Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penetitian ini mengamati upaya penerapan good governance di Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan studi kasus di Direktorat Jenderal Anggaran. Pokok Masalah yang dikemukakan adalah :1.Apakah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka implementasi penerapan good governance di Direktorat Jenderal Anggaran ? 2.Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya penerapan good governance di Direktorat Jenderal Anggaran? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya penerapan good governance dan mendeskripsikan seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penerapan good governance di Direktorat Jenderal Anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskritif kualitatif dan korelasional dengan populasi sebanyak 188 pejabat yang terdiri dari pejabat eselon I, II, III, dan IV. Karena berbagai keterbatasan, penelitian tidak dilakukan terhadap seluruh populasi tetapi dengan cara mengambil sampel dari populasi sebanyak 58 responden dan teknik yang digunakan adalah proporsionate stratified sampling. Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode rating-scale. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel bebas (Kepemimpinan, Sumber Daya Manusia, Sumber Dana/Anggaran, Sarana/Prasarana, Metode Kerja, Kebijakan Pengendalian Manajemen) pengaruh positifnya terhadap upaya penerapan good governance tergolong kecil. Hal ini berarti kontribusi variabel bebas terhadap upaya penerapan good governance masih perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan itu guna mewujudkan good governance, maka disarankan Direktorat Jenderal Anggaran menerapkan kepemimpinan yang efektif. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan pendidikan dan pclatihan. Mengenai sarana/prasarana perlu pendataan terhadap alat-alat yang dibutuhkan sehingga dapat dialokasikan dana untuk pengadaannya."

"Adanya perubahan dalam pembuatan laporan keuangan dari sistem lama (manual) menjadi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebabkan Departemen Kehakiman dan HAM RI melaksanakan manajemen perubahan sistem pelaporan keuangan.Sehubungan dengan hal tersebut, masalah pokok yang dirumuskan adalah untuk menjawab pertanyaan :· Bagaimana kesiapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dalam pengelolaan perubahan sistem pelaporan keuangan ?· Bagaimana upaya pengelolaan perubahan (manajemen perubahan) sistem pelaporan keuangan di Departemen Kehakiman dan HAM ?Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan mempergunakan teori sebagaimana digambarkan oleh Lance A. Berger dengan "The Change Management Model" nya.Tahapan-tahapan yang terjadi pada manajemen perubahan dalam model yang ditampilkan oleh Lance A. Berger (1994), sebagai berikut : Dimulai dengan adanya change triggers (pemicu perubahan) yang dalam hal pembuatan-laporan keuangan adalah Surat dari Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Nomor : S-851AK12002 tanggal 8 April 2002 perihal Pelaksanaan SAP Tahun 2002. Tahapan kedua adalah destabilize existing business situation, berarti bahwa setiap perubahan yang diambil pasti akan mempengaruhi seluruh sistem yang tengah berlangsung. Tahapan ketiga reassessment of alignment to market merupakan adanya terobosan dari kebijakan organisasi yang diperlukan manajemen agar dapat menyesuaikan diri dengan hal Baru. Tahapan keempat, change decision, yaitu melakukan perubahan/perbaikan organisasi dan terakhir ialah stabilizing change plan, adalah upaya-upaya yang dilakukan agar setiap unit kerja dapat memacu kinerja masing-masing.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan mempergunakan Key informants, Observasi dan Desk Research. Dengan key informants, adalah wawancara langsung kepada pejabat/pegawai yang paling berkompeten dalam pembuatan/penyusunan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah.Observasi (pengamatan) dilakukan untuk memperoleh data yang secara verbal tidak dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dari observasi akan dapat diketahui bagaimana budaya organisasi, telah seberapa jauhkah pelaksanaan change management dan bagaimana perilaku para pegawai dalam meresponsnya.Desk Research, merupakan suatu metode. pengumpulan dan pengolahan data yang berdasarkan pada informasi yang telah didokumentasikan, seperti peraturan-peraturan dan laporan tahunan.Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah di Departemen Kehakiman dan HAM RI, dukungan dari pimpinan (terutama di Kanwil-kanwil) belum optimal, dana untuk pelaksanaan sistem itu sangat terbatas dan Sumber Daya Manusia yang melaksanakannya kurang profesional.Dari hasil temuan penelitian tersebut disarankan; diadakan sosialisasi SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) bagi top management dan middle management di Departemen Kehakiman dan HAM baik di Pusat maupun di Daerah agar memahami urgensi dari SAP, mengusahakan dana bagi implementasi SAP, mengikutsertakan pegawai pelaksana pada penyuluhan SAP atau mengadakan penyuluhan/penataran sendiri.Dan akhirnya bila memungkinkan merekrut pegawai baru yang berpendidikan Sarjana Ekonomi/Akuntansi dan Sarjana Komputer untuk ditempatkan pada Bagian/Sub Bagian Keuangan baik di Pusat maupun di Daerah."

"Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, melalui pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku di dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.Tuntutan peningkatan profesionalisme di jajaran aparatur pemerintah itu menjadi sangat penting dan mutlak seiring dengan semakin meluasnya era globalisasi. Oleh karenanya sistem dan program pendidikan dan pelatihan khususnya pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil harus benar-benar secara efektif dapat memberikan kontribusi terhadap meningkatnya fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayanai masyarakat secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.Adapun untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, maka harus dilakukan evaluasi sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pendidikan dan pelatihan. Evaluasi efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menurut pendekatan model Kirkpatrick terdiri dari empat tingkatan yaitu, efektivitas reaksi, efektivitas pembelajaran yang merupakan evaluasi internal dan efektivitas perilaku serta efektivitas hasil (dampak) yang merupakan evaluasi eksternal.Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka penelitian ini akan menguji efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklatpim Tingkat III di Departemen Kehakiman dan HAM tahun 2003) dengan evaluasi internal yaitu evaluasi efektivitas reaksi dan evaluasi efektivitas pembelajaran.Evaluasi efektivitas reaksi merupakan pengukuran efektivitas pendidikan dan pelatihan berdasarkan persepsi peserta pendidikan dan pelatihan terhadap aspek kurikulum, widyaiswara, penyelenggara dan aspek sarana prasarana. Sedangkan evaluasi efektivitas pembelajaran merupakan efektivitas yang diukur berdasarkan prestasi belajar peserta yang berkaitan derigan penguasan berbagai konsep, fakta yang diajarkan dalam pendidikan dan pelatihan selama periode tertentu.Untuk memperoleh data berdasarkan persepsi, tehnik pengumpuian data dilakukan dengan membuat kuesioner kepada peserta dengan tehnik purposive sampling yaitu menentukan sampel dari peserta Diklatpim Tingkat III di Jakarta sebanyak 48 responden. Sedangkan untuk memperoleh data tentang prestasi belajar peserta dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test terhadap peserta Diklatpim Tingkat III tahun 2003.Berdasarkan hasil pengolahan data, dari tanggapan peserta terhadap aspek-aspek pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diukur, maka pelaksanaan Diklatpim Tingkat III yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM secara umum berjalan secara efektif.Meskipun demikian, terhadap reaksi responden yang menyatakan berimbang diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap setiap komponen kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Dari peringkat reaksi peserta yang berimbang tersebut, yaitu aspek widyaiswara, sarana dan prasarana, maka hendaklah menjadi prioritas penyempurnaan atau perbaikan.Sedangkan, dari hasil pengolahan data terhadap hasil pembelajaran, kendatipun terdapat peningkatan pengetahuan dari peserta, namun belum mencerminkan keberhasilan yang memuaskan.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan evaluasi Diklatpim Tingkat III tahun 2003 sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum sepenuhnya dijadikan sebagai bahan perbaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada komponen-komponen di setiap aspek yang masih belum memadai ketersediaannya serta perlunya studi evaluasi secara lebih terfokus terhadap proses pembelajaran pendidikan dan pelatihan guna memperoleh hasil keluaran peserta pendidikan dan pelatihan yang benar-benar memiliki kemampuan, keterampilan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.

---

The Evaluation Study For The Effectiveness of The Leadership Grade III Training in Department of Justice and Human RightThe effort of enhancing human resources quality among government apparatus by way of education and training is aimed to improve their knowledge, skill and attitude in executing their assignment in development field and public service.

The demand for enhancing their professionalism is absolutely important side aside by the widening Globalization Era. Therefore, system and programme of education and training especially Leadership Training for Government Employees must be extremely effective in obtaining transparently and accountably birocracy functions and professionalism in which it is also free from corrupt- in serving public matters.

To know how effectiveness of the training is, that evaluation should be done as it is one important level in training process. The evaluation of training execution as Kirkpatrick's Four Level Evaluation Model, these steps can be defined as follows : The Effectiveness of Reaction, The Effectiveness of Learning which is an Internal Evaluation, The Effectiveness of Behavior, and The Effectiveness of Result which is an External Evaluation.

Based on the paradigm, the experiment would examine the effectiveness of The Training and Education (Diklatpim Tingkat Ill) on Department of Justice and Human Right 2003 by a way of Internal Evaluation Measurements, there were the Evaluation of Reaction and the Evaluation of Learning.

The Evaluation in terms of Reaction is the same as measuring the feeling of conferees to Curriculum Aspect, Expert (Widyaiswara) Aspect, Organized Committee Aspect and Facilities Aspect. The Evaluation of Learning is defined as measurement effectivity based on learning appreciation of conferees related to their understandings in concepts and facts studied during the training on the certain period.

To obtain the objective data based on perception, data finding method was done by distributing questionnaires to the trainees in the form of Purposive Sample that was determining samples from the trainees of Leadership Grade Ill Training (Diklatpim Tingkat III) held in Jakarta as many as 48 respondents. Moreover, learning appreciation data from the participants was done by executing pre-test and post-test to them.

Based on the processing data result, from which the trainees responded to the measured aspects of the training as whole, finally the training which was held by The Education and Training Centre of Department of Justice and Human Right was generally running effectiveness.

To those respondents reaction who determined equal, even though, we needed to complete and adapt every component of the training needs. Here, Experts (Widyaiswara) aspect and facilities aspect should become a priority of reconstruction and completing factors. Although, it had not reflected a satisfied goal of the data processing result to the learning result, in fact the knowledge of the conferees as a whole were obviously enhanced.

From the result indicating that the evaluation of the Leadership Grade III Training 2003 had been well done, even though the result had entirely not become reconstruction matters. Relating to the subject, the result of this experiment recommended the need of reconstructions and completing to the insufficient components of every aspect and the need of evaluation study which is more focused to the learning process of the training to produce capable and skillful participants fitted by the aim and the objective of the training."

"Pusdiklat adalah unsur pelaksana tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai mempunyai peranan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia agar menjadi aparatur yang professional, berkepribadian dan berdisiplin. Keberhasilan suatu program pelatihan dipengaruhi oleh berbagai aspek. yaitu : kebutuhan diklat, kurikulum, peserta, penyelenggara, widyaiswara serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas program pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.Populasi dan sample ini adalah Para peserta diklat yang mengikuti di diklat di Pusdiklat Departemen Kehakiman dan HAM RI yaitu peserta diklat Administrasi Umum dan diklat Pengusutan dan Pengungkapan Kasus pada tahun 2002 yang diharapkan dapat mengungkap pendapat tentang pelaksanaan diklat yang dilakukan oleh Pusdiklat. Responden berjumlah 40 orang peserta diklat Administrasi Umum dan 29 orang peserta diklat Pengusutan dan Pengungkapan Kasus.Penelitian yang digunakan untuk ini adalah Deskriptif Statistik dengan pengujian data melalui label Distribusi Frekuensi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada diklat dan aspek kebutuhan diklat, aspek kurikulum, aspek peserta diklat, aspek penyelenggaraan dinyatakan efektif dan aspek sarana dan prasarana dinyatakan efektif Sedangkan aspek widyaiswara dinyatakan kurang efektif sehingga perlu peningkatan.Pada diktat Pengusutan dan Pengungkapan Kasus aspek-aspek yang dinyatakan efektif adalah aspek kebutuhan diktat, kurikulum, peserta diktat, penyelenggaraan diktat dan widyaiswara. Sedangkan aspek yang dinyatakan sangat efektif adalah aspek sarana dan prasarana.Secara umum pelaksanaan diktat Adum dan Pengusutan dan Pengungkapan Kasus dinyatakan efektif."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan disiplin pegawai di Ditjen Anggaran, menjelaskan faktor penyebab pelanggaran disiplin pegawai di Ditjen Anggaran dan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran disiplin di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin pegawai pada Ditjen Anggaran sudah mengikuti pedoman dari peraturan-peraturan yang ada. Namun, masih terdapat pelanggaran disiplin pegawai seperti datang terlambat, pulang sebelum waktunya, dan tidak hadir tanpa keterangan. Terdapat dua faktor penyebab pelanggaran yaitu faktor finansial dan faktor non-finansial. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas seperti mobil jemputan, pemberian uang transport, adanya program diklat untuk pembinaan karir pegawai, monitoring untuk pengawasan, dan menegakan peraturan terhadap sanksi disiplin.

---

This study aims to explain the enforcement of discipline in Directorate General of Budget, explained the factors causing breaches in Directorate General of Budget discipline and explain what is being done to address breaches of discipline in the Directorate General of Budget, Ministry of Finance. This study used a qualitative approach, with data collection through interviews. The results showed that the enforcement of discipline in Directorate General of Budget has followed the guidelines of the existing rules. However, there are still violations of discipline as coming too late, go home early, and was absent without explanation. There are two factors that cause offense, namely financial factors and non-financial factors. Efforts is to provide facilities such as car pool, giving money transport, education and training program for career development of employees, monitoring for supervision and regulation to enforce disciplinary sanctions."