ini guna menghindari kemacetan dan faktor jarak tempuh.5. Masyarakat dan dunia usaha harus mulai aktif dan berperanserta di dalam pengelolaan sampah karena untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat bukan hanya tugas pemerintah raja, jadi tugas dan tanggung jawab semua pihak.Daftar Pustaka: 39 buku (1977 - 2000)"

"Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah yang pelik untuk diselesaikan pemerintah. Salah satu tempat pengelolaan sampah yang cukup mendapatkan perhatian adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang yang dimiliki oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Fungsi dari adanya tempat pengelolaan sampah terpadu tersebut untuk menampung serta mendaur ulang sampah-sampah warga DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sampah DKI Jakarta oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Bantargebang masih belum terlaksana dengan baik dilihat dari mekanisme pengelolaan, fasilitas pengelolaan dan dampak lingkungan serta sosial.

---

Waste management is one of the complicated issues the government needs to deal with. One of the waste management facilities which sufficiently received concern is Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. The function of the facility is to accommodate and reduce the waste of DKI Jakarta's residents. This study's purpose is to analyze the waste management in Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. This study's approach is qualitative with method of depth interview and document study. The result of this study showed that waste management in Bantargebang did not fully well materialize, it shows from how the mechanism of waste management, the waste management facility, and the environmental and social impact to the people around the facility. "