Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemda Jakarta merupakan upaya mengembangkan dan menata ulang kawasan pantai utara, dan menjadikan kota Jakarta sebagai kota pantai (waterfront city), yang telah dimulai dengan reklamasi Pantai Ancol untuk pariwisata, reklamasi Pantai Mutiara untuk permukiman mewah di tepian laut, dan reklamasi Pantai Indah Kapuk yang masih berjalan untuk permukiman menengah ke atas berskala besar.Analisis implementasi kebijakan reklamasi pantura menjelaskan bahwa performansi implementasi dipengaruhi oleh faktor isi kebijakan reklamasi, birokrasi di DKI Jakarta, karakteristik lembaga, sumberdaya, dan kondisi lingkungan. Penelitian tersebut mendasarkan pada pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang menggambarkan permasalahan secara sistematis dan faktual dengan memanfaatkan segenap unsur pelaku pembangunan kota pantai Jakarta sebagai unit analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan reklamasi belum effektif, karena: kebijakan reklamasi dalam Perda Nomor 8/1995 belum menjelaskan secara menyeluruh; birokrasi belum menggambarkan kesatuan mekanisme perijinan dan masih tumpang tindih; karakteristik lembaga yang beragam berjalan tanpa koordinasi, rriengakibatkan penyimpangan peruntukan karena pelaksanaan reklamasi tidak terpadu; sumberdaya dalam implementasi menunjukkan kurang memadai, berupa kemampuan pelaksana dan dana yang kurang; kondisi lingkungan berupa kondisi ekonomi dengan kurangnya infrastruktur fisik, sumber daya manusia dan dana. Kondisi sosial menunjukkan kurang kondusif, karena sikap masyarakat yang kurang menerima dengan dampak reklamasi. Kondisi politik berjalan baik, namun, krisis dan cepatnya pergantian pemerintahan menyebabkan ketidakstabilan.Penyimpangan peruntukan kawasan dalam implementasi dipengaruhi oleh: kebijakan reklamasi yang belum terpadu, karena rencana tata ruang belum digunakan sebagai acuan; tidak ada koordinasi dan komunikasi pada birokrasi sebagai akibat pelaksanaan reklamasi yang tidak terpadu; beragamnya lembaga dalam implementasi menyebabkan tidak sinkronnya rencana tata ruang olph lembaga atas pantura; tuntutan lebih pada kepentingan ekonomi dan politis daripada aspek sosial dan lingkungan; dan kemauan penegakan hukum tidak berjalan karena beragam kepentingan."

"The development of reclamation land of Mutiara coast for setlement could impact to environment especially soil, groundwater and organism....."

"Penelitian ini mengungkapkan hubungan reklamasi pantai dengan hukum tanah nasional, perlu tidaknya penataan kembali ketentuan reklamasi pantai dalam suatu ketentuan yang berlaku umum dan bersifat intersektoral dan terpadu: jenis bak-hak Ates tanah yang diberikan oleh instansi yang berwenang terhadap tanah hasil reklamasi pantai. Penelitian dilakuken melalui penelitian lapangan sebagai sumber data primer. didukung dengan penelitian kepustakaan yang meliputi ketentuan-ketentuan reklamasi pantai yang telah ada dan beberapa literatur pendukung lainnya sebagai sumber data sekunder, dengan metode kualitatif. Reklamani dapat dikianifikasikan sebagai kegiatan pengedaan tanah yang bersumber pada Undang Undang Pokok Agracia. Dasar hukum reklamasi tercantum dalam peraturan yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Reklamasi merupakan kegiatan yang bersifat multi-dimensi, karena reklamasi tidak hanya berkenaan dengan masalah pertanahan tetapi Juga berkaitan dengan masalah kehutanan, lingkungan hidup. kelautan termasuk pemukiman penduduk perkotaan. Reklamasi merupakan sarana pengadaan tanah yang efisien terutama dalam menghadapi permasalahan pertanahan di perkotaan"

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi yang tinggi di kota tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta yang berbatasan langsung dan menerima dampak dari pengembangan reklamasi pantai di utara Jakarta digunakan sebagai model pembangunan yang didasarkan pada pendekatan ekologis.Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsep infrastruktur perkotaan berkelanjutan di kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta, yang merupakan pendekatan yang mengintegrasikan modal komunitas kota, kebutuhan infrastruktur kota dan komponen kota ekologis. Untuk menganalisis hubungan antar variabel, dilakukan analisis multivariat adaptasi dari Structural Equation Modeling (SEM) untuk menganalisis hubungan antara variabel kompleks dan simultan. Variabel laten komponen kota ekologis bersama dimensi ekonomi dan sosial diuji kembali melalui uji keberlanjutan metode Multidimensional Scaling (MDS) dengan software RAP-ECOCITY (Rapid Appraisal for Ecological City) yang merupakan adaptasi dari RAP-FISH (Rapid Appraisal for Fisheries). Faktor yang mempengaruhi keberlanjutan terdiri dari tata guna lahan, jaringan prasarana, bangunan/pemukiman, serta sumber daya air. Nilai indeks keberlanjutannya adalah 56,27 yang mencerminkan infrastruktur kota di kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta cukup berkelanjutan secara multidimensi dimana dimensi ekonomi sangat berkelanjutan dan dimensi sosial cukup berkelanjutan; sedangkan dimensi ekologi kurang berkelanjutan. Atribut sensitif yang menjadi faktor pengungkit dari dimensi ekologi adalah kepadatan penduduk atau jumlah penghuni dalam satu rumah dan keterjangkauan terhadap pelayanan angkutan umum, dari dimensi ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sedangkan dari dimensi sosial adalah tingkat partisipasi sekolah dan jumlah pengangguran terbuka.

---

ABSTRAKHigh economic growth in the city was not balanced with the provision of adequate infrastructure. Development of waterfront revitalization area north of Jakarta which is immediately adjacent to and receive the impact of the development on the north coast Jakarta reclamation is used as a model of development based on the ecological approach. This study is aiming to examine the concept of sustainable urban infrastructure in the revitalization of the northern coast of Jakarta, which is an approach that integrates city community capital, the infrastructure demands of the city and the city ecological components. The relationship between the components is analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) which is a multivariate analysis that analyzes the complex relationship between variables simultaneously. Obtained latent variables along with sosial and economic dimensions are re-tested through sustainability test methods Multidimensional Scaling (MDS) with the RAP-Ecocity software (Rapid Appraisal for Ecological City) which is an adaptation of the RAP-FISH (Rapid Appraisal for Fisheries). The factors influencing the sustainability consists of land use, the network infrastructure, building and water resources. The sustainability index is 56,27 which reflects the revitalization of the city's infrastructure in the northern coast of Jakarta is relatively sustainable with several characteristics multidimensionally. In term of economic dimension is very sustainable, in term of the social dimension is fair sustainable, but in term of ecological dimension is less sustainable. Sensitive attributes which are factors that determining the sustainability levers of ecological dimension is the population density or the number of occupants in the house and affordability of public transport services, the economic dimension is the rate of economic growth and inflation, while the social dimension is school participation rates and unemployment."

"Tesis ini mengkaji mengenai (i) kesejajaran kedudukan Pemerintah dengan kedudukan pihak swasta, baik individu maupun badan hukum, dalam suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, (ii) akibat hukum dari perubahan hukum yang terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif sahnya perjanjian terhadap suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik; dan (iii) akibat hukum dari kerjasama usaha dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang terdiri dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Pengembangan (Development Agreement), sebagai Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, terhadap para pihak yang mengikatkan diri.Dan penelitian dan kajian yang penulis lakukan, secara teoritis-yuridis terdapat kedudukan yang sejajar (koordinatif) antara pemerintah dengan pihak swasta dalam suatu kontrak bisnis. Dalam Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, baik yang bersifat murni privat maupun yang bercampur dengan hukum publik, Pemerintah menundukkan dirinya kepada hukum umum yang mengatur kontrak bisnis, yaitu hukum perdata. Pengaruh hukum publik lebih tercermin pada terdapatnya sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi Pemerintah sebagai otoritas publik, yang tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, dalam mengadakan suatu kontrak bisnis, antara lain mengenai kewenangan, proses penentuan mitra, dan syarat-syarat kontrak.Perubahan hukum yang terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif sahnya perjanjian, memang mempunyai akibat hukum terhadap suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, bergantung pada jenis perubahan hukum tersebut dan bagaimana klausula dalam kontrak bisnis mengaturnya. Sedang mengenai kerjasama usaha reklamasi Pantura Jakarta, kesejajaran para pihak dalam kontrak tampak, misalnya, pada kesepakatan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kontrak bisnis ini juga perubahan hukum yang terjadi, misalnya terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi setelah pemberlakuan otonomi daerah (1999), atau bahkan jika Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dicabut, tidak mengkibatkan ilegalitas kontrak yang dapat menyebabkan kontrak menjadi batal. Perubahan hukum tersebut hanya mengakibatkan perlunya penyesuaian sejumlah klausula kontrak disepakati kembali oleh subyek hukum yang mengikatkan diri."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan reklamasi terhadap Kawasan Pantai Utara Jakarta dengan prinsip-prinsip pengembangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya perwujudan reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pihak Swasta. Dalam rangka penguatan konsep kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif pemanfaatan ruang kepada Pihak Swasta. Penentuan alternatif bentuk insentif yang memungkinkan untuk diberikan dilaksanakan melalui metode Content Analysis yang menghasilkan alternatif bentuk insentif berupa penyediaan sarana dan prasarana, pelampauan ketentuan teknis, kemudahan perizinan, pengurangan pajak, keringanan retribusi, serta urun saham. Alternatif bentuk insentif tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode AHP dan menghasilkan tiga bentuk insentif dengan skor preferensi yang paling tinggi yaitu penyediaan sarana dan prasarana, pelampauan ketentuan teknis, serta kemudahan perizinan.

---

Jakarta Capital City Government will carry out the reclamation of North Coast Region of Jakarta according to the principles development as defined in the law and regulations that prevail. The manifestation of North Coast Region of Jakarta reclamation is implemented through cooperation with private sectors. In order to strengthen these cooperation concept, Jakarta Capital City Government can give space utilization incentive to the private sectors. Based on Content Analysis method, the alternatives of this incentive that are feasible to be given are incentive on facilities and infrastructures provision, technical provisions excess, licensing easiness, tax and retribution alleviation, and participate in shares. Those alternatives are then analyzed by using AHP method. The results show that three incentives with the highest preferenceare incentive on facilities and infrastructures provision, technical provisions excess, and licensing easiness."