Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kesulitan yang hadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada sektor Industri Minyak dan Gas dalam menjalankan investasinya di Indonesia. Salah satu hambatan terbesar adalah dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai cost recovery di Indonesia. Sejalan dengan disusunnya Revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengeluarkan wacana untuk mengganti Kontrak Bagi hasil yang menggunakan sistem cost recovery dengan Konsesi (Royalti). Penelitian ini membuktikan bahwa antara Kontrak Bagi Hasil dengan Royalti sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun pandangan bahwa dengan diterapkannya sistem royalti dan pajak untuk menggantikan Kontrak Bagi Hasil hanya untuk menghindari sistem cost recovery dianggap kurang tepat. Kontrak bagi Hasil masih dianggap kontrak kerja sama yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia, namun diperlukan pembenahan untuk menyelesaikan masalah cost recovery agar tidak menimbulkan disinsentif investasi.

---

This thesis discussed the difficulties faced by the Contractor in Oil and Gas Industry sectors in carrying out its investment in Indonesia. One of the biggest obstacles is the implementation of Cost Recovery regulation in Indonesia itself. Pursuant to the revised formulation of the Law of Oil and Gas, Oil and Gas Governance Reform Team issued a statement to replace Production Sharing Contract with Cost Recovery within, with the Royalty and Tax. Author concluded that the Production Sharing Contract and Concession Agreement (Royalties) both have advantages and disadvantages. However, replacing the Production Sharing Contract in order to avoid the cost recovery is not precise. Production Sharing Contract is still considered as the most appropriate contract to be applied in Indonesia, but improvements is still greatly needed in governance regulations to resolve the issue of cost recovery in order not to cause disincentives to invest."

"Kontrak bagi hasil merupakan system pengoperasian lapangan minyak dan gas yang mengatur kewajiban kontraktor, cara perhitungan biaya serta cara pembagian keuntungan. Dan pada kontrak bagi hasil pembagian produksi minyak antara Pemerintah dan kontraktor adalah 85% dan 15%. Evaluasi variable kinerja, menunjukkan bahwa secar aumum kontraktor Maxus relative lebih baik dibandingkan kontraktor Total dan Unocal. Pada evaluasi ini digunakan satuan USDollar per barrel, konstan gross revenue dan profit index tertentu sebagai ambang perubahan persen split. Besar perubahan split tergantung pada selisih cost yang perlu dilakukan untuk mencapai ambang profit index. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari ketiga kontraktor tersebut, kontraktor Total tidak sesuai dengan metode evaluasi yang digunakan."

"Dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH) Industri Hulu Migas terdapat biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) sebagai komponen dalam penghitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor. Terdapat kebijakan pembatasan pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery yang diatur dengan PMK No.258/PMK.011/2011. Demikian, menjadi bahasan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang penetapan batasan biaya remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery dan menjelaskan hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan & studi lapangan dengan wawancara. Hasil penelitian ini adalah latar belakang kebijakan tersebut dibuat adalah pelaksanaan wewenang Menteri Keuangan dalam menetapkan batasan biaya operasi yang dapat dikembalikan berdasarkan PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Demikian, hal tersebut merupakan perwujudan dalam pelaksanaan Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing adalah adanya inkonsistensi peraturan, ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan internal dan hambatan dalam implementasi peraturan oleh instansi terkait.

---

In The Production Sharing Contract (PSC) Upstream Oil and Gas Industry are operating cost can be refunded (cost recovery) as a component in the calculation of profit-sharing between the government and the contractor. There are restrictions on the imposition of the remuneration policy of foreign workers in the regulated cost recovery PMK No.258/PMK.011/2011. Similarly, a discussion in this study. The purpose of this study was to determine the background of the determine restrictions foreign labor remuneration expenses in cost recovery and to determine the obstacle in the imposition of foreign labor remuneration in cost recovery. The research method used is descriptive qualitative research a literature study of data collection technique and field studies with interviews. The result of this study are the background is the implementation of the policy is the authority of the Minister of Finance in setting restrictions operating cost can be returned by PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Similarly, it is a manifestation of implementation of Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Barrier in the imposition of foreign labor remuneration is the inconsistency rules, legal uncertainty, weak internal control and constraints in the implementation of regulations by relevant agencies."

"Dalam sistem mekanisme pasar yang tidak diintervensi, menerapkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan pada sub sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia bukanlah sesuatu yang secara sukarela akan dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar, Sub Sektor Migas yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu diatur sedemikian rupa agar berkelanjutan (sustainable) dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dengan menghilangkan eksternalitas biaya pada Sub Sektor Migas melalui internalisasi akan merombak struktur yang disinsentif ini sehingga nantinya akan mendukung Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Indonesia.

---

In a system of market mechanisms that did not intervene, applying Sustainable Development and Environmentally Principle in Oil and Gas Sub-Sector in Indonesia is not something that will voluntarily conducted by Contractor of Cooperation Contract. As a source of respectable state revenues, Oil and Gas Sub-Sector which is a source of non-renewable natural resources, its management should be regulated in such a way as to be sustainable by taking into account the surrounding environment. By eliminating the externality costs of Oil and Gas Sub-Sector through internalization of the disincentives to restructure this so that later will support the Sustainable Development and Environmentally Principle in Indonesia."

"Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola sumber daya alam untuk kemudian hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, negara dapat menunjuk pihak swasta untuk membantu negara melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam, termasuk diantaranya adalah minyak dan gas bumi. Dari sudut pandang pemerintah, kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat, sementara dari sudut pandang kontraktor, kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi dilakukan sebagai sarana kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan. Adapun setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha wajib dikenakan pajak. Dari hasil penelitian penulis ditemukan bahwa kebijakan yang mengatur kegiatan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi dengan skema gross split dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Pengelolaan minyak dan gas bumi dalam bentuk kontrak juga tidak memberikan keuntungan yang maksimal untuk pemerintah, sementara kebijakan yang mengatur kontrak bagi hasil juga tidak menarik minat kontraktor. Selain itu, terdapat juga tumpang tindih kewenangan lembaga yang dapat menetapkan besaran pajak penghasilan kontraktor antara SKK Migas dan Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, dalam tulisan ini disarankan pemerintah mengkaji ulang kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam bentuk kontrak, serta mengkoordinasikan kewenangan-kewenangan lembaga yang beririsan dalam menetapkan pajak penghasilan bagi kontraktor.

---

As an oil producing nation, Indonesia embodied its authority to manage its oil resources through article 33 paragraph 3 of The Republic of Indonesia Constitution 1945. Regarding the article, this means that the state has the authority to manage Indonesian natural resources, directly or indirectly, through other public and or private institutions and the profit of such activity shall be for the benefit of the people. This granted the state to appoint other institution, including a National International Oil Company NOC IOC , to manage the exploration and production of oil, as that particular activity is regarded as a high risk and high capital business. From the state perspectives, the management of oil and gas is an attempt to fulfill the people needs of energy, while in the other hand, from the IOC NOC perspectives, it was an attempt to gain profit as their core business, and every profit gained from a business activity must be taxed. According to this research, the regulation that governed a production sharing contract with the gross split scheme mdash Minstry of Mineral Resources Regulation No. 8 2017 mdash does not have a strong legal basis. In overall, the management of oil and gas through the contract system does not gives a maximum benefit for the state, and does not attract the IOC NOC interest to explore and produce oil and gas in Indonesia. There is also an overlapping jurisdiction to impose the income tax to IOC NOC between the Executive Agency of Oil and Gas and Directorat General of Tax. Therefore, in this thesis, the reviewing of oil and gas management through a contract system and the coordination of agencies that has an overlapping jurisdiction are recommended."