Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan daerah terbangun di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, terus meningkat dalam beberapa dekade. Sumbangan sektor ekonomi yang dominan dan pesat di daerah perkotaan telah memicu masyarakat untuk hidup dan berkegiatan di wilayah kota, bahkan berkembang hingga di luar batas administrasi kota. Sumbangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk tersebut mengakibatkan berkembangnya kawasan-kawasan baru di sekitar pusat kota dan di sepanjang jaringan transportasi menjadi kota-kota satelit atau aglomerasi penduduk yang maju, strategis serta memiliki fasilitas dan sarana-prasarana yang lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan intensitas perubahan penggunaan tanah menjadi daerah terbangun di Wilayah Cirebon yang dibagi menjadi 3 kategori; tinggi, sedang dan rendah, sementara faktor-faktor yang mempengaruhinya dianalisis dengan menggunakan regresi logistik. Peran kebijakan pemerintah kota/kabupaten dalam perkembangan daerah terbangun dianalisis dengan membandingkan pola perkembangan hirarki pusat pelayanan dengan perencanaan tata ruang. Dari 45 kecamatan yang dianalisis, intensitas tinggi ditemukan di 7 kecamatan, intensitas sedang di 18 kecamatan dan intensitas rendah di 20 kecamatan. Proses perubahan penggunaan tanah menjadi daerah terbangun berasal dari persawahan, evolusi dari hutan menjadi tanah terbuka, tegalan/kebun, serta semak belukar, dengan persebaran terdapat di pinggiran kota hingga ke arah barat mengikuti jalur pantura. Faktor pengaruh signifikan adalah ketinggian, lereng, jarak dari pusat kota (Cirebon), jarak dari pusat kabupaten (Sumber), hirarki pusat pelayanan, dan kerapatan jalan. Sementara itu, kebijakan pemerintah Kota Cirebon sebagai pusat pelayanan utama dan pengendali arah pembangunan diidentifikasi sebagai faktor kebijakan dominan yang mendorong perubahan penggunaan tanah.

---

The expansion of developed areas in Indonesia especially in Java, continues to increase remarkably in recent decades. Dominant and rapid economic contributions in urban areas has encourage the people e.g. workers to live and undertake activities in the surrounding region, even beyond the limits of the city administration. Thus the economic contribution and the populations growth of urban areas has fueled the growth of new areas along the transportation corridors to form strategic satellite cities.

This study aims to explain the changes and intensity of various land use types in Cirebon Region into developed areas were grouped into three categories; high, medium and low, while the influencing factors was analysed by logistic regression. The role of goverment in advancing the developed areas was analysed by comparing the shifting patterns of economic sectors and the hierarchical development of service centers with the spatial planning, of cities and districts.

Of 45 sub-districts subjected to the analysis, high intensity was identified from 7 sub-districts, medium intensity was identified from 18 sub-districts, and low intensity was identified from 20 sub-districts. Land use changes originated from paddy fields, and evolving forests into bare land, orchards and bushes. They occured along the suburban areas, moving towards the west along the Pantura transportation corridors.

Significant influencing factors were altittude, slope factor, the distance from city nuclea (Cirebon), the distance from district nuclea (Sumber), the central place hierarchy, and road density. Meanwhile, the governmental policy of Cirebon Municipality as the main service center and controller of development direction was identified as the dominant policy factor that induced the land use changes in the region."

"Budidaya udang di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1972. Lokasi tambak letaknya tidak jauh dan "Kota besar". Dalam penelitian ini adalah Jakarta, Bogor, Bandung dan Cirebon. Pada PELITA IV pemerintah mencanangkan untuk meningkatkan hasil pangan dan gizi masyarakat, yang mana salah satu peningkatan bidang pangan ini adalah peningkatan bidang perikanan dan hasil laut lainnya. Hal ini tercermin dengan Kenaikan konsumsi per kapita dari bidang perikanan dan kenaikan nilai ekspor udang niaga Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai garis pantai kurang lebih 81 000 kilometer (Soegiarto, 1978) yang sangat potensial untuk budidaya tambak udang. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui perkembangan wilayah tambak udang di Kabupaten Karawang , Jawa Barat Tahun 1980 sampai dengan tahun 1985. Masalah yang ingin diketahui adalah 1. Bagaimana perkembangan luas tambak udang di kecamatan kecamatan yang diteliti di kabupaten Karawang, tahun 1980-1985 ? 2. Bagaimana hubungan kesembilan faktor , yang mempengaruhi perkembangan Was tambak udang di kabupaten Karawang, Jawa Barat tahun 1980-1985 ? 3. Bagaimana hubungan kwalitas wilayah tambak udang dan perkembangan luas tambak udang yang terbesar (dalam hektar) per Kecamatan di kabupaten Karawang, Jawa Barat tahun 1980-1985? Hipotesa penelitian ini adalah, perkembangan wilayah tambak udang yang terbesar terdapat di wilayah yang mempunyai angka salinitas mendekati 3Ô per mil dan drainase yang baik. Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai benikut: Perkembangan adalah adanya pertambahan dan pengurangan faktor tertentu dari tahun 1980 - 1985. Kwalitas tambak udang yang baik adalah wilayah tambak udang dengan jumlah matrik nilai yang terbesar per kecamatan. Tambak udang adalah tambak yang benihnya adalah benih udang dan iRan. Tambak yang menghasilkan ikan dan udang ini disebut dengan tambak udang. Tambak adalah kolam dengan air berkadar garam tertentu dan letaknya di tepi pantai. Sembilan faktor yang mempengaruhi perkembangan tambak udang adalah buruh tambak; Jumlah penyuluh; Tempat pelelangan ikan; pembibit benih udang; sarana perhubungan; saluran irigasikorelasi antar peta dan analisa statistik adalah: -Perkembangan luas tambak udang di tiap Kecamatan tidak sama. Perkembangan luas tambak udang yang terbesar tedapat di kecamatan Batujaya dan kecamatan Pedes. - Faktor yang mempengaruhi perkembangan luas tambak udang di tiap kecamatan tidaK sama. Faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan luas tambak udang di kecamatan-kecamatan yang diteliti tahun 1980-1985 adalah faktor penyuluh dan saluran irigasi tambak udang. - Hubungan kwalitas tambak udang dengan penkernbangan luas tambak udang adalab positip dan mempengaruhi. Kwalitas tambak udang yang baik terdapat di kecamatan di kecamatan Batujaya dan kecamatan pedes. Kwalitas tambak yang sedang tendapat di kecamatan tempuran dan kecamatan cilamaya."

"Penelitian ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan tingkat perkembangan wilayah Kota Pariaman dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bersifat keruangan berupa teknik overlay dengan unit analisis kelurahan yang ada di Kota Pariaman. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel infrastruktur kota dengan parameter jaringan jalan, pelayana listrik, pelayanan air minum dan pelayanan persampahan, variabel penggunaan tanah dan variabel penduduk dengan parameter jumlah dan kepadatan penduduk dapat menggambarkan tingkat perkembangan wilayah kota Pariaman baik sebelum maupun setelah terjadinya pemekaran wilayah. Penelitian bertujuan untuk memperlihatkan tingkat perkembangan Kota Pariaman sebelum terjadinya pemekaran wilayah ( tahun 2000 ) dan setelah terjadinya pemekaran wilayah (tahun 2008) dimana perkembangan wilayah Kota Pariaman semakin tinggi pada kelurahan-kelurahan yang berada di sekitar pusat pemerintahan kota yaitu di Kecamatan Pariaman Tengah dan terletak di bagian barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia sedangkan kelurahan-kelurahan yang berada di bagian timur dan jauh dari pusat pemerintahan mengalami tingkat perkembangan yang rendah."

"ABSTRAKDalam undang undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokdi daerah, ditegaskan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada Daerah Tingkat II yakni Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II. Tujuan pemberian otonomi adalah untuk memungkinkan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna layanan pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Ibukota Kabupaten berfungsi sebagai tempat kedudukan Kepala Daerah sekaligus kepala Wilayah, secara fungsional merupakan pusat pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat harus Pokok Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dan benar-benar terlaksana. Bagi Ibukota-Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II yang belum sepenuhnya menjalankan ke tiga fungsi tersebut, maka dalam rangka pembinaan kota dapat dilakukan pemindahan Ibukotanya. Landasan yuridis pemindahan Ibukota kabupaten Daerah Tingkat II terdapat dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah pasal 4 ayat 3 yang berbunyi : Perubahan batas yang tidak mengakibatkan suatu Daerah, perubahanan nama Daerah, dan pemindahan ibukotanya ditetapkan dengan penghapusan serta perubahan nama Peraturan Pemerintah. Prioritas pemindahan Ibukota dilaksanakan bagi ibukota Tingkat II yang berada di wilayah yurisdiksi Kotamadya Daerah Tingkat II. Sejak 5 tahun 1974, telah ada 15 buah Kabupaten Daerah pemerintahan lain Cbaca berlaku Undang-Undang nomor Tingkat II yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk dipindahkan dan baru 10 buah Ibukota kabupaten yang telah melaksanakan pemindahan ibukota kabupaten Daerah Daerah Tingkat II secara fisik. Pemindahan Ibukota kabupaten Daerah Tingkat II yang berlokasi dan sekaligus berfungsi sebagai Kota Administratif seperti Tangerang, selama ini belum pernah terjadi, kecuali Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II yang berfungsi sebagai Kota Administratif dan sekaligus Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I, seperti Kabupaten Kendari. Penelitian mengenai pemindahan Ibukota kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang menggunakan tipe penelitian deskriptif - analitis. Dalam Draft Sementara Pedoman Pemihdahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II disebutkan Empat kriteria yang harus dimiliki oleh alternatif lokasi Ibukota kabupaten Daerah Tingkat II yang baru adalah kriteria strategis, teknis, fungsional dan efisiensi biaya pembangunan. Adapun atribut yang dipakai meliputi Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, migrasi penduduk, sentralisasi lokasi, topografi, perdagangan, prasarana perhubungan, lapangan kerja, tanah pertanian, kepadatan pemukiman dan status tanah. perkembangan penduduk, Dari hasil perhitungan alternatif lokasi Ibukota kabupaten Daerah Tingkat II yang baru, baik itu yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri maupun dengan menggunakan Multiatribute Utility Analysis MAU diperoleh Kecamatan Tigaraksa yang paling memenuhi persyaratan terbaik."