Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan denganParate Eksekusi atau Eksekusi melalui Pengadilan ataudengan cara Penjualan Melalui Lelang Secara Sukarela.Didalam praktek pencairan barang jaminan kreditur seringdihadapkan pada situasi yang sulit untuk dapat memecahkanpermasalahannya, mungkin karena debitur tidak baik caramengatur managemen perusahaan debitur atau keadaan pasaryang memang tidak mendukung atau kurang baik dan disisilain juga adanya itikad yang tidak baik dari pemilik barangjaminan.Sebelum dilaksanakannya eksekusi Hak Tanggunganatas tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan krediturmemberikan kesempatan kepada debitur dengan carareconditioning atau rescheduling/ melakukan restrukturisasikredit antara lain dengan melakukan penurunan bunga, ataupengurangan tunggakan bunga kredit/tunggakan pokok kreditatau menambah fasilitas kredit atau memperpanjang, jangkawaktu kredit atau dengan melakukan pengambilan assetdebitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau konversikredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaandebitur.Bilamana setelah dengan cara pendekatan tersebutdebitur masih tidak dapat melunasi hutangnya maka tidaklahberkelebihan bila Kreditur melakukan upaya upaya untukmemperoleh kembali kredit yang sudah diberikan kepadadebitur .Untuk itu dipandang perlu bagi kita untuk mengkajidan mengetahui apa dan bagaimana upaya yang dilakukan olehBank PANIN Tbk guna memperoleh kembali kredit yang telahdiberikan kepada debitur baik usaha kecil maupun menengahyang tidak mau melunasi utangnya. Umumnya ditempuh jalanpenjualan melalui lelang suka rela.Agar pelaksanaanpenjualan itu dapat dilakukan secara jujur Undang UndangHak Tanggungan mengharuskan agar penjualan dilakukanmelalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukanundang undang agar pelaksanaan penjualan itu dapatdilakukan secara jujur tanpa adanya tuntutan dibelakanghari bahwa penjualan barang debitur dilakukan tidak denganharga dibawah harga pasar.Metode penelitian yang kami pergunakan adalah penelitiandiskriptif analisis yaitu menggambarkan dan memberikaninformasi mengenai eksekusi Hak Tanggungan terhadap debiturusaha kecil dan menengah."

"ABSTRAKPeran pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah dibuktikan dengan penerbitan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik serta Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (Standar EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Permasalahan dalam pengelolaan usaha bagi usaha mikro secara umum sangat beragam. Permasalahan yang terjadi diantaranya : pemasaran (marketing), pembiayaan, lokasi, keamanan dan pembuatan laporan keuangan sederhana bagi usahanya. Pelatihan pembuatan laporan keuangan merupakan penawaran penyelesaian masalah yang ada.Jumlah usaha mikro yang terdapat di wilayah RW 06 sangat potensial untuk dibantu pengelolaan keuangannya. Pengelolaan yang baik memerlukan dukungan dari laporan usaha, dalam hal ini adalah laporan keuangan. Masyarakat membutuhkan pengetahuan untuk membuat pelaporan sesuai dengan standar yang ada."

"Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum di bidang persaingan usaha dan bagaimana pelaku usaha di bidang kepelabuhanan menerapkannya dalam praktek bisnis yang dilakukan. Hasil penelitian akan menjelaskan tentang proses bisnis yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur sebagai BUMN di bidang kepelabuhanan ditinjau dari aspek undang-undang persaingan usaha. Selain itu juga untuk memahami pertimbangan hukum KPPU dan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum secara horizontal, dimana permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, kemudian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber/ bahan hukum berupa peraturan-peraturan perundangundangan yang berlaku, teori-teori hukum, buku/ literatur dan pendapat ahli. Dalam keputusannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan bahwa PT. Pelindo II (Persero) terbukti melakukan tying agreement dalam perjanjian penyewaan lahan pergudangan di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat, dimana lahan pergudangan sebagai tying product dan jasa bongkar muat sebagai tied product. Sedangkan dalam putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa perjanjian mengikat yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) adalah tidak termasuk dan merupakan pengecualian penerapan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan pertimbangan bahwa dampak positif dari perjanjian mengikat yang dilakukan dalam perkara tersebut lebih besar dari dampak negatifnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, baik pertimbangan hukum atas fakta persidangan oleh Majelis Komisi dalam menjatuhkan hukuman terhadap PT. Pelindo II (Persero) maupun pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam membatalkan putusan KPPU dipandang kurang kuat, karena analisis terhadap data dan fakta dalam persidangan hanya dilakukan secara kualitatif dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang cenderung subjektif. Pada masa mendatang diperlukan peningkatan kompetensi Investigator KPPU, Majelis Komisi dan Majelis Hakim dalam menjalankan proses hukum terhadap kasus persaingan usaha, selain itu peraturan komisi terkait pedoman penerapan Pasal tertentu dalam Undang-undang Persaingan Usaha perlu dibuat secara jelas, sehingga mudah dipahami dan dapat dihindari adanya kesalahan penafsiran.

---

This research aims to increase the understanding of business competition law and how the business entity in port sector to implementation the regulation in business activities. The result of research is to clarify the business process by Indonesian Port Company (PT. Pelindo II) branch Teluk Bayur Port as a State Owned Enterprise (BUMN) in related to business competition law aspect. Another aim is to clarify of legal judgment by Business Competition Supervision Commission and District Court to make decision of unfair business competition cases. This research use normative research method by examination of the cases based on business competition law, government regulations, text book/ literature and expert opinions. The results of this research is the Council of Commissioners of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) decided that Indonesian Port Company (PT. Pelindo II) has doing the tying agreement in agreement of warehouse space rent in Teluk Bayur Port branch, warehouse space as a tying product and loading servicing as a tied product. This decision in accordance with the examination of evidence in court process. But the Judge of District Court decided that practicing tying agreement by PT. Pelindo II (Persero) is not a part of and is a exemption of Article 15 No. 2 Indonesian Law No.5/1999, because the tying agreement implementation have a more positive impact than negative impact. Final conclusion of District Court related existing cases is not clear enough, in particularly on the basis of consideration in making decisions. Furthermore, it is necessary to upgrading of competence of Investigator, Council of Commissioners and Judges of Court to do legal proceedings in Competition Business Law and all regulation of Commission related practices guidance of any article in Competition Business Law, need to be made clear and systematic to avoided misinterpretation in implementation."

"Pendanaan pendidikan merupakan salah satu masalah pelik yang dihadapi Perguruan Tinggi (PT) .Pada saat ini sumber dana yang diandalkan umumnya masih berasal dari masyarakat/orangtua berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya seleksi ujian masuk PT

---

"

"Di era globalisasi, Merger tidak hanya dilakukan antar perusahaan lokal saja tetapi juga dapat melibatkan perusahaan asing. Merger Asing yang dilakukan di luar yurisdiksi wilayah Indonesia juga dapat berpengaruh terhadap persaingan di pasar Indonesia, sehingga perlu diatur. Tesis ini membahas mengenai bagaimana pengaturan Merger Asing yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat serta kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengatur Merger Asing tersebut. Batasan Merger Asing diatur secara eksplisit dalam Peraturan KPPU No. 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan KPPU tersebut menjelaskan Merger Asing yang wajib melakukan notifikasi kepada KPPU, adalah: i) Merger dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia; ii) berdampak langsung pada pasar Indonesia; iii) Merger memenuhi batasan nilai; dan iv) Merger antar perusahaan yang tidak terafiliasi. Dalam mengatur dan mengawasi Merger Asing, KPPU menghadapi beberapa kendala, namun yang terberat adalah terkait dengan penegakan hukum. Hal ini menjadi kendala karena Merger tersebut dilakukan di luar yurisdiksi wilayah Indonesia, sehingga KPPU tidak dapat memaksa perusahaan asing tersebut untuk tunduk dan patuh kepada KPPU. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, KPPU harus melakukan kerjasama baik dengan lembaga persaingan di negara lain, maupun lembaga pemerintah lainnya di Indonesia.

---

In the era of globalization, Merger is not only conducted by and between national companies but also by and between foreign companies. Even though Foreign Merger is conducted outside Indonesian jurisdiction it could also affect the competition on Indonesian market and therefore should be regulated. On this perspective this thesis study on how to regulate Foreign Merger which may cause unfair business competition as well as the barriers faced by Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in doing so. Foreign Merger is explicitly regulated and clearly stated on KPPU Regulation No. 10 Year 2011 regarding Guidelines on Merger or Consolidation and Acquisition Shares of Company which may Result in Monopolistic Practice and Unfair Business Competition. On the said Regulation, it is stated that Foreign Merger that should be notified to KPPU, namely: i) Merger conducted outside Indonesian jurisdiction; ii) Merger that has a direct impact on the Indonesian market; iii) Merger that meets threshold, and iv) Merger between unaffiliated companies. However KPPU faces some barriers on controlling and supervising the Foreign Merger with law enforcement as the hardest barrier. Foreign Merger is beyond the Indonesian jurisdiction, where KPPU is not able to force foreign companies to comply. To overcome that matter, KPPU should propose cooperation agreement with competition agencies in other countries, as well as other government agencies in Indonesia."