Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara kepulauan masih memiliki masalah yang besar daam hal infrastruktur pelabuhannya, terutama dalam pelabuhan peti kemas. Dalam mengatasi hal ini, Indonesia memiliki masalah dalam hal pendanaan, dengan kebutuhan biaya yang besar serta banyaknya jumlah pelabuhan yang dibutuhkan. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU yang dapat membantu meringankan beban pembiayaan pemerintah. Dalam penelitian ini, maka dilakukan pengembangan pelabuhan dan wilayah sekitarnya pada kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia dengan konsep kota pelabuhan port-city . Penelitian ini menghasilkan skema kelembagaan, serta model dengan pembagian initial cost, operation maintenance, dan revenue dibandingkan dengan pembagian yang umumnya hanya dilakukan pada initial cost, dengan nilai IRR sebesar 15.41 , yang menunjukkan bahwa model pengembangan wilayah dapat diaplikasikan dengan lebih efektif tanpa menggunakan viability gap funding.

---

ABSTRACTIndonesia as an archipelago continues to face major problems with its port infrastructures, especially in container ports. In order to eliminate this problem, problems in financing the projects continue to exist, with both massive funding and the large number of ports required being the problem. One of the solutions which can be utilised is Public Private Partnership PPP which can alleviate the burden of funding which is faced by the government. In this research, a model is developed for the city of Dumai, Riau Province, Indonesia with a port city concept. A model is obtained with a PPP model which includes the split of initial cost, operation maintenance, as well as revenue, compared to the traditional model where split is only conducted in initial cost. The model obtained a 15.41 Internal Rate of Return, indicating a more effective model which do not require the use of viability gap funding. "

"Kota Dumai terletak di pesisir timur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Selat Rupat. Masalah dalam penelitian ini adalah dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, banyak sampah di Kota Dumai yang belum terkelola dengan baik. Tujuan akhir riset adalah menyusun strategi keberlanjutan pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R sebagai solusi permasalahan sampah Kota Dumai. Kecamatan Dumai Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Dumai Timur memiliki populasi masyarakat terbanyak di Kota Dumai, serta memiliki bank sampah dan TPS-3R sebagai prinsip dasar 3R. Metode riset menggunakan metode gabungan dengan analisis statistik deskriptif, regresi linear berganda, dan SWOT. Hasil riset ini menunjukkan timbulan sampah di Kecamatan Dumai Timur mencapai 21.295,17 kg/hari dengan potensi ekonomi mencapai Rp5.662.046,35/hari. Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat secara bersamaan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat terhadap 3R. Kesimpulan riset adalah strategi keberlanjutan pengelolaan sampah 3R yang perlu diprioritaskan yaitu mengoptimalkan fungsi pemerintah sebagai inisiator dan meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah.

---

Dumai City is located on the east-coast of Sumatra Island that’s adjacent to the Rupat Strait. The research problem is the waste management in Dumai City is still poor, but the population growth rate is high. The research goal is to develop sustainability strategies with 3R approach as solutions for Dumai City’s waste problem. East Dumai District was chosen as the research location because it has the largest population of Dumai City and also supported with a waste bank and TPS-3R that’s fundamental to 3R. This research used mixed-method with descriptive statistical analysis, linear regression, and SWOT. This research results showed that East Dumai District waste generations reach 21,295.17 kg/day with economic potential Rp5.662.046,35/day. The public’s education and awareness level simultaneously influenced people's 3R behavior. The research conclusion is the priorities strategies for 3R waste management include optimizing the government's function as an initiator and increasing the participation of the community in reducing waste generation"

"ABSTRAKTulisan yang berjudul "Pengaruh Perkembangan Kota Administratif Depok Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Depok Lama Tahun 1981-1999" ini merupakan jawaban atas keingintahuan penulis mengenai kondisi Depok sebelum menjadi Kotif pada tahun 1981. Selain itu dapat menjelaskan bagaimana perkembangan Depok setelah dibagunnya Perumnas tahun 1974. Yang terakhir yaitu membahas mengenai bagaimana pengaruh perkembangan kotif Depok terhadap masyarakat Depok Lama. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi 4 tahap yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penulisan ini bertujuan mengetahui jawaban dari permasalah yang diajukan pada proposal penelitian. Selain itu penulis juga ingin memberikan sumbangan penulisan tentang sejarah kota. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perkembangan kota administratif Depok yang begitu pesat banyak memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Depok Lama. Masyarakat Depok Lama yang sebelumnya merupakan masyarakat pemilik tanah-tanah di Depok, mulai menjadi kehilangan tanah-tanah yang dimilikinya. Mereka banyak menjual tanah-tanahnya kepada para orang-orang diluar dari golongan mereka atau pendatang. Dengan semakin banyaknya pendatang (khususnya semenjak Perumnas dihuni) di Depok, menjadikan Depok semakin beragam. Begitu juga dengan pergaulan masyarakat Depok Lama menjadi semakin luas dan tidak terbatas hanya pada lingkungan mereka saja.

---

ABSTRACT

This undergraduated thesis title is "The Influence of Development in Depok Administrative City Against Social Life Culture of Depok Lama Society in The Year 1981-1999" are the answers for the author about Depok condition becoming administrative city in earlier 1981. Except that, this undergraduated thesis also explain how Depok growth after Perumnas build up by government in 1974. And for the last the author discuss about the influenced this growth in Depok for Depok Lama citizen. This research has wroted to know what about the problems for the old citizen and for the city history. The result of this research show that old citizen, who in the past are landlord in this city has lost their land because they sell it for the newcomer. With increasingly for the newcomer in Perumnas, give the city especially the old citizen in Depok Lama more diverse in living society."

"Kegiatan merancang perkotaan kerap menyebutkan konsep-konsep pembagian (edge, gap, enclosure, division, segment) dan pengaturan ruang perkotaan secara fungsional. Hal tersebut dapat dikontekskan pada Kota Dumai yang hadir di antara pembagian zona-zona ruang industri pengolahan minyak bumi, yaitu sebagai ruang antara tempat berkerja dan tempat beristirahat (rumah) bagi pekerjanya. Kehadiran pita-pita jalan sebagai salah satu ruang publik terbagi menjadi 2 kepentingan yang memisahkan antara kehidupan keseharian dengan fungsi distribusi industri. Era postindustri yang berbasis bahan baku minyak bumi kemudian menghadirkan skenarioskenario perubahan pada ruang kotanya.Dari fenomena di atas, pada tulisan ini ingin mencari translasi merancang perkotaan dengan menghadirkan konsep liminal. Merujuk pada karakteristiknya, liminal merupakan ruang/ waktu antara - 'ambang' dan juga sebagai sebuah aksi/tindakan transisi yang dilakukan secara 'sadar'. Liminal membagi dan kemudian mengikat kembali kondisi, kategori, individu, kelompok dalam satu komunitas sosial-berkota. Referensi-referensi terkait konteks ruang dan skenario keseharian Kota Dumai seperti aktor, interaksi, dan events yang dilakukan melalui metode reading dan extracting menjadi cara representasi perancangan ruang liminal sebagai ruang publik dan place making terhadap Kota Dumai.

---

Urban design activities often mention about the concept of division (such as edge, gap, enclosure, division, segment) and functional arrangement of urban space. It can be contextualized to Dumai City that exists between the division of petroleum proccessing industry zones, namely the space between working area and resting area (house) for the workers. And then, the presence of the road fabric as one of the public space on the city is divided into two interests - that separate the daily life of urban space and industrial distribution life. The perspective about the post- petroleum industrial era that based on unrenewable material (mine oil) brings couple alternative scenarios how the city face it and make the changes to urban space.Based on that phenomena, this paper wants to find and propose the translation about urban design by presenting the concept of Liminal. Referring to its characteristics, liminal are a space/ time in between namely threshold. Liminal also a 'conscious' transition action, that dismantle (deconstruct) and then construct again the conditions, categories, individuals, groups within social community of urban space. References related to the context of space and Dumai`s everyday scenario such as humans, interactions, and events are conducted through reading and exctacting as design methods to represent liminal as the form of public space and the way of place making in Dumai City."

"ABSTRAKSalah satu aspek yang menjadi pokok pengkajian dalam karya ilmiah ini adalah partisipasi politik pedagang kaki lima dalam mengikuti kegiatan pemi1ihan umum, kegiatan organisasi dan mengatakan hubungan dengan para pejabat pemerintahan wilayah kota administratif Kupang. Sedangkan faktor-faktor yang diduga turut mempengaruhi para pedagang kaki lima da1am memgikuti kegiatan-kegiatan tersebut adalah status sosial ekonomi yang tercermin pada tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat kekayaan. Untuk membuktikan apakah terdapat hubungan di antara tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat kekayaan dengan tingkat partisipasi politik pedagang kaki lima terhadap kegiatan-kegiatan politik tersebut, penulis dapat melakukan penelitian terhadap 120 responden, sebagai sampel dengan teknik anaIisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa umumnya tingkat partisipasi politik para pedagang kaki lima di wilayah kota administratif Kupang dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum, kegiatan organisasi dan berhubungan dengan para pejabat pemerintahan adalah tinggi atau menyatakan mengikuti kegiatan politik jika dibandingkan dengan responden yang tingkat partisipasinya rendah atau tidak mengikuti kegiatan politik. Di pihak lain dapat diketahui bahwa tingginya tingkat partisipasi politik pedagang kaki lima dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat status sosial ekonomi para pedagang kaki lima yang tercermin pada tingkat pendidikan; tingkat pendapatan, dan tingkat kekayaan, juga menunjukkan bahwa telah terdapat kesadaran politik. Namun, apabila ditelusuri lebih mendalam terlihat bahwa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik tersebut, para pedagang kaki lima masih nenemui tekanan﷓tekanan yang datang dari pihak lain seperti pihak aparat pemerintah dan sebagainya, Dalam kaitan dengan hasil penelitian di atas dapatlah dikatakan bahwa hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini diterima dan semakin meneguhkan teori yang dikemukakan oleh Huntington bahwa dalam semua tahap pembangunan, tingkat pembangunan sosio-ekonomi dan pemerataan sosio-ekonomi yang lebih tinggi menga kibatkan tingkat partisipasi politik yang tinggi. Oleh karena itu diketahui bahwa status sosial ekonomi mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi politik yang berarti bahwa jika terjadi perubahan dalam status sosial ekonomi akan mengakibatkan juga perluasan pola partisipasi politik, penganeka ragaman partisipasi politik dan partisipasi politik yang dimobilisir berubah menjadi partisipasi politik yang otonom. "