Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai studi awal didapatkan temuan bahwa penanaman modal asing Jepang yang bersifat langsung di Asia Tenggara sangat ditentukan oleh bentuk dan sifat dari masyarakat, sistem politik, sistem ekonomi dan jugs tingkat pendidikan dari negara penerima modal asing Jepang tadi. Sebagai contoh, PMA Jepang di Singapura banyak berkonsentrasi pada usaha yang sifatnya 'capital intensive', sedangkan PMA Jepang di Indonesia, lebih banyak yang berkonsentrasi dalam sektor 'labor intensive' pada bidang pengeboran minyak dan gas bumi. Sedangkan bagi PMA Jepang yang beroperasi di Malaysia, Thailand dan Philipina cenderung menggabungkan keduanya.Selain itu, PMA Jepang juga membedakan bentuk dan skala dari berbagai perusahaannya yang menanamkan modalnya di negara dunia ketiga. Untuk bidang usaha yang sifatnya 'capital intensive', penanganannya diberikan pada perusahaan yang berskala besar, dan bentuknya lebih berupa bisnis perbankan. Untuk menangani bidang usaha yang berorientasi pada 'labor intensive', maka pemerintah Jepang menyerahkannya pada perusahaan mereka yang skalanya kecil, menengah, dan besar, bentuk usahanya adalah pengeboran minyak dan penyulingan gas bumi, karat, batubara dan sebagainya.Dari literatur yang berhasil dikumpulkan didapat bahwa masuknya modal asing Jepang ke negara dunia ketiga bisa dikategorikan kedalam tiga gelombang besar. Gelombang pertama terjadi sejak awal tahun 1950, ketika perusahaan Jepang mulai melakukan investasinya di luar negeri, gelombang ini mencapai puncaknya pada tahun 1973. Gelombang kedua dimulai dengan beroperasinya perusahaan raksasa Jepang dalam bisnis di negara dunia ketiga, gelombang kedua ini berlangsung sampai akhir 1970an. Sedangkan gelombang ketiga berlangsung sejak awal 1980an, dan pada fase ini sektor usaha industri jasa dan perbankan menjadi sasaran utama perusahaan Jepang."

"Sebagai studi awal didapatkan temuan bahwa penanaman modal asing Jepang yang bersifat langsung di Asia Tenggara sangat ditentukan oleh bentuk dan sifat dari masyarakat, sistem politik, sistem ekonomi dan juga tingkat pendidikan dari negara penerima modal asing Jepang tadi. Sebagai contoh, PMA Jepang di Singapura banyak berkonsentrasi pada usaha yang sifatnya 'capital intensive', sedangkan PMA Jepang di Indonesia, lebih banyak yang berkonsentrasi dalam sektor 'labour intensive' pada bidang pengeboran minyak dan gas bumi. Sedangkan bagi PMA Jepang yang beroperasi di Malaysia, Thailand dan Philipina cenderung menggabungkan keduanya. Selain itu, PMA Jepang juga membedakan bentuk dan skala dari berbagai perusahaannya yang menanamkan modalnya di negara dunia ketiga. Untuk bidang usaha yang sifatnya 'capital intensive', penanganannya diberikan pada perusahaan yang berskala besar, dan bentuknya lebih berupa bisnis perbankan. Untuk menangani bidang usaha yang berorientasi pada 'labour intensive', maka pemerintah Jepang menyerahkannya pada perusahaan mereka yang skalanya kecil, menengah, dan besar, bentuk usahanya adalah pengeboran minyak dan penyulingan gas bumi, karat, batubara dan sebagainya. Dari literatur yang berhasil dikumpulkan didapat bahwa masuknya modal asing Jepang ke negara dunia ketiga bisa dikategorikan kedalam tiga gelombang besar. Gelombang pertama terjadi sejak awal tahun 1950, ketika perusahaan Jepang mulai melakukan investasinya di luar negeri, gelombang ini mencapai puncaknya pada tahun 1973. Gelombang kedua dimulai dengan beroperasinya perusahaan raksasa Jepang dalam bisnis di negara dunia ketiga, gelombang kedua ini berlangsung sampai akhir 1970an. Sedangkan gelombang ketiga berlangsung sejak awal 1980an, dan pada fase ini sektor usaha industri jasa dan perbankan menjadi sasaran utama perusahaan Jepang."

"Lebih dari dua abad Jepang melakukan politik pintu tertutup (Sakoku) pada tahun 1639 - 1854, kemudian Jepang membuka negaranya berhubungan dengan dunia luar. Dengan dibukanya Jepang terhadap dunia luar, maka terjadi perubahan dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan industri. Dengan dibukanya negara Jepang untuk dunia luar, Jepang memasuki zaman baru yaitu zaman Meiji. Dimana Jepang mengadakan perubahan-perubahan dalam bidang perindustrian agar sejajar dengan negara-negara barat, dengan jalan membuat slogan Shokusan Kogyo. Berdasarkan slogan tersebut pemerintah mengembangkan sektor-sektor industri utama, yaitu Industri Katun dan Sutera, Industri Pertambangan, Industri Besi Baja, Industri Pembuatan Kapal serta Industri Militer. Dengan berhasilnya Jepang memajukan perindustrian dan perekonomiannya membawa dampak yang negatif pula, salah satunya dampak sosial bagi masyarakat Jepang, dimana terjadi masalah pengangguran dan menurunnva taraf hidup kaum petani, Masalah-masalah tersebut tidak dapat diatasi dengan baik oleh Pemerintah Meiji."

"Sebagai institusi sosial, komunikasi dan ekonomi sosial-kemasyarakatan. sebagai media pers mempunyai peranan dalam kehidupan Peranan itu berkaitan dengan fungsi pers informasi, pendidikan, hiburan, dan warisan sosial. Begitu pula pers Islam yang ada di Indonesia yang mempunyai peran dalam kancah perjuangan kemerdekaan bangsa. Bahkan berperan sebagai cikal-bakal tumbuh-kembangnya dunia penerbitan pers di Indonesia. Peranan itu memang mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat industri dan informasi yang sekaligus terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan peranan pers Islam yang terkait dengan perubahan sosial kemasyarakatan itu ternyata menghadapi faktor-faktor yang menyebabkan kendala bagi perkembangan pers Islam di Indonesia. Faktor-faktor tersebut yang paling utama adalah masalah profesionalisme yang berhubungan dengan semu aspek manajemen penerbitan pers seperti peliputan, percetakan, peredaran dan pemasaran. Di samping masalah teknis, ada pula masalah esensi ajaran Islam yang harus berhadapan dengan realitas sosial dan politik. Masalah esensi ajaran Islam ini menjadi persoalan tersendiri bagi perumusan pers Islam yang lebih sesuai bagi tuntutan tersebut. Ada sekelompok penerbit dan pengelola pers Islam yang lebih memilih sekadar bertahan hidup dari pada mengikuti tuntutan perkembangan tersebut, namun ada pula yang mencoba melakukan terobosan/melalui format pers Islam yang lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Baik masalah teknis maupun esensial mempunyai jalan keluar untuk diatasi jika diiringi oleh keinginan kuat dari penerbit dan pengelola pers Islam. Terutama menyangkut masalah teknis, bisa diatasi dengan beberapa cara. Sedangkan untuk mengatasi masalah esensi ajaran diperlukan kajian yang lebih dalam terhadap ajaran Islam yang relevan dengan kehidupan masyarakat industri. Karena itu rumusan pers Islam yaitu pers yang menonjolkan aspirasi dakwah perlu mendapat kajian-ulang. Kalau perlu simbol-simbol keagamaan yang ditonjolkan oleh pers Islam dihapuskan saja, diganti dengan penampilan yang lebih inklusif. Yakni penampilan yang mengena untuk semua kalangan Islam. Pers dakwah Islam menjadi pers umum yang bernafaskan Islam."