Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu pola umum curah hujan di Indonesia adalah adanya dua rezim hujan,yaitu rezim hujan Barat dan rezim hujan Timur dengan batas kira-kira 120°BT atau diPulau Sulawesi. Meskipun ganis bujur 1200 BT mi juga melintasi Pulau Flores danPulau Sumba, namun untuk pulau-pulau di Timur Pulau Jawa adalah terkecualian.Akan tetapi batas tersebut tentu tidak tepat pada garis lurus 120°BT karenafaktor-faktor yang mempengaruhi hujan yaitu 1. Kelembaban, di Sulawesikelembaban rata-rata sekitar 80% perbulan, 2. Ketinggian, daerah penelitian dibagimenjadi empat wilayah ketinggian yaitu 0-100 m, 100-500 m, 500-1000 m dan diatas1000 m, 3. DKAT, yang berpengaruh di Sulawesi adalah pada bulan -bulan Desember- Januani dan Maret-April, 4. Arah dan kecepatan angin, sesuai dengan arahdatangnya angin dibagi menjadi empat yaitu angin musim Barat, angin musimperalihan I, angin musim Timur dan angin musim peralihan H.Masalah yang diajukan adalah Dimana batas rezim hujan Indonesia Barat dan rezimhujan Indonesia Timur? Dengan batasan daerah penelitian adalah Propinsi SulawesiTengah dan Sulawesi Selatan,mengingat kedua propinsi inilah yang dilalui oleh garis120° BY Rezim hujan adalah kelompok atau region hujan yang menunjukkan perbedaanwaktu jatuhnya curah hujan maksimum dan curah hujan minimum di suatu tempat.Wilayah rezim hujan Barat adalah wilayah dimana curah hujan maksimumnya jatuh padabulan-bulan Desember-Januari dan curah hujan minimumnya pada bulan-bulan Juli-Agustus. Wilayah rezim hujan Timur adalah wilayah dimana curah hujan maksimumnyajatuh pada bulan-bulan Mei-Juni dan curah hujan minimumnya jatuh pada bulan-bulanSeptember-Oktober. Penarikan garis region berdasarkan stasiun pengamat hujan.Dari hasil pengolahan data, diperoleh 42 stasiun yang terbagi menjadi dua wilayah rezimhujan yaitu Barat dan Timur. Wilayah rezim hujan Barat terdiri dari 16 stasiun yaituPinrang, Parepare, Palanro, Pangkajene, Maros, Ujungpandang, Sungguminasa,Penggentungan, Jeneponto, Sabang, Tompe, Tawaeli, Donggala, Mejene, Malino danMalakaji.Wilayah rezim hujan Timur terdiri dari 26 stasiun yaitu: Tinombo, Ampibabo, Parigi,Poso, Mekuli, Toili Batui, Luwuk, Rantepao, Palopo, Batubatu, Watansopeng, Rappang,Belawa, Tancung, Paria, Sinjai, Macope, Watampone, Manipi, Bulukumba, Cellu, CanruEnrekang, Palu dan Singkang"

"Longsor merupakan kejadian yang terjadi akibat kombinasi dari faktor penyebab dan faktor pemicu. Faktor penyebab dapat meliputi topografi, geologi, tanah, dan penggunaan lahan, sedangkan faktor pemicu utama terjadinya longsor adalah hujan. Intensitas curah hujan yang tinggi ditambah dengan karakteristik topografi Pulau Jawa yang sekitar 22 wilayahnya berlereng curam, menyebabkan pulau ini berpotensi terhadap longsor. Penelitian ini mengelompokan kejadian longsor di Pulau Jawa selama tahun 2012-2015 berdasarkan faktor penyebabnya. Analisis menunjukan bahwa terdapat 4 kelompok cluster kejadian longsor berdasarkan faktor penyebabnya. Berdasarkan pengelompokan tersebut diidentifikasi hujan pemicu longsor menggunakan data curah hujan Qmorph. Pendekatan empiris intensitas dan durasi hujan pada setiap kejadian longsor dilakukan untuk menentukan ambang hujan pemicu longsor mengikuti model kurva Intensitas-Durasi Kurva ID yang diperkenalkan Caine pada tahun 1980. Nilai dari ambang hujan ini menunjukan nilai curah hujan minimum yang diperlukan untuk terjadinya longsor. Hasil penelitian menunjukan nilai ambang hujan yang berbeda untuk setiap kelompok kejadian longsor. Kelompok kejadian longsor 1 memiliki ambang intensitas hujan 24,71 mm/jam, kelompok 2 didapatkan 12,32 mm/jam, kelompok 3 didapatkan 8,65 mm/jam, dan kelompok 4 didapatkan ambang intensitas hujan 19,17 mm/jam. Menurut ambang hujan, kelompok kejadian longsor 3 merupakan kelompok yang paling rawan dibandingkan kelompok lainnya. Nilai dari ambang hujan pemicu longsor pada penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pembuatan sistem peringatan dini kejadian longsor.

---

Landslides is an event that occurs due to a combination of causes factor and triggers factor. Causes factor may include the topography, geology, soil, and land use. Meanwhile, the main trigger factor of landslide is the rainfall. The intensity of heavy rainfall coupled with the topographic characteristics of Java that about 22 of its territory steep slopes, causing this island has great potential to landslides.

This research is aiming to grouping the landslide in Java during the years of 2012 2015 based on causes factor. The result show that there were 4 groups clusters landslide based on causes factors. Based on these groupings, it successfully determined the rainfall triggered landslides using Qmorph. Empirical approach of the intensity and duration of rain on any landslide carried out to determine the threshold of rain triggers landslide following the model of intensity duration curve curve ID introduced by Caine in 1980. The value of the rainfall threshold shows the minimum value required for the occurence of landslides.

The results showed that the value of rainfall threshold different for each group of the landslide. The rain threshold value for the first group is 24,71 mm h, the second group is 12,32 mm h, the third group is 8,65 mm h, and the fourth group is 19,17 mm h. According to the equation, the landslide points in the third group is the most vulnerable than other groups. The value of rainfall triggered landslide in this research can be used as a reference for the development of the landslide early warning system."

"Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk meyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yanag mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan. Terlebih dalam negara modern, terutama apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya, karena kewenangan otonomi mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan urusan dan kepentingan umum. Selain sangat luas urusan pemerintahan dapat senantiasa meluas sejalan dengan meluasnya tugas negara dan/atau pemerintah. Namun keleluasaan itu bukan tampa batas , karena bagaimanapun daerah, dalam negara kesatuan Republik Indonesia bukan daearah yang berbentuk atau memiliki atribut negara. Seperti dijelasakan dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945, ?oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidstaat maka Indonesia lidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staatjuga". Dengan demikian penyelenggaraan otonomi daerah dalam negara kesatuan RI ada batasnya yaitu ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilampaui atau diselenggarakan oleh daerah seperti urusan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasionaldan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem adminstrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Batas kewenangan otonomi daerah itu dapat berwujud berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan/ atau hukum, misalnya; Pancasila, Unadang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Ketentuan-ketentuan yang menjadi batas atau rambu-rambu otonomi daerah itu ditentukan oleh badan pembentuk peraturan perundang-undangan seperti MPR,DPR dan Presiden. Sehingga pemberian otonomi kepada daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat menjadi formula yang tepat bagi pemeliharaan abadi ?bhinneka tunggal ika?sebagai simbol abadi negara kesatuan RI dan yanag secara cepat pula mengantarkan rakyat Indonesia menjadi suatu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial dalam suatu susunan masyarakat demokratis dan berdasarkan atas hukum. "

"Akhir-akhir ini media massa begitu berani menayangkan fenomena homoseksualitas (gay, lesbian, waria) di Indonesia. Terutama sekali dari media elektronik seperti televisi. Melalui program khususnya masing-masing apakah itu program ?Duduk Perkara?, ?Kupas Tuntas?, ?Metro Malam?, ?Fenomena?, atau program khusus dari stasiun televisi lainnya ? mereka seolah tiada segan dan tabu lagi menampilkan fenomena homoseksualitas ini apa adanya. Bahkan terkesan ?vulgar? dan berani mendobrak tatanan seksualitas yang selama ini dianggap mapan atau ?normal?. Dengan demikian, jika seksualitas sebelumnya dianggap urusan pribadi dan tidak perlu dikemukakan ke publik, kini dengan pemberitaan di media massa sudah menjadi konsumsi umum.Tentu saja ini sebuah fenomena menarik. Jika sebelum era reformasi praktik media lebih membludak pada kekuasaan order daripada tuntutan kebenaran, kini praktik media justru melakukan sebuah resistensi atas wacana kebenaran yang diproduksi kekuasaan. Perlu diketahui, akibat dari kesantunan modern selam ini membicarakan soal seks sangat ditabukan, apalagi seks yang dianggap menyimpang. Namun seiring bergulirnya era reformasi, sedikit demi sedikit hal tabu ini menjadi lumrah serta berani membicarakan dan menyiarkannya ke publik."