Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah sakit ibu dan anak (RSIA) harus memiliki strategi kompetitif dalam penetapan harga untuk menghadapi kompetisi karena adanya keterbatasan penerimaan pelayanan pasien yang diluar pasien kekhususannya. Oleh karena itu RSIA harus dapat kompetitif pada layanan kekhusannya dalam hal ini adalah layanan rawat inap melahirkan sebagai focus RSIA. Dengan dasar strategi kompetitif ini RSIA dapat membuat strategi penetapan harga untuk dapat mengambil pangsa pasar yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi penetapan harga dengan kriteria faktor dalam menetapakan harga yaitu strategi manajemen dalam menghadapi kompetitor, minat pelanggan, dan biaya. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus berbasis evaluasi dan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pemahaman terkait situasi obyek penelitian yang dilakukan dengan kondisi alamiah obyek penelitinnya. Penelitin dilakukan dengan mengumpulkan data secara wawancara, kuisioner dan dokumen. Obyek penelitian ini adalah RSIA ABC dengan strategi penetapan harga untuk rawat inap melahirkan di tahun 2022. Hasil penelitian ini adalah adanya ketidaktepatan strategi penetapan harga oleh RSIA ABC dimana RSIA ABC menggunakan best cost provider dalam menghadapi kompetitor namun harga yang ditawarkan cenderung mahal pada layanan persalinan normal dan kompetitif pada persalinan SC/Caesar. Fitur layanan yang ditawarkan oleh RSIA ABC pun secara kuantitas lebih sedikit dibandingkan kompetitor. Pendapat pasien juga menguatkan adanya kesalahan dalam strategi penerapan harga dan ketidak cocokan pemahaman nilai pada fitur layanan yang ditetapkan oleh manajemen sebagai competitive advantage oleh pelanggan dinilai tidak begitu penting. Dari segi perhitungan biaya RSIA ABC juga tidak menghitung biaya secara akurat dan beberapa biaya yang didasari analisa pasar saja. Oleh karena itu RSIA ABC harus meningkatkan fitur layanan yang unik bagi RSIA ABC secara kuantitas maupun penilaian pelanggan, serta perhitungan biaya yang lebih akurat yang didasari pemahaman akuntansi biaya.

---

Mom’s and children’s hospitals must have competitive strategy and pricing to face competition because limitation for them to give services to patients out of their specialty. Therefore, Mom’s and children’s hospitals must be competitive within their specialty services in this case inpatient of maternity is the focus of Mom’s and children’s hospitals. With the competitive strategy, Mom’s and children’s hospital can make pricing strategy to take the market share. This research objective is to evaluate the pricing strategy with pricing factor namely as follow management’s strategy against competitor, consumer’s demand and cost as the criteria. This research uses case study method with evaluation basis and qualitative descriptive to describe the understanding of the research object’s situation with their natural condition. This research uses interviews, questionnaires and documents to collect research data. The object of this research is RSIA ABC’s maternity inpatient pricing strategy in the year 2022. The results of this study reveal an inaccuracy in the pricing strategy employed by RSIA ABC. While RSIA ABC positions itself as the best cost provider when competing with other companies, the prices offered tend to be expensive for normal delivery services and competitive for SC/Caesar deliveries. The service features offered by RSIA ABC are also fewer in quantity compared to its competitors. Furthermore, patients' opinions further reinforce the presence of errors in the pricing strategy and a misalignment in understanding the value of service features. Management considers these features as competitive advantages, while customers perceive them as less important. Moreover, when it comes to cost calculations, RSIA ABC does not accurately calculate costs, and some costs are determined solely based on market analysis. Therefore, RSIA ABC needs to enhance the quantity and customer assessment of its unique service features, as well as improve the accuracy of cost calculations by leveraging a comprehensive understanding of cost accounting."

"Tanggal 5 Maret 1999 adalah sejarah baru bagi perkembangan hukum di Indonesia, karena pada tanggal tersebut telah lahir sebuah undang-undang baru yang mengatur secara khusus mengenai persaingan usaha yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya akan disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Undang-undang ini mendapat persetujuan dari DPR pada tanggal 18 Februari 1999 setelah melalui perdebatan yang panjang, dan berlaku efektif setahun setelah diundangkan, yaitu tanggal 5 Maret 2000. Pelaku usaha yang menjadi obyek dari undang-undang ini diberikan waktu selama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku untuk menyesuaikan semua aktivitasnya dengan undang-undang ini. Hal ini berarti, terhitung sejak tanggal 5 September 2000, seluruh warga negara Republik Indonesia terikat dan harus mematuhi serta melaksanakan aturan "playing field" persaingan usaha yang sudah menjadi komitmen politik dan sumber hukum bersama ini.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.Tujuan utama diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah demi terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga tercapai ekonomi pasar yang efisien. Ekonomi pasar yang efisien akan memberikan kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang optimal sesuai kemampuannya. Sementara itu, produsen mempunyai kebebasan untuk menentukan jumlah, jenis dan harga barang dan/atau jasa yang diproduksinya, sesuai permintaan pasar. Pelaku usaha bebas bersaing secara jujur dan sehat. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, sehingga dapat menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama baik bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, maupun pelaku usaha kecil."

"Pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian besar perusahaan multinasional menghadapi permasalahan dokumentasi transfer pricing akibat sulitnya menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut ditinjau dari permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak dan mengembangkan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini penting mengingat sengketa pajak terkait penerapan PKKU sebagai bagian dari transfer pricing relatif tinggi dan menguras sumber daya. Teori situasional pemecahan masalah dan benchmarking digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Objek penelitian adalah sebuah perusahaan multinasional di Indonesia yang bergerak di bidang distribusi dan jasa konsultasi gas industri dan bahan kimia. Perusahaan tersebut dipilih karena mengalami kendala dalam penerapan PKKU sehingga tidak dapat menyiapkan dokumentasi transfer pricing tepat waktu. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada perwakilan PT ABC, DJP, konsultan pajak, dan akademisi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif konstan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan PKKU di masa pandemi COVID-19 adalah ketersediaan data pembanding dan ketidakpastian ketentuan mengenai penggunaan data pembanding berupa perusahaan rugi. Rekomendasi bagi Wajib Pajak antara lain menyiapkan dokumen bukti pendukung yang menunjukkan Wajib Pajak terkena dampak pandemi COVID-19, mengajukan permohonan Advance Pricing Agreement, dan memastikan kembali karakteristik usaha Wajib Pajak. Rekomendasi untuk DJP antara lain menerbitkan pedoman transfer pricing selama pandemi COVID-19, memberi kepastian mengenai penggunaan perusahaan rugi sebagai data pembanding, memberikan kelonggaran bagi Wajib Pajak, dan menyusun prioritas pemeriksaan serta pengawasan pajak.

---

The COVID-19 pandemic has caused most multinational companies to face transfer pricing documentation problems due to the difficulty of implementing the arm's length principle (ALP). This study aims to analyze this phenomenon in terms of the problems faced by taxpayers and to develop solutions to these problems. This study is important considering that tax disputes related to the application of ALP as part of transfer pricing are relatively high and drain resources. Situational theory of problem solving and benchmarking is used to answer the research questions. The research was conducted with a qualitative approach and a single case study. The object of research is a multinational company in Indonesia which is engaged in the distribution and consulting service of industrial gases and chemicals. These companies were chosen because they experienced problems in implementing ALP so that they could not prepare transfer pricing documentation on time. Data collection using the interview method conducted to representatives of PT ABC, DGT, tax consultants, and academics. The data obtained were analyzed using constant comparative and descriptive analysis methods. The results show that the constraints in implementing ALP during the COVID-19 pandemic are the availability of comparative data and the uncertainty of rule regarding comparative data which is a loss company. Recommendations for taxpayers include the preparation of supporting evidence documentation showing that the taxpayer is affected by the COVID-19 pandemic, submitting an Advance Pricing Agreement application, and reassure the business characteristics of the taxpayer. Recommendations for the DGT include issuing transfer pricing guidelines during the COVID-19 pandemic, providing certainty regarding the use of loss-making companies as comparison data, providing concessions for taxpayers, and setting priorities for prudent tax audits."

"ABSTRAKPenelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh perubahan harga sawit internasional terhadap harga minyak goreng di pasar domestik, serta menguji pengaruh perubahan harga terhadap kesejahteraan rumah tangga dari berbagai tingkat pendapatan. Dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana hubungan antara harga pasar domestik, harga sawit internasional, inflasi, dan ekspor, serta membahas bagaimana perubahan harga mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga. Perhatian utama penelitian ini adalah peranan harga terhadap komoditas dan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa harga di pasar domestik terintegrasi dengan harga sawit internasional, ekspor, dan nilai tukar mata uang dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, perubahan harga di kedua pasar mempengaruhi keputusan produser untuk melakukan ekspor atau menjual sawit ke pasar domestik. Kenaikan sawit internasional akan diikuti oleh kenaikan volume ekspor, sebaliknya kenaikan harga di pasar domestic cenderung menurunkan volume ekspor. Melalui analisa rumah tangga ditemukan bahwa kenaikan harga domestik memicu ketidakseimbangan kesejahteraan antara golongan miskin dan kaya. Penelitian ini menyarankan campur tangan pemerintah untuk melindungi golongan miskin. Perpaduan antara subsidi pajak pertambahan nilai untuk mendorong penawaran di dalam negeri dengan kenaikan pajak ekspor diperkirakan dapat melindungi golongan miskin ketika harga domestik melonjak. Dukungan pemerintah untuk pengembangan pengolahan dan rantai distribusi diperkirakan dapat meningkatkan penawaran minyak goreng.

---

ABSTRACTThis research is designed to examine the consequences of international palm oil price fluctuation on domestic palm oil price and assessed price impact on welfare of Indonesian households across the income distribution. The aim is to seek the answer of how is the relationship between domestic prices, international prices, inflation, and export, and also how price fluctuation influence household welfare. The focus is investigating the role of price in commodity product and social welfare. The research found that domestic price is co-integrated with international price, export volume, and RER in long run. Moreover in short run changes of prices in both markets influence producers’ decision to export or to supply for domestic market. Increase of international price will be followed by increase export volume, while increase of domestic price tends to lower export volume. Further, household analysis found that increase of the domestic price leads to welfare inequality between the poor and the rich. Thus this research suggests that government intervention can be useful to protect the poor. Combination of VAT subsidy to stimulate domestic supply with progressive export tax might be effective to protect the poor when domestic price soars. Government support for development of processing and distribution chain may improve supply of frying oil product."

"Perlakuan terhadap atribut harga dengan cara yang kurang tepat berhubungan secara langsung dengan pendapatan. Kebanyakan penyusnan kebijakan harga diilhami oleh hukum permintaan dan penawaran yang menyatakan bahwa harga yang murah akan memberikan lebih banyak sumbangan kepada pendapatan dari pada harga yang mahal, Kenyataan yang terjadi tidaklah selalu demikian.Penulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran dan memodelkan keputusan harga yang berorientasi permintaan (demand oriented pricing). Pada demand oriented pricing, harga ditentukan oleh dua hal : value dan elasticity. Konsep Value menyatakan bahwa produk dipilih karena memiliki satu atau lebih atribut yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pembeli. Konsep elasticity menyatakan bahwa harga merupakan atribut yang paling sensitif. Demand oriented pricing yang diperdalam melalui teori customer behavior menyatakan bahwa perilaku konsumen direfleksikan pada preferensinya terhadap alternatif produk. Utilitas produk membedakan preferensi konsumen. Utilitas adalah ukuran mumerik kepuasan pelanggan.Pada hukum permintaan dan penawaran, harga dan permintaan berhubungan negatif, searah, dan memberikan pengaruh yang proporsional. Sedangkan harga dan penawaran berhubungan positif, searah dan juga memberikan pengaruh yang proporsional. Penurunan harga akan meningkat permintaan, peningkatan harga akan menurunkan permintaan. Sebaliknya, penurunan harga akan menurunkan penawaran dan peningkatan harga akan meningkatkan penawaran.Hukum permintaan dan penawaran juga mengamati peranan harga pada pendapatan ketika aspek lain diasumsikan pada kondisi konstan sehingga harga berdiri sendiri. Pada kenyataannya, hubungan ketiganya tidak selalu searah dan proposional. Setiap variabel saling memberikan pengaruh yang timbal balik, Suatu sebab yang dihasilkan suatu variabel tidak selalu memberikan pengaruh "akibat" pada variabel lain dengan jumiah yang proporsional. Ketiganya juga terkait pada pola antar variabel yang rumit dan canggih. Harga juga tidak herdiri sendiri akan tetapi terkait dalam tatanan multi atribut yang membentuk profil produk.Analisis Conjoint dan berfikir sistem yang dioperasikan melalui sistem dinamis merupakan metode pendekatan hubungan mutlit atribut yang bersifat non-linear. Kekuatan pada metode ini adalah kemampuannva mengubungan secara timbal halik berbagai atribut mengikuti pola hubungan sebagaimana seharusnya yang terjadi pada dunia nvata dengan mempertimbangkan dimensi waktu sebagai proses pembelajaran Berfikir sistem yang mengkaitkan aspek value dan elasticity untuk memberikan model simulasi harga pada sistem pasar."

"ABSTRAKBiaya operasi perusahaan penerbangan dapat bervariasi sepanjang waktu pengoperasian pesawat. Fluktuasi biaya ini harus dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, misalnya, perhitungan harga produk. Perhitungan biaya yang kurang tepat dapat mempengaruhi harga yang dapat menyebabkan hilangnya bisnis. Perhitungan biaya dengan orientasi jangka panjang untuk memperkirakan total biaya pesawat selama waktu pengoperasian sangat penting bagi perusahaan penerbangan. Penelitian ini akan mempelajari apakah life cycle cost analysis cocok untuk diterapkan pada perusahaan penerbangan dengan penekanan pada biaya perawatan pesawat dan redelivery dalam konteks sewa operasi pesawat terbang. Penelitian ini menggunakan kerangka studi kasus pada maskapai penerbangan di Indonesia dengan wawancara dan analisis dokumentasi sebagai metode penelitian utama. Hasil penelitian menunjukan bahwa life cycle cost analysis cocok untuk perusahaan penerbangan dengan activity-based life-cycle costing sebagai model yang dapat diterapkan. Penelitian ini menyajikan perhitungan biaya dengan pendekatan jangka panjang yang diperlukan untuk keputusan manajemen.

---

ABSTRACTThe airline operating cost may vary along the operation time of the aircraft. This cost fluctuation should be taken as consideration for the decision-making process, for instance, the pricing calculation. A poor costing might distort pricing leading to a loss of business. A long-term oriented cost calculation to forecast the total cost of aircraft during the operation time is critical for the airline company. This research will study whether the life cycle cost analysis is fit for airline company with an emphasis on maintenance and disposal or aircraft redelivery cost and focus on aircraft operating lease context. It uses a case study framework on an airline in Indonesia with the interview and documentation analysis as the main research method. The life cycle cost is found to be fit for the airline company with activity-based life-cycle costing as the applicative model. The research presents an approach that provides a long-term oriented costing that is needed for management decision."