Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak era reformasi, dunia media massa Indonesia mengalami perubahan mandasar. Perubahan tersebut dengan sendirinya mengubah mediascape Indonesia menjadi masyarakat yang sesak media. Yang menentukan berbobot atau tidaknya suatu berita adalah wartawan. Sebaliknya permasalahan yang menyangku dunia kewartawanan masih banyak, diantaranya naris tidak beretika dan keluar dari koridor moral. Lantas timbul pertanyaan bagaimana pandangan wartawan terhadap profesionalisme? Untuk menjawabnya, penulis membedah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dan pengamatan terhadap 30 wartawan yang bertugas di Kota Bandung yang sekaligus dijadikan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme dikategorikan dalam empat varian yaitu otonomi, komitmen, keahlian dan tanggung jawab dimana saat menjalankan aspek tersebut terganjal oleh aspek yang turut serta mewarnai saat wartawan bertugas."

"Latar Belakang: Media penylaran termasuk ke dalam kelas pengatur. Sesuai premis teori Marx tentang posisi media dalam sistem kapitalisme modern, media massa - khususnya penyiaran - diyakini bukan sekadar bisa berfungsi sebagai medium lalu Iintas pesan antar unsur-unsur sosial dalam masyarakat, melainkan juga beifungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan. ltu sebabnya beragam kelompok kepentingan berusaha memasukkan media penyiaran ke dalam hegemoni kekuasaannya. Jika diidentifikasi, tiga kubu yang bermain bisa dikategorikan ke dalam kubu negara (direpresentasikan pemerintah), pasar (pemodal, pemilik, dan praktisi penyiaran berorientasi kapital), dan masyarakat Madani (aktivis LSM, akademisi, dan publik aktif). Seiring dengan berhembusnya angin demokrasi, esensi ruang media penyiaran yang bermain di ranah publik menimbulkan kesadaran bahwa perlu ada pembaharuan dalam sistem penyiaran, khususnya berkenaan dengan badan regulator yang berwenang menetapkan aturan main dan batasan terhadap penyiaran guna mengembalikan ranah pubiik kepada publik. Setelah sebelumnya didominasi oleh negara, timbul pemikiran untuk membentuk badan regulator nonstruktural yang pada gilirannya melahirkan KPI.Tujuan: Menyadari terdapatnya benturan-benturan kepentingan berhubungan dengan eksistensi KPI sebagai pengejawaniahan upaya demokratisasi ranah publik, pokok pennasaiahan yang diangkat adalah Iatar beiakang hadlrnya persoalan-persoalan yang dihadapi KPI sebagai badan regulator penyiaran dalam mengukuhkan eisistensinya di sistem formal legal Indonesia, dilihat dari perjalanan historis pembentukan sampai lmplementasinya, Sehingga diperoleh gambaran mengenai apa yang melatari kondisi KPI saat ini dan prediksi kondisinya ke depan.Metodologi: Tipe penelitian yang dilakukan merupakan tipe penelitian kualitatif dengan unit analisis kelompok berdasarkan paradigma kritis yang mengasumsikan bahwa realitas sosiai bergantung pada kejadian-kejadian dalam sejarah yang diproduksi dan direproduksi oleh kelompok-kelompok kepentingan. Untuk memahami konteks sejarah eksistensi KPI, maka dimanfaatkan desain penelitian multiple case analysis yang secara prinsipil menampilkan replikasi tindakan dan kejadian dalam ruang lingkup pembentukan badan-badan regulator penyiaran sebelum dan selama kehadiran KPI.Hasil: Gagasan untuk membuat badan regulator penyiaran nonstruktural pada mulanya bersumber pada pemikiran bahwa pemerintah memerlukan bantuan dari sebuah badan komplementer untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Pada perkembangannya, pemikiran ini bergeser pada isu urgensi demokratisasi ranah publik yang terlepas dari dominasi negara maupun pasar yang sama-sama kurang mengindahkan ranah publik sebagai milik publik. Atas dasar itu, KPI ditetapkan independen dan didukung masyarakat madani, tapi mendapat banyak tantangan dari negara dan pasar, khususnya media penyiaran laelevisi nasional.Pembahasan: Keterkaitan negara, pasar, dan masyarakat madani dalam tatanan dunia penyiaran berdiri pada landasan yang Iabil. Hal ini disebabkan masing-masing kubu memiliki kepentingannya sendiri. Pertentangan yang mengemuka sehubungan dengan eksistensi KPI dari sudut negara adalah penyempitan kekuasaan formal; dan sudut pasar adalah minimalisasi akumulasi profit; masyarakat madani mendukung, tapi perlu diakselerasi partisipasi dan dukungannya terhadap KPI.Kesimpulan: Sistem ketatanegaraan Indonesia belum dapat mengadopsi dengan baik pembaharuan kelembagaan dalam dunia penyiaran yang direpresentasikan KPI. Persoalannya terletak pada karakteristlk lahiriah dan masing-masing kelompok kepentingan yang belum menemukan jalan tengah untuk menyeimbangkan posisi. Akibatnya, pertentangan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan dan terus bersinggungan satu sama Iain dengan mengedepankan tujuan-tujuan kelompok yang ingin diraih. Pada gilirannya, untuk mempertahankan eksistensi KPI, badan terkait perlu meningkatkan kesadaran dan gerakan masyarakat madani tanpa mengabaikan urgensi untuk tetap menjalankan kegialan lobi dan negosiasi damai dengan unsur negara dan pasar.

---

Background: Broadcasting belongs to the regulating class. In accordance with Marx?s theory on the position of media in the modern system of capitalism, mass media - particularly broadcasting - has been acknowledged not only as a medium of message transfer between social components in the society, but also considered as a tool of domination. This is why various vested interest are attached to it and are trying tio put broadcasting under their hegemonic reign. In concrete, there are three different major groups that can be identilied: The state (mainly represented by the government), market (capital oriented investors, owners, and broadcasting practitioners) and the civil society (NGO activists, scholars, and active public members). Along with the wind of democracy, the essence of the public sphere as the place where broadcasting runs becomes realized that it needs to be reformed, particularly on the subject of regulatory body who is in charge of formulating regulations toward broadcasting. After been dominated by the State, accured ideas on building an auxiliary state agency outside the govermmental structure which in tum gave birth to KPI.

Objective: Aware of the interest disputes in connection with ti'|e existence of KPI as a form of democratization of the public sphere, the main problem that wants to be discussed is the problems faced by KPI as a regulating body in proclaiming and legitimating its existence in the Indonesian formal legal system, seen from its historical background, in order to understand the conditions of KPI today and predict its condition in the feature.

Metodology : The type of study used in this thesis is qualitative, subjected at group units based on the critical paradigm which assumes that social reality depends on historical events produced and reproduced by interest groups. To understand the historical context of KPI's existence, the writer implements a multiple case analysis that shows replications of attitudes and events in the frame of building broadcasting regulatory body before and while the existence of KPI.

Historical Results: Thoughts on creating a nonstructural broadcasting regulatory body at lirst was based on the idea to ease the heavy work- of the govemment. Along the way, the idea was more driven by the isue of democratizing the public sphere in order to release it from state and market domination which has proved themselves for less caring in the public interest. This is why KPI is than formed as an independent institution which is supported by the civil society. At practice, KPI faces various challenges from the State and Market, especially from the national television institutions.

Discussion: The relation between the state, market, and civil society stands on a labil ground. This is used by different interests that each group holds. The main dispute related with the existence of KPI from the eyes of the State is about its limitation on reigning broadcasting; from the Markets perspective it is all about profit acummulation; and while the Civil Society support KPI, they have to deal with the other groups.

Conclusion: The Indonesian public administration has not yet been able to adopt the institutional reformation held in the broadcasting world which is represented by KPI. The problem lies In the natural characteristic of each interest group that haven't found a middle way to balance their positions. As a result, disputes became unavoidable and keeps conflicting while holding upon targets of the group. In turn, to maintain the existence of KPI, the body itself must actively accelerate the awareness and movement of the civil society without neglecting the importance to continue lobying and peacefully negotiating with the state and the market."

"Berita merupakan suatu program televisi yang harus independen dari program lain. Sementara program lain berupaya melaksanakan fungsi entertainment-nya, berita lebih memiliki fungsi yang lain, yaitu fungsi informatif. Ini berarti bahwa berita bukanlah program yang disajikan sesuai dengan keinginan atau minat pemirsanya untuk menarik pemirsa sebanyak mungkin. Sebaliknya, berita harus memberikan informasi dan laporan yang sebaik-baiknya. Kredibilitas berita dapat diperoleh dengan mengacu pada Kode Etik Juralistik sebagai landasan moral. Berita haruslah berada di depan pemirsanya. Karenanya berita haruslah benar, akurat, obyektif, independen dan fair. Dengan banyaknya stasiun televisi yang bermunculan dengan programnya yang beragam, maka menarik untuk diteliti bagaimana program berita televisi kita. Apakah berita televisi kita sudah kredibel dengan mengacu pada Mode Etik Jumalistik. Ini dapat diketahui dengan melihat bagaimana orang-orang yang ada dibelakang berita televisi memahami dan menerapkan Kode Etik Jumalistik dan bagaimana proses produksi berita mempengaruhinya.Kode Etik Juralistik berlaku universal di banyak negara walaupun interpretasi dan penerapannya memiliki keragamaan. Ini tergantung dari budaya dan kepercayaan masyarakat setempat Penelitian ini mengacu pada lima poin kode etik universal yang diambil dari aturan kode etik jumalistik di beberapa negara secara acak. Poin kode etik jumalistik itu adalah akurat, jujur, adil, obyektif dan independen. TPI dipilih dalam penelitan ini dengan perlimbangan kemudahan akses untuk mendapatkan data. Juga bahwa televisi ini adalah salah satu pionir televisi swasta di Indonesia dengan jangkauan pemirsa lebih dari 140 juta pemirsa di seluruh Indonesia. Dengan target audiens kalangan menengah kebawah, yang merupakan sebagian besar dari masyarakat Indonesia. TPI menjadi suatu sumber berita yang sangat penting bagi kalangan masyarakat tersebut juga karena tingkat menonton televisi lebih tinggi daripada tingkat membaca masyarakat tersebut.Pengumpulan. data dilakukan dengan metode interview mendalam terhadap beberapa kru berita Lintas Lima, seperti: reporter, produser dan pemimpin redaksi. dan observasi terhadap kebijakan redaksi dan rapat redaksi. Penelitian dilakukan dengan metode analisa kualitatif. Analisa wacana kritis akan dilakukan terhadap hasil wawancara dan observasi dengan menggunakan acuan lima poin kode etik jurnalistik dengan penjelasannya. Pada tingkatan teks akan dilakukan analisa isi terhadap output berita berupa tayangan berita Lintas Lima itu sendiri. Ini dilakukan baik terhadap isi naskah maupun visualisasi berita Lintas Lima.Penelitian ini menunjukkan suatu hal yang cukup menarik. Menilik dari teori donut Shoemaker dan Reese, ternyata penerapan kode etik jumalistik di TPI masih beragam pada berbagai level. Mulai dari level individual hingga level ideology, penerapan kode etik jurnalistik diterapkan dengan berbagai kendala dan keterbatasannya. Walaupun penelitian ini terbatas pada ruang redaksi atau newsroom, sehingga hanya mencakup level individual, rutinitas media dan level organisasi.Bagi beberapa jurnalis, kode etik jurnalistik adalah sesuatu yang asing. Sementara bagi sebagian lagi ini hanyalah suatu aturan yang justru menghambat pekerjaan mereka. Tapi dalam tataran organisasi, dalam hal ini departemen pemberitaan TPI sedang berusaha membangun imej mereka dengan pemberitaan, khususnya Lintas Lima, usaha untuk tetap mengacu pada kode etik jurnalistik cukup kuat. Ini menjadi tekanan pada beberapa kali rapat redaksi yang sempat penulis hadiri. Tapi dalam prakteknya penerapan ini mengalami banyak hambatan. Kurangnya penyamaan persepsi dan pembelajaran mengenai kode etik jurnalistik adalah salah satunya. Selain itu bagi reporter tenggat waktu juga menjadi hambatan dalam berita yang berimbang, jujur dan akurat Berita yang disajikan menjadi berita yang seadaanya karenanya. Target pemirsa yang menjadi patokan dalam penyajian berita, yaitu kelompok pemirsa menengah kebawah, juga menjadi faktor dalam kualitas berita Lintas Lima. Kesan seadanya dan kurang berkualitas maka tampak jelas dalam laporan-laporan yang ditayangkan di Lintas Lima.Karena kualitas berita juga ditentukan dalam mengacu atau tidaknya berita tersebut kepada kode etik jurnalistik, maka berita sebaiknya tidak diproduksi hanya untuk kalangan tertentu. Semakin baik acuan kode etik jurnalistik, semakin berhatihati dan semakin baiktah kru berita berusaha menyajikan laporannya. Maka ini sebaiknya menjadi perhatian bagi tiap individu yang berada di belakang pemberitaan. Kode etik jurnalistik tidak hanya ada di hati individu tersebut, tetapi juga di pikiran yang mengarahkan mereka dalam menjalankan pekerjaannya."

"This CD-ROM documents the experiences of students living and learning at the University of Northumbria, and reveals what it's really like to be a student here."