Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan bela negara merupakan salah satu upaya Kementerian Pertahanan Indonesia dalam membentuk kekuatan pertahanan nirmiliter. Pada implementasinya, kebijakan ini mendorong pembentukan suatu kurikulum yang sesuai dengan kebijakan dan pendidikan bela negara. Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan bela negara saat ini terdiri dari empat point pembelajaran, yaitu pelatihan kewarganegaraan, pelatihan militer wajib, pelatihan sesuai profesi, dan pelatihan ala TNI. Kurikulum ini mempunyai lima nilai dasar, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan bela negara, baik secara fisik maupun non fisik. Kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah saat ini mempunyai prospek ketimpangan dalam sistem pertahanan semesta yang membutuhkan keseimbangan antara pertahanan militer dan nirmiliter. Artikel ini mengulas prospek tersebut dengan merumuskan keseimbangan interaksi pertahanan militer dan nirmiiter yang menghasilkan postur pertahanan dengan tiga unsurnya, yaitu kekuatan, kemampuan, dan penggelaran. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan bela negara yang berlangsung saat ini dapat menghasilkan ketimpangan dalam sistem pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, perubahan pada metode pembentukan dan pelaksanaan kurikulum bela negara sangat dibutuhkan. Selain itu, target utama pendidikan ini seharusnya digeser pada perguruan tinggi dengan pertimbangan berupa kematangan berpikir, pembentukan jati diri, danpotensi generasi muda"

"Keluhan konsumen di media masa akhir-akhir ini serta pengaduan yang masuk ke YLKI dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dengan demikian masalah perlindungan konsumen seharusnya mendapat perhatian yang serius, namun sampai sekarang belum ada peraturan yang integral dan comprehensif. Terlepas dari belum adanya Hukum Perlindungan Konsumen yang memadai, tampaknya pendidikan masalah ini sudah saatnya mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan sudah saatnya diajarkan di Fakultas Hukum. Pengetahuan dan pemahaman tentang masalah tersebut sangat diperlukan oleh seorang sarjana hukum apalagi dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi."

"Ilmu manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan personil, kepemimpinan, memotivasi, komunikasi, dan pembuatan keputusan. Manajemen secara umum menjelaskan bahwa ada tiga sumber dasar utama yang penting untuk pembangunan ekonomi, yaitu sumber modal (uang), sumber fisik (material), dan sumber daya manusia. Semua sumber dasar tersebut saling berkaitan erat dan sangat bergantung satu dengan lainnya, namun demikian sumber daya manusia (SDM) adalah sumber dasar yang paling penting, karena manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi-manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi.Suatu negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber keuangan yang cukup, bisa jadi tidak bisa mencapai pembangunan ekonomi yang stabil jika tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya tersebut. Di sisi lain, sebuah negara yang memiliki banyak SDM yang terdidik dan terampil lebih memiliki kesempatan untuk mencapai kesuksesan ekonomi meskipun hanya memiliki sedikit sumber daya alam.Singkatnya, hanya pengelolaan SDM yang dilakukan dengan baik dan tepat yang akan menghasilkan manfaat yang maksimal untuk suatu organisasi, perusahaan, bahkan negara."