Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tumpahan minyak di perairan pesisir merupakan sumber pencemaran laut karenaakibatnya sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pesisir dan sangatsignifikan merusak ekosistem. Dalam hal ini dibutuhkan suatu pemantauantumpahan yang terjadi sebelum upaya penanggulangan dilakukan gunamengetahui secara pasti jumlah minyak yang lepas ke lautan serta kondisitumpahan. Penelitian ini mengkaji mengenai pergerakan tumpahan minyak diperairan pesisir Indramayu, Jawa Barat Tahun 2008 dan hubungannya denganarus dan gelombang laut. Tumpahan minyak diidentifikasi melalui interpretasicitra Modis surface reflectance dengan melihat penurunan nilai spektral dandiikuti oleh kenaikan nilai indeks fluorenscence. Sebaran tumpahan minyak yangtejadi di perairan pesisir Indramayu bergerak ke arah utara pada peristiwatumpahan pertama. Sedangkan tersebar ke arah utara, barat dan timur dari sumberlokasi tumpahan pada peristiwa kedua. Semakin lama jarak waktu dari peristiwatumpahan maka luas area tumpahan semakin kecil. Pergerakan yang terbentukyaitu mengikuti pola arus dan gelombang yang ada."

"Tumpahan minyak di perairan telah menimbulkan pencemaran di lingkungan laut maupun di daerah pesisir pantai, sehingga perlu dilakukan penelusuran kejadian tumpahan minyak dapat digunakan untuk mitigasi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran dan pergerakan tumpahan minyak di perairan Cilacap, Jawa Tengah tahun 2008, serta hubungannya dengan angin, arus, dan pasang surut. Identifikasi tumpahan minyak dilakukan dengan interpretasi citra Modis surface reflectance dengan melihat penurunan nilai spektral dan diikuti oleh peningkatan nilai fluorescence index. Tumpahan minyak menyebar di sekitar pesisir pantai Teluk Penyu Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Adipala, dengan luas total area yang tercemar sebesar 1.378 ha. Angin merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap pergerakan minyak dibandingkan dengan arus dan pasang surut. Pergerakan tumpahan minyak menyebar menjauhi lokasi sumber tumpahan dan bergerak searah dengan arah angin menuju ke arah timur. Dari kondisi oseanografis menunjukan bahwa jenis penyebarannya termasuk kedalam jenis difusi gabungan ekspansi dan relokasi.

---

The oil spill in the waters has occurred pollution in the marine environment as well as in coastal areas, so needs to do investigation of occurrence oil spill which can use for disaster mitigation. This research is going to describe the distribution and movement of oil spill in Cilacap coastal, Central Java in 2008, and its relation with the wind, currents, and tides. Identification of oil spill conducted by Modis image surface reflectance interpretation by looking at the impairment of spectral and was followed increase in fluorescence index value. Distribution of oil spill spreading around at Teluk Penyu coast of south Cilacap, North Cilacap, Kesugihan, and Adipala, with a total area of 1.378 ha contaminated. Wind is the dominant factor influencing the movement of oil compared with currents and tides. The movement away from the spreading oil spill and the spill source location moves in the direction of the wind toward the east. Of oceanographic conditions indicate that the type of distribution, including the type of diffusion into the combined expansion and relocation."

"The occident of oil spil on the sea can cause a big ecological damage and economical lost. The simulation is intended to evaluate the effect of sea current and wind on the oil spill spreading and time. By using a CFD commercial software fluent 6,0 turbelence model and multi species: the simulation was performed under effect of sea current and wind on the sea Surface of 0,6 m/sec and 2 m/ sec respecitvely. The volume of oil spill are 250, 1500 and 6000 m3. The 250m3 spil of oil does not cause environmental damage on the shore while the 1500m33 spill of oil couse a small area of the shore to be damaged. The 6000 m3 spill of oil couse a serius environmental domage on the shore and need a seriius recovery."

"Tulisan ini membahas mengenai dua kasus tumpahan minyak yang terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang dianalisis menggunakan konsep green victimology. Konsep green victimology mampu memberikan penjelasan komprehensif terkait pengalaman korban kejahatan lingkungan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus pada berbagai data. Data yang digunakan adalah data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber berupa artikel jurnal, sumber berita, dan video wawancara. Hasil analisis menggunakan konsep green victimology pada data-data yang telah diperoleh dari kasus tumpahan minyak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat tahun 2019 dan 2021 menunjukkan telah terjadi kejahatan lingkungan yang mengakibatkan masyarakat pesisir mengalami viktimisasi berulang. Analisis ini juga dilengkapi dengan konsep pendukung state-corporate crime guna menganalisis peran PT Pertamina dan negara dalam menghasilkan kejahatan lingkungan. Melalui analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa negara masih abai terhadap perlindungan kejahatan lingkungan dan lebih mengutamakan kepentingan ekonominya dengan PT Pertamina, di mana sanksi yang seharusnya diberlakukan tidak diterapkan serta pemenuhan hak-hak masyarakat pesisir masih terabaikan.

---

This article discusses two oil spill cases that occurred in Karawang Regency, West Java which were analyzed using the concept of green victimology. The concept of green victimology is able to provide a comprehensive explanation regarding the experiences of environmental crime victims. This writing uses a qualitative approach in the form of case studies on various data. The data used is secondary data obtained from various sources in the form of journal articles, news sources, and video interviews. The results of the analysis using the concept of green victimology on the data that has been obtained from the oil spill case in Karawang Regency, West Java in 2019 and 2021 prove that environmental crimes have occurred which have resulted in coastal communities experiencing repeated victimization. This analysis is also equipped with a supporting concept of state-corporate crime to analyze the role of PT Pertamina and the state in producing environmental crime. Through the analysis that has been carried out, it can be concluded that the state is still neglecting the protection of environmental crimes and prioritize its economic interests with PT Pertamina instead, where the sanctions that should be enforced are not implemented and the fulfillment of the rights of coastal communities is still neglected."

"Tumpahan minyak di laut menyebabkan kerusakan sumberdaya alam dan Iingkungan. Berbagai kasus tumpahan minyak di laut yang mencemari biota laut dan berdampak negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat telah terjadi di Indonesia. Salah satu kasus pencemaran akibat tumpahan minyak dari kapal adalah tumpahan limbah kerak minyak mentah (sludge oil) dari Kapal MT. Panos G di perairan Balikpapan dan ditemukan terdampar di pantai dan teluk Balikpapan pads tanggal 25 Juni 2004.Pencemaran minyak di perairan Balikpapan dapat menimbulkan dampak terhadap ekosistem teluk dan aktivitas ekonomi masyarakat pantai Balikpapan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diketahui dampak apa saja dan seberapa besar nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak dari Kapal MT. Panos G. Nilai kerugian ekonomi sangat diperlukan sebagai dokumen tuntutan ganti rugi terhadap pihak pencemar. Berkaitan dengan peristiwa tersebut Pemerintah Kota Balikpapan telah mengajukan tuntutan ganti rugi lewat jalur pengadilan sebesar Rp. 6.635.432.804,-.Penelitian ini bertujuan untuk: (I) mengkaji dampak ekologis dan ekonomi yang terjadi akibat tumpahan sludge oil MT. Panos G di Pantai dan Teluk Balikpapan; (2) menganalisis dan menghitung kerugian ekonomi (materiil) dengan metode valuasi yang sesuai dengan data yang diperoleh di lokasi penelitian; (3) untuk mengetahui prosedur pengajuan klaim ganti rugi dan kerugian apa saja yang dapat dituntut akibat tumpahan minyak di laut sesuai dengan landasan hukum yang ada.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : (1) Akibat tumpahan sludge oil MT. Panos G sebesar 500 Ton yang mencemari ekosistem pesisir Balikpapan menyebabkan gangguan terhadap penghasilan masyarakat; (2) Metode pendekatan yang digunakan dalam perhitungan nilai kerugian ekonomi tiap variabel kerusakan lingkungan berbeda dengan metode yang digunakan oleh pihak Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga besarnya nilai kerugian tidak sama.Penelitian ini dilakukan di Wilayah Pantai dan Teluk Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode ekspost fakto, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dianalisis secara deskriptif analitik, sedangkan pendekatan kuantitatif dianalisis dengan metode valuasi yaitu (1) kerugian pemerintah menggunakan metode harga perbaikan; (2) total nilai ekonomi lingkungan (pendekatan penilaian kerugian lingkungan) dengan metode benefit transfer; (3) kerugian masyarakat dihitung bcrdasarkan harga pasar.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dampak tumpahan minyak (jenis sludge oil) di pantai dan teluk Balikpapan pada Tahun 2004 telah menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove seluas 18 ha, rusaknya 4 ha wilayah rehabilitasi mangrove, rusaknya ekosistem lamun seluas 1 ha dan tercemarinya pasir pantai Balikpapan sepanjang 5 km. Kerusakan lingkungan tersebut sebagai akibat matinya anakan mangrove, matinya padang lamun, menimbulkan dampak berupa terganggunya tempat hidup berbagai jenis hewan laut berupa ikan, udang yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan berupa penurunan pendapatan nelayan, pedagang antara, pengolah basil perikanan dan perikanan budidaya. Hasil valuasi ekonomi memperlihatkan nilai total dampak materil sebesar Rp. 10.267.907.465,- (terdiri dari kerugian pemerintah sebesar Rp.1.827.905.000,-, kerugian lingkungan sebesar Rp. 2.166.579.798, kerugian masyarakat sebesar Rp. 6.273.422.667,-). Pengajuan tuntutan ganti rugi melalui proses pengadilan telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Balikpapan dan hingga penelitian ini dilakukan keputusan pengadilan belum keluar.Kesimpulan penelitian ini adalah (1) tumpahan minyak di perairan Balikpapan pada tanggal 25 Juni 2004 telah menimbulkan dampak kerusakan mangrove, padang lamun dan pasir pantai dan menyebabkan gangguan ekonomi masyarakat berupa penurunan penghasilan utamanya nelayan, pedagang perikanan, pengolah basil laut dan perikanan budidaya. (2) pencemaran di pantai dan teluk Balikpapan menyebabkan kerugian ekonomi (materiil) sebesar Rp. 10.267.907.465 yang merupakan penjumlahan kerugian pemerintah, kerugian lingkungan hidup dan kerugian masyarakat;(3) pengajuan klaim ganti rugi akibat tumpahan minyak di pantai dan teluk Balikpapan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan, dengan mengajukan kerugian materiil yang terdiri dari kerugian masyarakat, kerugian lingkungan dan kerugian pemerintah sebagai total klaim.Saran dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mendapatkan nilai kerugian lingkungan yang valid akibat kasus pencemaran tumpahan minyak maka sebaiknya setiap daerah dilengkapi data base nilai tiap ekosistem. (2) Sebaiknya tuntutan ganti rugi pencemaran minyak di laut diupayakan melalui jalur di luar pengadilan (negoisasi, mediasi) agar nilai ganti rugi didapatkan sesuai dengan besarnya kerugian, melihat banyaknya kendala apabila melalui jalur pengadilan seperti waktu yang lama, dana besar dan sulitnya pembuktian nilai kerusakan lingkungan. (3) Mengingat tuntutan ganti rugi akibat pencemaran merupakan salah satu instrumen pengendalian kerusakan lingkungan, dan Indonesia telah meratifikasi kesepakatan internasional CLC 1992, maka sebaiknya diikuti dengan peraturan (undang-undang, keppres) yang menjadi payung hukum untuk pengajuan klaim ganti rugi yang sesuai dengan besarnya kerugian.

---

Oil spilling to the sea causes damage to natural resources and the environment. There- have been many cases of oil spill polluting marine biota and adversely affecting people's social and economic conditions in Indonesia. An example of such incidents was the sludge oil spilling from the Panos G vessel and polluting the waters of Balikpapan. The vessel was found on the coastal area of Balikpapan on June 25, 2004.

The oil spill could have an impact on the ecosystem as well as on the economic activities of the communities living along the coastline. Therefore, it would be necessary to identify the level of impact and the resulting financial losses. Finding out the value of the economic losses would be required in filing a claim for damages against the polluting party. FoIIowing the incident, the city administration of Balikpapan had filed to the court a claim of Rp 6,635,432,804.

This research aims : (1) analyzing the ecologi and economic impact of the Panos G sludge oil spill to the coast and bay of Balikpapan; (2) analyzing and calculating the economic losses with valuation method according to the data taken from research location; and (3) identifying procedures for filing a claim for oil spill damages on the sea according to the exist law.

Hypotheses proposed in the research were as follows: (1) the impact of oil spilled on the coast and bay of Balikpapan amount 500 ton, this had resulted in economic losses suffered by the communities; (2) approaching methode which using in to the calculation of economic amount every single variable of environment damage are different each with methode using by the government of Balikpapan, so the result of every amount are definietely different.

The research was conducted on the coast and bay of Balikpapan using the ekrpost fakto method with qualitative and quantitative approaches. With qualitative approach analysis was done descriptive-analytically; while with quantitative approach analysis was done using economic valuation, i.e. (I) revised price for government losses; (2) benefit transfer for the total of environmental economic value (environmental loss assessment approach); and (3) market value of losses suffered by the communities.

The research results showed that the sludge oil spill on the coast and bay of Balikpapan had damaged the ecosystem of mangrove forest covering an area of 18 hectares, and destroyed the 4-hectare mangrove rehabilitation zone as well as one hectare of sea grass. The spill also polluted approximately five kilometers of sand along the coastline of Balikpapan. The environmental destruction as a result of dead young mangrove trees and sea grass affected the area where a number of marine species live such as fish and shrimp - all have economic value enjoyed by the communities. Social impacts included lower income earned by fishermen, brokers, and people processing fishing and farm-fishing products. The economic valuation results indicated material impact total value of Rp 10.267.907.465 (made up of Rp 1.827.905.000 government losses; Rp 2.166.579.798 of environmental losses and Rp 6.273.422.667 of losses suffered by the communities). A claim for damages had been filed to the court by the city administration of Balikpapan, and by the time this research was on-going, a court decision had not been made.

The research concluded that (1) the oil spill occurred on the sea of Balikpapan had disturbed the life of ekosistem I impact of mangrove, seagrass and beach on the coastal area of Balikpapan, and this had resulted in economic losses suffered by the communities, in particular fishermen, brokers as well as fishing and farm-fishing industries; (2) the Balikpapan oil spill material impact which was valued at Rp 10.267.907.465, which accumulation of government losses, environmental losses, and losses suffered by the communities; (3) the damage claim filing procedure the oil spilled on the coast and bay of Balikpapan can be using 2 methode are settle out of court and in of court, by propose material losses which contain of community losses, environmental losses, and government losses as a total claim.

The research suggests the following: (I) in order to obtain valid environmental loss values resulting from a case of oil spill pollution, each administrative region should have a database of values of all the region's ecosystems; (2) a claim for damages resulting from oil spilling to the sea should be settled out of court (through negotiation or mediation) so that the money paid can cover all the losses. Sawing many problem if claim in the court, such as money, time and value of ecosistem; (3) considering that a claim for pollution damages is an instrument for controlling environmental destruction, and Indonesia has ratified the 1992 CLC international treaty, regulations (laws, presidential decrees) should be stipulated and enforced to provide a legal foundation for filing a damage claim covering all losses."

"Penelitian ini berlatar belakang perubahan besar-besaran yang terjadi di PT.Pertamina (Persero) dan beban biaya kesehatan PT.Pertamina (Persero) pada umumnya dan di Poliklinik Mundu PT.Pertamina (Persero) DOH JBB pada khususnya dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang tajam dan signifikan. Kondisi ini mendorong PT.Pertamina (Persero) pada umumnya dan Poliklinik Mundu pada khususnya untuk meninjau ulang konsep pembiayaan kesehatan bagi PWT (Pekerja Waktu Tertentu), PWTT (Pekerja Waktu Tidak Tertentu) dan Keluarganya serta pensiunan. Konsep yang alternative yang dipilih adalah cara pembiayaan kesehatan dengan sistem kapitasi. Sistem kapitasi masih dalam tahap pengembangan di PT.Pertamina (Persero) pada umumnya dan di Poliklinik Mundu pads khususnya karena dianggap mampu mengendalikan biaya kesehatan Pekerja (PWT & PWTT) dan Keluarganya serta pensiunan, setelah fee for service dan cara lainnya dianggap gagal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh nilai kapitasi pembiayaan layanan kesehatan bagi PWT dan Keluarganya yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Jalan Poliklinik Mundu tahun 2002.Untuk Poliklinik Mundu Sub Fungsi KesehatanlSDM PT.Pertamina (Persero) Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, Sistem Kapitasi adalah sesuatu yang sama sekali baru. Pelaksanaan pembiayaan layanan kesehatan secara kapitasi diutamakan untuk PWT dan Keluarganya sebagai "Pilot Project?, sesuai dengan yang telah digariskan dalam TKO Juklak Kesehatan Pertamina Tahun 2000. Dari analisis situasi diketahui bahwa di Poliklinik Mundu Sub Fungsi KesehatanlSDM PT_Pertamina (Persero) Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat belum mempunyai perhitungan biaya satuan, karakteristik, utilisasi, proporsi kemungkinan sakit dan besaran kapitasi bagi PWT dan Keluarganya, penelitian dilakukan dengan mengambil data pusat-pusat biaya penunjang dan produksi di Poliklinik Mundu periode tahun 2002 dan diolah menggunakan metoda Distribusi Ganda sehingga diperoleh biaya satuan pelayanan/tindakan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan Kapitasi.Dari hasil perhitungan diperoleh biaya Kapitasi bagi PWT dan Keluarganya adalah sebesar Rp.12,099,877/Orang/Tahun. Besarnya biaya kapitasi oleh karena tingkat pemanfaatan Unit Rawat Jalan di Poliklinik Mundu tahun 2002 masih sangat rendah, antara lain juga dipengaruhi oleh biaya-biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya investasi tahunan yang cukup tinggi.Dari basil penelitian direkomendasikan bahwa pembiayaan layanan kesehatan secara Kapitasi bagi PWT dan Keluarganya di Poliklinik Mundu lebih efisien dialihkan kepada pihak ke III atau asuransi yang mampu menanggung resiko dengan biaya rendah.Daftar Bacaan : 33 (1984 - 2003)

---

Analysis of Capitation Day Care Service at Policlinic Mundu Indramayu East Java Year 2002This research has the background of the massive changes happened in PT.Pertamina (Persero) DOH JBB and the health care cost paid by PT.Pertamina (Persero) in general and especially by Policlinic Mundu PT.Pertamina (Persero) DOH JBB which has shown a sharp and significant increase from time to time. This condition leads PT.Pertamina (Persero) especially Policlinic Mundu to review its health care financing concept for the Part Time and Full Time Workers including their families as well as its pension plan. Capitation system in PT.Pertaiina (Persero) especially in Poliklinik Mundu is still at its development stage. This system is chosen as it is believed to be able to control the health care cost for its workers (Part timer and Full tinier) and their family as well as its pensioners, after fee for service and other systems are considered to have failed. This research objective is to fmd out the value of capitation cost of health care service for Partime workers and their family who utilize health service in Day Care Unit of Policlinic Mundu in 2002.

For Policlinic Mundu Sub Function of Human Resources Health Care of PT.Pertamina (Persero) DOH JBB the capitation system is totally hew. Capitation systems is mainly for Part Time Workers and their Family as "a pilot project" in line with the guidelines of operational Health Care of PT.Pertamina (Persero) year 2002. From situational analysis it is known that Policlinic Mundu sub function of Human Resources Health Care of PT.Pertamina (Persero) DOH JBB doesn't have calculation of unit cost, characteristic, utilization, probability of illness and capitation cost for its Part time Workers and their family. This research is carried out by collecting data of cost centers from support and production units of Policlinic Mundu for period of 2002 and analysed using. Double Distribution Method so that we obtain the cost of each service action which will be used as the basis for capitation calculation.

From the calculation we see that the capitation cost for Part Time Workers and their family is Rp.12,099,877,-/personlyear. The high cost of capitation is due to the utilization rate of day care unit of Policlinic Mundu is still very low and other factors including operational and maintenance cost as well as annual investment which are relatively high.

The research result recommends that the health care service financing using capitation system for the Part time Workers and their family in Policlinic Mundu is better transferred to a third party or an insurance company which is to can bear the risk with low cost.

References : 33 (1984-2003)"

"Growth faltering pada bayi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bayi lahir di Indramayu di ukur berat dan panjang lahirnya dan panjang badan pada umur-umur berikutnya yaitu umur 1,2,3,4,5,6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan. Kohor selama 2 tahun ini terdiri dari 720 bayi yang dapat diukur saat lahir, 534 bayi yang dapat diukur pada umur hingga 3 bulan, 408 bayi hingga umur 6 bulan dan 271 bayi hingga umur 12 bulan. Dari 720 bayi lahir itu, 516 adalah bayi normal, 63 prematur dan 141 IUGR. Growth faltering diukur setiap 2 bulan sekali. Studi ini menunjukkan bahwa growth faltering sudah terjadi pada umur dini bayi dan dalam keadaan lingkungan yang buruk, kelompok bayi yang paling terkena dampak growth faltering adalah kelompok bayi lahir normal namun derajat growth faltering yang terbesar (cm) dialami oleh kelompok IUGR API.

---

Infant Growth Faltering at the District of Indramayu, West Java. Newborns in Indramayu were examined for their birth weight and length and their subsequent at the age of 1, 2,3,4,5,6 mpnth, 9 and 12 month, This 2 years cohort study included 720 newborns who were able to be measured at birth, 534 newborns up to 3 months of age, 408 newborns up to 6 mopnths of age and 271 newborns up to 12 months of age. Out of 720 newborns, there were 516 normal babies, 63 preterms and 141 IUGR.Growth faltering was calculated bi monthly up to 6 months old. This study suggested that growth faltering had started at early stage of life and in an inconvenient environment normal babies suffered most, but the IUGR API babies had the highest degree of faltering (cm)."

"Penyakit diare di Indonesia yang mempunyai angka kesakitan sekitar 40% pertahun, terutama menyerang anak-anak balita sekitar 70-80% dan angka kematian balitanya 20-40% dari seluruh kematian. Penyakit diare pada SKRT 1992 menduduki urutan kedua setelah infeksi saluran pernafasan. Penyakit diare tidak hanya dipengaruhi oleh lingkup pelayanan air bersih dan jamban saia, ternyata sikap dan tingkah laku manusia yang menggunakan sarana air bersih dan jamban keluarga dengan baik juga menentukan penurunan angka kejadian diare di masyarakat. Selain faktor-faktor di atas faktor-faktor lainnya yang juga mempengaruhi kejadian diare, seperti faktor kepadatan penduduk, faktor sosial ekonomi, dan sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran kejadian diare serta hubungannya dengan faktor sumber air minum, kepadatan, dan pengetahuan tentang kejadian diare. Penelitian ini merupakan analisa lebih lanjut terhadap data sekunder yang berjudul Community Development for Rural Sanitation di kecaxnatan Sliyeg Indramayu tahun 1994 oleh Pusat Penelitian Kesehatan UI. Desain yang digunakan cross sectional study, dengan jumlah populasi sekaligus sebagai sampel ada 184 rumah tangga. Analisis ini dilakukan dengan analisis univariat dan bivariat dengan SPSS. Kejadian diare yang didapatkan hanya 9,2%. Dari hasil uji bivariat faktor kepadatan yang terdiri dari jumlah anggota keluarga dan jumlah balita di rumah berhubungan secara bermakna dengan kejadian diare, sedangkan sumber air minum dan pengetahuan tidak bermakna dengan kejadian diare. Disarankan dalam melakukan suatu intervensi dibidang kesehatan tidak hanya dalam satu aspek, tetapi harus semua aspek supaya intervensi yang telah dilakukan bermanfaat bagi masyarakat dan perlunya menggalakkan NKRBS, karena jumlah anggota keluarga terbukti berperanan dalam peningkatan kejadian diare.

---

The incident of diarrhea in Indonesia which have 40% of morbidity rate per year severe children under five year old with mortality rate among the children severity of about 20-40% out of all number of death. The diarrhea disease at SKRT 1992 are in the second rank after respiratory infection. The diarrhea disease only affected by scope of water supply and family privy, attitude and behavior of people who use water supply and family privy facility in appropriate way also affect decreasing of diarrhea in society. Out of the factors above other factors that also affecting of the incident of diarrhea are family income, social economy, etc. Objective of this research are to know the description of the incident of diarrhea and its associated to the factors of water sources, density of family members and respondent knowledge of diarrhea. This research are further analysis to secondary data under the title IT Community Development for Rural Sanitation, in Kecamatan Sliyeg Indramayu in 1994" which were held by Pusat Penelitian Kesehatan UI. Design which applied to the research was cross-sectional study with total population 184 householders, and way of analysis operated was univariate and bivariate by SPSS. The incident of diarrhea among population only 9.2%. And from bivariate test, density factor significant to the incident of diarrhea, while factors of water source and knowledge of respondent are not significant to the incident of diarrhea."