Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) adalah salah satu masalah dalam Hukum Internasional yang telah lama menjadi perhatian masyarakat internasional. Sebenarnya tindakan penangkapan ikan secara ilegal telah sering dilakukan sejak awal abad ke-19. Saat itu belum ada regulasi internasional mengenai laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Tiap negara mempunyai regulasi masing-masing untuk mengatur wilayah lautnya. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik dalam penguasaan laut, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung dari industri pengolahan sumber daya laut. Baru pada tahun 1982, ketika UNCLOS terbentuk, masyarakat internasional mempunyai suatu aturan yang bersifat komprehensif mengenai hukum laut. Namun kehadiran UNCLOS 1982, tidak serta merta menyelesaikan masalah penangkapan ikan secara ilegal. Muncullah penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (unreported) dan yang tidak sesuai dengan peraturan (unregulated), yang kemudian melengkapi istilah IUU Fishing. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai IUU Fishing dan bagaimana pengaturannya dalam hukum internasional, dan bagaimana implikasinya bagi Indonesia karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi perikanan paling besar dan merupakan salah satu negara yang paling banyak dirugikan oleh kegiatan IUU Fishing."

"Pengamatan terhadap ozon stratosfer menunjukkan bahwa lapisan ozon mengalami penipisan. Lapisan ozon stratosfer mempunyai fungsi sangat vital bagi kehidupan di bumi, karena lapisan ini merupakan satu-satunya filter-terhadap radiasi ultra violet gelombang pendek yang dikenal dengan UV-B yang berbahaya bagi kehidupan.Para pakar menyatakan bahwa lepasnya antara lain Chlorafluorcrcarban (CFC) telah mengakibatkan rusaknya lapisan ozon di stratosfer. Radiasi gelombang pendek yang memanasi stratosfer menyebabkan terurainya CFC dan melepaskan radikal klorin. Semakin banyak klorin bereaksi dengan molekul ozon menyebabkan kurangnya ozon di stratosfer dan akan mengakibatkan bertambahnya radiasi ultraviolet ke permukaan bumi.Emisi CFC ke atmosfer semakin banyak sejak tahun 1970-an (Kantor Menteri Lingkungan Hidup, 1994: 141). Data UNEP (1987 : 14) menyatakan bahwa emisi CFC-11 dan CFC-12 mengalami kenaikan 5% per tahun. Impor CFC Indonesia dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan. Selain itu kebutuhan barang-barang seperti AC, kulkas, solvent, kosmetika, busa juga semakin meningkat, ini menunjukkan meningkatnya konsumsi masyarakat akan CFC.Sumber pemakai CFC adalah industri alat pendingin AC, industri lemari es, industri busa, penyemprot produk aerosol. Chlorofluorocarbon menjadi pilihan industri-industri. ini karena CFC merupakan gas yang tidak mudah terbakar, tidak beracun, tidak berbau dan tidak mudah bereaksi. Hasa tinggal CFC di atmosfer sangat panjang. CFC-11 (CFCL3) yang dipakai untuk pendingin AC/kulkas mempunyai masa tinggal di atmosfer selama 75 tahun, CFC-12 (CF2C12) masa tinggal nya 110 tahun (UNEP, 1987: 14).Banyak dampak berbahaya yang timbul karena meningkatnya radiasi UV-B yang terjadi karena penipisan lapisan ozon. Sinar UV-B menyebabkan ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. UNEP (1992c: 28) menegaskan bahwa UV-B menyebabkan sun burn, snow blindness, eye damage, skin cancer and the ageing and wrinkling of skin..." Selain itu timbul resistensi kulit dan seluruh tubuh terhadap beberapa infeksi.Pada tanaman, penipisan lapisan ozon menyebabkan decreased yield of important food crops such as corn, rice, soybeans and wheat" (Miller, 1992: 299).Data menunjukkan bahwa UV-B merusak larva, anak ikan, larva udang, larva kepiting, tanaman .yang panting dalam jaring-jaring aquatik (Worrest, 1986: 175). Penipisan lapisan ozon berdampak negatif juga pada pemanasan global, memberi kontribusi pada pencemaran udara dan berdampak pada bahan-bahan bangunan.Mempertimbangkan masa tinggal CFC yang lama di atmosfer, potensinya merusak ozon, kecenderungan peningkatan produksi dan konsumsinya serta dampak yang timbul pada kesehatan manusia dan lingkungan, maka masyarakat internasional sepakat untuk melakukan upaya perlindungan lapisan ozon dengan menghapus pemakaian CFC dan Bahan Perusak Ozon lainnya.Kesepakatan di atas terwujud dalam Konvensi Wina 1985 dan Protokol Montreal 1987 serta Amandemennya. Indonesia telah meratifikasi kedua perjanjian internasional tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992, berarti bahwa Indonesia siap dengan komitmen internasional dan slap untuk melaksanakan keputusan-keputusannya.Masalah yang diteliti adalah bagaimana implikasi ratifikasi tersebut dalam sistem hukum nasional. Di samping itu apakah peraturan perundang-undangan yang telah ada mendukung kesepakatan internasional di atas.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapat kepastian hukum terhadap wujud tanggungjawab negara bilamana kegiatan yang dilakukan dalam wilayahnya menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan negara lain dan bahkan kerusakan lingkungan milik semua umat manusia.Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian bertitik tolak dari studi dokumen dengan mempergunakan analisis konten. Pendekatan kualitatif dipergunakan, karena pendekatan ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang sifatnya deskriptif, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk tertulis, lisan dan perilaku nyata.Kunci keberhasilan strategi penghapusan BPO ada di tangan masyarakat. Untuk itu penelitian ini dibantu dengan studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber dan industri yang dipilih secara purposive di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab negara terhadap kerusakan laporan ozon yang dianggap miliki bersama umat manusia karena kegiatan yang dilakukan di wilayahnya sudah diatur dalam berbagai peraturan nasional secara umum.Implikasi ratifikasi Konvesi Wina 1985 dan Protokol Montreal 1987 dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari adanya peraturan nasional yang menyerasikan dengan isi perjanjian tersebut.

---

Ozone observation indicates that the stratospheric ozone layer of this gas in the stratosphere is depleting. The stratospheric ozone layer has a vital role for life on earth, because it is the only gas that filters the harmful solar ultraviolet radiation, known as UV-B.

Scientists are convinced that the release of a chemical compound, Chlorofluorocarbon (CFC), has destroyed the stratospheric ozone. The solar ultraviolet radiation has broken down the CFC chemically and released a highly reactive chemical, known as chlorine. More reactive chlorines in the stratosphere will destroy more ozones.

The CFC emitted into the atmosphere is increasing. Data from UNEP (1987: 14) indicated that there was 5 per cent increase of CFC-11 and CFC-12 emissions annually. Besides, the Indonesia's consumption on CFC tends to increase from time to time. Needs for commodities like refrigerators, air conditions, solvents, cosmetics, foam are also improving. This situation indicated the rising of CFC consumption.

CFCs have advantages for industries producing air con., refrigeration, aerosol containing products because it is inflammable, not toxid, oudorless and inreactive. CFC-11 and CFC-12 have long residence time in the atmosphere, so it would take' many decades for the. atmosphere to return to its. original condition.

Changes in the stratospheric ozone leads to increased UV-B radiation. UNEP (1987: 28) stated that more portion of this spectrum causes sunburn, snow blindness, eye damage, skin cancer and the ageing and wringkling of skin

Besides it causes, skin and body resistency to various infections. Increased UV-B radiation caused damage to plants, "... decreased yield of important food crops such as corn, rice, soybeans and wheat (Miller, 1992: 299).

UV-B radiation causes serious threat to fish larvae and juveniles, shrimp larvae, copepods and plants essential of aquatic food web (Worrest, 1986 : 175). The modification of ozone layer will contribute to global warming, air pollution and causes damage to materials.

Considering the above mentioned facts, the international communities have determined to phase out CFC and other ozone depleting substances. The Vienna Convention of 1985 and the Montreal Protocol 1987 were then drawn up, and updated by the London and Copenhagen Amendments. Indonesia has ratified bath the Convention and the Protocol by the Presidential Decree No. 23 year 1992. It means that Indonesia is prepared to implement all of the provisions contained there-in.

This thesis is trying to study the implication of the ratification in the national legal system, to study whether the existing national legislative regulations are in line with the Vienna Convention 1985 and Montreal Protocol 1987.

The objectives is to obtain legal certainty about state's responsibility upon human activities within its territory which have caused damage to the environment of other countries and even the damage to the environment which is the common property of mankind.

Normative qualitative method is applied in this study. In addition, field research was also conducted to purposive respondents domiciling in the Special Capital Region of Jakarta, to support the study.

The important findings are that the principle of the state's responsibility has been contained in the national legal system, and that the implication of the ratification of the Vienna Convention' and Montreal Protocol in the national legal system is manifested in the national regulations conforming with the Convention and Protocol."

"Ketika Republik federasi Jerman mengambil alih kepemimpinan (Presidensi) Uni Eropa di bulan Januari 2007, Perdana Menteri Angela Market menggiring rekan-rekannya menuju suatu "Roadmap" bagi masa depan Eropa...."

"Globalisasi mernberikan kesempatan bagi migran pekerja secara luas dan dengan intensitas yang tinggi. Di satu pihak globalisasi menyediakan lapangan kerja baru di luar negeri yang sebelumnya tidak bisa terjangkau karena jarak maupun biaya. Namun di sisi lain Globalisasi mengakibatkan buruh migran dihadapkan pada fleksibilitas pasar tenaga kerja yang menempatkan mereka pada kondisi yang rentan walaupun menerima pendapatan yang lebin baik dibandingkan di tanah airnya, terutama untuk tenaga kerja tidak terlatih.Indonesia merupakan salah satu sumber pekerja miqran tidak terlatih (unskilled) yang mengisi banyak lapangan kerja di Negara-negara industri baru di Asia Timur dan Negara-negara pengekspor minyak di Timur: Tengah. Berbeda dengan para tenaga kerja terlatih, mereka sering menemui kondisi yang menyedihkan dengan pekerjaannya di luar negeri itu.Untuk menjamin diperhatikannya kesejahteraan bagi tenaga kerja migran ini, beberapa konvensi di tingkat internasional telah merumuskan aturan-aturan dan standard-standard bagi pengelolaan pekerja migran. PBB sebagai Organisasi Internasional yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, melalui International Labour Organization telah berusaha agar prinsip-prinsip dan hak-hak yang tertuang dalam konvensi dasar ILO dihormati. Ini berarti perlu ada mekanisme pengawasan untuk memonitor pelaksanaannya, dimana antara lain dengan dikeluarkannya International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families yang diadopsi oleh PBB sejak tahun 1990.Dalam thesis tingkat magister ini, penulis ingin memaparkan mengenai aspek-aspek pentingnya upaya mengadopsi Konvensi Internasional ini kedalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan sampai sejauh manakah dapat memberikan perlindungan secara penuh terhadap hak-hak pekerja migrant Indonesia beserta seluruh keluarganya. Dan apakah upaya ratifikasi konvensi ini sungguh dapat memberikan perlindungan secara maksimal baik untuk pekerja migran asing yang bekerja di Indonesia terutama pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri."