Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil tidak hanya membagi pada saat terdapat keuntungan, namun juga berbagi bila terdapat kerugian. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menyebabkan perbankan syariah dipaksa untuk mengikuti sistem penjaminan nasional yang terdapat pada Undang-Undang 24 Tahun 2004. Penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah meliputi giro, tabungan dan deposito baik yang menggunakan prinsip wadi?ah ataupun mudharabah. Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat menghilangkan jati diri perbankan syariah sebagai bank yang menerapkan sistem bagi hasil. Dalam tulisan ini penulis ingin memaparkan kajian terhadap Penjamin yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah dan meneliti lebih dalam bagaimana pengaruh penjaminan uang nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah dalam sistem ekonomi syariah.

---

Islamic banking is a bank based on profit sharing principles. The principle of sharing not only split when there is profit, but also to share when there are losses. With the release of Act 24 of 2004 on Lembaga Penjamin Simpanan, prompting the Islamic banking system to follow the national safeguards contained in the Act 24 of 2004. Guarantee by LPS Islamic banking including checking, savings and time deposits using either the principle or mudaraba wadi'ah. Guarantee by LPS can eliminate identity as an Islamic banking system of banks that apply for the results. In this paper the author describes a study of the Guarantor LPS on Islamic banking and examine more deeply how the effect of ensuring clients 'money' by LPS of Islamic banking in the Islamic economic system."

"Pada tahun 2015, Bank Danamon melalui unit usaha syariahnya, Danamon Syariah, menandatangani perjanjian pembiayaan bersama syariah di Indonesia dengan International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), institusi keuangan yang merupakan anggota Islamic Development Bank (IDB) Group. Tujuan dari perjanjian ini adalah mendorong dan mempercepat pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia. Skripsi ini membahas dan menganalisis Hak & Tanggung Jawab Hukum dari Bank Danamon Syariah dan ITFC selaku Para Pembiaya dalam Pembiayaan Bersama syariah serta kewajiban Shahibul Maal kepada nasabah dalam pembiayaan bersama syariah antara Bank Danamon Syariah dan ITFC dengan menggunakan Akad Mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bank Danamon Syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) bertindak pula sebagai agen fasilitas yang juga bertindak sebagai pengelola dana. Walaupun Bank Danamon Syariah memiliki status yang sama dengan ITFC sebagai shahibul maal akan tetapi Bank Danamon Syariah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari ITFC.

---

By 2015, Bank Danamon through sharia business unit, Danamon Syariah, signed a co-financing agreement sharia in Indonesia with the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), a financial institution that is a member of the Islamic Development Bank (IDB) Group. The purpose of this agreement is to encourage and accelerate the growth of Islamic finance in Indonesia.

This thesis discusses and analyzes the Legal Rights & Responsibilities of Bank Danamon Syariah and ITFC as the funders in the Joint Sharia Financing and the legal obligations of Shahibul Maal to the Customer under the Joint Sharia Financing Agreement between Bank Danamaon Syariah and ITFC. This research is a normative juridical using secondary data.

These results indicate that Bank Danamon Syariah as the owner of the funds (shahibul maal) also acting as the facility agent that also acts as a fund manager. Although Bank Danamon Syariah has the same status with ITFC as the shahibul maal, Bank Danamon Syariah has more obligations than the ITFC."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pemilihan dominan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah produktif dan konsumtif pada Bank Syariah di Jakarta. Selain itu, juga untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kriteria pemilihan dominan antara nasabah pengguna produk pembiayaan syariah produktif dan konsumtif. Untuk menjawab permasalahan pertama, digunakan teknik Analisis Faktor (Factor Analysis), sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua, digunakan Analisis Uji Beda Dua Rata-Rata. Penelitian ini menghasilkan jawaban-jawaban atas kedua permasalahan di atas. Pertama; Krtieria dominan pemilihan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah produktif dan konsumtif pada Bank Syariah di Jakarta adalah Faktor Pelayanan dan Sumber Daya Insani, yang terdiri dari: simpanan aman, pelayanan yang ramah dan sopan dari karyawan/ti bank, pelayanan yang cepat dari para karyawan/ti bank, pelayanan yang memuaskan dari karyawan/ti bank, karyawan/ti yang kompeten dalam menjelaskan produk-produk syariah, dan karyawan/ti yang tanggap terhadap masalah dan responsif. Hasil ini tidak sesuai dengan dugaan awal (hipotesis) penelitian ini. Kedua, Ada perbedaan kriteria dominan pemilihan antara nasabah yang menggunakan produk pembiayaan syariah produktif dan konsumtif. Hal ini sesuai dengan dugaan awal (Hipotesis) penelitian ini.

---

This reasearch aims to indentify the dominant customers selection criteria in using of productive and consumptive Islamic financing products in Islamic Bank in Jakarta. In addition, to identify whether there is any difference between the dominant customers selection criteria of productive and consumptive Islamic financing product user. To solve the first problem it will be used Factor Analysis Techniques, as for answering the second problem, it will be used Comparing Group Means T-Test Techniques.

This reasearch resulted in the answers to the two problems above. First; the dominant customers selection criteria in using of productive and consumptive Islamic financing products in Islamic Bank in Jakarta is the factor of services and human resources, which consists of: deposits safe, friendly and courteous service of the employees bank, fast service from the employees bank, satisfactory service from the employees bank, employees competent in explaining about Islamic products, and employees who is responsive to problems.

These results are not consistent with the hypothesis of this reasearch. Secondly, There is a difference between the dominant customers selection criteria of productive and consumptive Islamic financing products user. This is consistent with the hypothesis of this reasearch."

"Lembaga perbankan memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak semua golongan masyarakat dapat menerima keberadaan lembaga konvensional. Keberatan tersebut antara lain berkaitan dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional. Bermula dari permasalahan di atas, para ekonomi dan ahli Hukum Islam di berbagai negara berusaha memperkenalkan konsep sistem perbankan Islam. Strategi pengembangan Bank Syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional. Berdasarkan minat terhadap kebutuhan nasabah tersebut, BII Syariah hadir sebagai unit usaha BII yang menjalankan operasionalnya secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip Syariah di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Salah satu produk yang ditawarkan oleh BII Syariah adalah Tabungan Platinum Access yaitu suatu tabungan untuk berinvestasi yang memberikan keuntungan bagi hasil. Bagaimana konsep Tabungan Platinum, manfaat, kelebihan dan kekurangan dan apa saja dan bagaimana Tabungan Platinum dari BII Syariah Platinum Access ini, yang dapat ditinjau dari berbagai segi. Salah satu segi adalah segi hukum, terutama dalam kaitannya dengan sistem perbankan Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder ditambah dengan wawancara. Tabungan platinum bertujuan untuk melengkapi produk dan jasa perbankan yang telah ada mengingat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kelebihan prinsip bagi hasil pada Tabungan Platinum adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kekurangan prinsip bagi hasil tersebut adalah apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak mampu membiayai kebutuhan oeprasionalnya sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Dalam kenyataannya banyak pelaku usaha atau pihak perbankan yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan nasabah tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen seringkali dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada. Pokok permasalahan dari tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum sistem perbankan syariah terhadap nasabah dan bagaimana implementasi sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan, terutama Undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang No. Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan lain yang berhubungan dengan sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank syariah saat ini telah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah melalui perjanjian-perjanjian yang diadakan antara pihak bank dengan nasabah yang berdasarkan kesepakatan kesepakatan kedua belah pihak, selain itu adanya penerapan prinsip good corporate governance juga memberikan kepastian hukum akan hak-hak nasabah bank syariah telah terlindungi.

---

This thesis discusses the judicial review against the Islamic banking system in providing legal protection to customers. In fact, many businesses or the banks that have a tendency to override the rights of clients and customers exploit weaknesses without having to obtain legal sanction. The lack of awareness and knowledge of the consumer society is often used as a ground for businesses in transactions that do not have good faith in doing business that is principally intended to seek maximum profits by efficiently utilizing existing resources.

Subject matter of this thesis is how the Islamic banking system of legal protection to customers and how the implementation of Islamic banking system in providing legal protection to customers.

This thesis research uses research methods normative juridical approach is descriptive and prescriptive analytical, namely by examining and reviewing the provisions of legislation, particularly the banking Act No. 7 of 1992 as amended by Act No. 10 of 1998, Law no. Islamic Banking Act No. 21 of 2008 and other legislation relating to Islamic banking system in providing legal protection to customers.

Based on research results indicate that Islamic banks are now providing legal protection to customers through agreements held between the bank and the customer is based on the consensus agreement of the parties, other than that the application of principles of good corporate governance will also provide legal certainty rights Islamic bank customer's rights are protected."

"Penelitian yang terkait dengan PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang SBI Syariah ini berangkat dari permasalahan yang terjadi dalam hubungan antara bonus (insentif) yang diberikan Bank Indonesia atas penempatan overlikuiditas pada SBI Syariah dengan tingkat FDR. Kenyataan mengenai ketentuan bonus (insentif) tinggi, tingkat FDR tinggi dalam peraturan ini tidak sesuai dengan hubungan yang seharusnya terjadi antara bonus (insentif) dengan tingkat FDR, semakin tinggi bonus yang diberikan oleh Bank Indonesia maka tingkat FDR perbankan syariah akan semakin rendah begitu pula sebaliknya. Tingginya tingkat FDR Perbankan Syariah disebabkan oleh dua hal yaitu, tingginya imbal hasil pembiayaan yang pada periode penelitian mencapai 14.71% dan adanya batasan minimal tingkat FDR sebesar 80%. Guna menyeimbangkan hubungan yang terjadi antara bonus SBIS dengan tingkat FDR dan mengurangi tingginya tingkat FDR, agar tingkat kesehatan bank syariah tetap terjaga, maka diajukan sebuah kebijakan yang mencakup beberapa skenario. Kebijakan tersebut berupa penurunan batas minimal tingkat FDR. Menggunakan data Statistik perbankan Syariah bulan April 2006- Maret 2008 (Penerapan SWBI) dan April 2008-Maret 2009 (Penerapan SBIS) serta penggunaan linear programming diperoleh batasan minimum tingkat FDR yang optimal adalah 60%. Penurunan batas minimal tingkat FDR berdampak pada tingginya outstanding SBIS, sehingga diajukan kebijakan lain terkait dengan pembatasan maksimum outstanding SBIS. Menggunakan data dan metodologi yang sama diperoleh batasan maksimum outstanding SBIS adalah 4% x DPK.

---

The research problem is stimulated by the relationship between the given incentive of Indonesian Bank (Bank Indonesia) for SBIS over liquidity and the level of Financing to Deposit Ratio (FDR). The high incentive of Indonesian Bank and also the high level of FDR factually do not in line with the proper regulation which written that the higher the Indonesian Bank incentive, the lower the FDR level is, and vice versa. This matter has been clearly regulated in PBI No. 10/11/PBI/2008 of SBIS. The high level of FDR in Syariah banking is resulted from the high defrayal output and the FDR minimum limit. At the time of this research, the defrayal output reaches 14,71%, while the FDR minimum limit is 80%. To cast the balance between the SBIS incentive and the FDR level as well as to decrease the high level of FDR, certain policy including the descent of FDR minimum limit should appropriately be proposed. By using the statistic data of Syariah banking which taken from April 2006 to March 2008 (SWBI application), April 2008 to March 2009 (SBIS application) and the Linear Programming, 65% as the optimal FDR minimum limit is found. However, since that act impacted to the high level of SBIS outstanding, another policy that is finding the SBIS outstanding maximum limit is needed to be carried out. Therefore, by using the same data and methodology, 4% x DPK as the maximum limit of SBIS outstanding is finally acquired."