Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AIDS pertama kali muncul di Indonesia pada Tahun 1987 di Propinsi Bali.Perkembangan AIDS di Indonesia sangat cepat sekali, dalam rentang waktu 22 tahun (Tahun 1987-2009), penderita AIDS sudah mencapai angka 19.973 dengan kecepatan penyebarannya sebesar 908 orang/tahun dan antara Tahun 1987-2006 AIDS sudah tersebar di 32 propinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika wilayah AIDS dan karakteristik wilayah AIDS di Indonesia pada Tahun 1987, 2000, 2006, dan 2009. Analisis yang digunakan adalah analisis spasial dan statistik. Hasil yang diperoleh adalah di Indonesia antara Tahun 1987-2009 terjadi kenaikan jumlah penderita AIDS di seluruh propinsi sebesar 200%. Dinamika wilayah AIDS di Indonesia yang pada Tahun 1987 hanya terdapat di Propinsi Bali, kemudian pada Tahun 2000 menyebar di 16 propinsi, dan pada Tahun 2006 AIDS sudah menyebar di 32 propinsi. Karakteristik wilayah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Dinamika wilayah AIDS di Indonesia pada Tahun 1987 adalah akomodasi, kemudianpada Tahun 2000 adalah tuna susila, pada Tahun 2006 adalah tuna susila dan penduduk usia produktif, sedangkan pada Tahun 2009 adalah tuna susila, pendudukusia produktif, penduduk miskin, akomodasi, serta pelabuhan dan terminal. Dari keenam variabel karakteristik wilayah tersebut tuna susila merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap penyebaran AIDS di Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perilaku konsumsi rumah tangga di Indonesia terhadap pangan pokok sumber karbohidrat pada tahun 1987 dan tahun 2009 serta menganalisis komoditas apa saja yang dapat mensubstitusi beras sebagai makanan pokok sumber karbohidrat pada rumah tangga di Indonesia.Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan data cross section Susenas 1987 dan 2009 untuk mengestimasi sistem permintaan (demand system) dengan model LA/AIDS yang diestimasi dengan Seemingly Unrelated Regression (SUR). Dalam penelitian ini penulis melakukan two step Heckman procedure untuk mengatasi selectivity bias dan menggunakan instrument variable harga untuk mengatasi simultaneity bias, quality effect dan quantity premium. Untuk memenuhi properti fungsi permintaan dilakukan restriksi simetri dan homogenitas. Sementara itu properti adding up dipenuhi melalui definisinya dengan tidak mengestimasi persamaan pangan lainnya.Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi rumahtangga Indonesia berbeda antara tahun 1987 dan 2009 dilihat melalui statistik deskriptif proporsi pengeluaran dimana kelompok beras, terigu, kentang serta talas, sagu dan umbi lainnya mengalami peningkatan, sedangkan ubi jalar, ubi kayu dan jagung mengalami penurunan. Melalui analisis ekonometrika menunjukkan bahwa pada tahun 1987 kelompok ubi kayu, terigu, ubi jalar, kentang, talas, sagu, dan umbi lain merupakan substitusi dari beras serta jagung komplementer dari beras. Pada tahun 2009 terjadi perubahan dimana kelompok ubi kayu, terigu, dan ubi jalar menjadi barang komplementer dari beras. Akan tetapi pengujian terhadap elastisitas silang antar dua tahun tersebut dengan tingkat signifikansi 10% menunjukkan tidak ada perbedaan antara kedua tahun tersebut.

---

This research aimed to analyze the differences consumption behavior of households in Indonesia against the carbohydrate staple foods in 1987 and 2009 and analyze commodity that could substitute rice as a staple food source of carbohydrates for households in Indonesia.

This Research used descriptive and econometric analysis using cross section data Susenas 1987 and 2009 to estimate the demand system with LA/ AIDS model. This model are estimated by Seemingly Unrelated Regression (SUR). In this study the authors performed a two-step Heckman procedure to overcome the selectivity bias and used the instrument variable to overcome simultaneity bias, quantity premium and quality effects. To make the model consistent with demand function properties, ??restrictions of symmetry and homogeneity are imposed in this model. Meanwhile, adding up properties fulfilled by definition (The equation of other food was dropped).

Result of this study shows that the different behavior of household consumption Indonesia between 1987 and 2009 seen through descriptive statistics, where the budget share on rice, wheat, potatoes, taro, sago and other tuber have increased, while the sweet potato, cassava and maize declined. Through econometric analysis shows that in 1987 the group of cassava, wheat, sweet potatoes, potatoes, taro, sago, and other tuber are substitute of rice and corn is complementary of rice. In 2009 there is a change in which groups of cassava, corn, and sweet potatoes into complementary goods of rice. However, independent sample test of the cross elasticity between the two years with a significance level of 10% showed no difference between the two years."

"Pembangunan kota memicu kontrasnya suhu antara daerah rural dan urban yangdikenal sebagai efek Urban Heat Island (UHI). Mengambil studi kasus pada Kota Pangkalpinang yang perkembangannya sangat pesat, studi ini menggunakan citra Landsat untuk mengetahui pola spasial suhu permukaan di Pangkalpinang pada tahun 2000 dan 2006 dan hubungan suhu permukaan dengan tutupan lahan, kerapatan vegetasi (NDVI) dan kerapatan lahan terbangun dan/atau lahan terbuka (NDBI).Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadi pertambahan wilayah UHI, tutupan lahan urban dan lahan terbuka mempunyai suhu permukaan tertinggi, antara suhu permukaan dengan kerapatan vegetasi berkorelasi negatif, dan antara suhu permukaan dengan kerapatan lahan terbangun dan/atau lahan terbuka berkorelasi positif.

---

Urbanization can induce the urban-rural contrast in temperature. This phenomenon is known as Urban Heat Island (UHI) effect. Taking Pangkalpinang City as a case study due to its rapid development, this study utilized Landsat images to analyze the spatial patterns of surface temperatures for years 2000 and 2006 and surface temperature - land cover, vegetation density (NDVI), built-up and/or bare land density (NDBI) relationships.

The results showed that UHI regions increased, urban and bare land had the highest mean surface temperatures, vegetation density and surface temperature correlated negatively, and built-up and/or bare land density and surface temperature correlated positively."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya dinamika politik pasca penandatangan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura pada tanggal 10 maret 2009 tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat tahun 2009. Hal ini menjadi menarik diteliti untuk mengetahui dinamika politik di DPR-RI dalam proses ratifikasi penetapan perjanjian kedua negara tersebut dan juga untuk melihat kepentingan masing-masing negara akan terbentuknya Undang-Undang No. 4 Tahun 2010. Penelitian ini fokus kepada dinamika politik yang terjadi di DPR dalam proses ratifikasi mengenai perjanjian batas wilayah Laut RI-Singapura di bagian barat tahun 2009. Dan juga untuk memberi gambaran akan kepentingan kedua belah pihak dalam pegesahan perjanjian tersebut. Dimana dasar dari pengesahan Ratifikasi oleh DPR-RI ini menjadi acuan mulai berlakunya perjanjian tersebut dengan bentuk Undang-undang No. 4 Tahun 2010. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Publik dari William Dunn, James E. Anderson, Thomas R. Dye dan Robert Eyestone, Teori Kepentingan Nasional dari Donald E. Neuchterlein, teori 'Two Level Game' dari Robert D. Putnam, dan Teori Ekonomi Politik Internasional dari Robert Gilpin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian eksplanasi, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam (in-depth interview) dimana wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen DPR-RI, dokumen risalah rapat, dan dokumen lainnya. Setelah dilakukan analisis, Dinamika politik di DPR. Terbagi pro-kontra antara pihak yang mendesak perjanjian ini diratifikasi dan pihak yang berpendapat perjanjian ini tidak perlu segera diratifikasi. Pada tanggal 24 Mei 2010, Pemerintah bersama DPR akhirnya menyepakati pembahasan RUU Ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura tentang batas wilayah menjadi UU No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Selat Singapura 2009. Faktor yang mendasari DPR meratifikasi perjanjian ini antara lain berdasarkan UNCLOS 1982 dimana kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura tidak akan mempengaruhi luas wilayah laut Indonesia, dan menyusutnya luas Pulau Nipa juga tidak berdampak pada pengukuran garis dasar. Dan menegaskan titik dasar Pulau Nipa sebagai pulau terdepan Indonesia dijadikan sebagai dasar pengukuran garis dasar terhadap batas maritim Indonesia. Dengan diratifikasinya UU No. 4 Tahun 2010 ini menandakan bahwa ekspor pasir yang sempat ditutup oleh Menperindag Rini Suwandi tahun 2003 akhirnya dibuka kembali. Implikasi Teoritis menunjukan bahwa Teori Kepentingan Nasional, Teori Kebijakan Publik, Teori 'two level game' dan Teori Ekonomi Politik Internasional dapat menjelaskan mengapa undang-undang batas wilayah laut ini lahir.

---

The political dynamics after the ratification agreement between Indonesia and Singapore in 10 March 2009 became the background of this research. The agreement regulates the western sea boundary between the two countries in 2009. This dynamic is interesting to research on to know the political dynamics after this ratification and the national interests of each of these countries that lead to the introduction of Regulation No. 4 in 2010.

For its theoretical framework, this research used public policy theories from various scientists, such as William Dunn, James E. Anderson, Thomas R. Dye and Robert Eyestone, theories on national interest from Donald E. Neuchterlein, the 'Two Level Game' theory from Robert D. Putnam and International Political Economy Theory from Robert Gilpin.

This research uses qualitative methods with explanatory research and uses data collection technique for primary and secondary data. Primary data comes from indepth unstructured interview. Secondary data are gathered from books, journals, regulations, DPR-RI legal documents, meeting minutes and other documents.

After data was analysed, it shows there were pros and cons between members of the DPR towards the ratification. On 24 May 2010, the government with DPR finally agreed on discussing the draft of regulation on the ratification. The influencing factor of DPR finally agreeing of this ratification is the UNCLOS 1982 where the shore reclamation done by Singapore would not decrease Indonesia territorial boundary and the decreasing width of Nipa island did not influence Indonesia's boundaries as the island remains the boundary point island in Indonesia's maritime territory.

By ratifying the Regulation No. 4 in 2010, the export of sand that once was banned by the then Minister of Industry and Trading Rini Suwandi in 2003 has been allowed to continue. Theoretical implication shows that all theories used (the National Interest, Public Policy, 'Two Level Game' and International Political Economy Theories) can explain the introduction of this regulation on maritime boundaries."

"Terjadinya proses aglomerasi pada sektor industri manufaktur telah menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Pada tahun 1998 dan 2006 telah terbentuk wilayah aglomerasi industri manufaktur di beberapa bagian Kota Tangerang. Karakteristik wilayah aglomerasi tersebut dilihat berdasarkan jumlah industri, jumlah tenaga kerja, jumlah jenis industri, tingkat kepadatan industri, tingkat kepadatan tenaga kerja, serta luas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik wilayah aglomerasi serta perkembangannya antara tahun 1998 dan 2006. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data perusahaan industri di Kota Tangerang tahun 1998 dan 2006. Data tersebut dianalisis menggunakan unit analisis grid dengan ukuran 1x1 km2. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat 3 wilayah industri manufaktur di Kota Tangerang pada tahun 1998 dan 2006. Dari ketiga wilayah tersebut, wilayah aglomerasi di bagian Barat mempunyai jumlah industri, jumlah tenaga kerja, jumlah jenis industri, tingkat kepadatan industri, tingkat kepadatan tenaga kerja, serta luas wilayah paling tinggi.

---

The occurrence of agglomeration in the manufacturing sector has become a phenomenon that exciting to be examined. In 1998 and 2006 have formed the region's manufacturing industry agglomeration in some parts of the city of Tangerang. Agglomeration area is characteristics of views based on the number of industries, the number of workers, the number of types of industry, the level of industry, the level of employment, and the area. This research aims to find out how the agglomeration characteristics of the region and its development between 1998 and 2006. Data used in this research is data company in the industrial city of Tangerang in 1998 and 2006.

The data were analyzed using the unit of analysis with the grid size 1x1 km2. Based on the results of the analysis is known that there are 3 areas of manufacturing industry in the city of Tangerang in 1998 and 2006. From the third district, the area of agglomeration in the West has a number of industries, the number of workers, the number of types of industry, the level of industry, the level of employment, and the area's most high."

"Sejak deklarasi kemerdekaan negara - negara Asia Tengah pada tahun 1991, China secara bertahap memposisikan dirinya sebagai salah satu negara yang mempunyai peranan penting di kawasan tersebut. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan tentang apakah hal ini menunjukkan suatu perubahan geo politik setelah runtuhnya Uni Soviet dan merupakan konsolidasi akan adanya kekuatan baru China. Negara - negara Asia Tengah secara politik saat ini mempunyai peranan yang penting terlebih karena adanya kekeayaan akan energi yang dihasilkan serta adanya pengaruh besar dua negara tetangganya yaitu, China dan Rusia. Implikasi Cina di Asia Tengah mempunyai pengaruh yang besar untuk jangka panjang dimana Hl ini juga mempengaruhi rejim ? rejim yang ada di kawasan tersebut. Sehingga langkah strategi China di Asia Tengah merupakan hal yang penting. Saat ini China telah mencoba membangun jaringan pemberantasan penjualan obat dan senjata tran-nasional di kawasan itu. Di saat yang bersamaan Cina juga mendukung adanya perlawanan gerakan terorisme agama yang di curigai beranggotakan kaum separatisme Uygur di Xinjiang, China dan kaum oposisi di Asia Tengah. Cina juga mendukung usaha penolakan negara - negara Asia Tengah akan usaha pembentukan demokrasi yang diusulkan pihak Barat di kawasan Asia Tengah. Dibidang ekonomi,Cina juga memanfaatkan posisi negara - negar Asia Tengah yaitu, sebagai negara landlocked yang merupakan kawasan yang sangat menjanjikan secara ekonomi bagi China maupun Asia Tengah. Hal ini tidak dapat dipisahkan pula dengan keberadaan sumber - sumber energi di Asia Tengah yang dibutuhkan Cina untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan permintaan energi dalam negeri China. China melihat Asia Tengah tidak hanya sebagai negara yang berbatasan langsung tetapi juga merupakan wilayah transit yang dapat memfasilitasi perdagangan dengan negara - negara seperti Iran, Afghanistan, India serta Pakistan. Selain itu, China juga menggunakan organisasi regional Shanghai Cooperation Organisation (SCO)sebagaii zona perdagangan bebas guna memudahkan penyaluran produk - produk China di pasar Asia Tengah dan Rusia. China juga berusaha menanamkan pengaruh - pengaruh kebudayaan China yang diharapkan dapat berkembang di Asia Tengah. Dari pemaparan diatas, tesis ini berusaha untuk menganalisa lebih dalam langkah - langkah strategi China dalam usaha pengamanan wilayah perbatasannya serta keamanan energinya di Asia Tengah. Tesis ini juga menganalisa aspek ekonomi yang mempunyai peranan penting didalamnya, keberadaaan Shanghai Cooperation Organization (SCO) serta menganalisa strategi China dalam mengatasi kaum separatis Uyghur di Xinjiang.

---

Since the declaration of independent of Central Asia states in 1991, China has gradually emerged as one of the region?s main partners. This rapprochement raises questions about the geopolitical changes in the aftermath of the Soviet Union?s demise and the consolidation of China?s new power. The Central Asia states, politically adrift since the collapse of the Soviet Union, are now set to play a major part in energy policies but they are still largely under the influence of their two great neighbors, namely Russia and China. The Chinese implication in Central Asia will have a major impact in the long term since it permits the reinforcement of Beijing?s political influence on Central Asia regimes and the reinforcement of their geopolitical alliance. Therefore, the strategic gains for Central Asia with China?s increased presence are important. Beijing is trying to check the trans-nationalization of arms and drug networks in the area. At the same time, the struggle against ?religious extremism? is being used to justify the repression of dissident movements (Uyghur separatists in Xinjiang and the political opposition in Central Asia) and to reject, on the grounds that they would be destabilizing, the democratizing measures requested by the West. In the economic realm, China will also modify the geographic situation of Central Asia. While the region is hampered in its growth by its landlocked character and significant promise in economic and financial relations between China and Central Asia over the medium- to long-term, are about the development of the region?s enormous energy resources to fuel China?s anticipated economic growth and burgeoning energy demands. China sees Central Asia not only as a border region, but also as an intermediary and transit area, which facilitates trade with Iran, Afghanistan, India, and Pakistan. Such a strategy will reinforce Central Asia?s historical role on the Silk Road. These geopolitical and economic objectives remain linked. For many years, China militated for the Shanghai Cooperation Organization to become a free-trade zone, which would transform Central Asia and Russia into new markets for Chinese products. This Chinese commercial domination over the region will also have a cultural impact that remains, for the time being, difficult to assess. Exchanges of people, the learning of the Chinese language, and the entrance of Central Asia into the sphere of Chinese cultural influence, will grow, creating a totally new situation in Central Asia. In this paper, I aim to analyze deeply about China's strategies mainly in ways to secure its territorial and energy securities related to the engagement with Central Asia. I intend to shed light on economic issues that are likely to play a crucial role, the appearance of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and also to observe China strategies in managing the Uighur separatism in Xinjiang."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris atas pengaruh dari penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap hubungan antara manajemen laba (ALLP) dan audit fees yang tidak wajar (UFEE) di sektor perbankan Indonesia. Tahun 2009 dan 2011 dipilih sebagai tahun observasi untuk memisahkan dampak penerapan standar akuntansi tersebut, dimana manajemen laba di tahun 2009 (sebelum penerapan PSAK 50/55) menggunakan diskresi PPAP, sedangkan tahun 2011 diukur dengan diskresi CKPN. Hubungan antara ALLP dan UFEE bertujuan untuk memperlihatkan independensi auditor. Pada penelitian ini juga dipisahkan antara ALLP positif (menurunkan laba) dan ALLP negatif (meningkatkan laba). Hasil regresi terhadap 38 observasi menunjukkan bahwa semakin besar audit fees yang dibayarkan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan manajemen laba untuk mengurangi laba. Hasil yang berkebalikan terdapat pada ALLP negatif, bahwa UFEE yang semakin tinggi mengurangi manajemen laba. Selain itu, setelah PSAK 50/55 (revisi 2006) berpengaruh secara signifikan negatif terhadap hubungan ALLP positif dan UFEE. Namun, yang berbeda ditunjukkan pada ALLP negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) berpengaruh pada manajemen laba untuk menurunkan laba. Oleh karena itu, penelitian serupa dengan observasi yang lebih besar perlu dilakukan untuk menentukan apakah PSAK 50/55 (revisi 2006) perlu ditinjau kembali atau tidak.

---

The purpose of this study is to analyze and provide empirical evidence of the influence of PSAK 50/55 (revision 2006) to the relationship between earnings management (ALLP) and audit fees (UFEE) in Indonesia banking sector. This standard was actively applied 2010, therefore year 2009 and 2011 are chosen to be the observation years in order to separate the impact of the accounting standard before and after the standard applied. The relationship between ALLP and UFEE is trying to capture the level of auditor's independence. This study also separates between positive ALLP (income-decreasing) and negative ALLP (income- increasing).

The regression results of the 38 observations made showed that with the increase of audit fees lead to a significant improvement in earnings management to reduce profit. Reversed results were showed in the negative ALLP, that with higher UFEE, earnings management will be decreased. Besides that, PSAK 50/55 (revision 2006) has a negative influence on the relations of positive ALLP and the UFEE. A different result was showed on the negative ALLP, that PSAK 50/55 (revision 2006). These results show that the application of PSAK 50/55 (revision 2006) has influences on profit. Therefore, further study with larger observations is needed to conclude if the accounting standard should be reviewed or not."