Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dalam mencapai keberhasilannya, memerlukan partisipasi penghuni pemukiman kumuh. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk mempelajari tingkat partisipasi penghuni pemukiman kumuh dalam kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mempelajari tingkat partisipasi penghuni pemukiman kumuh dalam kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh, (2) Mengetahui tingkat pengetahuan penghuni pemukiman kumuh tentang program rehabilitasi sosial daerah kumuh dan pengetahuan perumahan yang layak huni serta lingkungan yang sehat dan teratur, (3) Mengetahui hubungan antara karakteristik dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh, (4) Mengetahui hubungan antara pengetahuan penghuni pemukiman kumuh tentang program rehabilitasi sosial daerah kumuh dan pengetahuan perumahan yang layak huni serta lingkungan yang sehat dan teratur dengan tingkat partisipasinya. Penelitian ini dilakukan di tiga desa dari dua kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Dari tiap-tiap desa, 28 orang kepala keluarga yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial daerah kumuh seluruhnya dijadikan responden penelitian (secara sensus).Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara yang berpedoman, sedang pencatatan data sekunder dilakukan pada dinas/instansi yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Data yang terkumpul terlebih dahulu di tabulasi, baru kemudian dianalisis. Analisis yang digunakan adalah distribusi frekuensi, tabel silang dan uji statistik korelasi Rank Spearman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima aspek karaktersitik responden yang diamati, dilihat dari umur sebagian besar (29,76 %) berada dalam batasan umur antara 41 - 50 tahun, tingkat pendidikan sebagian besar (86,91 %) berpendidikan SD, pekerjaan sebagian besar (85,72 %) sebagai buruh, penghasilan per bulannya sebagian besar (71,43 %) berkisar antara Rp.23.000 - Rp.65.000., jumlah tanggungan keluarga sebagian besar (40,48 %) yaitu 5 orang atau lebih. Dilihat dari tingkat partisipasi responden dalam perencanaan termasuk kategori rendah, dan dalam pelaksanaan termasuk kategori sedang. Selanjutnya, dilihat dari tingkat pengetahuan tentang program rehabilitasi sosial daerah kumuh, secara rata-rata termasuk kategori sedang. Kemudian tingkat pengetahuan responden tentang perumahan layak huni serta lingkungan yang sehat dan teratur, termasuk dalam kategori tinggi. Hubungan karakteristik penghuni pemukiman kumuh dengan tingkat partisipasinya, ternyata hanya umur dan tingkat pendidikan menunjukkan hubungan positip. Sedangkan pekerjaan, penghasilan dan jumlah tanggungan keluarga menunjukkan hubungan yang negatif. Kemudian dilihat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat partisipasinya, ketiga lokasi tersebut menunjukkan hubungan yang negatif artinya pengetahuan tinggi dan partisipasi kurang. "

"ABSTRAKDalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda Tingkat II merupakan badan staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati kepala derah Tingkat II Badan tersebut mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan, evaluasi, monitoring pembangunan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah dengan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah. Salah sate fungsi dari tugas pokok tersebut adalah menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan dan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita Daerah. Dalam menyusun program tahunan, khususnya program sosial tahunan kemampuan adnninistratif Bappeda Tingkat II Kabupaten Bandung, yang dijadikan sebagai studi kasus termasuk dalam kategori rendah. Sebab, cara merumuskan program/proyek sosiaal tahunan dan hasilnya belum mencerrminkan asumsi dasar, prinsip dan ciri ciri perencanaan sosial. Hal ini ditunjukan oleh program/proyek sosial tahunan yang dirumuskan masih bersifat penyediaan fasilitas pelayanan. Belum melihat aspek manusia sebagai pusat dan potensi pembangunan. Pendekatan dalam merunniskan program/proyek masm cenderung dari atas sehingga belum menampung aspirasi masyarakat bawah. Hasil yang dicapai oleh Bappeda Tingkat II Kabupaten Bandung seperti tersebut di atas, temyata dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan ekstemal organisasi Bappeda Tingkat II Faktor internal yang mempengaruhi adalah struktur organisasi, sistem informasi manajemen, fasilitas partisipasi dan fasditas interaksi dengan lingkungan. Faktor tersebut belum berfungsi secara maksimal dalam merumuskan program-program sosial tahunan. Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil kerja Bappeda Tingkat II adalah kedudukan Bappeda Tingkat II dalam sistem perencanaan nasional "

"ABSTRAKPeran koperasi dalam pembangunan, sebagai salah satu dari usaha nasional mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usahanya dan mampu bersaing sehat dengan usaha negara dan swasta. Kekuatan pada koperasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, sebenarnya merupakan alat mempersatukan kepentingan, tujuan dan aktivitas yang sama, serta mempunyai fungsi sebagai pemilik, penuntut keuntungan rnaupun sebagai customer. Inilah sebuah prinsip yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain (Hetherington,1991). Salah satu bagian koperasi yaitu Koperasi Unit Desa (KUD), kini sering muncul sebagai topik pembahasan; terutama dikaitkan dengan semakin meningkatnya warga desa yang menjadi anggota serta partisipasi mereka di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan KUD. Tulisan ini secara umum ingin melihat dan menggambarkan beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap partisipasi anggota di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan KUD. Dengan mengambil KUD Tani Mukti di Kecamatan Ciomas dan KUD Sumber Alam di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor sebagai unit analisis, maka deskripsi yang diuraikan dalam tulisan ini mencoba untuk melihat seberapa besar pengaruh beberapa faktor tersebut terhadap partisipasi anggota KUD Tani Mukti dan KUD Sumber Alam. Sebab diakui pula bahwa partisipasi merupakan suatu aspek yang perlu mendapat perhatian. Maksud penulis mengambil dua KUD adalah untuk membuktikan faktor-faktor tersebut seberapa jauh berpengaruh terhadap tiap KUD. Perolehan data untuk mendukung pembahasan adalah dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan metode penelitian lapangan, dengan mengambil beberapa pihak seperti anggota, anggota pengurus serta ketua kedua KUD, aparat kantor Kecamatan Ciomas dan Dramaga serta Kantor Koperasi Kabupaten Bogor sebagai informan. Hasil penelitian ini telah memberikan kejetasan bahwa beberapa faktor yang berpengaruh seperti sosial ekonomi, pengetahuan serta penilaian, memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap partisipasi anggota di dalam kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh KUD Tani Mukti dan KUD Sumber Alam. Dalam arti, ketiga faktor tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda-beda bagi kehadiran anggota dalam RAT(Rapat Anggota Tahunan), pengajuan usul dalam RAT, kegiatan simpanan sukarela maupun kegiatan usaha KUD, ada yang berpengaruh secara kuat dan ada pula yang tidak berpengaruh. Akhirnya, partisipasi anggota diharapkan kelak dapat lebih mendukung usaha KUD dalam rangka penyelenggaraan, kegiatan-kegiatan yang lebih sempurna.

---

"

"Setiap kegiatan pembangunan pada umumnya menimbulkan masalah lingkungan hidup. Penanggulangannya perlu dilakukan tindakan terpadu, guna menghindarkan kerusakan-kerusakan yang menimpa lingkungan hidup manusia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, salah satunya berupa program penghijauan.Begitu pula kota Kudus, sebagai salah satu kota industri juga tidak mau ketinggalan untuk melakukan penghijauan, yang terutama dilaksanakan di Kecamatan Kota, dan dimaksudkan untuk mencegah bahaya erosi, banjir dan polusi.Dalam melaksanakan suksesnya suatu program maka peran masyarakat sangat diperlukan, untuk itu perlu adanya partisipasi masyarakat karena masyarakat sebagai subyek juga sekaligus menjadi obyek dari pembangunan itu sendiri.Penelitian ini mengacu pada teori difusi inovasi dari Roger, pada taraf konsekuensi dalam suatu inovasi, dengan memperhatikan peran media massa dan komunikasi interpersonal dalam difusi inovasi.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh intensitas penyuluhan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program penghijauan kota.Metode penelitian yang digunakan adalah korelasional, untuk mencari hubungan antara 2 variabel tersebut. Sedangkan untuk pengumpulan data digunakan daftar pertanyaan. Penelitian ini tidak meneliti seluruh populasi melainkan hanya mengambil sampel dengan teknik proportional random sampling.Hipotesis mayornya adalah "Semakin tinggi intensitas penyuluhan, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam program penghijauan kota". Adapun sub variabel intensitas penyuluhan meliputi isi pesan, pengenaan media dan frekuensi penyuluhan. Sedangkan sub variabel dari tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan tingkat partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi program. Dengan menyilangkan masing-masing sub variabel ini, maka diperoleh 9 hipotesis minor yang perlu diuji kebenarannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara isi pesan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi program yang signifikan. Tingkat pengaruh masing-masing sebesar 16 % dan 32 %. Hubungan antara pengenaan media dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ternyata signifikan dan pengaruhnya sebesar 16%. Dan hubungan antara frekuensi penyuluhan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi program yang signifikan, serta mempunyai pengaruh sebesar 25 % dan 19 %.Dari 9 pengujian hipotesis, ternyata ada 5 pengujian terbukti signifikan. Jadi secara umum dapat dikatakan ada pengaruh antara intensitas penyuluhan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program penghijauan kota, walaupun tidak secara mutlak karena ada variabel lain yang ikut mendukungnya. Dengan demikian hipotesis mayor yang diajukan dapat diterima.Sebagai saran, hendaknya penyuluhan ini harus tetap dilakukan secara teratur dan terarah, agar masyarakat tidak melupakan arti pentingnya program penghijauan kota, baik melalui media massa maupun media tatap muka. Dan perlu diingat bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan harus diusahakan untuk mengurangi atau menghindari dari timbulnya efek sampingan terhadap lingkungan.Saran untuk para peneliti selanjutnya adalah agar diadakan penelitian-penelitian lebih lanjut terhadap peran variabel-variabel lain yang ikut mendukung keberhasilan program penghijauan kota ini, agar dengan demikian partisipasi masyarakat tetap terjaga."

"Umat Islam Indonesia pada umumnya tengah mengalami perubahan (transformasi), khususnya NU sebagai organisasi keagamaan Islam. (jami'yah diniyah islamiyah) yang anggotanya cukup banyak, mencapai sekitar 15 juta dan cabang-cabangnya tersebar luas di seluruh Nusantara. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi yang ada, sehingga NU ditantang harus mampu merubah format lamanya dalam memandang kehidupan politik dengan format baru, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan konstelasi yang ada yang akan menjamin keberadaan NU itu sendiri. Dengan demikian, maka akan timbul kemungkinan adanya kebudayaan. politik baru pada kalangan warga NU baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Sepanjang kehidupannya dari mulai dilahirkan yaitu pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H) di Surabaya Jawa Timur oleh Hadratus Syeikh Hasyim Asya'ri dan KH Abdul.Wahab Hasbullah sampai sekarang NU mengalami pasang surut dalam kehidupan politik, partisipasi mereka dalam politik berubah-ubah, sesuai dengan pernbahan pandangan mereka dalam menanggapi kehidupan politik. NU didirikan bermula sebagai organisasi sosial non politik, non kooperasi yang ketat dengan Pemerintah Kolonial Belanda dan sebagai jawaban atau reaksi dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaa'h terhadap gerakan pembaharuan Islam yang tumbuh di Saudi Arabia yang menamakan dirinya Wahabi yang selanjutnya menjalar ke Indonesia melalui Muhamadiyah, Al Irsyad dan Persis. Kemudian pada tahun 1942-1945 NU dipaksa untuk bekerja sama dengan Pemerintah Jepang melalul wadah MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) yang merupakan satu-satunya badan yang menghimpun aspirasi umat Islam di Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi, politik, agama dan kelaskaran (bersenjata). Setelah tahun 1945 MIAI berubah menjadi Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) dimana NU dalam Masyumi ini memperoleh status keanggotaan istimewa. Aspirasi politik NU seluruhnya diwakilkan melalui Masyumi. Karena dalam tubuh Masyumi terjadi keretakan, maka NU keluar dari Masyumi dan pada tahun 1952 NU berdiri sendiri sebagai partai politik dan secara langsung bebas berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan atas nama sendiri sampai tahun 1973. NU menyusun program perjuangan sendiri yaitu ingin menegakkan syaria't Islam secara konsekuwen. NU berusaha mewujudkan suatu negara kesatuan berdasarkan Islam yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan memeluk agama, dan kebebasan mempunyai serta mengembangkan pikiran dan paham yang tidak merugikan. Haluan perjuangan NU adalah perdamaian, bentuk negara yang diinginkan adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. "

"ABSTRAKSampah menjadi salah satu permasalahan kompleks bagi wilayah perkotaan yang dialami oleh negara-negara berkembang. Sistem pengelolaan sampah yang baik memerlukan peranan atau partisipasi dari masyarakat misalnya mengenai pemisahan sampah organik dan anorganik Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persebaran dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah pada setiap Rukun Warga (RW) yang ada di Kecamatan Jagakarsa. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif melalui interpretasi peta dan tabel yang juga membandingkan antara partisipasi masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kepadatan penduduk. Tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Jagakarsa rata-rata termasuk dalam klasifikasi sedang.

---

ABSTRACTGarbage have become one of the complex problems that actually happens in some cities in some developing countries. Problems that citizens have to face are not just the technical problem about the management of garbage, but also the social and cultural aspects. Actually the garbage management systems in jakarta are pretty good, as they try to combine various of subsystems, such as source and types of garbage, location of the garbage's source, although the system has been rebuild, participation of the citizens are not enough so this problem can not be solved. Because of this garbage management needs the the citizens eager to actually involved in this kind of activity."

"Penetapan 26 dari sekitar 300 Daerah Tingkat II sebagai Percontohan Otonomi Daerah merupakan tahapan awal dari serangkaian tahapan dalam melaksanakan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II di Indonesia. Namun, karena pertimbangan tertentu, tidak semua Daerah Tingkat II dapat melaksanakannya. Dengan demikian, Daerah-daerah Tingkat II di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu: yang sudah dan yang belum melaksanakan oonomi daerah.Perbedaan Daerah Tingkat II dalam melaksanakan oonomi daerah tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Camat sebagai bawahan langsung dari Bupati kepala Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, bobot tugas Camat akan berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan bobot tugas Camat secara empires pada Daerah Tingkat II yang belum dan sudah melaksanakan otonomi daerah, dalam hal ini Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.Penelitian dilakukan tidak hanya melalui studi kepustakaan, tetapi juga melalui studi lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk memahami perbedaan bobot tugas Camat yang sesungguhnya terjadi di Daerah Tingkat II yang belum dan sudah melaksanakan otonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan bobot tugas Camat di kedua Daerah Tingkat II signifikan, khususnya dalam hal pelaksanaan asas desentralisasi. Bobot tugas desentralisasi Camat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung lebih banyak dibandingkan dengan bobot tugas Camat di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Berkenaan dengan pelaksanakan asas dekonsentrasi, bobot tugas Camat relatif sama, sekalipun volume dan jenis kegiatannya agak berbeda. Namun, pertambahan urusan di tingkat kecamatan tidak diimbangi oleh perubahan kelembagaan, personil, perlengkapan, dan pembiayaan yang diperlukan.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bobot tugas Camat di Daerah Tingkat II yang telah melaksanakan otonomi daerah lebih besar daripada bobot tugas Camat di Daerah Tingkat II yang belum melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu, untuk mengimbangi pertambahan bobot tugas tersebut, perlu perubahan dalam kelembagaan, personil, perlengkapan, dan pembiayaan di tingkat Kecamatan."