Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 71028 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nilam
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1982
S16803
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Panggabean, Padro
1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Nasrun
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1983
S16883
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1991
S18111
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vivi Erisa
"Dalam rangka mengembangkan dunia pasar modal Indonesia, otoritas pasar modal terus berupaya meningkatkan minat perusahaan Indonesia untuk go public. Berbagai upaya dilakukan otoritas pasar modal untuk mencegah perseroan terbuka go private, diantaranya dengan menetapkan persentase kuorum kehadiran dan persetujuan pemegang saham independen yang tinggi terhadap rapat umum pemegang saham untuk menyetujui pembahan status perseroan dan penghapusan pencatatan (delisting), serta menetapkan harga penawaran yang tinggi terhadap saham milik pemegang saham publik. Dengan persyaratan yang berat tersebut, ada kemungkinan go private perseroan terbuka gagal terlaksana. Ada juga beberapa kendala lainnya yang dapat mengakibatkan batalnya go private. Pembatalan rencana go private PT. X Tbk terjadi karena perbedaan interpretasi antara BEJ dan PT. X Tbk mengenai perhitungan harga penawaran sehubungan dengan proses delisting. Peran notaris pasar modal terhadap pembatalan rencana go private PT. X Tbk diperlukan dalam hal membuat akta otentik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini bersifat kualitatif analisis dengan desain diagnostik eksplanatoris. Dari penelitian ini dapat diketahui proses perseroan terbuka yang merencanakan go private adalah diawali dengan melakukan keterbukaan informasi atas rencana go private, pemenuhan persyaratan go private dan delisting yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, persetujuan pemegang saham publik terhadap harga penawaran, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham sehubungan dengan rencana go private, penawaran tender, kemudian diakhiri dengan delisting. Akibat hukum dari pembatalan rencana go private PT. X Tbk adalah status perseroan tetap menjadi perseroan terbuka dan perusahaan tercatat. Peran notaris pasar modal terhadap pembatalan tersebut adalah membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham yang memuat jalannya rapat sampai dengan pemberitahuan pembatalan rencana go private. Apabila rencana go private PT. X Tbk berhasil, peran Notaris Pasar Modal adalah membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham mengenai persetujuan rencana go private dan akta perubahan seluruh anggaran dasar perseroan, serta menyampaikan permohonan persetujuan mengenai akta perubahan status perseroan dan perubahan seluruh anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU sampai dengan pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia.

To develop Indonesian Capital market sector, securities exchange authority is continuously making efforts to encourage and promote interests of Indonesian companies to go public and in the same time prevent them from making go private, including, to determine percentage of quorum present and resolution of major independent shareholders in the general meeting regarding the approval of the change in the company’s status and delisting as well as stipulate highest quotation price for the shares owned by public shareholders. With such strict requirements, the go private plan of publicly held company is likely to fail. Some other obstacles appear to prevent the go private. Failure of go private plan of PT. X Tbk occurs due to different interpretation between BEJ and PT. X Tbk regarding calculation of quotalion price in relation with delisting process. Role to be played by the notary of securities exchange in the cancellation of PT. X Tbk’s go private plan is required in preparing an authentic deed. This study consisted of legal literatures and field work. Result of study was analyzed qualitatively with explanatory design. From this study we will understand that a publicly-held company proposing go private starts with transparent information on its go private plan, compliance with requirements of go private and delisting provided by securities exchange authority, agreement of public shareholders with quotation price, the holding of general shareholders meeting in relation with go private plan, bidding, and delisting. Legal consequence of cancellation of PT. X Tbk’s go private plan is that company status remains to be publicly held and listed company. The role to be played by notary of securities exchange in such cancellation is to prepare Minutes of General Shareholders Meeting containing the course of the meeting until notification on the cancellation of go private plan. When PT. X Tbk’s go private plan succeeds, role to be played by Notary of Securities Exchange is to prepare Minutes of General Shareholders Meeting containing agreement with the go private plan and Minutes of amendment to all company’s Rules of Association and extend recommendation for approval of minutes of amendment to company’s status and amendment to all rules of association to Minister of Law and Human Rights through Director General of Public Law Administration and announcement of which in the State Gazette of the Republic of Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26005
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Vivi Erisa
"ABSTRAK
Dalam rangka mengembangkan dunia pasar modal Indonesia, otoritas
pasar modal terus berupaya meningkatkan minat perusahaan Indonesia untuk go
public. Berbagai upaya dilakukan otoritas pasar modal untuk mencegah perseroan
terbuka go private, diantaranya dengan menetapkan persentase kuorum kehadiran
dan persetujuan pemegang saham independen yang tinggi terhadap rapat umum
pemegang saham untuk menyetujui perubahan status perseroan dan penghapusan
pencatatan (delisting), serta menetapkan harga penawaran yang tinggi terhadap
saham milik pemegang saham publik. Dengan persyaratan yang berat tersebut,
ada kemungkinan go private perseroan terbuka gagal terlaksana. Ada juga
beberapa kendala lainnya yang dapat mengakibatkan batalnya go private.
Pembatalan rencana go private PT. X Tbk terjadi karena perbedaan interpretasi
antara BEJ dan PT. X Tbk mengenai perhitungan harga penawaran sehubungan
dengan proses delisting. Peran notaris pasar modal terhadap pembatalan rencana
go private PT. X Tbk diperlukan dalam hal membuat akta otentik. Penelitian ini
dilakukan dengan metode penelitian hukum kepustakaan dan lapangan. Hasil
penelitian ini bersifat kualitatif analisis dengan desain diagnostik eksplanatoris.
Dari penelitian ini dapat diketahui proses perseroan terbuka yang merencanakan
go private adalah diawali dengan melakukan keterbukaan informasi atas rencana
go private, pemenuhan persyaratan go private dan delisting yang ditetapkan oleh
otoritas pasar modal, persetujuan pemegang saham publik terhadap harga
penawaran, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham sehubungan dengan
rencana go private, penawaran tender, kemudian diakhiri dengan delisting.
Akibat hukum dari pembatalan rencana go private PT. X Tbk adalah status
perseroan tetap menjadi perseroan terbuka dan perusahaan tercatat. Peran notaris
pasar modal terhadap pembatalan tersebut adalah membuat akta berita acara rapat
umum pemegang saham yang memuat jalannya rapat sampai dengan
pemberitahuan pembatalan rencana go private. Apabila rencana go private PT. X
Tbk berhasil, peran Notans Pasar Modal a d a la h mfinuh^ i^ aVta berita acara rapat
umum pemegang saham mengenai persetujuan rencana go private Han akta
perubahan seluruh anggaran dasar perseroan, serta menyampaikan permohonan
persetujuan mengenai akta perubahan status perseroan Han perubahan seluruh
anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU sampai
dengan pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia.

ABSTRACT
To develop Indonesian capital market sector, securities exchange
authority is continuously making efforts to encourage and promote interests of
Indonesian companies to go public and in the same time prevent them from
making go private, including, to determine percentage of quorum present and
resolution of major independent shareholders in the general meeting regarding
the approval of the change in the company’s status and delisting as well as
stipulate highest quotation price for the shares owned by public shareholders.
With such strict requirements, the go private plan of publicly held company is
likely to fail. Some other obstacles appear to prevent the go private. Failure of go
private plan of PT. X Tbk occurs due to different interpretation between BEJ and
PT. X Tbk regarding calculation of quotation price in relation with delisting
process. Role to be played by the notary of securities exchange in the cancellation
of PT. X Tbk’s go private plan is required in preparing an authentic deed. This
study consisted of legal literatures and field work. Result of study was analyzed
qualitatively with explanatory design. From this study we will understand that a
publicly-held company proposing go private starts with transparent information
on its go private plan, compliance with requirements of go private and HplisHng
provided by securities exchange authority, agreement of public shareholders with
quotation price, the holding of general shareholders meeting in relation with go
private plan, bidding, and delisting. Legal consequence of cancellation of PT. X
Tbk’s go private plan is that company status remains to be publicly held and
listed company. The role to be played by notary of securities exchange in such
cancellation is to prepare Minutes of General Shareholders Meeting containing
the course o f the meeting until notification on the cancellation of go private plan.
When PT. X Tbk s go private plan succeeds, role to be played by Notary of
Securities Exchange is to prepare Minutes of General Shareholders Meeting
containing agreement with the go private plan and Minutes of amendment to all
company’s Rules of Association and extend recommendation for approval of
minutes of amendment to company’s status and amendment to all rules of
association to Minister of Law and Human Rights through Director General of
Public Law Administration and announcement of which in the State Gazette of
the Republic of Indonesia."
2009
T37395
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Oktavia Risna Damayanti
"Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan Evaluasi Kinerja di PT.
X, yang merupakan salah satu organisasi terkemuka di Indonesia, yang telah berjalan selama ini. Hal ini cukup penting bagi PT. X sendiri, mengingat dalam aturan yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut sejak perusahaan memisahkan diri dari manajemen induk yang lama, bahwa Evaluasi Kinerja mempakan suatu alat yang dipergunakan untuk menetapkan kenaikan tunjangan dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk promosi para karyawannya.
Evaluasi kinerja yang dimaksudkan di sini adalah apa yang sering disebut dengan Performance Appraisal, yaitu serangkaian prosedur untuk mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan karyawan sebagai ternilai, untuk kemudian dijadikan dasar bagi pengembangan selanjutnya.
Penulisan ini merupakan penulisan studi kasus, karena kasus yang diangkat adalah kasus yang terjadi dalam satu perusahaan yaitu PT. X.
Hasil penulisan menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja yang dilaksanakan di P.T. X selama ini dianggap formalitas, karena teryata hasilnya benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam hal penentuan besarnya kenaikan tunjangan dan promosi. Selain itu, bentuk alat evaluasi kinerja yang digunakan tidak sesuai untuk tujuan tersebut. Sehingga, penulis mengajukan usulan untuk pelaksanaan evaluasi kinerja yang tailormade untuk PT. X.
Meskipun penulis mengajukan usulan untuk perbaikan pelaksanaan evaluasi kinerja di PT. X. namun, belum dapat dlkatakan sempuma, mengngat berbgai keterhatasan yang dijumpai dalam berbagai hal, seperti keterbatasan data. Untuk itu disarankan agar usulan yang diajukan, disempurnakan dengan menguji-cobakannya di lapangan."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2002
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Sumartono
"ABSTRAK
Dalam era globalisasi cenderung akan terjadi pasar bebas yang tidak terpengaruh oleh batasan geografi, hanya produk yang mempunyai nilai mutu atau kualitas unggul saja yang akan memenangkan persaingan. Untuk mendapatkan suatu produk yang mempunyai nilai kualitas unggul, berdasarkan pengalaman empiris dari beberapa perusahaan di Jepang yang menerapkan sistem manajemen Total Quality Control (TQC) dan sistem manajemen Total Productive Maintenance (TPM) dapat memenangkan persaingan di pasar.
Gugus Kendali Mutu (GKM) merupakan bagian atau program dari sistem manajemen TQC, tidaklah selalu berhasil. Untuk itu dilakukan penelitian dengan membuat model GKM sebagai sistem terbuka yang terdiri dari dimesi masukan (dukungan manajemen), faktor internal dan hasil aktivitas (keluaran). Ketiga dimensi tersebut dijabarkan menjadi 28 variabel aktivitas GKM.
Hasil analisis dari 51 responden dihasilkan sebanyak 20 GKM aktif dan 31 GKM biasa, hasil analisa faktor dari 28 variabel terkelompokkan menjadi 11 faktor, dan selanjutnya dari 11 faktor tersebut dimasukkan kedalam persamaan multi regresi linier analisis, ternyata hanya 7 variabel dominan(dukungan penyelia, penghargaan atau imbalan, daur kegiatan, teknik kendali mutu statistik, komunikasi antar anggota, pengembangan dire, kerjasama dan saling memperhatikan antar anggota) yang terdapat dalam garis persamaan multi regresi dan sisanya sebanyak 4 variabel (kualitas kerja, jumlah latihan, jumlah konvensi dan jumlah rekan kerja) di luar garis persamaan tersebut.
Hasil analisa variabel aktivitas GKM yang dominan dan penerapan sistem manajemen Total Quality Control (TQC) diperbandingkan dengan sistem manajemen Total Productive Maintenance (TPM), dihasilkan beberapa faktor peluang penerapan Total Productive Maintenance di PT. X. Pada rancangan penerapan TPM dilakukan beberapa tahapan, yaitu : tahap persiapan, tahap pengenalan, tahap pemantapan (stabilisasi).

ABSTRACT
In the globalization era, the free uninfluenced market will happen with geographical limitation, The products which have high values and the best quality will gain the competition. To get a product which has the best quality, based on empiry experiences from several corporations in Japan which run Total Quality Control (TQC) and Total Productive Maintenance (TPM) management system, will win the competition on the market.
A Quality Control Circle which is part of program from TQC management system, isn't always work. That's why some research has been done to make GKM model as an open system that's consist of insert dimension ( supported management) internal factors and activity result ( output ). The third dimension has been reduced into 28 QCC variable activity.
Analysis Cluster result from 51 respondent are resulted as much as 20 active GKM and 31 usual GKM, analysis factors result from 28 variable has been grouping into 11 factors, and from 11 factors has been inserted into analysis multy regretion tinier equality. So far, only 7 dominant variable ( supervisor support, achievement, cycle activity, statistic control quality technical, communication to each others, self development, cooperation and consideration to each others) which is inside the multy regretion. equality and the rest is 4 variable ( work quality, amount of exercises, amount of conventions, and amount of workers) which is outside the equality.
The dominant variable analysis activity result QCC and Total quality control management system Implementation was compared with Total Productive Maintenance management system, has resulted several implementation chances Total Productive Maintenance factors in X Corps. On the TPM implementation design has done into several classes. Which are; Preparation class, introduction class, implementation class and Stabilization class.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Rahayu Lin Astuti
"Pelaksanaan transformasi dibidang organisasi dengan melikuidasi dan menggabungkan cabang-cabang yang merugi di PT. X berakibat ada beberapa posisi tertentu yang tidak dibutuhkan lagi dan hal tersebut akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Pelaksanaan likuidasi dan penggabungan cabang tersebut mendorong PT. X untuk melakukan antisipasi yaitu dengan melakukan downsizing.
Downsizing menumt Sirico (1996) sebagai salah satu upaya untuk mengurangi biaya sehingga membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan tetap dapat benahan. Namun dilain sisi, akan menimbulkan akibat bagi karyawan yang terkena yaitu timbul shock, kemarahan dan rasa malu (Illes, 1996). Downsizing dalam pelaksanaannya menurut Knodwell, Branstead dan Moraveo (1994) ada beberapa pilihan, salah satunya adalah dengan pensiun dini. Pensiun dini sebagai salah satu bentuk pemutusan hubungan kerja rnenurut Gomez, Balkin dan Cardy (1998) memiliki 2 (dua) sifat, yaitu : Voluntary (sukarela) dan Mandatory (keharusan).
Pada saat ini PT. X memiliki rencana untuk melaksanakan downsizing dengan program pensiun dini bersifat mandatory pada karyawan-karyawannya. Untuk itu, penulisan ini merupakan kajian pendahuluan mengenai persiapan PT. X dalam rencana pelaksanaan downsizing dengan program pensiun dini bersifat mandatory dan penanganan dampak dari program tersebut.
Dari data yang ada apabila PT. X melaksanakan downsizing dengan program pensiun dini yang bersifat mandarory maka ada 170 (seratus tujuh puluh) orang yang akan terkena program tersebun Dimana diantaranya 25 (dua puluh lima) orang masih menduduki jabatan struktural dan 53 (lima puluh tiga) orang perwira kapal. Dengan demikian dengan program tersebut akan menimbulkan permasalahan baru bagi PT. ?X? yaitu penyiapan pengganti untuk mengisi jabatan yang kosong akibat program tersebut dan apabila PT. X tetap akan menjalankan program tersebut secara umum dapat dikatakan PT. X belum siap.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mengisi kekosongan karyawan yang menduduki jabatan maka direkomendasikan untuk menata ulang sumber daya manusianya, melakukan upaya kaderisasi untuk karyawan darat dan laut dengan rnelakukan upgrading bagi karyawan laut dan pelatihan manajerial bagi karyawan darat. Dengan solusi ini, diharapkan dapat diketahui kekurangan ataupun kelebihan jumlah karyawan, dan untuk persiapan pengisian kekosongan jabatan dengan kaderisasi karyawan darat maupun laut melalui program uprading ataupun pelatihan.
Apabila prioritas di atas sudah dilaksanakan oleh PT. X maka program selanjumya adalah pelaksanaan survey mengenai sikap karyawan terhadap downsizing dengan program pensiun dini bersifat mandatory, Pembentukan Tim Kelayakan, serta Pelatihan-pelatihan."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2003
T38501
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alsha Alexandra Kartika
"Skripsi ini membahas tentang rencana pelaksanaan akuisisi saham di sebuah perusahaan penanam modal asing (PMA) yang usahanya bergerak di bidang pertambangan batu bara, bernama PT X. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur yang seharusnya dilakukan PT X dalam rangka melakukan akuisisi saham yang tidak hanya harus mengikuti ketentuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melainkan juga harus mengikuti beberapa ketentuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Kehutanan. Namun dalam merencanakan prosedur akuisisi saham tersebut, PT X juga mengalami permasalahan terkait persyaratan yang harus dipenuhi dari beberapa instansi tersebut.

This thesis discusses about the implementation plan of share acquisition of a foreign investment company (PMA) which is dealt with its business in coal mining, namely PT X. The result of this study is to determine the procedure that should be performed by PT X accordingly, in order to acquire shares not only following the provisions from Ministry of Law and Human Rights, but also certain provisions from Investment Coordination Board, Ministry of Energy and Mineral Resources, and the Ministry of Forestry. However in planning such procedure of share acquisition, PT X is facing problems to fulfill the requirements of those above mentioned related agencies."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44970
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>