Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas perhitungan nilai nilai tunai yang dikembalikan kepada pemegang polls, jika terjadi pembatalan atau ketidakmampuan pemegang polls dalam pembayaran premi dan alternatip lain yang ditawarkan perusahaan asuransi yaitu Reduced Paid up insurance dimana pemegang polis melanjutkan kontrak tetapi uang pertanggungan berkurang dan Extended insurance yaitu mendapat program asuransi berjangka dengan uang pertanggungan sama dengan kontrak aslinya tetapi masa pertanggungan yang lebih singkat."

"Salah satu tujuan utama dari hukum asuransi adalah untuk melindungi pemegang polis dari kegagalan bisnis asuransi. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah prosedur legislatif dan pengawasan sering diterapkan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak pemegang polis jika terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Skripsi ini membahas tentang lembaga perlindungan pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. Lembaga perlindungan pemegang polis berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegang polis jika perusahaan asuransi gagal membayar, namun di Indonesia hingga saat ini lembaga tersebut belum terbentuk meskipun telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan mengkaji tentang perlindungan pemegang polis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia, diikuti dengan peraturan perundang-undangan di Republik Korea. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dimana sepanjang penelitian ini, penulis telah melihat hasil bahwa Korea telah memberlakukan Depositor Protection Act dan membentuk Korea Deposit Insurance Corporation. Sebaliknya, program penjaminan penjaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perasuransian Indonesia seharusnya sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, artinya harus sudah dibentuk paling lambat tanggal 17 Oktober 2017, meskipun demikian, belum terbentuk lembaga tersebut.

---

One of the primary aims of insurance regulation is to protect policyholders from the failure of insurance businesses. To achieve this purpose, a number of legislative and supervisory procedures are frequently implemented in order to secure and protect policyholder rights in the event of an insurance company's failure. This thesis discusses the insurance policyholder protection institution as protection for insurance company policyholders. In the context of protection of policyholders, the policyholder protection institution functions to protect the interests of policyholders if the insurance company fails to pay, however, in Indonesia until now this institution has not been established even though it has been mandated by the Insurance Law. Based on this, first of all the writer will examine the provisions of protection for the insured and the policy holder as regulated in Law No. 40 of 2014 concerning insurance in Indonesia, followed by the legal and regulations in the Republic of Korea. This thesis research uses a juridical-normative research method with a statutory and analytical approach. Throughout this research, the author has reached a result that Korea has enacted the Depositor Protection Act and established a depositor protection scheme, the Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) that can raise additional funds by issuing bonds and borrowing from a variety of sources. On the other hand, the insurance guarantee program specified by the Indonesian Insurance Law should have been formed no later than 3 (three) years after its adoption, meaning it should have been formed no later than October 17, 2017. If the Indonesia Deposit Insurance Corporation intends to increase its role as a policy guarantor, there is currently no legal framework in place."

"Skripsi ini membahas mengenai tata kelola dana jaminan perusahaan asuransi milik PT. Asuransi Jiwa Namura Tata Life sebagai jaminan terakhir untuk perlindungan kepentingan pemegang polis dimana dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa Namura Tata Life telah mencairkan dana jaminan perusahaannya bahkan sebelum diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini berbentuk yuridisnormatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kemudian berdasarkan hasil analisis, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dana jaminan tidak serta merta menjadi jaminan pasti dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dalam suatu perusahaan asuransi jika suatu perusahaan asuransi tersebut dipailitkan/dilikuidasi.

---

This thesis mainly focused on the governance of the guarantee fund owned by the insurance company PT. Namura Tata Life Indoensia as last guarantee for the protection of interests of policyholders which in this case PT. Namura Tata Life Insurance has withdraw its guarantee fund even before it was decided bankrupt by the Commercial Court. This research form is juridical-normative research with descriptive analytical typology form. Then based on the analysis, the authors came to the conclusion that the guarantee fund does not necessarily become a firm guarantee in order to protect the interests of policyholders in an insurance company if an insurance company bankrupt/liquidated."

"Tesis ini membahas mengenai program penjaminan polis asuransi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang memberikan mandat baru bagi Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) sebagai Lembaga Penjamin Polis dalam rangka program penjaminan polis. Penelitian ini akan menggali beberapa aspek terkait penjaminan polis sebagai upaya memberikan pelindungan hukum bagi para pemegang polis yang akan efektif pada tahun 2028, dengan membandingkannya dengan penyelenggaraan penjaminan polis di Malaysia dan Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder yang diperoleh melalui hasil penelaahan kepustakaan dan/atau bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah dalam upaya memberikan pelindungan kepada para pemegang polis, skema penjaminan polis oleh LPS menggunakan metode resolusi Refund Premium dan Payment Claims, Run-off, Likuidasi, dan Bridge Institution terhadap perusaahaan asuransi dan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, skema penjaminan polis di Indonesia dapat mengambil inspirasi dari negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapura terkait pendanaan lembaga dari iuran awal dan berkala, dasar pengenaan tarif premi berdasarkan risiko, cakupan penjaminan terhadap jenis dan lini usaha perasuransian, nilai maksimal agregat penjaminan, dan lain-lain

---

This thesis discusses the insurance guarantee scheme programs in Indonesia based on Law number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (“P2SK Law”) which provides a new mandate for Indonesia Insurance Deposit Corporation (“LPS”) as a Indonesia Insurance Guarantee Schemes in order to organize a insurance guarantee schemes program. This research will explore several aspects related to the insurance guarantee schemes program as an effort to provide legal protection for the policy holders which will be effective in 2028, by comparing with the implementation of insurance guarantee scheme in Malaysia and Singapore. This thesis uses doctrinal legal research methods. The data sources which used to analyze the problems in this research are secondary data sources obtained through literature reviews and/or other literature materials that necesarry. The results of this research are that in an effort to provide protection to policy holders, the insurance guarantee scheme by LPS uses resolution methods such as: Refund Premium and Payment Claims, Run-off, Liquidation and Bridge Institution for insurers and Sharia insurers that its license have been revoked by the Indonesia Financial Services Authority. The insurance guarantee scheme in Indonesia could take inspiration from any nearby countries such as Malaysia and Singapore regarding institutional funding by annual and periodic levies, the calcuation premium rates based on risk, coverage of insurance guarantee scheme, maximum aggregate value of guarantees, and etc."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui manajemen dokumen klaim AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Menteng. Desain studi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan ketidaklengkapan berkas dari pengaju klaim sering terjadi dalam penerimaan dokumen klaim, SOP pemrosesan klaim masih sulit diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, kuantitas SDM sudah memadai untuk pemrosesan klaim, ada dua software yang digunakan untuk pemrosesan klaim, dan proses pengarsipan dokumen klaim sudah baik dan sesuai dengan tujuan pengarsipan. Dari hasil penelitian, penulis menyarakan dalam proses penerimaan perlu ada form ceklis untuk penerimaan berkas klaim, pembaharuan dan sosialisasi kembali SOP klaim yang ada, peningkatan kualitas SDM, pengintegrasian software, dan pembuatan arsip elektronik.

---

The aim of this study is to know about the individual insurance claim document management in AJB Bumiputera 1912 Menteng Branch Office. This study uses a qualitative descriptive study design. It found that the uncomplete claim file is the most common case in claim document receiving process, the claim processing SOP is still not applicable in daily business, the number of human resources is adequate for claim processing, there are two softwares used for claim processing, and claim documents archiving is appropriate due to the archiving objectives.

From the study results, writer suggested that AJB Bumiputera 1912 Menteng Branch Office should make a checklist form for claim documents receiving process, renewal and re-socialization of the previous Claim SOP, human resources quality enhancement, software integration, and electronics archiving."

"Berdasarkan data kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap di RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Bulan Januari-Maret 2014 diketahui bahwa jumlah pasien peserta BPJS lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien lainnya sehingga proses pengelolaan klaim pasien peserta BPJS harus dapat berjalan dengan baik agar tidak mengganggu siklus keuangan RS. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pengelolaan klaim JKN di RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari-Maret 2014 menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kekurangan terhadap beberapa variabel yang diteliti yaitu SDM, kebijakan dan software/aplikasi sehingga peneliti memberikan saran perlu adanya penambahan petugas koding, pembuatan SOP atau alur proses terkait dengan klaim JKN dan penerapan billing system di RS untuk mempercepat proses perhitungan biaya riil RS.

---

Based on data from outpatient and inpatient at Psychiatric Hospital Dr. Soeharto Heerdjan in January - March 2014 was founded that the visited of patient BPJS more than other patient so that process the management claim for patient BPJS should be able to going properly in order not to interrupt the cycle of hospital finances. Therefore, this research was conducted to describe about the management claim for national health insurance at Psychiatric Hospital Dr. Soeharto Heerdjan. This research was conducted in January - March 2014 used qualitative methods with indepth interviews and document review.

The result showed that there are still some weakness against some of the variables that is human resources, policies and software so researchers giving suggest to addition of coding employee, the making procedure or flow chart related to claims JKN and the using of billing system at hospital to accelerate the process of calculation the real cost of hospital."

"Penelitian ini membahas tentang penolakan klaim asuransi jiwa kredit yang ditinjau dari prinsip utmost good faith dalam Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu mengenai pengaturan perundangan perasuransian tentang prinsip utmost good faith pada Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit serta perlindungan hukum terhadap ahli waris debitur pemegang polis jika terjadi penolakan pembayaran klaim oleh Perusahaan Asuransi, serta mengenai analisis dan pertimbangan hukum dari hakim terhadap penolakan klaim asuransi jiwa kredit ditinjau dari prinsip utmost good faith dalam putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder dan hasil wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Tertanggung dan Penanggung memiliki kedudukan yang sama dalam menerapkan prinsip utmost good faith sebagaimana pengaturan dalam Pasal 251 KUHD dan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UU Perasuransian. Adapun penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Ahli Waris Debitur Pemegang Polis apabila terjadi penolakan klaim adalah dengan menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn masih cenderung subyektif karena dalam pembuktian kurang menggunakan dasar pertimbangan hukum yang kuat dan kurang menggali fakta-fakta hukum secara cermat khususnya terkait penerapan prinsip utmost good faith. Penelitian ini memberikan saran bagi Tertanggung yang mengalami sengketa penolakan klaim untuk menyelesaikan sengketanya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) karena biaya yang lebih terukur, penyelesaian yang lebih cepat dan terjaga kerahasiannya. Selanjutnya, penulis juga menyarankan agar dalam pelatihan hakim dimasukkan materi tentang hukum asuransi yang termasuk di dalamnya mengenai prinsip utmost good faith sehingga hakim akan mempunyai pemahaman yang baik dan dapat membuat pertimbangan hukum dan putusan yang lebih adil dan objektif sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya terkait prinsip utmost good faith.

---

This research discusses the rejection of credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith in Decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. The main problems examined in this study are divided into two, namely regarding insurance legislation regulations regarding the principle of utmost good faith in Credit Life Insurance Agreements and legal protection for the heirs of policyholder debtors in the event of refusal of claim payments by the Insurance Company, and regarding the analysis and legal considerations of the judge on the rejection of credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith in decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. This research was prepared using normative juridical research methods by reviewing secondary data and interview results. Data analysis is carried out qualitatively. Based on the results of the study, it is known that the Insured and the Insurer have the same position in applying the principle of utmost good faith as stipulated in Article 251 of the KUHD and Article 31 Paragraphs (1) and (2) of the Insurance Law. The dispute resolution that can be done by the Heirs of the Policyholder Debtor in the event of a claim rejection is by taking litigation or non-litigation routes. The results of this study also show that the Panel of Judges in decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn still tends to be subjective because in evidence it does not use a strong legal basis and does not explore legal facts carefully, especially related to the application of the principle of utmost good faith. This research provides advice for Insured Persons who experience claims rejection disputes to resolve their disputes through Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institutions (LAPS SJK) because of more measurable costs, faster settlements and confidentiality. Furthermore, the author also suggests that in the training of judges included material on insurance law which includes the principle of utmost good faith so that judges will have a good understanding and can make legal considerations and decisions that are more fair and objective in accordance with existing provisions, especially related to the principle of utmost good faith."

"Industri perbankan merupakan salah satu industri yang dalam perjalannya selalu harus tunduk pada peraturan yang berlaku, terutama berkaitan dengan tingkat kesehatannya. Apabila diperhatikan faktor Permodalan, faktor Rentabilitas dan faktor Aktiva Produktif mempunyai hubungan secara langsung. Mengingat dengan berubahnya kualitas dan kuantitas aktiva produktif, secara langsung alcan berpengaruh terhadap faktorrentabilitas dan dengan berubahnya faktor rentabilitas akan mempengaruhi faktor permodalan bank. Oleh karena itu keseimbangan antara pertumbuhan assets (delta TA) dan pertuinbuhan modal (delta EC) haruslah dijaga agar supaya tingkat perkembangan bank pada kondisi yang wajar, yaitu sustainable growth. Dimana tingkat pertumbuhan asset tersebut dapat diilcuti oleh perkembangan modal secara internal, berupa tambahan modal dañ laba ditahan secara proporsional. Selain memperhatikan kondisi tersebut di atas, kepentingan lain yang harus diperhatikan adalah kepentingan pemilik modal, yaitu besarnya dividen yang harus dibagikan dan besarnya barga saham yang akan terjadi. Hal ini terkait dengan kebijakan berapa besar nilai dividen yang akan dibagikan, mengingat besarnya nilai dividen yang akan dibagikan pada akhirnya akan menentukan berapa besarnya nilai sahanmya dengan asumsi bahwa faktor lainnya tidak berpengaruh. Bagi perusahaan seperti PT. Bank Agroniaga yang mengalami tingkat kerugian yang cukup besar sebagai akibat besarnya kredit bermasalah, dan memperoleh keuntungan yang cukup besar pada masa krisis karena memanfaatkan kondisi pasar uang pada saat itu, karena adanya dukungan dan captive market dan adanya tambahan modal. Sehingga perusahaan mampu menghapus kredit bermasalah pada tahun 1999. Oleh karena itu hal yang dibutuhkan oleh perusahaan pada saat ini adalah : . Bagaimana cara mengatur tingkat pertumbuban assets yang sustainable dan yang paling mungkin untuk dicapai. . Bagaimana cara mengembalikan besaniya nilai saham ke posisi nilai bukunya melalui penerapan kebijakan dividen yang tepat. Untuk menjawab keclua pertanyaan tersebut di atas, dalam mengatur tingkat pertumbuhan dan menentukan besarnya dividen yang akan dibagikan agar supaya nilai saham hampir sama dengan nilai buku, dilakukan dengan cara: . Menggabungkan rumus Sustainable Growth dengan rumus penilaian saham dengan menggunakan methode Income Approach dengan Dividend Growth Model. Program yang digunakan adalah program sederhana dengan basis aplikasi DheIpi. . Pelaksanaan perhitungan dilakukan dengan mengiterasi nilai D dengan tillai 0.0001 s/d 1.0000 dan perhitungan akan berhenti pada saat nilai Vo sebesar 995,9999 < Vo < 1005,9999.. Dari hasil perhitungan tersebut, untuk mencapai nilai Vo yang mendekati nilai buku maka besarnya nilai pertumbuhan assets yang paling baik adalah sebesar 16,75 % dengan nilai Dividend Payout sebesar 16,74 %, yang terjadi pada tingkat cost of capital sebesar 18,55 % dengan tingkat ROA sebesar 2,35 %. . Pemilihan alternative tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: o Nilai ROA dan cost of capital keseimbangan masih dalam batas yang ditentukan. o Kondisi ¡nfrastruktur dan PT. Bank Agroniaga saat ini. o Dengan tidak terlalu besarnya tingkat pertumbuhan asset akan memudahkan pihak manajemen dalam melakukan pengendalian. . Sedangkan hubungan antar komponen tingkat pertumbuhan dan dividend payout dapat diutarakan sebagai berikut: Pertumbuhan ROASG Negatif Dp Posistif Pertumbuhan Cost of Capital SG Positif Dp Negatif Dengan mengetahui pola hubungan kedua unsur tersebut terbadap SG dan Dp maka dapat dikatakan bahwa sebagai berikut: . Kedua unsur tersebut mempunyai pengaruh yang berlawanan tethadap SG dan DP. . Sehingga untuk mengendalikan nilai SG dan Dp, apabila terjadi perubahan dan salah satu unsur tersebut,hal yang dapat dilakukan adalah dengan merubah unsur yang lainnya. Kondisi tersebut di atas dapat dicapai dengan asumsi sebagai berikut: . Bank menyalurkan kredit ke sector industri yang menguntungkan dan mempunyai resiko yang rendah, terutama pada sector agrobisnis dan rekanan dari PT. Perkebunan Nasional. . Dalam pendanaan didukung oleh Capitive Market dan Bank mampu menciptakan produk dana yang berbiaya murah. NIlai LDR tidak nielebihi batas yang ditentukan. . Didukung oleh infrastruktur dan personel yang handal. . Nilai Equity MuItplier, dan jumlah saham tidak berubah selama periode perhitungan.. Nilai Risk Sensitive Asset hampir sama dengan Risk Sensitive Liabilities atau dengan kata lain nilai GAP - nya minimal."

""Analisa Pengaruh Earning, Losses dan Cash Flow pada Perubahan Kebijakan Dividen Perusahaan Perusahaan Publik Indonesia Dalam Kurun 1995 - 2000", adalah penelitian yang berisikan identifikasi adanya pengaruh earning, losses dan cash flow terhadap perubahan kebijakan pembayaran dividen pada perusahaan-perusahaan tersebut, serta mengamati apakah krisis ekonomi juga memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan dividen itu.Sehingga penelitian ini diharapkan memberikan informasi ada dan tidaknya pengaruh dari masing-masing parameter keuangan earning, losses, dan cash flow terhadap perubahan kebijakan pembayaran dividen.Pengambilan sampel dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ yang memiliki data lengkap variabel penelitian dari tahun 1995 sampai 2000. Model empiris yang digunakan adalah model multivariabel dengan metode analisis Model Biner Probabilitas Kumulatif Probit. Metode ini digunakan karena model memiliki variabel terikat yang biner, serta diharapkan memiliki nilai informasi kriteria yang terkecil dibandingkan model biner lainnya (Model Biner Logit). Selain itu dilakukan juga analisis VAR (vector autoregression) secara tidak acak untuk melihat interaksi pengaruh antara perubahan kebijakan dividen, earning, dan cash flow pada perusahaan PT. Matahari Putra Prima. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat adanya saling mempengaruhi oleh earning saat lampau, cash flow saat lampau, dan kebijakan dividen saat lampau. Selanjutnya perancangan pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah parameter earning, losses, cash flow, dan krisis tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan kebijakan dividen.Hasil analisis akan memberikan informasi mengenai kecocokan pemilihan metode estimasi yang digunakan, deskripsi statistik masing-masing parameter earning, losses, cash flow, krisis dan perubahan kebijakan dividen, dan adanya selection bias, serta hasil pengujian hipotesis masing-masing parameter penelitian.Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang signifikan oleh earning, losses, cash flow dan krisis terhadap perubahan kebijakan dividen. Analisis VAR pada PT Matahari Putra Prima menunjukan adanya interaksi saling mempengaruhi antara earning saat ini, earning tahun lalu, cash flow saat ini, cash flow tahun lalu, perubahan dividen saat ini, dan perubahan dividen tahun lalu.Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk para peneliti yang berminat mendalami kasus ini seperti membuat model yang terpisah antara sebelum krisis dan setelah krisis, menggunakan metode estimasi biner lainnya (comet misalnya) untuk dibandingkan dengan hasil penelitian ini, melakukan analisis VAR atau persamaan simultan untuk keseluruhan perusahaan atau industri yang ada di Indonesia, atau mengelompokkan perusahaan berdasarkan tipe industrinya untuk melihat karakter pengaruh earning, losses, dan cash flow terhadap perubahan kebijakan dividennya pada masing-masing tipe industri."

"Memperkirakan cadangan kewajiban terhutang adalah penting dalam menjaga keseimbangan solvabilitas keuangan pada perusahaan asuransi umum. Porsi terbesar dan terpenting dari cadangan kewajiban terhutang adalah cadangan klaim terhutang. Penelitian ini mencoba melakukan estimasi perhitungan cadangan klaim dengan menggunakan pendekatan model Munich Chain Ladder. Model Munich Chain Ladder dalam hal ini menggunakan pendekatan metode Chain Ladder klasik, serta korelasi antara nilai pembayaran klaim (paid) dengan nilai pelaporan klaim (incurred). Dengan menggunakan data masa lalu, sebuah estimasi cadangan klaim IBNR akan dihitung dengan menggunakan model Munich Chain Ladder.

---

Estimating outstanding liability is very important in maintaining financial solvency of a general insurance company. The largest and most important outstanding liability is outstanding claim reserves portion. This study is tried to estimate claim reserve by using Munich Chain Ladder. The Munich Chain Ladder is using a classical Chain Ladder method approach as the basic framework, and then utilizes the correlation between the paid and incurred claim data to calibrate the proposed model prediction. By using past data, a claim reserve will be calculated."