Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumahtangga bersifat relatif. Dalam tugas akhir ini telah ditemukan bahwa tingkat kemampuan sosial ekonomi rumahtangga di DKI Jakarta yang heterogen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok/cluster yang relatif homogen. Metode yang digunakan adalah Analisis Cluster. Dengan Analisis Cluster pengelompokan terhadap obyek/individu akan menghasilkan variabilitas yang rendah untuk obyek-obyek yang berkumpul dalam satu cluster, dan variabilitas yang tinggi untuk obyekobyek dari cluster yang berbeda. Data yang digunakan adalah data SUSENAS tahun 1993 untuk propinsi DKI Jakarta dengan besar sampel 3058 rumahtangga. Dengan metode Partisi K-Mean, 3058 rumahtangga yang diukuroleh 21 variabel dapat dikelompokw ke dalam 7 cluster, dan komposisi ke-tujuh cluster tersebut kemudian dirangkum dalam 3 kelompok sosial ekonomi."

"Penelitian ini menyuguhkan gambaran terkait dengan upaya penghuni rusunawa dalam rangka mengembangkan kualitas keadaan ekonominya. Studi terdahulu telah mengulas bahwa dalam mengembangkan kualitas keadaan ekonomi, masyarakat kelas bawah akan bersandar pada jaringan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Namun jaringan sosial yang dimaksud adalah jaringan sosial yang memiliki latar belakang yang sama. Melalui penelitian ini, penulis melengkapi studi terdahulu dengan berpijak pada teori milik Nan Lin bahwa jaringan sosial dapat terbentuk pada sekumpulan aktor yang memiliki latar belakang yang berbeda. Penulis melakukan penelitian tersebut pada lingkungan tempat tinggal rusunawa. Rusunawa yang diteliti adalah rusunawa umum yang memiliki latar belakang identitas dan sumber daya yang sangat beragam. Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam ini, penulis menemukan bahwa jaringan sosial pada lingkungan yang beragam tidaklah menjadi penghalang untuk mewujudkan tujuan ekonomi. Hal yang paling menguntungkan dari jaringan sosial di rusunawa yang beragam itu adalah informasi-informasi terkait dengan bantuan ekonomi untuk warga. Informasi bantuan yang diterima oleh penghuni berdampak pada penekanan alokasi biaya untuk pengeluaran rumah tangga.

---

This study presents an overview related to the process of the residents of the rusunawa in order to develop the quality of their economic condition. Previous studies had reviewed that in developing the quality of economic conditions, the lower class will rely on their neighborhood social networks. But the social network in question is a social network that has the same background. Through this research, the author complements previous studies by relying on Nan Lin's theory that social networks can be formed on a set of actors who have different backgrounds. The author conducted the research in the residential neighborhood of Rusunawa. The residential neighborhoods of Rusunawa are public flats that have very diverse identity backgrounds and resources. Through qualitative research conducted with in-depth interviews, the authors found that social networks in diverse environments are not a barrier to realizing economic goals. The most beneficial thing from the social networks in the various flats is the information related to economic assistance for residents. Assistance information received by residents has an impact on reducing the allocation of costs for household expenses."

"Tesis ini bertujuan memahami relasi kuasa di balik kontestasi wacana di harian Kompas dalam memberitakan sengketa pembangunan pabrik semen di Kendeng Utara, Jawa Tengah. Untuk menggali permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pertama-tama dilakukan analisis pembingkaian terhadap berita yang pro dan kontra pembangunan pabrik semen untuk mengetahui pola kontestasi wacana dan aktor-aktornya. Berikutnya, dilakukan kajian etnografi ruang redaksi guna mengetahui relasi kuasanya.Hasil penelitian menunjukkan Kompas menjadikan kontestasi wacana sebagai mekanisme kontrol atau swasensor atas pemberitaan mereka. Temuan ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa kepemilikan modal di tangan segelintir orang telah berdampak buruk bagi independensi media terkait perannya dalam proses demokratisasi (Nugroho, 2012; Lim, 2011; Tapsell, 2012; dan Haryanto, 2011; Steele, 2011).Dalam penelitian ini, kuasa ekonomi politik di balik praktik swasensor ini diperkaya dengan dimensi permainan kuasa di antara individu wartawan dan praktik swasensor yang telah menjadi habitus Kompas sejak Orde Baru. Jika dulu swasensor dilakukan dalam rangka menyiasati represi politik penguasa, saat ini hal itu dilakukan demi melayani kepentingan kapital dan kepentingan "raja-raja kecil" yang berkuasa di jajaran redaksi. Tesis ini juga menyertakan diskusi teoritik tentang integrasi pendekatan ekonomi politik kritis dengan kajian budaya media.

---

This thesis aims to investigate power relations behind the discourse contestation of pro-contra towards cement plant in North Kendeng, Central Java, in Kompas daily. To explore these issues, authors used qualitative research methods. First performed analysis of the framing of the news pros and cons of the cement plant to determine the pattern of contestation discourse and the actors. Next, conducted ethnographic studies to determine power relation in the newsroom.

The results showed Kompas makes contestation discourse as a control mechanism or self-censorship on their journalistic practice. These findings complements previous studies, that the ownership of capital in a few hands have negative impact for the independence of the media related to its role in the democratization process (Nugroho, 2012; Lim, 2011; Tapsell, 2012; and Haryanto, 2011; Steele, 2011).

In this study, the power of political economy behind the practice of self-censorship is enriched with the dimension of the game of power between the journalists as individual and practice of self-censorship that has become habitus Kompas since the New Order. Previously, self-censorship is done in order to survive againts the ruling political repression, now it is done for the sake of serving the interests of capital and interest ?little kings? who ruling the newsroom. This thesis also includes a theoretical discussion about the integration of a political economy approach with the media culture studies."

"Fertilitas menjadi sorotan hingga saat ini meskipun trennya terus menurun namun masih belum mencapai target. Keinginan memiliki anak lagi (menambah anak) adalah hal yangberkaitan langsung dengan fertilitas yang perlu dikendalikan. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui faktor sosio-ekonomi dan demografi yang berhubungan dengankeinginan memiliki anak lagi pada wanita usia subur di Indonesia tahun 2017. Penelitianini merupakan jenis penelitian kuantitatif analitik dengan desain potong lintang. Sampelpenelitian adalah wanita usia subur usia 15-49 tahun yang memiliki satu anak atau lebihberdasarkan data SDKI 2017. Analisis yang digunakan adalah analisis univariabel,bivariabel dan multivariabel dengan regresi logistik berganda. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa 39,9 persen wanita ingin memiliki anak lagi. Variabel yangberhubungan adalah variabel umur OR 0,17 (95% CI 0,16 – 0,18), jumlah anak hidup OR0,2 (95% CI 0,19 – 0,22), tingkat pendidikan OR 1,76 (95% CI 1,57 – 1,98), statusekonomi rendah OR 0,79 (95% CI 0,70 – 0,89), ekonomi menengah OR 0,80 (95% CI0,71 – 0,91), ekonomi atas OR 0,74 (95% CI 0,65 – 0,84), ekonomi teratas OR 0,63 (95%CI 0,55 – 0,72), serta variabel wilayah tempat tinggal OR 0,11 (95% CI 1,00 – 1,20).Dalam penelitian ini, proporsi wanita WUS yang telah memiliki anak namun masih inginmenambah anak masih tinggi, sehingga perlu dilakukan sosialisasi tentang kesehatanreproduksi dan kesehatan ibu dan alat kontrasepsi agar wanita WUS dapat membatasikelahiran,

---

Fertility has been in the spotlight, although the trend continues to decline, it has not yet

reached the target. The desire to have more children is a matter directly related to fertility

which needs to be controlled. The research objectives to determine the socio-economic

and demographic factors associated with the desire to have more children in women of

childbearing age in Indonesia in 2017. This research is a type of quantitative analytic

study with a cross-sectional design. The research sample was women of childbearing age

aged 15-49 years who had one or more children based on the 2017 IDHS data. The

analysis used was univariable, bivariable and multivariable analysis with multiple logistic

regression. The results of this study indicate that 39.9 percent of women wish to have

more children. The variables that were related were the variable age OR 0.17 (95% CI

0.16 - 0.18), the number of children alive OR 0.2 (95% CI 0.19 - 0.22), education level

OR 1.76 ( 95% CI 1.57 - 1.98), low economic status OR 0.79 (95% CI 0.70 - 0.89),

medium economic OR 0.80 (95% CI 0.71 - 0.91) , the top economy OR 0.74 (95% CI

0.65 - 0.84), the top economy OR 0.63 (95% CI 0.55 - 0.72), and the area of residence

variable OR 0.11 (95 % CI 1.00 - 1.20). In this study, the proportion of WUS women who

have had children but still want to have more children is still high, so it is necessary to do

socialization about reproductive health and maternal health and contraceptives so that

WUS women can limit births"

"Penetapan dan penegasan batas desa perlu dilakukan untuk mewujudkan data batas desa yang definitif. Metode yang digunakan sebagai upaya percepatan penetapan dan penegasan batas desa adalah delineasi secara kartometerik. Proses penetapan dan penegasan batas desa akan mengubah bentuk garis batas dan luas wilayah desa. Perubahan luas wilayah desa juga akan merubah besaran dana desa dikarenakan luas wilayah merupakan salah satu parameter perhitungan dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan sintesa pengaruh penetapan dan penegasan batas terhadap luas wilayah dan sejauh mana pengaruhnya terhadap perubahan besaran dana desa. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan pendekatan GIS dan statistik. Data yang digunakan berupa batas desa sebelum dan sesudah delineasi, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan Indek kesulitan geografis. Perubahan luas wilayah didapatkan dari perbandingan luas wilayah desa sebelum dan sesudah delineasi. Selanjutnya dilakukan perhitungan dana desa menggunakan luas desa sesudah dan sebelum delineasi untuk kemudian dilakukan analisis secara statistik. Hasilnya batas desa berpengaruh sekitar 40-42% terhadap perhitungan dana desa dan ketika terjadi perubahan batas desa sekitar 99,6 % dana desanya juga ikut berubah

---

Determination and affirmation of village boundaries required to realize definitive village boundary data. The method used as an effort to accelerate the determination and affirmation of village boundaries is cartometric delineation. The process of determining and affirming village boundaries will change the shape of the boundaries and area of ​​the village. Changes in the area of ​​​​the village area will also change the amount of village funds because the area is one of the parameters for calculating village funds. The purpose of this study is to analyze and synthesize the effect of determination and affirming boundaries on the area and the extent of their influence on changes in the amount of village funds. The method used is a quantitative method using a GIS approach and statistics. The data used in the form of village boundaries before and after delineation, population, number of poor people, area and geographic difficulty index. Changes in area are obtained from the comparison of the area of ​​the village before and after delineation. Furthermore, village funds were calculated using the village area after and before delineation for later statistical analysis. As a result, village boundaries affect about 40-42% of the calculation of village funds and when there is a change in village boundaries, about 99.6% of village funds also change."

"Sebagian besar pemanfaatan hiu dan pari di Indonesia masih bersifat ekstraktif. Hal tersebut meningkatkan ancaman terhadap keberadaanya yang ditunjukkan dengan penurunan populasinya. Padahal ada jenis pemanfaatan lain yaitu pemanfaatan nonekstraktifberupa ekowisata hiu dan pari. Penelitian ini membandingkan nilai ekonomi kegiatan ekowisata hiu dan pari dengan nilai ekonomi yang diberikan oleh kegiatanperikananya, di lokasi target penangkapan yaitu di Meulaboh, Takalar dan Tanjung Luar.Nilai ekonomi ekstraktif didapatkan dari nilai pasar dengan data Surat Rekomendasi KKP sedangkan non-ekstraktif diberikan dalam bentuk use value melalui metode TCM, dannon-use value menggunakan CVM. Rasio antara nilai perikanan dengan estimasi nilai rekreasi yaitu 1:33, 1:28 dan 1:2,7 untuk masing-masing lokasi Meulaboh, Takalar, dan Tanjung Luar. Dengan demikian, ekowisata hiu dan pari jelas dapat menjadi alternatifkegiatan penangkapan hiu dan pari di lokasi-lokasi yang menjadikan mereka sebagaitarget penangkapan. Temuan lainnya yaitu estimasi rata-rata nilai konservasi darikeberadaan hiu dan pari yang sebanyak Rp. 105.403/orang.

---

Most of the use of sharks and rays in Indonesia is still largely extractive. Those situation

increased the threat to their existence as indicated by the decline in their population. This

study compares the economic value of sharks and rays ecotourism with the economic

value from extractive use, in target fishing locations, Meulaboh, Takalar and Tanjung

Luar. The extractive economic value is obtained from the market value using KKP Surat

Rekomendai data, while non-extractive is given the use value through the TCM method,

and non-use value using CVM. The ratio between fishery value and recreation value

estimation is 1:33, 1:28 and 1:2,7 for Meulaboh, Takalar, and Tanjung Luar locations,

respectively. Thus, sharks and rays ecotourism can clearly be an alternative for sharks

and rays fishing activities in locations where they are targeted for capture. Another

finding is the estimated average conservation value of the presence of sharks and rays, is

Rp. 105.403/person."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas mengenai tindak kejahatan siber Nigerian Scamming yang terjadi sejak di negara Indonesia pada periode tahun 2016 hingga (bulan Agustus) tahun 2019. Ketergantungan manusia terhadap internet dan perangkat teknologi dilihat penulis dapat membentuk kerentanan terhadap tindak kejahatan siber, salah satunya adalah tindak kejahatan Nigerian Scamming. Penulis berusaha mendeskripsikan kejahatan Nigerian Scamming yang terjadi, dengan mengumpulkan data dari instansi penegak hukum, media massa, penelitian terdahulu, dan dilengkapi dengan wawancara singkat yang dilakukan kepada salah satu pelaku. Dengan menggunakan Fraud Pentagon Model, penulis mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan ini. Temuan data dan analisis menjelaskan berlakunya kelima elemen faktor penyebab penipuan Nigerian Scamming dapat terjadi di Indonesia pada periode tahun 2016-2019. Tugas Karya Akhir ini diharapkan dapat memberikan saran bagi instansi yang bertugas menegakkan hukum atas tindak kejahatan ini, serta rekomendasi bagi penulis/peneliti berikutnya yang hendak menelusuri lebih dalam mengenai tindak kejahatan penipuan siber internasional yang terjadi di Indonesia ini.

---

ABSTRACT

This Final Project discusses about the Nigerian Scamming of cybercrime that happened in Indonesia in the period of 2016 to (August) 2019. Human dependence on technological devices and the internet seen to be a form of vulnerability to cybercrime, one of which is a Nigerian Scamming crime. The Author tried to describe the Nigerian Scamming that occurred, by collecting data from law enforcement agencies, the mass media, previous researchs, and completing it with a brief interview to one of the perpetrators. Using the Fraud Pentagon Model, Author describes the factors that cause this crime. Data findings and analysis explain that four of the five elements that cause the Nigerian Scamming crime in Indonesia in the period of 2016-2019. This research is expected to be able to provide advice for agencies tasked to enforcing the law for these crimes, also to recommend subsequent researchers who wish to explore more deeply about this international cybercrime fraud occurring in Indonesia."

"Perubahan iklim semakin diakui menghadirkan berbagai ancaman bagi kesehatan manusia, termasuk kesehatan mental seperti memengaruhi kondisi psikologis manusia dari berbagai aspek mulai dari rasa stres, duka, hingga masalah perilaku dan emosional lainnya yang disebut sebagai eco-anxiety. Perbedaan usia telah diketahui memengaruhi tingkat eco-anxiety yang berbeda pula. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan tingkat eco-anxiety antara usia dewasa muda dan dewasa tengah. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan between-subjects design. Pengukuran eco-anxiety menggunakan alat ukur oleh Hogg et al. (2021) yang telah diadaptasi ke Bahasa Indonesia. Jumlah partisipan sebanyak 245, merupakan WNI dengan usia 19-65 tahun. Dalam mengambil sampel, peneliti menggunakan metode pengambilan data non-probability sampling dengan teknik pengambilan data convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat eco-anxiety antara dewasa muda dan dewasa tengah dengan nilai signifikan (t (245) = 0.177, p < 0,01). Kesimpulannya, perbedaan usia seperti antara dewasa muda dan dewasa tengah memiliki tingkat eco-anxiety yang berbeda pula. Dengan begitu para pekerja di bidang pemasaran dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam menentukan target penjualan dan dapat menjadi pertimbangan untuk mempromosikan produk yang ramah lingkungan.

---

Climate change is increasingly recognized as presenting various threats to human health, including mental health such as affecting human psychological conditions from various aspects ranging from stress, grief, to other behavioural and emotional problems known as eco-anxiety. Age differences have been known to affect different levels of eco-anxiety. Thus, this study aims to see the difference in the level of eco-anxiety between young adults and middle adults. This research is a non-experimental study with a between- subjects design. Measurement of eco-anxiety using a measuring instrument by Hogg et al. (2021) which has been adapted into Bahasa. The number of participants are 245 Indonesian citizens aged 19-65 years. In taking samples, researchers used non-probability sampling data collection methods with convenience sampling data collection techniques. The results showed that there was a significant difference in the level of eco-anxiety between young adults and middle adults with a significant value (t (245) = 0.177, p < 0.01). In conclusion, age differences such as between young adults and middle adults have different levels of eco anxiety. That way workers in the marketing field can use this research as a reference in determining sales targets and can be a consideration for promoting environmentally friendly products."

"Penanganan kasus korupsi di Indonesia seringkali melibatkan akuntanforensik yang berperan dalam melakukan penghitungan kerugian negara. Padabeberapa tahun terakhir, marak terjadi vonis bebas dan lepas terhadap terdakwa korupsi. Hakim menilai tidak terjadi kerugian negara, sementara akuntan forensik berkeyakinan telah terjadi kerugian negara. Di samping itu, terdapat banyak perkara korupsi dimana penetapan besaran kerugian negaranya tidak menggunakan hasil PKN akuntan forensik. Kondisi tersebut mengisyaratkan hasil PKN akuntan forensik belum sepenuhnya akurat, sehingga belum memenuhi unsur nyata dan pasti di mata hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumendan wawancara kepada praktisi akuntan forensik, ahli konstruksi, jaksa fungsional, pakar akuntansi forensik, dan mantan hakim tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan menggunakan kerangka Segitiga Akuntansi Forensik sebagai kriteria ideal diterimanya hasil PKN di muka persidangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor penyebab hasil PKN ditolak hakim, yaitu : (1) tidak ditemukannya niat jahat(mens rea) pada terdakwa, dan (2) hasil ahli teknis yang mendasari PKN ditolak hakim. Adapun lima faktor penyebab nilai PKN tidak digunakan dalam penetapan kerugian negara yaitu : (1) pengembalian ke kas negara/daerah, (2) pembayaran uang titipan perkara ke aparat penegak hukum, (3) dana yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan, (4) lingkup kerugian terbatas pada terdakwa, dan (5) hasil ahli teknis tidakakurat. Hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas PKN, sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi dan menetapkan besaran kerugian negara.

---

Corruption case handling in Indonesia often involves forensic accountants who play a role in calculating state losses. There have been many acquittal and released sentences of corruption defendants in the last few years. The judge considered no state losses, while the forensic accountant considered there had been losses. In

addition, there are many corruption cases where the determination of the number of state losses does not use PKN results numbers. This condition implies that PKN result numbers are not yet entirely accurate, so they do not meet the real and definite elements in the eyes of the law.

This study uses a qualitative approach through document analysis and

interviews with forensic accountants, construction experts, functional prosecutors, forensic accounting experts, and former judges for corruption. The study used the Forensic Accounting Triangle as the ideal criteria for accepting PKN results in court.

The results showed that two factors caused the judge's rejection of the results of the PKN, namely: (1) no malicious intent (mens rea), and (2) the result of the technical expert that underlies the audit conclusion rejected by the judge. Five factors caused the PKN result numbers not to be used in determining state losses, namely: (1) returns to the state/regional treasury, (2) payment of case deposits to law enforcement officials, (3) funds that have been spent in carrying out activities, (4) the scope of the loss is limited to the defendant, and (5) the result of the technical expert not accurate. The research results are expected to improve the PKN's quality to become a judge's consideration in deciding corruption cases and determining the number of state losses."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar terciptanya penanganan tindak kejahatan yang lebih baik. Pendekatan post positivism dan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian dimana berpegang pada pemahaman teori yang didukung dengan bukti empiris untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi mengenai kapasitas organisasi yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini mencoba memotret kapasitas organisasi yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi guna meningkatkan kualitas kinerja dalam penanganan kasus perkara dan pencapaian target capaian kinerja. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus lebih menguatkan fungsi dari organisasi dengan mengembangkan kapasitas organisasi yang dimiliki. Dengan mengacu pada ABK, struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus dilakukan perombakan dan pengkajian ulang sebab masih banyak ditemukan ketidakpastian dan ketidaksesuaian. Organisasi belum mampu memenuhi jumlah SDM yang ideal. Hal ini berpengaruh pada anggaran belanja barang dan pegawai yang perlu diperhatikan dan diajukan ke divisi terkait guna terpenuhinya formasi serta menutupi beberapa jabatan kosong. Selain itu penguatan fungsi teknologi yang telah ada yakni pada situs Patroli Siber perlu dikembangkan beserta fitur-fitur yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sebagai pendukung dalam tercapainya target penyelesaian kasus.

---

This study aims to analyze the development of organizational capacity in the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri in order to create a better handling of crimes. Post-positivism approach and qualitative data collection methods are used as approaches in research which adhere to an understanding of theory supported by empirical evidence to collect various sources of data and information about organizational capacity obtained form interviews and literature studies. This study tries to capture the organizational capacity of the current Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri and develop organizational capacity to improve the quality of performance in handling cases and achieving performance targets. The results of the study revealed that the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must further strengthen the functions of the organization by developing its organizational capacity. By referring to the Workload Analysis, the organizational structure of the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must be reformed and reviewed because there are still many uncertainties and discrepancies. The organization has not been able to meet the ideal number of Human Resources. This affects the budget for goods and personnel which need to be considered and submitted to the relevant divisions in order to fulfill formations and cover several vacant positions. In addition, the strengthening of the existing technology functions, namely the Patroli Siber site, needs to be developed along with the features it has so that it can be utilized optimally and as a supporter in achieving the target for solving cases."