Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dari segi pola keruangan di wilayah perkotaan ada beberapa teori yang menyatakan tentang struktur kota, yaitu teori Burgess, teori Hoyt, teori, Harris dan Ulimaxi serta teori tentang struktur kota Kolonial di Indonesia oleh Sandy. Teori-teori tersebat juga menyatakan tentañg adanya perbedaan kelas tempat tinggal penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan akibat bervariasinya aktifitas sosial ekonomi dan tingkat pendapatan. Bervariasinya corak kehidupan di kota akan menimibulkan segregasi (pemisahan), sehingga dimungkinkan untuk terbentuknya suatu struktur kota tertentu. Kotamadya Bukittinggi pada mulanya dibangun oleb Belanda untuk pasat Pemerintahan dan kubu pertahanannya. Kota tersebut dibangun pada suatu wilayah dataran tinggi dengan keadaan, topografi yang bervariasi dan pusat kotanya berada pada wilayah yang paling tinggi dari daerah sekitarnya. Pada perkembangan kota selanjutnya, keadaan fisik wilayah tersebat tentu akan membentuk suatu straktur kota tertentu. Berdasarkan hal tersebat di atas, penulis ingin meneliti kota Bukittinggi khususnya tentang struktur fisik pemukimannya. Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :1. Bagaimana struktar pemukiman di Kotamadya Bukittinggi ? 2. Bagaimana pola struktur pemukiman di Kotamadya Bukittinggi jika dibandingkan dengan pola struktur penrnkiman menurat Burgess, Hoyt, Harris Ian Ullman serta Sandy?."

"Tujuan penulisan ini adalah untuk mencari bentuk pola konsentrasi penduduk dan bentuk struktur pemukiman di kota madya Padanq. Variabel yang dipakai meliputi penggunaan tanah, jenis perumahan, harga tanah, utilitas kota dan jaringan jalan. Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : dimana saja terdapat konsentrasi penduduk di Kotamadya Padang ? apakah struktur pemukiman kota Padang sesuai dengan struktur pemukiman yang digambarkan oleh (1929) ditinjau dari segi kwalitas perumahan, utilitas kota, harga tanah dan jaringan jalan ? Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, korelasi peta, survai lapangan, studi literatur yang lanjutkan dengan analisa deduktif. Kesimpulan yang diperoleh, yaitu : konsetrasi penduduk masih terpusat di dalam kota, yaitu kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara dan sebagian Padang Selatan. Konsentrasi penduduk menyebar dengan perkembangan yang lebih cepat ke arah Utara dan Timur. Analisa struktur kota Padang dengan struktur kota yang digambarkan oleh Burgess ternyata sangat berbeda. Perbedaannya yaitu : daerah pemukiman kias tinggi terletak di dalam kota Padang ( di sisi CBD), menurut Burgess pemukiman kias tinggi terletak pinggir kota, daerah pemukiman transisi terletak di pinggir kota Padang, menurut Burgess pemukiman transisi terletak di dalam kota (di sisi CBD). Perbedaan struktur pemukiman kota Padang dengan struktut pemukiman menurut Burgess disebabkan oleh terbatasnya utilitas kota (listrik, air telepon, riol) dan sejarah pembentukan kota Padang sebagian wilayahnya masih dipengaruhi oleh hukum adat."

"Pemukiman merupakan salah satu wadah berkumpul bersama masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan bersosialisasi."

"RINGKASANProgram Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas IndonesiaTesis, 2001A. NamaB. Judu! TesisYahya AgusmanLINGKUNGAN PERMUKIMANTRANSMIGRASI DAN ADAPTASITRANSMIGRAN.(Studi Kasus: Unit PermukimanTransmigrasi Marabahan, PropinsiKalimantan Selatan).C. Jumlah HalamanXXVi + 169; Ilustrasi: 39 Tabel;13 Gambar; 4 Lampiran D RingkasanProgram transmigrasi merupakan alternatif penting dalarn memecahkan masalah kependudukan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat-istiadat masyarakat asli.Transmigrasi didalam pelaksanaanya banyak dijumpai permasalahan yang dimutai dari masalah lahan yang tidak produktif (marginal'), sarana dan prasarana yang tidak memadai, melimpahnya hasif pertanian yang tidak diimbangi perencanaan pemasaran, sampai dengan pendekatan konsep hunian/tempat tinggal yang berorientasi pada kuwantitas yaitu diproduksi XX 111secara massa! (prototype), baik untuk transmigran dari daerah asal (daerah pengirim) atau transmigran lokal yang berasal dari masyarakat asli setempat (daerah penerima), sampai pada masalan adaptasi yaitu munculnya konflik antara transmigran daerah asal dengan transmigran lokal (masyarakat asli) yang berakhir dengan larinya transmigran ketempat asalnya.Berdasarkan isu tentang kegagalan dan keberhasilan program transmtgrasi dan pemahaman atas permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa sajakah yang perlu diperttmbangkan di dalam perencanaan lingkungan permukiman transmigrasi dan adaptasi transmigran.Sedangkan hypotesis penelitian ini bahwa perencanaan danpembangunan permukiman transmigrasi yangmempertimbangkan konsep sosial budaya masyarakattransmigran dan lingkungan phisik maka akan mempermudahadaptasi transmigran di daerah baruLokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive} dilokasi Unit Permukiman Transmigrasi Marabahan, Kecamatan Marabanan, Kabupaten Barito Koala, Propinsi Kalimantan Selatan, pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan : 1) Lokasi UPT Marabahan merupakan lokasi yang masih dibina (T+4) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2) Pola jenis penempatan merupakan transmigrasi umum, 3) Transmigran berasal dari Jawa (daerah pengirim) dan transmigranlokal/masyarakat asli (daerah penerima), 4) Merupakan UPT« yang direncanakan untuk diserahkan pembinaanya kepada XXIVUntuk mencapai tujuan penelitian, dibuat kerangka konsep penelitian. Yaitu dilakukan pemahaman hubungan antara aktivitas manusia dengan lingkungan buatan, hubungan ini didekati dengan teori psikolog arsitektur Irwin Altman (1975) dengan model informasi lingkungan yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok ; 1) Fenomena Perilaku Lingkungan. 2) Kelompok Karakter Pernakai. 3) Tempat/ruang (spatial) dan dasar penelitian ini juga mengikuti model Adaptasi dari Bell et all (1978) yang menjelaskan bahwa :1. Interaksi antara manusia beserta sifat-sifat (nature of) manusia dengan lingkungan beserta berbagai macam atributnya (phisik dan non phisik) akan menimbulkan rangsang (stimulus) yang kemudian muncul reaksi (respons) manusia yaitu reaksi emosional (affect) dan tindakan aktivitas perilaku ruang (spatial) yang disebut persepsi lingkungan.Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan persepsi ini meliputi faktor latar belakang, faktor fisik, faktor spasial/ruang dan faktor psikologi lingkungan/budaya.2. Apabila reaksi (respons) yang terjadi masih dalam batas optimal (terkendali) maka manusia tersebut berada dalam keadaan seimbang (homeostatis), yaitu suatu keadaan yang diharapkan, sedangkan sebaliknya apabila reaksi (respons) diluar batas optimal (tidak terkendali) maka akan terjadi stress yang selanjutnya diikuti dengan perilaku penyesuaian (coping) dan apabila penyesuaian berhasil maka akan terjadi adaptast/adjustment, sebaliknya apabila tidak berhasil akan terjadi stressh^rlanii it-"

"ABSTRAKKajian mengenai kelembagaan akhir-akhir ini marak baik di media massa, jurnal maupun tulisan-tulisan Ilmiah. Fenomena ini menunjukan bahwa persoalan kelembagaan semakin penting dan strategis, terutama peranannya dalam proses pembangunan pada umumnya pembangunan perkotaan pada khususnya, walaupun persepsi dan definisi mengenai kelembagaan ini sangatlah komplek baik bobot maupun tekanannya. Arturo Israel tenaga ahli Bank Dunia, menempatkan persoalan kelembagaan sebagai persoalan yang utama dalam proses pembangunan, dikatakannya bahwa banyak negara berkembang tidak berhasil mencapai tujuan pembangunannya, akar persoalannya adalah kelembagaan. Dalam konteks itulah, penulis mencoba melihat persoalan kelembagaan disektor Pemerintah, namun dalam skala yang lebih kecil, yaitu kelembagaan pemda tepatnya kelembagaan P3KT dalam pembangunan perkotaan. Kajian ini mencoba melihat persoalan kelembagaan P3KT dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan Prasarana Kota Terpadu terutama dalam rangka proses pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah. Dipilihnya Kotamadya Dati II Ujung Pandang sebagai lokasi penelitian, karena kota Ujung Pandang sebagai kota besar yang berkembang pesat dan sekaligus pintu gerbang Wilayah Timur, tentunya persoalan yang dihadapi adalah kualitas pelayanan (services), konsekwensi dari pelayanan ini akan terdampak pada persoalan kelembagaan yang prima untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.Hasil penelitian di kotamadya Dati II Ujung Pandang menunjukan bahwa tinggi rendahnya kinerja kelembagaan P3KT akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor; Pertama, dari segi Pemerintah temyata dominasi Pemerintah Pusat cukup tinggi dalam hal kewenangan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya manusia. Kedua, segi masyarakat kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian ini berakibat pengelolaan kurang efektif. Ketiga, aspek pendanaan dari yang berbagai sumber lembaga yang terkait sehingga sulit melakukan koordinasi dalam koordinasi. Keempat, struktur kelembagaan P3KT baik struktural maupun fungsional sulit menyatu dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan prasarana. Dari aspek-aspek inilah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki kelembagaan P3KT di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Dengan demikian penelitian semakin menarik, terutama untuk para pengambil keputusan di Pemda agar kiranya memberikan bobot dan prioritas pada aspek kelembagaan bukan hanya pada aspek fisik saja tapi bagaimana melembagakan pendekatan P3KT sebagai suatu kebijakan pembangunan perkotaan yang dapat mempercepat proses desentralisasi pembangunan perkotaan. "

"Migrasi Cina ke Batavia merupakan salah satu rangkaian dari diaspora Cina ke Asia Tenggara. Migrasi terjadi secara bergelombang dengan latar belakang faktor yang berbeda dari masa ke masa. Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, gelombang migrasi Cina ke Batavia dibagi dalam dua periode utama, yaitu pada sebelum masa kolonial Belanda (pra kolonial), dan selama masa pemerintahan VOC (sampai dengan 1799). Keberadaan pemerintahan kolonial VOC sebagai penguasa atau pemimpin di batavia pada saat itu memberi pengaruh besar dalam pembentukan Pecinan di Batavia dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan selain untuk mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa terbesar di Batavia. Keberadaan migrasi orang Cina ke Batavia memberi pengaruh dan perubahan keadaan di Batavia. Dalam jumlah banyak, para migran ini akan membentuk koloni atau perkampungan sendiri dengan membawa tradisi dan kebudayaannya dari daerah asal mereka. Keadaan ini yang kemudian membuat perkampungan mereka memiliki ciri khas yang menyerupai perkampungan yang ada di Cina, berbeda dengan daerah lain di Batavia. Proses asimilasi sebenarnya yang dapat terjadi secara perlahan, tetapi dengan adanya kebijakan segregasi yang dibuat pemerintahan Belanda, hal itu menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Sehingga seperti yang dapat kita lihat sekarang di Jakarta terdapat suatu pemukiman komunitas Cina (terkonsentrasi) dengan ciri khas tertentu baik dari arsitektur maupun tradisi dan kebudayaan yang menggambarkan suatu keterkaitan kuat dengan kebudayaan dan tradisi yang dibawa oleh leluhur mereka.Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengetahui kaitan antara migrasi masyarakat Cina dan juga kolonialisme dalam pembentukan Pemukiman Cina (Pecinan) di Batavia seperti yang sudah digambarkan diatas. Sebagai awalnya dilakukan tinjauan teori tentang migrasi dan arsitektur kota yang dilanjutkan dengan tinjauan historis yang berkaitan dengan teori tentang sejarah migrasi Cina. Melalui pembahasan identifikasi bangunan Cina yang ada di Batavia, studi pada kawasan Glodok sebagai kawasan Pecinan tertua di Batavia pada masa pemerintahan VOC, dapat juga dilihat tentang gambaran keterkaitan kuat antara pemukiman Cina tersebut dengan kebudayaan dan tradisi dari daerah asal (Cina).

---

Chinese migration to Batavia represents one of the networks from Chinese Diaspora to South-East Asia. Migration happened by surging with different background factor from time to time. To facilitate solution in this thesis, waving Chinese migration to Batavia divided into two especial periods that is at before a period of Dutch colonial, and during VOC era (1619-1799). existence of VOC colonial as leader or power with some policy to keep footing him as biggest power, give major effect in forming of Chinatown in Batavia. Existence of Chinese migration to Batavia gave influence and change situation in Batavia. In big population, these migrants will form new settlement with their tradition and culture from the original place (China). These situations which later make their settlement have unique feature similar with settlement exist in Chinese, differ from other area in Batavia. Processes assimilate in fact able to happen slowly, but with existence of segregation policy of VOC, that thing become progressively difficult to be done. So that such as those which earn us see now in Jakarta there are a Chinese settlement with certain individuality either from tradition and also architecture and culture depicting is related of with tradition and culture brought by their ancestor.

This thesis aim is to give image of connection between Chinese?s migration as well as colonialism in forming of Chinese Settlement (China Town) in Batavia. Experiences evaluate theory about migration and architecture, continued with historical evaluation related to theory about Chinese migration history. Through identify Chinese building exist in Batavia, study at Glodok area as eldest Chinatown area in Batavia during VOC era, also seen about related between Chinese settlement (China Town) with tradition and culture from original place."

"Pertumbuhan penduduk perkotaan merupakan fenomena yang sedang dihadapi di Indonesia dimana saat ini jumlah penduduk perkotaan mencapai 36% dari total jumlah penduduk Indonesia. Selain daripada itu akibat tingginya laju urbanisasi tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, menyebabkan berkembangnya kawasan permukiman padat penduduk dan kumuh di wilayah perkotaan. Akibatnya terjadi peningkatan kualitas orang-orang yang datang dan menetap di kota menjadikan kota semakin padat. Sebagian besar penduduk kota adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Krisis ekonomi yang terjadi semakin mempercepat penurunan kualitas lingkungan fisik di kawasan permukiman padat penduduk dan kumuh. Kemampuan daya beli masyarakat menjadi menurun termasuk pemeliharaan prasarana dan sarana di kawasan permukiman, pula krisis tersebut meningkatkan jumlah penduduk miskin termasuk di wilayah permukiman kumuh. Dan dalam rangka mengupayakan percepatan pengentasan kemiskinan, salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah menata kawasan permukiman kumuh di perkotaan dengan meluncurkan program-program penataan kawasan kumuh yakni program perbaikan fisik permukiman, program perbaikan dan peningkatan ekonomi serta program pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan sosial - budaya masyarakat. Kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut melalui konsep pendekatan Tribina dan pengembangannya dengan konsep Catur Bina Teknologi. Namun dalam pelaksanaannya program-program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, bahkan masyarakat tidak peduli akan pelaksanaan program tersebut. Hal ini dikarenakan masih berlakunya sistim top down programme yang diberlakukan oleh pemerintah walaupun skalanya kecil serta tidak adanya sosialisasi peluncuran program secara transparan, sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk mengusulkan keinginannya sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh konflik kepentingan tersebut, dan untuk memecahkan penelitian, maka ditentukan lokasi studi kasus yaitu Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat dengan pertimbangan wilayah tersebut termasuk permukiman yang tingkat kekumuhannya di DKI Jakarta sangat tinggi. Selain itu kondisi ,wilayahnya sangat tidak mendukung, berada 1-2 meter diatas permukaan laut, yang mengakibatkan wilayah tersebut mudah sekali tergenang banjir, sehingga setiap kali program perbaikan kampung dilaksanakan, hanya dapat bertahan sampai dengan 3 tahun. Setelah itu rusak kembali atau kumuh kembali; selain itu juga tidak adanya dukungan partisipasi dari masyarakat setempat. Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep dan kebijakan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan, sejauh mana tingkat keberhasilannya dan berupaya untuk dapat memecahkan konflik kepentingan yang sering terjadi antara pemerintah dan masyarakat di kelurahan Kapuk. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode Game Theory dengan AHP untuk memecahkan konflik kepentingan yang terjadi dan menentukan alternatif kebijakan yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah yang seimbang sehingga setiap program yang diluncurkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat dapat merasa memiliki seluruh hasil pembangunan baik fisik, ekonomi dan sosial - budaya. Dari hasil analisa dengan AHP dan Game Theory didapatkan hasil akhir payoff antara pemerintah dan masyarakat terjadi keseimbangan strategi yaitu pada strategi peningkatan usaha masyarakat yaitu dengan memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif kepada masyarakat sehingga mendapatkan niiai tambah dan mendukung usaha-usaha masyarakat serta membangun, merehabilitasi dan melengkapi fasilitas usaha seperti prasarana dan sarana tempat usaha, yang merupakan strategi terbaik dalam menghadapi strategi masyarakat yakni menempati bangunan rumah seadanya yang notabene non standard dengan tujuan utama dapat berteduh dari panas dan hujan untuk selanjutnya dapat mengkonsentrasikan diri dalam mencari nafkah, demikian pula sebaliknya. Kedua strategi tersebut (pemerintah dan masyarakat) sama kuatnya. Dengan berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang akan terjadi maka tugas Pemerintah termasuk pemerintah daerah lebih terkonsentrasi sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Untuk itu analisis yang sangat mungkin terjadi adalah masyarakat menentukan terlebih dahulu strategi yang akan dijalankan, kemudian diikuti dengan strategi yang dipilih oleh pemerintah yaitu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang pembangunan baik ekonomi, fisik dan sosial - budaya. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi lagi konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Dan kebijakan pemerintah dengan membiarkan warga menempati bangunan seadanya merupakan kebijakan dalam jangka pendek mengingat kondisi perekonomian negara masih dalam kondisi krisis, dimana masyarakat yang berpenghasilan rendah mengutamakan mencari nafkah tanpa mempedulikan kondisi bangunan tempat tinggal maupun lingkungannya. Selanjutnya untuk mencapai target yang telah ditentukan dapat direkomendasikan kebijakan untuk jangka menengah dan panjang, yang mengacu dari hasil analisa Game Theory yaitu pertama kebijakan peningkatan dan pengembangan kesempatan kerja dan kegiatan usaha baik usaha yang bersifat tradisional maupun pengembangan usaha baru; kedua kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, melalui kelompok-kelompok swadaya masyarakat dan ketiga kebijakan pembangunan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Sedangkan dari hasil analisa sensitivitas secara keseluruhan menunjukkan bahwa hirarki kurang sensitif terhadap perubahan prioritas, artinya apabila prioritas kriteria yang dilakukan oleh pemerintah di rubah, maka strategi kebijakan yang paling baik dilaksanakan oleh pemerintah adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Sedangkan hasil analisa sensitivitas dari hasil analisa konflik yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang paling baik saat ini dalam arti untuk jangka pendek dilaksanakan oleh pemerintah adalah meningkatkan dan mendukung usaha-usaha masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja dan kesempatan usaha produktif seluas-luasnya kepada masyarakat serta membangun dan merehabilitasi fasilitas-fasilitas seperti prasarana dan sarana tempat usaha. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik bahwa bagaimanapun bentuk program penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dilaksanakan, maka yang paling penting dilakukan oleh pemerintah adalah mengajak serta masyarakat untuk ikut andil mulai dari usulan program, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengoperasiannya dan pemeliharaannya, sehingga program-program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu yang tidak kalah pentingnya yakni pemerintah harus duduk bersama-sama dengan masyarakat untuk mensosialisasikan program-program yang akan dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat mengerti benar akan hal-hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan kapasitasnya sebagai penerima program."