Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLatar belakang pemikiran penyusunan tesis ini, karena masih ada keluhan dari pemakai jalan tol terhadap mutu layanan Jasa Marga, yang didasarkan dari data sekunder. Dari data sekunder permasalahan terbanyak tentang pelayanan, di gardu maupun di jalan tol (Jabotabek) khususnya dalam kota Jakarta. Mendasarkan keluhan tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penelitian terhadap mutu layanan, yakni kepada pemakai jalan tol, dan kepada Jasa Marga dengan menggunakan kuesioner. Strategi pelayanannya menyandarkan pada identifikasi SERVICE dari De Vrye, 1994, dalam buku "Good Service is Good Business". SERVICE dimaksudkan adalah : Self Esteem, yakni variabel harga diri, Exceed Expectation, yakni variabel untuk memenuhi harapan secara berlebihan, Recover, yakni variabel pembenahan, Vision, yakni variabel pandangan ke depan, Improvement, yakni variabel peningkatan, Care yakni variabel perhatian, dan Empowerment, yakni variabel pemberdayaan. Dan dengan memadukan pendapat ahli lainnya serta melakukan pengamatan di lapangan. Hasil yang didapat adalah : Pelayanan (di gardu) dikehendaki kecepatan, khususnya waktu layanannya. Demikian pula keramahan petugas, khususnya petugas di gardu. Untuk peningkatan mutu layanan dengan peningkatan mutu sumber daya manusianya. Kemacetan (dalam kota) masih merupakan masalah. Di dalam struktur organisasi Jasa Marga belum ada unit yang khusus menangani, menampung dan mengatasi keluhan pelanggan. Diperlukan serta dikehendaki budaya perusahaan bagi Jasa Marga. Dari hasil yang didapat tersebut disarankan : Kecepatan layanan di gardu dengan tindakan turun tangan dari pimpinan dan aktif membantu kelancaran lalu lintas, khususnya sebelum menuju gardu. Di samping itu bagi petugas (kolektor tol) di dalam melayani perlu senyum dan keramahan serta terus diingatkan, agar tidak membedakan. Peningkatan mutu SDM dapat dilakukan dengan training internal maupun eksternal perusahaan, secara kontinu, diimbangi pemberian insentif. Untuk mengatasi kemacetan dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama antar instansi seperti : Polri, Perhubungan, Pemda, Perindustrian dan Perdagangan. Serta mengupayakan pembangunan sub way (rail way) secara terpadu. Perlu dibentuk unit (bagian) yang khusus menangani keluhan dan penanganan masalah sekaligus. Budaya perusahaan Jasa Marga disarankan : JM 4 T yang meliputi Tanggap terhadap situasi dan kondisi, Tangkas dalam berfikir, bersikap, bertindak, Tepat terhadap sistem, waktu dan aplikasi, dan Tetap dalam arti konsisten dan dinamis didalam menjaga mutu kerja (telah ditetapkan),meningkatkan mutu kerja (selanjutnya)."

"ABSTRAKPekerja loket tol mempunyai risiko terpapar debu, khususnya PM2.5 yangdapat berakibat pada sindrom metabolik tubuh. Penelitian ini membandingkanantara pekerja loket tol dengan pekerja office terkait adanya sindrom metabolikyang diukur melalui tekanan darah, profil lipid (LDL, HDL, trigliseride, dankolesterol total) dan Indek Massa tubuh (IMT). Hasil penelitian ditemukan adanyaperbedaan rata-rata nilai tekanan darah distolik (Pvalue 0,470), kadar LDLkolesterol (Pvalue 0,349), kadar HDL kolesterol (Pvalue 0,336), Trigliseride(Pvalue 0,023), dan Kolesterol Total(Pvalue 0,142), dimana pekerja office(kelompok kontrol) mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan pekerja loket tol(kelompok terpapar).

---

ABSTRACTToll booth workers had risk of dust exposure, especially PM2.5 which canaffect metabolic syndrome in the body. This study compared the toll booth workerto office worker related to the metabolic syndrome as measured by bloodpressure, lipid profile (LDL, HDL, trigliseride, and total cholesterol) and BodyMass Index (BMI). Results reveal the different mean values for diastolic bloodpreasure (Pvalue 0,470), LDL cholesterol (Pvalue 0,349), HDL cholesterol(Pvalue 0,336), triglyceride (Pvalue 0,023), and total cholesterol (Pvalue 0,142),which is office workers (control group) has a higher value than the toll boothworkers (exposed group)."

"Mengingat bahwa jalan tol merupakan jalan umum/terbuka bagi lalu lintas umum dan mempunyai sifat khusus, maka penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh Badan Hukum Usaha Negara dalam hal ini PT Jasa Marga (Persero) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13, Tahun 1980 tentang Jalan.Permasalahannya adalah bahwa peraturan yang ada saat ini belum mengatur secara rinci peran Jasa Marga, pertama sebagai kuasa yang mempunyai tugas dan peran sebagai agen pembangunan yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam rangka penyelenggaraan jalan Tol, kedua Jasa Marga sebagai penanam modal yang merupakan pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan serta yang ketiga Jasa Marga sebagai operator sehingga banyak kerancuan di dalam aktivitasnya.Tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh kejelasan seberapa jauh wewenang multi peran Jasa Marga dalam penyelenggaraan jalan tol.Alasan teoritis mengapa privatisasi di dalam .penyelenggaraan jalan tol lebih baik dari pada pemerintah adalah bahwa tradisi taktis untuk memperbaiki aktivitas pemerintah menjadi lebih efektif, dalam rangka upaya untuk mengurangi pemborosan dan pembebanan batas anggaran.Metode penelitian ini berawal dengan kajian dokumenter. Berbagai Kebijaksanaan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Jalan Tol. Selanjutnya untuk mengetahui bekerjanya kebijaksanaan tersebut dilakukan penelitian lapangan. Tipe penelitian ini adalah Deskriptif Analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol dari Pemerintah kepada Jasa Marga, masih belum sepenuhnya diserahkan, karena Jasa Marga masih dibebani misi Pemerintah.Sebagai kesimpulan bahwa ketentuan penyelenggaraan Jalan Tol belum memadai, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat tanpa didasarkan pada peraturan yang ada.Sebagai saran bahwa perlu adanya rencana strategis jangka panjang yang realistis dan terarah, dengan cara menganalisis kondisi eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap Jasa Marga."

"Jalan tol memiliki peranan yang semakin penting bahkan telah menjelma menjadi urat nadi perekonomian. Bagi perusahaan, tarif tol harus cukup memadai untuk menghasilkan pendapatan yang dapat menutupi biaya, namun juga tidak boleh memberatkan masyarakat. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan tarif tol serta biaya apa saja yang menjadi determinannya. Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa metoda pengumpulan data. Melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelaahan terhadap textbook, makalah dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah jalan tol. Melalui penelitian lapangan , penulis melakukan kunjungan ke PT Jasa Marga (Persero) dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang. Mengingat, tarif tol memiliki kepentingan sosial yang tinggi, maka tarif tol ditetapkan oleh Presiden dan bukan berdasarkan teori supply and demand. Besar tarif tol yang dihitung oleh Jasa Marga berdasarkan biaya operasi kendaraan (BOK) serta nilai waktu. BOK melalui jalan tol ditambah tarif tol harus lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan apabila melalui jalan bukan tol. Hal tersebut di atur dalam U.0 Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980 Tentang Jalan. Persentase tarif terhadap besar keuntungan biaya operasi kendaraan Biaya-biaya perhitungan tarif maksimal sebesar 70%. yang dipertimbangkan Jasa Marga dalam tol hanyalah pemakai jalan. Faktor lain yang waktu dan pertumbuhan ekonomi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh ikut dipertimbangkan adalah nilai masyarakat setempat. Secara umum dikatakan bahwa penetapan harga jasa jalan tol pada Jasa Marga memakai metode berdasarkan biaya. Dalam menghitung tarif tol, hendaknya semua biaya perjalanan baik yang dikeluarkan oleh pemakai jalan maupun perusahaan ikut dipertimbangkan. Mengingat tarif tol memiliki arti penting bagi masyarakat, diperlukan keterbukaan dari pihak perusahaan penyelenggara tol."

"Penelitian ini mengenai analisis sistem informasi akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., serta penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16 dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol. Peneliti menemukan bahwa prosedur sistem informasi akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. telah berjalan dengan baik. Perlakuan akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. juga telah sesuai dengan ketentuan PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16 dan ketentuan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol.

---

This research is about accounting information system on PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., also to examine implementation of PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16, and Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol. researcher found that accounting information system procedure in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. has implemented well. Accounting treatment in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. has met the accounting provision according to PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16, and Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol. "

"Penulisan tesis ini membahas mengenai masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR)di Jakarta Selatan oleh PT. Jasa Marga (Persero) serta upaya penyelesaiannya dan menganalisis apakah Keputusan Presiden Momor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol JORR di Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipologi penelitian eksplanatoris dan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melalukan wawancara. Masalah-masalah yang timbui tersebut adalah tidak tercapainya kesepakatan mengenai harga ganti rugi, tidak digunakannya lembaga pencabutan hak sebagai upaya terakhir, adanya sengketa pemilikan hak atas tanah, disalahgunakannya lembaga konsinyasi di Pengadilan Negeri, tidak adanya ketentuan mengenai harga ganti rugi atas tanah yang telah dikuasai selama tiga puluh tahun dan adanya klaim pihak ketiga atas ganti rugi yang sudah dibayarkan kepada pihak lain atau masalah salah bayar. Dapat disimpulkan bahwa Keppres No. 55 Tahun 1993 belum dapat mengatasi semua masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah karena masih terdapat beberapa hal yang tidak diatur dalam peraturan tersebut. Dipandang perlu untuk melakukan upaya pembaharuan ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengadaan tanah. Selain itu, juga terdapat kelemahan pada aparatur pelaksana pembangunan, kurangnya faktor fasilitas yang mendukung dan faktor masyarakat yang terkena pembangunan seringkali mempersulit jalannya pembangunan."