Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini masalah yang paling mendasar dalam pembangunan tidak hanya pertumbuhan akan tetapi terjadinya transpormasi pembangunan itu sendiri, dari sini memberikan pertama masalah keadilan sehingga semua orang bisa bekerja dan hidup layak kedua kesinambungan sumber daya alam dimana setiap generasi harus memelihara sumberdaya alam untuk generasi mendatang dan ketiga partisipasi. Oleh karena itu idealnya menempatkan manusia baik sebagai subyek maupun objek pembangunan adalah penting dengan memandang Iingkungan sebagai suatu daya dukung untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup sekarang tanpa mengurangi generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Menanggapi konsep pembangunan yang berkelanjutan, berbagai upaya dilakukan pemerintah dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Program tersebut Iebih dikenal dengan program COREMAP (Coral reef rehabilitation and management program) yaitu program yang pada dasarnya bertujuan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi dan mengelola terumbu karang secara berkelanjutan, dengan harapan dari program ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan nelayan di Kepulauan Riau pada khususnya. Antara lingkungan dan pola prilaku masyarakat saling memiliki keterkaitan yang erat.Di satu sisi lingkungan mempengaruhi prilaku masyarakat di sisi Iain prilaku masyarakat juga mempengaruhi kualitas Iingkungan. Untuk itu dalam program Coremap ini memperioritaskan pada upaya pengelolaan yang berbasis masyarakat (PBM) dimana program ini berupaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara Iingkungan yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan di daerah pesisir Kepulauan Riau tersebut.Metode penarikan sample dalam penelitian ini mengunakan teknik cluster sampling, dengan jumlah sample 140 KK , dimana daerah penelitian di kelompokkan dalam wilayah-wilayah desa/pulau yang ada sebagai sasaran target program. Data dari responden dikumpulkan dari kuesioner yang disebarkan secara simple random sample baik di desa target maupun di desa kontrol. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan mengunakan program Statistik Program for Social Sain (Spss) 11.Selanjutnya untuk mengnalisis pengaruh pelaksanaan program terhadap kesejahteraan dan pelestarian digunakan uji T-Test dimana uji ini digunakan untuk melihat kondisi daerah yang mendapat perlakuan dan daerah yang tidak mendapat perlakuan.Hasil penelitian menunjukkan :1. Pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan2. Pelaksanaan program memberikan pengaruh terhadap kondisi kesejahteraan dan pelestarian di desa target hal ini dibuktikan dengan signifikasi pada kondisi di desa tarket dan desa kontrol.Berdasarkan hasil penelitian program PBM CORE MAP ini perlu di kembangkan khususnya untuk daerah-daerah pesisir di sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan di masa mendatang."

"quality of territorial water there are difference that is in Island of Sironjang, Island of Sirandah and Island of Pasumpahan brightness 7 metre, salinitas 30 % 0, degree of acidity (pH) 8, air temperature 28 derajat C and water temperature 30 derajat C. While , in island of Sikuai brightness 5 metre, salinitas 29 %0 , pH 7, and water temperature 28 derajat C. This defference is assumed by because in Island of Sikuai stand up wisata resort and hotel. Results of coral covery of manta - tow live equal to 11 - 30 % (category of II), in Island of Sirandah (Coral Heliopora) and Island of Pasumpahan (Coral Massive) with mean mount rock tutupan live equal to 31 - 50% (category of III). Result of line transect, percentage of coral covery live at location islands research of mean in a condition heavy damage (0 - 24%), and (25 49 %), higest coral covery there are in Island of Pasumpahan equal to 47, 50 % (damage) in Island of Sirandah 46,5 is % (damage), and in Island of Sikuai 23 % (heavy damage), while lowest coral covery found in Island of Sironjong equal to 15, 00% heavy damage. Mean make an index to diversity which there are in Island of Sironjong is 0,384, Island of Sirandah 0, 443, Island of Sikuai 0,647 and Island of Pasumpahan 0, 375 , (H<1). Mean of diversity of low growth form, low spreading and low stability. Index mean dominant coral in Island of Sironjong 0,510, In Island of Sirandah 0,705, Island of Sikuai 0,737 and Island of Pasumpahan 0,644 (C come near 1) meaning there is type which dominant. (25 - 49%) higest coral covery there are in "

"The condition of coastal water in Sironjong island at the time of this research is as follow: 7 meter of sea brightness, 30 percentile salinity, pH 8, 28 degree Celcius of air temperature, and 30 degree Celcius of water surface temperature. While the condition at Sikuai island is as follow: 5 meters of sea brightness, 30 percentile of salinity, pH 7, and 28 degree Celcius of water surface temperature. This differences are assumed because the Sikuai island is a vacation spot and upon its land built resort hotels. Results show that manta-tow lives in both islands' waters, which means coral recovery live equal to 11-30% category II."

"This article aims to analyze the complexity of interactions between Bajo fishermen communities and their sea environment in the form of coral reef resource management in Takabonerate in the past time by application of the paradigm of communalism in human ecology. The question proposed is how to construct the complexity of the interaction between Bajo fishermen communities and their sea environment in the context of belief systems, and socio-economic and political institutions in the early time of their arrival in Takabonerate archipelago up to the of 1940s. The article's material are taken from field research reports in which the data/information was gained by depth interviews and observation according to the focus of study and the chosen approach. The Bajo fishermen communities under study are concentrated in the village of Rajuni Island (as the center of the old Bajo Kingdom). This analysis indicates that the management patterns of sea environment and coral reef resource use applied by Bajo fishernen communities of Takabonerate are based on models of the great Panglima Menteng institution. The management is characterized by strong collective order; the sea resource use management reflects the intersubjective relations between human societies and natural/sea environment spirits; equity of household socio-economic welfare; the constantly controlled condition of environment and the balanced natural resource use."

"Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu karang seharusnya dikembalikan kedalam kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karakteristik dan nilai kebermanfaatannya lebih dimengerti masyarakat pesisir sehingga perlindungan dan pengelolaannya dapat dilakukan secara menyeluruh,memberikan dampak sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang bersentuhan secara  langsung serta memenuhi prinsip dasar otonomi daerah. Dengan sejarah di masa lalu sebagai bangsa pelaut, Indonesia kembali mengajukan visi Global Maritime Fulcrume untuk dapat berjaya sekali lagi. Kekayaan Sumber daya alam yang melimpah menjadi perhatian khusus, terutama bagi terumbu karang. Pusat kekayaan hayati tersebut menjadi harapan hidup tidak hanya bagi biota laut namun juga masyarakat pesisir.Penelitian  ini berbentuk yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan metode kualitatif.Hasil Penelitian menunjukkan Negara dalam tanggung jawabnya mengelola terumbu karang terkendala dalam tata kelola, tata ruang dan tata zonasi. Pemanfaatan yang tidak berpihak pada masyarakat pesisir dikarenakan kewenangan pengelolaan dan perlindungan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.Kesimpulan yang diambil, diperlukan Harmonisasi peraturan dan penyelesaian sengketa lembaga di tingkat pusat. Dengan berpijak pada Ocean Governance Policy yang lebih berpihak pada masyarakat pesisir yang lebih paham pada karakteristik terumbu karang.

---

Protection and Management of Coral Reefs should be returned to the authority of the Regency/City government. This is because the characteristics and usefulness values are better understood by coastal communities so that their protection and management can be carried out comprehensively, giving as much impact as possible to the people who are in direct contact and fulfilling the basic principles of regional autonomy. With a history in the past as a nation of seafarers, Indonesia again proposes the vision of Global Maritime Fulcrume to be victorious once again. Abundant natural resource wealth is of particular concern, especially for coral reefs. The center of biological wealth is a life expectancy not only for marine life but also for coastal communities. This research is in the form of a normative juridical analysis by analyzing laws and regulations with a qualitative method. zoning system. Utilization that is not in favor of coastal communities is because the management and protection authority is no longer the authority of the Regency/City government. Based on the Ocean Governance Policy which is more in favor of coastal communities who are more aware of the characteristics of coral reefs."

"Inisiatif Indonesia yang disampaikan pada KTT APEC ke 15 di Sydney adalah merupakan langkah yang tepat, sebab secara geografis perairan laut Indonesia terletak di daerah tropis yang kaya akan jenis hayati, termasuk terumbu karang (coral reef) dan kebetulan terletak di pusat terumbu karang dunia yang kita sebut sebagai The Coral Triangle yang memiliki keanekaragaman tertinggi di dunia

---

"

"Pada Hakikatnya setiap orang berkewajiban memelihata lingkugan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan serta pencemaran (UU No. 4/ 1982). Dalam Hal kebersihan lingkungan. Pemerintah DKI Jakarta berkewajiban membina kebersihan dan setiap penduduk wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai setiap penduduk wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitas pekarangan masing-masing (Perda No. 5/1988). Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan limbah padat perkotaan sebagai bagian dari pelayanan kebersihan lingkungan kota menghendaki adanya peranserta masyarakat bersama dengan pemerintah. Dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan terhadap seluruh warga kota, Pemerintah DKI Jakarta menghadapi kendala yang serius, pertama tidak ada keseimbangan antar alokasi anggaran dengan luas lingkup pelayanan kebersihan; kedua rendahnya penerimaan retribusi kebersihan termasuk ketidakmampuan Pemerintah Dearah untuk membiayai pelayanan kebersihan yang demikian luas, yang kemudian menyebabkan pelayanan yang tidak memadai sehingga tidak setiap warga kota memperoleh palayanan pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan pelayanan kebersihan kota perlu dicari pemecahan yang tepat sesuai dengan ciri-ciri khas dari sistem pengelolaan limbah padat perkotaan yang bersifat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.Permasalahan pokok yang diobservasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja menghambat pengelolaan limbah padat?
2. Pada tahao dan sejauh mana dperlukan peranserta masyarakat?
3. Bagaimana sebaiknya pembinaan peranserta masyarakat dilaksanakan?
4. Model bagaimana yang harus dikembangkan dan diterapkan agar dapat mewujudkan pelayanan pengelolaan limbah padat secara berlanjut?

Jenis Penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan panduan grounded research yang bertujuan mengembangkan model institusi dan tatalaksana yang mampu meningkatkan peranserta masyarakat.Berdasarkan pengematan pertama kali terhadap permasalahan penelitian, dirumus hipotesis kerja: bentuk institusi dan tatalaksana pembinaan peranserta masyakarta mempusnya pengaruh terhadap kesadaran, rasa memiliki lingkungan dan masyarakat dalam berperanserta dan bekerja bersama dengan pemerintah dalam pengelolaan limbah padat perkotaan secara berlanjut. Dari Hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa pada umumnya kepatuhan responden untuk membayar retribusi relatif tinggi, tetapi kurang banyak mengerti dari memahami kebijaksanaan pemerintah tentang retribusi kebersihan dan hubungan antara kesehatan lingkungan dengan penanggulangan limbah padat. Responden juga mempunyai tingkat pengatahuan yang rendah mengenai cara yang tepat dalam menanggulangi limbah mereka.Perilaku kebersihan (membuang limbah padat disembarang tempat) responden yang tidak mendukung penanggulangan limbah padat disebabkan oleh kurangnya informasi dan penyuluhan yang diberikan pada mereka. Oleh sebab itu dirasakan bahwa institusi yanga da perlu dikembangkan dan diarahkan untuk menumbuhkembangkan kesadaran, rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam pengelolaan kebersihan lingkungan kota. Selanjutnya dapat diidentifikasi adanya tingkat peranserta masyarakat yang berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh:

1. Status Ekonomi, dilihat dari tingkat penghasilan kebanyakan penduduk kota, para responden dikategorikan ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kemampuannya membayar retribusi juga rendah. Meskipun demikian kelompok ini merupakan produsen limbah yang tidak sedikit dan menuntut lebih banyak pelayanan. Sebaliknya kelompok orang-orang yang berpenghasilan tinggi pada dasarnya mampu membayar retribusi tinggi. Namun demikian keterlibatan fisikya dalam penanggulangan limbah padat relatif rendah, dan mereka senang mendapat pelayanan pemerintah kota.
2. Perbedaan tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan diantara kelompok masyarakat.
3. Tidak tegasnya pengenaan sanksi, kurang tepatnya ketentuan pemberian insentif dan mutu sistem pemantauan.

Data Hasil penelitian menunjuk adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Institusi dan tatalaksana pengelolaan limbah padat terpisah dengan pengelolaan retribusi kebersihan, padahal dalam kenyataan merupakan kegiatan yang saling terkait dan harus terintegrasi agar tidak menghambat kelancaran pengelolaan.
2. Tidak ada koordinasi perencanaan terpadu dalam penanggulangan limbah padat antar institusi terkait. Penanggulangan limbah padat tidak hanya merupakan tugas dan fungsi dinas kebersihan melainkan juga menjadi tugas dan fungsi dinas-dinas otonom lainnya sepertinya dians pertamanan, dinas pekerjaan umu, PD Pasar Jaya dan institusi pemerintah pusat seperti badan pelaksana proyek induk sungai cisadane-ciliwung.
3. Penyuluhan untuk menumbuhkan dan mengembangkan peranserta masyarakat belum intensif, meluas dan merata karena dinas kebersihan masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
4. Prosedur dan proses pembayaran retribusi belum diselenggarakan secara tepat dan efektif sehingga penerimaan retribusi rendah.

Dari analisis data dapat diketahui adanya beberapa model institusi dan tatalaksana yang dapat dikembangkan dalam peningkatan peranserta masyarakat sebagai berikut:

1. Model institusi pembina peranserta masyarakat yang mempunyai unsur-unsur staf, unsur pelaksana (Jabatan Fungsional PEnyuluh sebagai ujung tombak pembinaan peranserta masyarakat), dan unit penyuluhan keliling.
2. Model koordinasi perencanaan terpadu untuk meningkatkan peranserta ditingkat institusi terkait dan untuk keterpaduan program pembinaan peranserta masyarkat.
3. Model penyuluhan yang terintegrasi antara keberishan lingkungan retribusi dilengkapi dengan paket-paket terprogram sesuai kelompok masyarakat sasaran penyuluhan.
4. Model pembayaran retribusi dan model penanggulangan limbah padat oleh swadaya masyarakat.

---

In priciple every person is reponsible to santain the living enviroment, to prevent and overcome damage and its pollution (Law. no 4 1982). With regard to enciromental cleanliness in the jakarta region, every citizen is obligatory to maintain the cleanliness for the living enronment up to tha sidewalks to houseyard (local law no. 5 1988). Based on the above mentioned provisions, the overcoming of urban solid waste as a part of city environmental cleansing management needs the involment of both the whole comunity and the goverment as well.

In the framework of cleaning services to provided to the whole citizen, the gonverment of dk jakarta is being faced serious constraints, i.e. First, There is an inbalanced ratio between budget allocation and the coverage of cleaning services: second, low charges of cleaning retribution imply inability on the part of the goverment to cover the total cowst of cleaning services which subsequently cause poor services so that not every citizen is equally provided with the government's services. thus, the implementation of city cleaning services should find suitable solutions that suit the specifio characteristics of urban solid waste management systems in the frame of comunity and the goverment partnership.

The salient problems to be observed are as follows:

1. what factors hinder the existing solid waste management?
2. At what level and to what extent is comunity participation needee?
3. How should the development of comunity participation be implemented?
4. What model should be developed and implemented in order to render the solid waste management services sustainable?

The type of approach used in the research is a combination of qualitative and grounded research. It is aimed to find and develop instituional model and procedure for more effective solid waste management which will be capable of enhacing comunity participation.

Based on the first observation on the research problens a working hypothesis was formulated it is neede a kind of institution and procedural developmnet for people s participation that cloud gave impact on their environmental consciousness and sense of belonging; under which the people and the goverment could work together in the continous management of urban splid waste.

From the results of the research it was found put that in general the obedience of the respondents to pay the retribution was relatively high but ther have low understanding on the goverment policy regarding cleansing retribution and the relationship beetween healthy enrionment and solid waste management due the respondenet have low level od knowledge on the right way to handle their waste.

The cleanliness behavior(improrer storing and disposal og the solid waste) which does not support good solid waste management is due to the lack informations and extension services provide to them. For the reason, it felt that an instituion in needed to develop and direct community participant the could grow and develop their awareness. sense of belonging and reponsibility to actively participate in the management of the cleanliness of the city environment.

Futher, it was indentified that there are spme different levels of community participation. Such condition is influenced by:

1. Economic Status, viewed from the level of income of the low income group, so that their abilities to pay retribution are also low, eventhough this group is postively ht emajor producer of urban solid waste and hence demand more services, on the country, the group of the people with high income are basically capable to pay high retribution. Eventhough their rat of physical involvements in the handling of the solid waste are low, they enjor good services provided by the city government in returen of their high restribution.
2. The different levels on knowledge and awareness toward cleanliness and healthy environment among groups of people.
3. Improper sanction enforcement, inappropriate provision of incentives, and the existing week quality of monitoring system.

Data of research indicate the following problems:

1. Institution and procedure of solid waste management are evidently seperated from the cleaning retribution management. in fact, it is actually interconnected activities that should be integrated in order to avoid in appropriate management.
2. There is no integrated planning coordination in the handling of solid waste among the interconnected institutions. Solid waste handling is not only the tast and function od the dki cleaning departmenet dinas kebersihan but it is also the task and function of the other dki autonomous department susch as those concerned with park, public works, cisadane-ciliwung river project implementation agency and local government owned company pasar jaya.
3. Extention services to promoteand develop the community participation was not being carried out intensively and equally due the pact that reponsible cleansng department are still being wiht limites budget and human resources.
4. The procedures and process of charging the retribution have not been effectively and properly managed, resulting to low retribution revenue.

Data Analysis shows that some models of instituion and procedures to enhance community participantion could be developed in the following ways:

1. Developing the isntitution models for community participation by rearrangement of the exiting componentrs, including staff and, line components and mobile unit of extension services. In the instituion, the functional position of extension service agents as the community participations can be developed;
2. Integrated planning coordination models to enchance the community participation on the level of government isntituions and integreted programme in developing comunity participation.
3. Integrated extention service models related with environmenta cleenliness and retribution payment, supported by programmed packages are highly relevant to the community extension's targer groups.
4. Retribution payment model and community solid waste management models.

"