Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan moneter di Indonesia lebih dominan dari pada kebijakan fiskal. Pembentukan ekspektasi makin berperan dalam mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Tujuan skripsi ini melihat pengaruh dari pertumbuhan uang, sebagai salah satu perangkat kebijakan moneter, terhadap tingkat pengangguran, ouput nasional, dan harga di Indonesia dengan memasukkan faktor ekspektasi ke dalam pembentukan variabel pertumbuhan uang. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan prosedur ekonometri Ordinary Least Square (OLS) karena persamaan-persamaan yang digunakan merupakan persamaan recursive. Pergerakan uang beredar, khususnya pergerakan yang tidak diantisipasi (unanticipated money), dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan tingkat output. Hubungan antara pergerakan uang tersebut adalah searah dengan tingkat ouput, dan berlawanan dengan tingkat pengangguran. Pengaruh pertumbuhan uang yang tidak diantisipasi pada tingkat pengangguran ternyata lebih lama (sampai tiga tahun kemudian), bila dibandingkan dengan pengaruhnya pada tingkat ouput (hanya sampai setahun kemudian). Pergerakan uang yang sebenarnya (actual money) dan pergerakan yang dapat diantisipasi (anticipated money) bersifat netral terhadap tingkat pengangguran dan tingkat ouput, yang berarti dalil ketidak-efektifan kebijakan (policy ineffectiveness proposition) berlaku di Indonesia. Tingkat harga memiliki hubungan one to one dengan pergerakan uang yang sepenuhnya diperkirakan. Namun pergerakan uang yang tidak diantisipasi (melalui pengaruhnya pada tingkat output) tahun ini dan tahun lalu, akan mempengaruhi tingkat harga dengan arah negatif. Pergerakan uang aktual ternyata juga mempengaruhi tingkat harga. Kesimpulan.akhir adalah kebijakan ekspansi moneter semata-mata hanya dapat mempengaruhi tingkat harga dan tidak dapat mempengaruhi tingkat output serta tingkat pengangguran, kecuali jika kebijakan ini tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Penelitian ini sangat terbatas, sehingga diperlukan penelitian yang dapat melihat lebih jauh dampak pertumbuhan uang pada variabel ekonomi riil lainnya, dengan memperpanjang periode penelitian."

"Monetary crisis, which leads to unstable economic condition, has caused a number of banks being liquidated. This research is conducted by using major accounting ratios in order to identify the characteristics of liquidated and restructured banks, of which are listed in Jakarta Stock Exchange. The growth of bank industry was highly related with Paket Oktober 1988. This condition is marked by increasing number of banks, from 40 companies in 1988 to 240 companies in 1994. This research is conducted based on a three period financial information, commencing 1994 to 1996. Proven hypothesis concludes that the number of restructured banks is greater than of liquidated banks. On the other hand, the hypothesis related to leverage and gain has failed to be proven. However, the big sample that can be analyzed through box plot may be the caused to this result."

"Peningkatan pertumbuhan ekonomi dl Indonesia justru diikuti oleh kenaikan tingkat pengangguran yang cukup tinggi di setiap daerah. Implementasi pelaksanaan otonomi daerah desentralisasi fiskal yang dimulai tahun 2001 diharapkan dapat meningkatan kemampuan daerah dalam peningkatan pembangunan ekonominya masing-masing.Penelitian ini dllakukan untuk melihat gambaran ketenagakerjaan daerah terutama mengenai penganggulan, kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dengan menggunakan data panel tahun 1998-2004 untuk 26 provinsi dl Indonesia.Menggunakan model fungsi produksi dan produktivitas dengan memperlakukan modal manusia sebagal Input produksi. Hasilnya menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan modal manusia secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi yang positif. Namun, nilai investasi tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kualitas tenaga kerja yang ditunjukkan dengan modal manusia per tenaga kerja mempengaruhi secara signifikan pada produktivitas di Indonesia.Dari beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dipengaruhi oleh faktor-faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa darl sisi indlkator tenaga kerja hanya partisipasi wanita yang signfiikan mempengaruhi tingkat pengangguran dengan hubungan negatif, sedangkan modal manusia tidak signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran. Selanjutnya, dari struktur industri, daya tarik daerah yang ditunjukkan dengan kepadatan penduduk dan performa ekonomi tidak signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran.Untuk menganalisis perkembangan tingkat pengangguran menggunakan statistik non-parametrik. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran cenderung mengalami kenaikan setelah pelaksanaan otonomi daerah dengan penyebaran yang sama di setiap daerah di Indonesia."

"Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah. Meningkatnya kemiskinan menyebabkan berbagai masalah sosial yang merugikan. Meskipun angka kemiskinan Indonesia telah menurun selama beberapa tahun terakhir, sisa kemiskinan perlu dikurangi. Untuk memerangi kemiskinan, pemerintah harus memberlakukan undang-undang dan inisiatif yang sesuai. Tiga faktor penentu utama yang mempengaruhi kemiskinan adalah kesehatan dan pendidikan serta pengangguran, dua kategori yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menyusun analisis data panel dengan metode General Least Square Regression menggunakan STATA dengan data 32 provinsi (tidak termasuk Kalimantan Utara dan DKI Jakarta) di Indonesia untuk tahun 2010 sampai 2019. Temuan penelitian adalah bahwa pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

---

Poverty is one of the benchmarks for socio-economic conditions in assessing the success of development carried out by the government in an area. The rise in poverty leads to a wide range of detrimental social issues. Even though Indonesia's poverty rates have decreased over the past few years, specifically from 2010 to 2019, the residual poverty needs to be reduced. To combat poverty, the government should enact the appropriate laws and initiatives. Three of the key determinants influencing poverty are health and education as well as unemployment, two of the categories which are components of Human Development Index. Thus, this research aims to analyze the impact of unemployment, government expenditure, and human development index on poverty in Indonesia. This research arranged panel data analysis with General Least Square Regression using STATA with the data of 32 provinces (excluding North Kalimantan and DKI Jakarta) in Indonesia for the year 2010 to 2019. The finding is that open unemployment, government expenditure and HDI has significant impact on poverty."

"Hubungan antara tingkat pengangguran dengan kriminalitas telah menjadi area yang selama bertahun-tahun diteliti dan menjadi pusat perdebatan bagi para ahli. Walaupun berdasarkan teori ekonomi dapat diduga bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pengangguran dan kriminalitas, nyatanya penelitian empiris yang telah ada menemukan hasil yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya motivation effect dan opportunity effect yang berperan dalam mempengaruhi kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengangguran dengan spesialisasi tindakan kriminal yang terjadi pada suatu wilayah. Dengan menggunakan location quotient dalam mengukur derajat spesialisasi suatu tindakan kriminal dan membagi pengaruh tingkat pengangguran berdasarkan jangka waktunya, yaitu jangka panjang dan jangka pendek, penelitian ini menemukan bahwa pengangguran jangka panjang berpengaruh positif terhadap spesialisasi kejahatan properti tetapi negatif terhadap spesialisasi kejahatan kekerasan, serta pengangguran jangka pendek berpengaruh negatif terhadap spesialisasi kejahatan properti tetapi berpengaruh positif terhadap spesialisasi kejahatan kekerasan pada suatu wilayah.

---

The relationship between the unemployment rate and crime has been debated area for many years. Although based on economic theory it can be assumed that there is a positive relationship between the unemployment rate and crime, in fact, existing empirical research has found different results. This is due to the motivation effect and opportunity effect that plays an important role in influencing crime. This study aims to determine the relationship between the unemployment rate and the specialization of criminal acts. By using a location quotient to measure the degree of specialization of a criminal act and dividing the effect of the unemployment rate based on the time period, namely the long run and short run, this study found that long-run unemployment has a positive effect on property crime specialization but negative on violent crime specialization, and short-run unemployment has a negative effect on property crime specialization but positive effect on violent crime specialization."

"Berdasarkan laporan hasil monitoring Pusopskamsinas BSSN pada tahun 2020, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara yang melakukan serangan tertinggi di dunia dan menempati posisi pertama sebagai negara yang menjadi tujuan sasaran kejahatan siber dari Indonesia. Dalam upaya membantu pemerintah dalam analisis mitigasi kejahatan siber, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran dan faktor sosial ekonomi lain terhadap kasus kejahatan siber berdasarkan wilayah-wilayah di Indonesia dengan menggunakan metode Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) dengan Within Transformation untuk tahun 2017-2020. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang beragam mengenai pengaruh terhadap kejahatan siber pada masing-masing wilayah. Hasil menunjukkan karakteristik wilayah dengan kondisi ekonomi rendah signifikan mempengaruhi kejahatan siber dan cenderung bertindak sebagai pelaku. Analisis lebih jauh diperlukan untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih komprehensif.

---

Based on the monitoring reports of BSSN’s Pusopskamsinas in 2020, Indonesia is in the third position as the country with the highest number of crimes in the world and at the first position as a destination for cybercrime’s attackers from Indonesia. The aim of this research is to assist the government in cybercrime mitigation analysis, this study aims to analyse the impact of unemployment and other socioeconomic factors of cybercrime prevention based on regions in Indonesia using the Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) method with Within Transformation for 2017-2020. Results shows that there are various differences regarding the impact on cybercrime in each region. The results show that the characteristics of areas with low economic conditions significantly affect cybercrime and tend to act as perpetrators. Further analysis is needed to obtain more comprehensive analysis results."

"Skripsi ini membahas masalah tingginya tingkat pengangguran di Okinawa akibat dari struktur ekonomi dependensi atau ketergantungan antara Okinawa dan Jepang. Struktur ekonomi dependensi antara Okinawa dan Jepang telah terjadi selama 36 tahun sejak kembalinya Okinawa menjadi salah satu propinsi di Jepang pada tahun 1972. Dalam struktur ini, perekonomian Okinawa tergantung kepada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat Jepang dalam hal proyek pekerjaan umum (公共事業: Koukyou Kouji) dan industri pariwisata (観光: Kankou), serta pendapatan dari basis militer Amerika Serikat (基地: Kichi). Ketergantungan ekonomi ini mengakibatkan perekonomian Okinawa menjadi tidak berkembang, pembangunan wilayah urban dan industri menjadi terhambat, dan tingginya tingkat pengangguran di Okinawa.The focus of this study is the high of unemployment rate problem in Okinawa as a result of Structure of Economic Dependency, Between Okinawa and Japan. The structure of economic dependency between Okinawa and Japan has been occurred during 36 years since the reversion of Okinawa to be one of the provinces in Japan at 1972. In this structure, the Okinawa?s economy is depends on assistance and subsidies from the Japan central government in the case of public work project (公共事業: Koukyou Kouji) and tourism industry (観光: Kankou), and the incomes from U.S. military bases (基地: Kichi). This economic dependence has been causing Okinawa?s economy become not developed, and the development of urban and industrial areas become hindered, and the high of unemployment rate in Okinawa."