Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap konsumen penerbangan dan pihak ketiga terkait dengan pembentukan konsorsium asuransi penerbangan. Peraturan nasional terkait dengan hukum penerbangan hanya ada beberapa dan lemah. Kemudian, peraturan tersebut sering menyebabkan salah interpretasi dan pengertian, khususnya peraturan terkait dengan perlindungan hak konsumen penerbangan dan pihak ketiga. Oleh karena itu, diterbitkannya peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Peraturan ini mewajibkan perusahaan asuransi untuk mengasuransikan tanggung jawab pengangkut dalam bentuk konsorsium. Namun, adanya perubahan peraturan tersebut yang menjadi peraturan menteri nomor 92 tahun 2011 yang tidak mewajibkan pengangkut dalam bentuk konsorsium. Walaupun, peraturan tersebut sudah diubah, pembentukan konsorsium asuransi penerbangan tetap berjalan dalam rangka mengikuti mandat yang dicantumkan dalam peraturan menteri nomor 77 tahun 2011 dan mendukung asuransi penerbangan tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara untuk mengatasi klaim asuransi. Setelah analisis mengenai tanggung jawab pengangkut angkutan udara berdasarkan peraturan penerbangan nasional dan perbandingan antara keuntungan dan kekurangan memiliki konsorsium dan tidak memiliki konsorsium, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi dengan konsorsium lebih tepat untuk mengasuransikan risiko dari tanggung jawab pengangkut angkutan udara.

---

This thesis discusses the air carrier liability towards air transportation consumer and third party related to aviation insurance consortium establishment. As it can be seen, there are few national regulations related to aviation law that make misinterpretation of understanding the law. Hence a weak regulation, then there is weak coverage for air transportation consumer. Therefore, there is an issuance of Minister of Transport Regulation number 77 year 2011 about Air Carrier Liability. This regulation obliged the insurance company who insured the liability must be in consortium form. However, there is alteration of this regulation into Minister of Transport Regulation number 92 year 2011 that is not obliged the insurance company in consortium form. Even though the regulation of air carrier liability has been ratified, the form of insurance consortium is in process in order to do a mandate from ministry regulation no 77 year 2011 also support aviation insurance for air carrier liability company to cope the insurance claim. After the analysis of the liability of air carrier based on aviation national laws and comparison between advantage and disadvantage of having consortium against not having consortium, it can be conclude that the one with consortium is more appropriate in covering the liability risk of the carrier."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan dari profitabilitas perusahaan asuransi jiwa dan mengetahui pengaruh variabel-variabel keuangan terhadap profitabilitas di sektor perasuransian di Indonesia. Estimasi data dilakukan dengan menggunakan data panel yang meliputi informasi keuangan dari 28 sampel perusahaan asuransi jiwa dengan metode regresi Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Risk-Based Capital (RBC), cadangan teknis, likuiditas, leverage, dan intensitas modal merupakan variabel-variabel penentu profitabilitas perusahaan asuransi jiwa di Indonesia pada periode 2015-2021. Pengaruh signifikan dari variabel-variabel ini berkaitan erat dengan strategi manajemen risiko perusahaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, memperoleh keuntungan, dan mematuhi regulasi yang berlaku.

---

This study aims to identify the determinants of the profitability of life insurance firms and determine the effect of financial indicators on profitability in the insurance sector in Indonesia. Data estimation was performed using panel data which includes financial information from 28 samples of life insurance firms and using the Random Effect Model regression method. The result shows that Risk-Based Capital (RBC), technical reserves, liquidity, leverage, and capital intensity are the determinants of the profitability of life insurance firms in Indonesia on 2015-2021 period. The significant influence of these variables is closely related to the firms’ risk management strategy to meet client needs, gain profits, and comply to the government’s regulation."

"ABSTRACTPenutupan asuransi secara ko-asuransi merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam hal nilai objek asuransi sangat besar karena beberapa penanggung dapat bekerja sama untuk menanggung satu objek asuransi secara bersama-sama dalam kasus per kasus. Di Indonesia, hal ini kemudian diatur melalui POJK No.23/Pojk.05/2015 dan POJK No. 69/Pojk.05/2016. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum cukup mengatur perihal penyelesaian klaim antara ketua dan anggota ko-asuransi, serta kepada tertanggung. Di India, pengaturan penutupan asuransi secara ko-asuransi dilakukan melalui IRDA/NL/ETASS/RIN/103/05/2015 dan Coinsurance Agreement dated 5 December 2014 sebagai pedoman perilaku yang bersifat sukarela. Setelah dilakukan analisa secara normatif yuridis dan deskriptif, praktik asuransi di India memberi pedoman supaya penyelesaian klaim pada penutupan asuransi secara ko-asuransi diatur secara tegas. Selain itu, kewajiban penggunaan Electronic Transaction Administration and Settlement System di India membuat pelaksanaan penutupan asuransi secara ko-asuransi lebih transparan dan mudah diawasi.

---

ABSTRACTCo-insurance is one of the mechanisms used in the terms of the value of the insurance object is whopping because some insurers can cooperate to bear an insurance object together in a case by case. In Indonesia, this mechanism is regulated in OJK Regulation No.23/Pojk.05/2015 and OJK Regulation No. 69/Pojk.05/2016/. However, the regulations are still not enough to regulate concerning the claim settlement among co-insurance leader, member(s) of co-insurance, as well as the insured. In India, regulation concerning insurance coverage by co-insurance is held through IRDA/NL/ETASS/RIN/103/05/2015 and Coinsurance Agreement dated 5 December 2014 as the guidelines for voluntary behavior. After juridical normative and descriptive analysis are done, insurance practice in India gives guidelines for claim settlement by co-insurance regulated strictly. Moreover, the obligation of using Electronic Transaction Administration and Settlement System in India makes the implementation of insurance coverage by co-insurance is more transparent and could be monitored easily."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kepemilikan asuransi terhadap tingkat kesejahteraan nelayan di Indonesia. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan model Pooled Least Squared (PLS) dengan matching sample. Disamping itu peneliti menggunakan 3 dataset Susenas periode Maret 2019, Maret 2020, dan Maret 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemilikan asuransi dengan tingkat kesejahteraan nelayan di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa asuransi kecelakaan kerja memiliki nilai manfaat yang lebih besar dibandingkan asuransi kesehatan. Akan tetapi cakupan kepemilikan asuransi kecelakaan kerja pada nelayan di Indonesia masih rendah.

---

This study aims to investigate the impact of insurance ownership on Indonesian fishermen’s welfare. Authors utilized the Pooled Least Squares (PLS) model approach with matching sample to address the research objective. In addition, researchers utilized three Susenas datasets; March 2019, March 2020, and March 2021. The findings of this research show a positive and statistically significant correlation between insurance ownership and the level of well-being among Indonesian fishermen. This study also discovered that occupational accident insurance provides greater value than health insurance. However, the coverage of occupational accident insurance for fishermen in Indonesia is remains inadequate.

"